BALIKPAPAN — Jajaran Unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan seorang pria berinisial VR (43), Rabu (18/3/2026).

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Balikpapan Selatan. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud.

Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold Kumontoy melalui Kapolsek Balikpapan Timur AKP M Chusen menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan MT Haryono, tepatnya di area kantor jasa pengiriman barang di Kelurahan Gunung Bahagia.

“Sekitar pukul 13.00 WITA kami menerima informasi. Anggota langsung bergerak melakukan penyelidikan di lapangan,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Sekitar pukul 14.00 WITA, petugas mencurigai seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria tersebut diketahui berinisial VR.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat kotor 52,24 gram yang disimpan dalam kotak kardus berlapis lakban.

“Selain sabu, kami juga mengamankan satu unit handphone yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial S yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Diketahui, tersangka merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdomisili di Balikpapan Barat. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Balikpapan Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga telah melakukan sejumlah langkah lanjutan, mulai dari pembuatan laporan polisi, pemeriksaan saksi, hingga tes urine terhadap tersangka. Selain itu, penyidik tengah melengkapi berkas administrasi untuk proses hukum berikutnya.

Kasus ini masih terus dikembangkan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Lurah Petung, Achmad Ady Fitriady, menanggapi pemberitaan terkait menumpuknya sampah di kawasan Pasar Petung yang kembali terjadi saat momentum Lebaran 2026. Ia menilai kondisi tersebut merupakan persoalan klasik yang kerap muncul setiap Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, lonjakan aktivitas masyarakat selama Lebaran berdampak langsung pada peningkatan volume sampah. Di sisi lain, perubahan kebiasaan masyarakat yang kembali membuang sampah sembarangan turut memperparah kondisi di lapangan.

“Momentum Lebaran memang sering memunculkan persoalan sampah. Meski sudah ada imbauan melalui spanduk, sebagian masyarakat kembali pada kebiasaan lama,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Ia menjelaskan, layanan pengangkutan sampah di wilayah Kelurahan Petung sebenarnya telah berjalan secara rutin pada dua waktu, yakni pukul 09.00–12.00 WITA dan pukul 14.00–16.00 WITA. Namun, hingga kini pihak kelurahan belum menerima informasi resmi terkait pola operasional khusus selama masa Lebaran.

Selain itu, pengelolaan sampah di wilayah tersebut juga melibatkan sistem perorangan melalui penarikan retribusi bulanan, seiring berkembangnya kawasan menjadi wilayah dengan karakter perkotaan.

Achmad menilai diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk mengatur waktu pembuangan sampah serta penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan.

“Perlu aturan yang jelas dan sanksi agar ada efek jera dan kesadaran bersama,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak kelurahan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU guna memperkuat penanganan persoalan sampah di wilayahnya.

Selain peran pemerintah, ia menekankan pentingnya keterlibatan pengembang perumahan dalam menyediakan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) serta pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kepedulian terhadap pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Mari kita kelola sampah dengan bijak agar tidak merugikan orang banyak,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan pembelajaran daring (online) yang diwacanakan mulai April 2026.

Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final oleh pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Mahulu, Samson Batang, menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan kebijakan tersebut apabila sudah ada instruksi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia.

“Ya, kita tunggu saja surat edaran resmi dari Kemendikdasmen. Kalau memang diberlakukan, tentu kami siap melaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, penerapan pembelajaran daring harus didasarkan pada aturan yang jelas agar pelaksanaannya di daerah dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kendala baru.

Selain itu, Samson juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa hingga saat ini program tersebut belum dilaksanakan di wilayah Mahakam Ulu.

“Untuk program MBG, di Mahulu sampai saat ini memang belum berjalan,” jelasnya.

Dalam wacana yang berkembang, program MBG nantinya tetap berjalan meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, dengan skema pengambilan makanan oleh siswa atau orang tua di sekolah, atau melalui distribusi paket khusus.

Meski demikian, Disdikbud Mahulu menegaskan akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, baik terkait pembelajaran daring maupun pelaksanaan program MBG.

“Kami siap menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, sepanjang itu menjadi keputusan terbaik,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai memetakan sejumlah kawasan yang dinilai potensial untuk program cetak sawah baru. Sedikitnya delapan lokasi telah diidentifikasi, namun penetapan akhir masih menunggu hasil survei dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Adapun kawasan yang masuk dalam pemetaan tersebut meliputi Rapak Oros di Kecamatan Linggang Bigung, Gleo Baru di Kecamatan Barong Tongkok, Empas di Kecamatan Melak, Jengan Danum di Kecamatan Damai, serta wilayah Kecamatan Bongan, Jempang, dan Siluq Ngurai.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, mengatakan bahwa tim telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan awal terhadap sejumlah titik tersebut.

“Memang ada rencana cetak sawah, tapi masih di cek. Belum ada hasil final karena harus dipastikan lahannya benar-benar bisa menghasilkan,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak ingin program ini dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesuburan tanah, sistem drainase, hingga ketersediaan sumber air.

“Bukan hanya tanah kosong yang dicek, semua dilihat, termasuk dukungan airnya,” tegasnya.

Ia juga menyebut, Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan survei awal di sejumlah lokasi. Namun hingga kini, laporan resmi hasil survei tersebut belum diterima oleh pemerintah daerah.

“Provinsi sudah turun, tapi progresnya kami belum dapat laporan,” katanya.

Program cetak sawah ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pertanian RI dengan dukungan anggaran sekitar Rp164,7 miliar melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II Banjarbaru.

Defisit Beras Masih Tinggi

Di sisi lain, Kubar masih menghadapi defisit beras sekitar 19.000 ton per tahun. Kondisi ini membuat daerah sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah, sekaligus memicu fluktuasi harga di pasaran.

Akademisi Politeknik Negeri Samarinda, Edwin Halim, menilai percepatan penguatan sektor pertanian menjadi langkah mendesak untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Ia menawarkan tiga langkah strategis, yakni percepatan pembangunan Bendungan Muara Asa yang berpotensi mengairi 2.500 hektare sawah, perbaikan irigasi teknis di wilayah Bongan, serta optimalisasi daerah irigasi Gadur seluas 100 hektare.

Menurutnya, seluruh langkah tersebut harus didukung kebijakan yang kuat, termasuk perlindungan lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi ke sektor lain.

“Kalau tidak dikelola serius, kita akan terus bergantung dari luar,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyiapkan anggaran sebesar Rp7,1 miliar untuk melanjutkan proyek pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, yang sempat mangkrak sejak 2023.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Barat, Barnabas, menyampaikan bahwa anggaran lanjutan telah tersedia. Namun, pemerintah tidak akan langsung melanjutkan pekerjaan sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan yang sudah ada.

“Anggaran sudah kami siapkan. Kami akan review dulu, lalu menyusun ulang perencanaan. Kami analisa apakah bangunan masih layak dilanjutkan. Setelah itu baru tender ulang,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Menurut Barnabas, evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pemerintah juga akan menyesuaikan kembali perencanaan teknis sesuai kondisi riil di lapangan.

Ia menjelaskan, pembangunan lanjutan nantinya akan menggunakan spesifikasi bangunan standar, dengan luas di bawah 500 meter persegi untuk kategori zona dua.

Langkah percepatan ini diambil setelah muncul kritik dari masyarakat Bentian Besar terkait proyek yang terbengkalai. Warga sebelumnya menilai pemerintah lamban dalam menangani proyek tersebut dan baru bergerak setelah mendapat sorotan publik.

Barnabas menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas layanan kesehatan tersebut agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

“Kami pastikan proses ini berjalan lebih matang, sehingga pembangunan dapat selesai dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan pentingnya Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai momentum strategis untuk menyatukan visi dan menyelaraskan program kerja hingga ke tingkat kampung.

Hal itu disampaikan saat membuka Rakon penguatan kelembagaan TP-PKK Kutai Barat di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Rabu (25/3/2026). Kegiatan ini mengusung tema penguatan kelembagaan PKK dalam mendukung Kubar yang lebih sejahtera, aman, adil, dan beradat.

Frederick menilai, Rakon tidak sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program antara TP-PKK tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kampung.

“Melalui Rakon ini, kita menyatukan visi, menyelaraskan program kerja, serta memastikan seluruh kegiatan PKK berjalan terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran TP-PKK sebagai mitra strategis pemerintah sangat penting dalam pembangunan berbasis keluarga. Karena itu, keberhasilan program PKK sangat ditentukan oleh kekuatan sinergi antarlevel organisasi.

Frederick juga mengapresiasi seluruh jajaran TP-PKK yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat gerak organisasi secara terpadu.

“Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi, sehingga program kerja yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penguatan kelembagaan PKK harus sejalan dengan implementasi 10 Program Pokok PKK yang menjadi dasar dalam mendukung pembangunan daerah dari lingkup terkecil, yakni keluarga.

Ia pun mengajak seluruh jajaran TP-PKK untuk terus meningkatkan peran aktif dan menjaga kesinambungan program agar selaras dengan kebijakan pemerintah serta peraturan yang berlaku.

“PKK memiliki peran strategis dalam pembangunan. Karena itu, komitmen, sinergitas, dan tanggung jawab bersama harus terus diperkuat,” tegasnya.

Bupati berharap hasil Rakon tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan.

“Harapan kami, hasil Rakon ini benar-benar diimplementasikan sehingga PKK semakin kuat sebagai mitra pemerintah dalam membangun keluarga di Kutai Barat,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nanang Adriani, Ketua DPRD Ridwai, Pj Sekkab Kamius Junaidi, Ketua TP-PKK Maria Christina Mosez Edwin, Wakil Ketua TP-PKK Dewi Hairiah Nanang, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Segiri (Pasar Sentral) Samarinda pada Kamis (26/3/2026) dini hari mengakibatkan kerusakan besar. Data terbaru mencatat sebanyak 44 bangunan hangus terbakar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra AH, mengungkapkan bahwa api mulai terlihat sekitar pukul 04.15 WITA dan dengan cepat merembet ke bangunan di sekitarnya.

“Kebakaran membakar 20 kios berbahan kayu, kemudian merembet ke ruko di sekitarnya. Ada 24 ruko beton yang terdampak. Jadi total sekitar 44 bangunan,” ujarnya di lokasi kejadian.

Proses pemadaman berlangsung dramatis dan memakan waktu hampir dua jam. Disdamkar mengerahkan personel dari enam posko dengan total dua hingga tiga unit armada di setiap posko untuk menjinakkan api.

Meski akses jalan utama tergolong lebar, petugas mengalami kesulitan saat masuk ke titik api karena jalur antar kios yang sempit.

“Akses ke dalam petak-petak kios sangat sempit, sehingga menyulitkan manuver petugas,” jelasnya.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Dugaan sementara mengarah pada kompor atau korsleting listrik, namun masih menunggu hasil penyelidikan resmi.

“Informasi masih simpang siur. Kami belum bisa memastikan sumber api. Biarkan pihak berwenang yang melakukan pemeriksaan,” tegas Hendra.

Selain kendala teknis, petugas juga menghadapi hambatan sosial berupa gesekan antarwarga di tengah situasi panik.

Hendra menyayangkan kejadian tersebut dan kembali mengimbau masyarakat agar memberikan ruang kepada petugas saat proses pemadaman berlangsung.

“Kami minta kerja sama masyarakat. Jangan sampai ada keributan yang justru menghambat pemadaman,” pungkasnya.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar mengingat banyaknya kios dan ruko yang terdampak. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S