UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, melakukan audiensi bersama mahasiswa asal Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang tengah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Senin (23/2/2026) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Stephanus Madang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samson Batang, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Didik Subagya.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang dialog antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan para mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar daerah.

Dalam arahannya, Bupati Angela memberikan motivasi agar mahasiswa tetap fokus menyelesaikan pendidikan tepat waktu serta menjaga semangat belajar. Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus dan aset strategis daerah.

“Tetap fokus dalam studinya masing-masing, karena ini kesempatan yang langka. Kalian adalah generasi penerus dan aset daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan Mahakam Ulu ke depan,” ujarnya.

Bupati juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal, meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta membangun jejaring dengan civitas akademika.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jaga nama baik daerah, dan persiapkan diri untuk kembali membangun Mahulu dengan ilmu yang diperoleh. Namun yang terpenting, setelah kembali jadilah pebisnis. Di Mahulu peluang menjadi wirausahawan sangat besar,” tegasnya.

Selain memberikan motivasi, Bupati membuka ruang diskusi terkait berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa selama menempuh studi di luar daerah. Pemerintah Kabupaten Mahulu, lanjutnya, berkomitmen terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari percepatan pembangunan.

Audiensi ini diharapkan semakin mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Mahakam Ulu yang “Maju, Merata, Berkelanjutan”. (MK)

Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, dan Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Awan Uji Krismanto, di Ruang Rapat Fakultas, Lantai I Kampus II ITN Malang, Kota Malang, Senin (23/2/2026).

Kesepakatan ini merupakan penguatan atas kerja sama yang telah terjalin sebelumnya. Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pariwisata, infrastruktur, hingga pengembangan SDM.

Rektor ITN Malang, Awan Uji Krismanto, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik keberlanjutan kerja sama ini. Ia menegaskan kesiapan ITN Malang mendukung program strategis Pemkab Mahulu melalui pendampingan akademik, riset terapan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat.

“Kami siap mendukung penguatan kualitas SDM Mahakam Ulu melalui kolaborasi yang lebih konkret dan terarah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Angela Idang Belawan berharap kerja sama ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan di Mahulu, khususnya dalam menyiapkan tenaga profesional yang kompeten dan berdaya saing.

“Saya berharap mahasiswa asal Mahulu yang lulus dari ITN Malang tidak hanya bekerja di pemerintahan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, bahkan memiliki daya saing hingga tingkat internasional,” tegasnya.

Bupati menambahkan, kerja sama yang telah berjalan selama ini memberikan manfaat besar bagi Mahulu. Ia menyebut kolaborasi tersebut merupakan kelanjutan komitmen kepala daerah sebelumnya yang menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Anak-anak Mahulu bisa melanjutkan pendidikan di ITN Malang. Dengan keterbatasan yang ada di daerah, kerja sama ini diharapkan melahirkan ide-ide baru untuk percepatan pembangunan,” tandasnya.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekda Mahulu Stephanus Madang, Kepala Dinas PUPR Didik Subagya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samson Batang, serta sejumlah kepala bagian dan jajaran terkait di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dari pihak ITN Malang hadir Wakil Rektor I Jimmy, Wakil Rektor II Nusa Sebayang, Wakil Rektor III Hardianto, Direktur Program Pascasarjana Lalu Mulyadi, Dekan Fakultas Teknologi Industri I Komang Somawirata, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Debby Budi Susanti, Kepala Lembaga Pengembangan Kerja Sama dan Usaha Ardiyanto Maksimilianus G, Kepala LPPM Martinus Edwin Tjahjadi, serta para wakil dekan dan dosen.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, sinergi antara Pemkab Mahakam Ulu dan ITN Malang diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur memastikan stok beras aman hingga Lebaran. Bahkan, harga beras premium dan medium dilaporkan mulai melandai dalam sepekan terakhir.

Kepastian itu disampaikan Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, usai melakukan pengecekan langsung ke gudang distributor dan toko ritel.

“Stok banyak, sampai Lebaran pun aman. Kami sudah cek ke gudang, ada tiga distributor dan stoknya mencukupi,” ujarnya.

Tak hanya soal ketersediaan, kabar baik juga datang dari sisi harga. Beras premium kini dijual Rp15.400 per kilogram, turun dari pekan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp17.000 per kilogram. Sementara beras medium berada di angka Rp14.000 per kilogram, dari sebelumnya berkisar Rp15.700 hingga Rp16.000 per kilogram.

Di tingkat distributor, harga beras premium tercatat Rp15.200 per kilogram. Selisih dengan harga eceran hanya Rp200 per kilogram.

“Keuntungan pedagang tidak banyak. Selisihnya tipis,” jelasnya.

Sebelumnya, harga beras sempat berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut Benita, kondisi itu dipengaruhi musim panen di daerah pemasok, khususnya Sulawesi.

“Waktu itu belum masa panen, sehingga harga naik. Sekarang sudah masuk musim panen, jadi harga mulai turun,” terangnya.

Ia menegaskan, Kutim bukan daerah penghasil beras, melainkan daerah konsumen. Pasokan beras didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Karena itu, fluktuasi harga di Kutim sangat bergantung pada kondisi produksi di daerah produsen.

“Kalau di daerah produsen harga naik, otomatis di sini ikut naik. Begitu juga sebaliknya,” katanya.

Disperindag Kutim bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, PTSP, serta Polres Kutim terus melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok di lapangan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan menjelang hari besar keagamaan.

“Kami berharap harga tetap stabil dan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan beras,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, turun langsung ke Jalan KM 91, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, untuk membeberkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sebanyak 55 warga hadir dalam kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WITA itu. Antusiasme warga terlihat tinggi. Mereka ingin tahu seperti apa arah industrialisasi daerah yang selama ini dinilai belum memiliki pijakan hukum yang jelas.

Anggota DPRD Dapil II yang akrab disapa Bang YY itu menegaskan, RPIK merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menyusun pedoman pembangunan industri jangka panjang, selama 20 tahun ke depan.

“Kalau bicara industrialisasi, Kutim selama ini belum punya acuan yang ditetapkan secara hukum. Nah, RPIK ini akan menjadi landasan yuridis sekaligus pedoman pembangunan industri daerah,” tegasnya saat dikonfirmasi, Minggu (1/3/2026).

Menurut YY, dokumen RPIK tidak disusun sembarangan. Rancangan tersebut merupakan hasil kerja sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur dengan Universitas Mulawarman. Artinya, naskah akademiknya telah melalui kajian ilmiah dan analisis komprehensif.

RPIK nantinya akan dibagi dalam tiga tahap pembangunan. Evaluasi dilakukan setiap lima tahun agar tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan daerah.

“Dokumen ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah, pelaku industri, pengusaha, hingga masyarakat. Tujuannya jelas, mendorong lahirnya industri unggulan, meningkatkan PAD, dan tentu saja berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan ekonomi berbasis regulasi yang kuat. Tanpa arah yang jelas, pembangunan industri dikhawatirkan berjalan sporadis dan tidak terintegrasi.

Salah satu warga KM 91, Aswar, menyambut positif penyusunan RPIK tersebut. Ia menilai kehadiran perda ini bisa menjadi landasan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang lebih mandiri dan berdaya saing.

“Kalau arahnya jelas, kami juga lebih yakin mengembangkan usaha. Harapannya industri di Kutim bisa benar-benar maju dan membuka lapangan kerja,” tuturnya.

Dengan RPIK, Kutim diharapkan tak lagi sekadar menjadi daerah penyangga sumber daya alam, tetapi mampu membangun fondasi industri yang kuat menuju 2030 hingga 2045.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Alarm fiskal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berbunyi keras. Postur APBD 2025 menciut drastis. Efek dominonya langsung terasa. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK dipangkas hingga 65 persen.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Ia menjelaskan, secara administratif APBD 2025 tercatat Rp 5,1 triliun. Namun dana efektif yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp 4,6 triliun. Sebagian harus dialokasikan untuk melunasi kewajiban program tahun sebelumnya.

“Anggaran efektif kita hanya Rp 4,6 triliun. Sisanya terserap untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah berjalan. Ini yang membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujarnya.

Situasi ini kontras dengan periode sebelumnya yang sempat diproyeksikan menyentuh Rp 10 triliun. Artinya, ada potensi sekitar Rp 6 triliun yang kini tak lagi bisa dimanfaatkan.

Regulasi membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun, pagu untuk pegawai otomatis menyusut menjadi sekitar Rp 1,7 triliun.

“Saat anggaran Rp 10 triliun, belanja pegawai bisa Rp 3 triliun. Sekarang maksimal hanya Rp 1,7 triliun. Kalau total turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” tegasnya.

Akibatnya, TPP yang sebelumnya rata-rata Rp 4,5 juta per bulan kini hanya tersisa Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta.

Penurunan itu langsung dirasakan pegawai. Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Kutim yang enggan disebutkan namanya mengaku harus memutar ulang perencanaan keuangan keluarga.

“Jujur saja berat. Biasanya TPP itu yang jadi penyangga untuk cicilan rumah dan kendaraan. Sekarang turun jauh. Mau tidak mau kami harus atur ulang semuanya,” ujarnya.

Ia mengaku memahami kondisi fiskal daerah yang sedang sulit. Namun, penurunan drastis membuat banyak pegawai kaget.

“Kami paham daerah lagi susah. Tapi kalau turunnya sampai lebih dari separuh, tentu terasa sekali. Harapannya ke depan kondisi keuangan daerah bisa kembali membaik,” tambahnya.

Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kutim memastikan 50 program strategis tetap berjalan. Strateginya, menjalankan program secara simultan dengan skala lebih kecil.

“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” tandas Mahyunadi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) kembali turun ke pasar melakukan inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terkendali, Sabtu (28/2/2026).

Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, menegaskan pengawasan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda.

“Anggaran minim bukan berarti kami berhenti bekerja. Kami tetap turun, bahkan hari libur pun tetap pantau. Ini tanggung jawab kami,” tegasnya.

Hasil pemantauan menunjukkan mayoritas komoditas mengalami penurunan harga.

Cabai yang sebelumnya menyentuh Rp75 ribu per kilogram kini turun di kisaran Rp50 ribu–Rp60 ribu per kilogram, tergantung jenisnya.

Beras premium dijual Rp15.400 per kilogram di tingkat pengecer. Sementara di distributor berada di angka Rp15.100–Rp15.200 per kilogram, tergantung merek. Beras medium stabil di Rp14 ribu per kilogram.

Telur ayam mengalami kenaikan tipis sekitar Rp800 hingga Rp1.000 per piring akibat meningkatnya permintaan. Namun sebagian pedagang masih menjual dengan harga lama karena stok sebelumnya masih tersedia.

“Hampir semua komoditas turun. Kami sudah koordinasi dengan distributor agar harga tetap sesuai ketentuan,” beber Benita.

Sementara, harga daging ayam berada di kisaran Rp45 ribu–Rp48 ribu per kilogram. Sedangkan daging sapi bertahan di angka Rp160 ribu per kilogram.

“Belum ada kenaikan signifikan. Biasanya hanya bergeser Rp2 ribu sampai Rp3 ribu,” jelasnya.

Disperindag juga memastikan ketersediaan beras aman hingga Lebaran. Pengecekan dilakukan langsung ke tiga distributor besar di Kutim.

“Stok banyak, aman sampai Lebaran. Kami sudah cek gudangnya,” katanya.

Sebagai daerah konsumen, Kutim memang bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Karena itu, koordinasi dengan distributor dan instansi terkait terus diperkuat agar distribusi lancar.

Sidak gabungan hari ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, PTSP, Satgas Pangan Polres, bagian ekonomi Setkab, hingga perwakilan distributor dan asosiasi pedagang.

Pemantauan harga dilakukan setiap hari, sementara sidak gabungan digelar minimal sekali dalam sepekan.

“Yang penting masyarakat tenang. Pemerintah tetap hadir. Harga kami kawal, stok kami pastikan aman,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Misteri penemuan jasad perempuan di sebuah gubuk kosong di kawasan Jalan Pramuka, Kelurahan Simpang Pasir, mulai mengarah pada dugaan tindak pidana. Polisi memastikan adanya indikasi kekerasan pada tubuh korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) awal.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menyampaikan bahwa temuan tersebut menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pembunuhan.

“Dari hasil olah TKP awal, ada indikasi kekerasan. Namun untuk detailnya masih dalam proses penyelidikan dan menunggu hasil visum,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, tim gabungan Satreskrim Polresta Samarinda bersama Polsek Palaran terus melakukan pendalaman. Sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian telah dimintai keterangan guna merangkai kronologi sebelum korban ditemukan tak bernyawa.

Selain itu, polisi juga masih mendalami identitas resmi korban serta menelusuri riwayat pergaulan dan kontak terakhirnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersempit kemungkinan pelaku dan mengungkap motif di balik kematian tersebut.

Area gubuk tempat jasad ditemukan telah dipasangi garis polisi guna mengamankan lokasi serta mencegah kontaminasi barang bukti. Proses identifikasi forensik juga terus berjalan, termasuk menunggu hasil visum sebagai dasar medis untuk memastikan penyebab kematian.

Kapolresta menegaskan pihaknya bekerja maksimal dan profesional dalam menangani kasus ini. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Mohon waktu, tim masih bekerja di lapangan. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara transparan,” tegasnya.

Hingga kini, kepolisian belum merilis identitas korban secara resmi dan masih fokus pada proses penyelidikan untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. (MK)

Editor: Agus S