BONTANG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bontang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas terkait kebijakan dan program kerja, yang berlangsung di Kantor DPD PKS Bontang, Jalan KS. Tubun, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (20/12/2025).
Ketua DPD PKS Bontang, Saeful Rizal menyampaikan bahwa hasil dari Rakerda tersebut menghasilkan beberapa poin rekomendasi, dimana dalam kesimpulannya membuat yang terbaik untuk masyarakat Bontang dengan berbagai program-programnya yang ada.
Salah satu program prioritas yang dibahas dalam Rakerda ialah memperbaiki kualitas kader-kader PKS Bontang, dalam rangka memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Contohnya, pemberian bekal ke calon-calon anggota legislatif untuk pemilu yang akan datang.
“Nantinya semua yang kami bahas di rapat tadi, akan kami gerakkan ke pemberian pelayanan ke masyarakat. Untuk kader yang disiapkan dalam hal lain, termasuk bagian dari kegiatan PKS,” ungkapnya saat ditemui.
Diketahui PKS bekerja bukan hanya untuk politik saja, akan tetapi juga meningkatkan kualitas kader untuk pelayanan ke masyarakat yang sangat diperlukan.
“Yang nantinya rutin kami lakukan di PKS untuk setahun ke depan seperti peningkatan pendidikan spiritual, intelektual, fisikal sebagai upaya pembekalan ke setiap kader. Makanya di lakukan Rakerda untuk bisa bertumpang tindih satu sama lain,” ungkapnya.
Selain itu, Saeful mengharapkan ke depannya, PKS Bontang bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat, dan terus berupaya untuk memberikan kontribusi besar di bidang politik.
“Selain itu, PKS Bontang juga bisa memberikan pelayanan di bidang dakwah keagamaan ke masyarakat,” tambahnya.
Kesempatan yang sama, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Aus Hidayat Nur mengatakan, bahwa kader-kader di PKS Bontang telah siap untuk bekerja di lima tahun ke depan.
Adapun dengan targetnya ke depan, juga memikirkan bagaimana di pemilihan mendatang, para kader bisa didasari oleh kekuatan yang kader-kader miliki. Bahkan meningkatkan kualitas kader di dunia politik.
“Intinya di PKS sendiri bagaimana mengikuti kaderisasi pembinaan, untuk kader di politik dengan keimanan serta ketaqwaan. Paling penting, kader PKS dibekali oleh keikhlasan, kerelawanan, dan kesetiakawanan,” tutupnya.
SANGATTA – Mengantisipasi meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan kejahatan rumah kosong saat musim mudik, Kepolisian Resor Kutai Timur (Polres Kutim) membuka layanan penitipan kendaraan bermotor gratis bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Layanan penitipan kendaraan tersebut tersedia di Markas Polres Kutim serta seluruh Polsek jajaran di wilayah Kutim, sehingga dapat diakses oleh masyarakat di berbagai kecamatan.
Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto mengatakan, fasilitas ini ditujukan bagi warga yang hendak bepergian ke luar daerah dan merasa khawatir meninggalkan kendaraannya tanpa pengawasan.
“Momentum libur panjang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan. Karena itu, kami membuka layanan penitipan kendaraan gratis di Polres dan seluruh Polsek jajaran agar masyarakat bisa mudik dengan rasa aman,” ujar AKBP Fauzan Arianto, Sabtu (20/12/2025).
Ia menjelaskan, layanan penitipan ini mencakup kendaraan roda dua maupun roda empat. Prosedurnya dibuat sederhana agar mudah dimanfaatkan masyarakat.
“Warga cukup membawa fotokopi KTP serta menunjukkan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah. Kendaraan akan didata oleh petugas dan pemilik diberikan tanda terima,” jelasnya.
Kapolres memastikan kendaraan yang dititipkan akan dijaga secara ketat oleh petugas piket selama 24 jam di lingkungan kantor kepolisian yang memiliki sistem pengamanan berlapis.
“Daripada ditinggal di rumah kosong yang rawan, lebih baik dititipkan di kantor polisi. Kami berharap layanan ini dapat menekan angka curanmor dan memberi rasa aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Layanan penitipan kendaraan gratis ini berlaku mulai saat ini hingga berakhirnya Operasi Lilin Mahakam 2025, setelah perayaan Tahun Baru 2026.
Sungai yang meluap di wilayah belakang Bank Dhanarta. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Jalan Jetski I yang berada di belakang Bank Dhanarta, RT.8, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, saat ini terendam banjir akibat air sungai yang meluap.
Salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, air naik sekitar pukul 15.30 Wita, dimana air tersebut naik secara tiba-tiba melalui arus sungai. Maka beberapa akses jalan yang berada di wilayah tersebut, sebagiannya telah terendam banjir.
Parahnya lagi, air yang meluap membawa sejumlah tumpukan sampah, sehingga banyak sekali sampah yang mengapung dan terseret arus ke batas jembatan.
“Naik airnya tadi sekitar jam 3 lewat, airnya ini datang secara tiba-tiba. Kemungkinan akibat hujan deras semalam,” ucapnya saat ditemui, Sabtu (20/12/2025).
Selain itu, air sungai yang meluap saat ini masih terbilang masih awalan. Sebab jika air sudah mulai tinggi, maka jembatan hingga batas trotoar pastinya bakal ikut terendam banjir.
“Kita sedang antisipasi mbak, takut airnya naik dan masuk ke dalam rumah. Soalnya ini baru awalan aja, belum terbilang tinggi. Apalagi arusnya cukup deras,” tutupnya.
SANGATTA – Sebanyak 350 atlet dari berbagai cabang olahraga mengikuti asesmen tahap awal yang digelar selama dua hari, Sabtu–Minggu (20–21/12/2025), di Kantor KONI Kutim, Kompleks Olahraga Kudungga, Sangatta.
Kegiatan ini merupakan langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Timur (Kutim) memantapkan langkah menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 dengan menggelar uji fisik dan psikologi bagi atlet daerah.
Ketua Umum KONI Kutai Timur, Rudi Hartono, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang lebih terukur dan berbasis data. Menurutnya, pendekatan ilmiah menjadi kebutuhan mutlak dalam olahraga prestasi modern.
“Tes fisik dan mental ini kami lakukan untuk mengetahui kemampuan riil atlet. Dengan data yang akurat, pembinaan ke depan tidak lagi dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atlet,” ujar Rudi Hartono.
Ia menegaskan, hasil asesmen akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program latihan, peningkatan kapasitas atlet, hingga penentuan strategi menghadapi Porprov VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.
Selain kondisi fisik, aspek mental juga menjadi perhatian utama KONI Kutim. Rudi Hartono menilai, ketangguhan psikologis atlet sangat menentukan performa saat bertanding, terutama ketika menghadapi tekanan kompetisi.
“Fisik dan teknik yang baik harus dibarengi mental bertanding yang kuat. Fokus, kepercayaan diri, dan daya tahan psikologis sering kali menjadi pembeda di lapangan,” jelasnya.
Rudi Hartono menambahkan, asesmen tahap pertama ini belum mencakup seluruh atlet Kutai Timur. KONI Kutim akan melanjutkan uji fisik dan psikologi pada tahap berikutnya agar seluruh atlet dari semua cabang olahraga dapat terdata secara menyeluruh.
“Baru sekitar 350 atlet yang kami uji. Ke depan akan ada tahap lanjutan agar seluruh atlet Kutai Timur memiliki data yang terukur sebagai dasar pembinaan jangka panjang,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, KONI Kutim menggandeng tim konsultan Sport Education Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (FKIP-UMKT) yang dipimpin Dr. Galih Priyambada, S.Pd., M.Pd., AIFMO, dengan dukungan keahlian di bidang sport science dan kebugaran atlet.
Sementara itu, asesmen psikologi dilakukan oleh Na’ita Faulinna, M.Psi., Psikolog, yang menguji serta mendampingi atlet dalam aspek mental, mulai dari motivasi, konsentrasi, kepercayaan diri, hingga kemampuan menghadapi tekanan saat bertanding.
Melalui uji fisik dan mental ini, KONI Kutai Timur berharap proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dengan fondasi data yang kuat sejak awal, Kutai Timur optimistis mampu menyiapkan atlet yang kompetitif dan berdaya saing tinggi pada Porprov VIII Kaltim 2026 maupun ajang olahraga lainnya.
Saya bersama Saipul (dua dari kiri), Muzarobbi Renfli (dua dari kanan), dan Aldy Artrian (paling kanan) saat berdiskusi santai di The Bahagia Kaffee, Bontang. Foto: Istimewa
Meski komunikasi kami tak lagi seintens saat saya masih berkiprah di Bawaslu Kota Bontang, saya tetap menjaga hubungan baik dengan Dr. Saipul, S.Sos., M.Si., dosen Universitas Mulawarman sekaligus mantan Ketua Bawaslu Kaltim dua periode. Karena itu, ketika ia memberi kabar sedang berada di Bontang, sesibuk apa pun agenda, saya berusaha menyempatkan diri untuk menemaninya.
Rabu (17/12) malam, kami bertemu sambil ngopi di The Bahagia Kaffee. Turut hadir Muzarrobi Renfly, Ketua KPU Bontang, dan Aldy Artrian, Ketua Bawaslu Bontang. Suasananya cair. Obrolan mengalir ringan. Khas pertemuan lama yang tak perlu banyak basa-basi.
Namun ketika percakapan mulai menyentuh isu politik kebijakan, Aldy memilih menjaga posisi. Ia tertawa sambil menggeleng pelan. “Kalau soal itu, saya no comment ya,” ucapnya singkat. Sikap yang wajar bagi penyelenggara pemilu yang harus berdiri di jarak aman. Muzarobbi pun mengambil sikap serupa. Diskusi soal politik akhirnya lebih banyak saya lanjutkan bersama Saipul.
Isu yang kami bicarakan malam itu sebenarnya sudah lebih dulu ramai di ruang lain. Saya tergabung dalam sebuah grup WhatsApp jurnalis nasional bersama Perludem, bernama Jaringan Pemilu. Beberapa hari terakhir, grup itu dipenuhi pertanyaan yang sama. Wacana mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke DPR RI dan DPRD. Apakah demokrasi langsung dianggap gagal? Apakah efisiensi dijadikan alasan sah untuk menarik kembali hak pilih rakyat?
Wacana ini menguat setelah disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dalam sejumlah pernyataan yang membuka ruang diskusi tentang kemungkinan mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke mekanisme perwakilan. Pernyataan itu segera memantik respons luas—dari politisi, akademisi, pegiat demokrasi, hingga jurnalis. Bukan semata karena substansinya, tetapi karena sinyal tersebut datang dari Presiden.
Diskusi yang mengemuka di Jaringan Pemilu itulah yang membuat saya semakin tertarik mendengar pandangan Saipul secara langsung.
Saipul memulai dari sejarah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, kata Saipul, bukan hal baru. Indonesia sudah pernah mengalaminya, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Bahkan menjelang runtuhnya Orde Baru, mekanisme pemilihan melalui DPRD sudah berjalan cukup luas.
Masalahnya, pengalaman itu meninggalkan catatan pahit. Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung lebih loyal kepada pihak yang memilihnya, bukan kepada rakyat. Kepentingan publik kerap tersisih karena pertanggungjawaban politik berhenti di ruang-ruang elite.
Fakta itulah yang kemudian melahirkan tuntutan Reformasi 1998. Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat agar mandatnya jelas dan keberpihakannya terukur.
Pilkada langsung mulai dijalankan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diimplementasikan pada 2005. Kaltim termasuk daerah awal yang melaksanakannya. Tentu saja sistem ini tidak steril dari masalah. Politik uang, konflik, dan partisipasi yang fluktuatif adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri.
Namun menurut Saipul, persoalan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik kembali kedaulatan rakyat. Justru sejak awal, ia melihat ada ketidakikhlasan elite politik terhadap pilkada langsung. Undang-undang tahun 2014 yang sempat mengembalikan pilkada ke DPRD menjadi bukti.
Reaksi publik kala itu keras. Demonstrasi mahasiswa, kritik akademisi, penolakan pegiat pemilu. Pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan menandai pilkada serentak langsung.
Dalam pandangan Saipul, setiap kali pilkada bermasalah, sasaran kritik selalu mengarah ke rakyat atau penyelenggara. Padahal hulunya sering justru berada di partai politik. Partai menentukan calon dari tingkat pusat, bukan dari aspirasi daerah. Ketika kandidat yang diusung tidak dikehendaki publik, partisipasi menurun adalah konsekuensi logis.
Sebelum meninggalkan Bontang, Saipul menyempatkan makan siang di Nasi Pecel Bu Choirul Jalan HM Ardans. Kali ini turut hadir Nasrullah (paling kiri), mantan Ketua Bawaslu Bontang. Foto: Istimewa
Soal manipulasi politik pun demikian. Mayoritas kandidat pemenang berasal dari partai. Mesin kampanye, tim sukses, hingga praktik curang di lapangan juga digerakkan oleh struktur partai. Sementara calon perseorangan jumlahnya sangat kecil dan hampir selalu kalah.
Persoalan profesionalitas penyelenggara, menurut Saipul, juga kerap dibaca secara tidak adil. Penyelenggara ad hoc dibayar minim, dituntut bekerja profesional di bawah tekanan politik yang kuat, lalu disalahkan ketika sistem tidak ideal. Belum lagi proses pembekalan dan rekrutmen yang sering kali lebih mempertimbangkan afiliasi dibanding kapasitas.
Pandangan itu mendapat penguatan dari diskusi di grup Jaringan Pemilu. Salah satu respons yang cukup komprehensif datang dari Haekal, peneliti Perludem.
Ia menegaskan bahwa kualitas dan integritas calon kepala daerah pada prinsipnya sangat ditentukan oleh proses kaderisasi dan kandidasi di partai politik.
Masalahnya, proses itu hari ini banyak yang tidak berjalan. Popularitas dan kemampuan finansial sering kali lebih menentukan dibanding kapasitas dan rekam jejak.
Karena itu, menurut Haekal, keliru jika kegagalan tersebut lalu dibebankan kepada sistem pilkada langsung.
Ia juga menggarisbawahi soal mahalnya biaya politik. Biaya tinggi dalam pilkada bukan disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung, melainkan oleh biaya politik “gelap” yang mendominasi kontestasi.
Pertanyaannya, apakah jika pemilihan dikembalikan ke DPRD persoalan itu otomatis selesai? Jawabannya tidak! Selama watak politik partai masih sama, perubahan sistem hanya akan memindahkan biaya politik gelap ke DPRD dan justru memperparah wajah demokrasi lokal.
Haekal menutup dengan catatan penting: tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghasilkan pemimpin yang lebih berintegritas. Bahkan kecenderungannya adalah meningkatnya transaksi politik di ruang tertutup yang pada akhirnya menyandera kepala daerah ketika menjabat.
Dari meja kopi di Bontang hingga diskusi di grup Jaringan Pemilu, benang merahnya jelas. Kritik terhadap pilkada langsung sah dan perlu. Tetapi solusi dengan menarik kembali kedaulatan rakyat ke ruang elite, tanpa membenahi partai politik dan tata kelola kekuasaan, bukanlah jawaban.
Jika persoalan hulunya adalah partai politik, maka memperbaiki demokrasi seharusnya dimulai dari sana. Bukan dengan memotong hak rakyat untuk memilih, lalu berharap hasilnya otomatis lebih baik.
Sejarah sudah memberi pelajaran. Kita pernah mencoba. Kita tahu hasilnya. Mengulanginya dengan dalih efisiensi hanya akan membawa kita mundur, bukan maju.
Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang membuka peluang besar untuk bertransformasi menjadi universitas. Rencana ini menjadi bagian dari penguatan sektor pendidikan tinggi di Kota Bontang, sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia lokal yang semakin kompetitif di masa depan.
Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Radar Bontang? Langsung baca e-paper lengkapnya melalui tautan berikut:
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat ditemui beberapa waktu lalu. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah mematangkan perencanaan rute kapal laut Bontang – Mamuju, yang diperkirakan beroperasi di 2026 mendatang. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan memantau secara langsung dan memastikan, di pelabuhan mana nantinya yang pas dengan kapal sesuai dengan keinginan yang dimau.
“Kalau tidak sempat di minggu ini kita kesana, paling lambat rencananya di minggu depan. Untuk memastikan pelabuhannya yang mana yang pas,” ucapnya, Jumat (19/12/2025).
Selain itu, Agus Haris juga mengatakan bahwa kapal itu nantinya tidak hanya mengangkut para penumpang saja, akan tetapi juga bisa mengangkut barang-barang seperti bahan pokok, maupun kendaraan. Sehingga kapal ini multifungsi.
Dengan begitu diharapkan, Bontang bisa mendapatkan pasokan bahan pokok tidak hanya dari Pulau Jawa saja, akan tetapi juga dari Sulawesi untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Bontang.
“Jadi untuk stok pun kita tidak bergantung dari pulau Jawa saja, harus juga ada dari Sulawesi,” tutupnya.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Pemkot Bontang terus mengkaji rute Bontang – Mamuju yang diperkirakan akan dibuka. Mulai dari kapasitas penumpang hingga operator kapal.
Kapal dengan rute Bontang – Mamuju diperkirakan mampu menampung sekitar 300 sampai 500 penumpang.
Diketahui ada sejumlah pihak swasta yang telah menyatakan minat mengoperasikan rute Bontang – Mamuju tersebut, di antaranya seperti PT Global Indo dan ASDP dari Balikpapan.
Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan tegas dan sangat selektif dalam menentukan operator. Sebab, yang paling utama ialah terkait dengan keselamatan, kondisi fisik kapal, hingga pelayanan dan kualitas.
“Nantinya kita akan melihat terlebih dahulu, mana yang bisa menjanjikan. Jadi tidak sembarangan dalam memilih dan mengambil keputusan,” ungkap Wawali Agus Haris.
Terlebih lagi dengan kapal laut untuk rute Bontang – Mamuju, bisa langsung mendapatkan keuntungan sekitar 19 persen dalam pelayaran pertama.
Mengingat kapal tersebut tidak hanya mampu menampung penumpang saja, akan tetapi juga mampu untuk menampung pengiriman barang bahan pokok, atau pun kendaraan.
“Jadi kita jangan hanya bergantung bahan pokok ke pulau Jawa saja, harus bisa juga dari Sulawesi,” tambahnya.
Perlu diketahui dalam rute Bontang – Surabaya masih dinilai sangat berat, karena membutuhkan subsidi sekitar Rp 1 miliar per bulannya, pada tahun pertama.
Maka dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekarang, menjadi bahan pertimbangan, dimana yang lolos dalam kajian di Kementerian Perhubungan adalah rute Bontang – Mamuju.
Kegiatan apel yang berlangsung di Lapangan Mako Polres Bontang. (Ist).
BONTANG – Dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polres Bontang menurunkan sebanyak 300 personel.
Selain Polres Bontang, personel gabungan lainnya meliputi TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait lainnya.
Kesiapan ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025, yang berlangsung di Halaman Mapolres Bontang, Jumat (19/12/2025) pagi.
Kegiatan apel turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Akhmad Suharto, yang mewakili Wali Kota Bontang.
“Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, maupun sarana prasarana. Kita berharap seluruh rangkaian dalam pengamanan perayaan Nataru, nantinya dapat berjalan optimal dan kondusif,” ucap Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano saat apel berlangsung.
Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari ke depan, dimulai dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Untuk lokasi pengamanan mencakup tempat ibadah dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, sebagai wujud toleransi, deteksi dini ancaman terorisme, serta pengamanan pusat keramaian.
“Tentunya saat pengamanan berlangsung, personel yang telah disiapkan nantinya akan menyebar di titik-titik penjagaan. Kami juga telah menyediakan dua pos terpadu, dua pos pelayanan, serta satu pos pengamanan,” tambahnya.
Disarankan bila ada masyarakat yang ingin bepergian untuk mudik, sangat diharapkan bisa meninggalkan rumah dengan keadaan yang aman. Tidak meninggalkan barang berharga di tempat yang tak semestinya.
“Maka dari itu, kami juga mengimbau ke masyarakat yang hendak bepergian jauh, untuk menitipkan kendaraannya di kantor polisi terdekat demi keamanan,” tutupnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Syakurah)
BONTANG — Kota Bontang diperkirakan akan menghadapi kekurangan tenaga pendidik pada tahun depan seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama karena kebutuhan guru belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah restrukturisasi kewenangan dalam hal rekrutmen, penggajian, hingga penempatan guru. Menurutnya, ke depan pemerintah pusat akan berperan lebih besar agar tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan dan distribusi guru antarwilayah.
“Bukan berarti sentralisasi, tapi ada penataan ulang kewenangan supaya tidak ada perbedaan kesejahteraan maupun perlakuan antara kota dan kabupaten, termasuk perbedaan antarjenjang sekolah seperti SD, SMP, dan SMA,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan sistem rekrutmen terpusat, pemerintah dapat memetakan secara jelas kekurangan guru di setiap daerah. Dari situ, formasi akan dibuka sesuai kebutuhan, dan guru yang direkrut harus siap ditempatkan di mana pun dibutuhkan.
“Kalau direkrut langsung dari pusat, otomatis mereka harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi harapannya, kalau bisa putra daerah, seperti orang Bontang, ya ditempatkan di Bontang,” jelasnya.
Namun Hetifah mengakui, proses rekrutmen guru membutuhkan waktu, sementara kekurangan guru di Bontang diperkirakan sudah mencapai sekitar 100 orang pada tahun depan. Untuk sementara, solusi jangka pendek masih perlu dipikirkan secara matang.
Ia juga menyinggung kebijakan agar daerah tidak lagi mengangkat guru honorer baru, yang dinilai bukan solusi jangka panjang. “Ini memang harus ada jalan keluar. Tidak mungkin juga dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat keberlangsungan proses belajar mengajar sangat bergantung pada ketersediaan guru yang memadai. Pemerintah daerah pun diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan guru di Kota Bontang dapat terpenuhi.
