BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang sedang mempersiapkan event World Walking Day (WWD) 2023. Event skala nasional yang rencananya akan dihelat di beberapa kota di Indonesia ini, akan serentak digelar pada 7 Oktober 2023 mendatang.

Dispopar pun menggelar rapat kordinasi yang didakan di Aula Dispopar Bontang, Senin (25/9/2023). Rapat kordinasi ini melibatkan beberapa instansi untuk menunjang kebutuhan dan fasilitas saat kegiatan berlangsung, seperti mobil ambulance, keamanan jalan, rekayasa lalu lintas, dan lainnya.

Adapun yang menjadi pembahasan rapat tersebut selain kesiapan rute jalan yang kurang lebih 5 KM, hal lainnya yang diperhatikan yaitu kebersihan lingkungan pasca acara, sehingga peserta WWD 2023 diminta untuk turut berpatisipasi menjaga kebersihan lingkungan.

“Harapannya kegiatan berskala nasional ini tidak menyisihkan sampah. Alternatif yang ditawarkan, peserta akan dibekali kantong plastik sebagai wadah memungut sampah-sampah berserakan. Tentu akan ada reward bagi peserta yang membawa sampah terbanyak,” ujar Kadispopar Bontang, Ahmad Aznem.

Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Kadispopar Ahmad Aznem didampingi Sekretaris Dispopar Bontang, Rita Atin Widiarti dan Kepala Bidang Olahraga Mukhtar. Turut hadir dalam rapat kordinasi tersebut, di antaranya perwakilan Kecamatan Bontang Utara, Satpol PP, Igornas, Kelurahan Api-Api, KONI, dan Dinkes. (al/adv)

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang terus mengupayakan solusi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), nama baru dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tidak lagi berjalan lamban.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Tata Ruang, Roby Malissa.

Dikatakan Roby, sebagai solusi jangka pendek pihaknya mengupayakan agar ada pelatihan bersertifikasi untuk para arsitek. Pihaknya mengusulkan pengadaan pelatihan tersebut kepada Dinas PU Provinsi Kaltim.

“Agar nantinya klo Dinas PU provinsi yang mengadakan, kami akan tawarkan kepada teman-teman arsitek di Bontang,” ujarnya.

Ditambahkannya, salahsatu syarat bisa ikut pelatihan tersebut adalah harus sudah mengambil profesi. Lantaran kalau hanya sarjana arsitek masih belum bisa.

“Walaupun sudah ada pelatihan pun tapi tidak dapat rekomendasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tidak bisa juga dapat sertifikasi. Sehingga nanti pihak Dinas PU yang akan bekerjasama dengan IAI yang berposisi di Banjarmasin,” bebernya.

Diharapkan dengan makin banyaknya pelatihan-pelatihan bersertifikasi ini, maka akan semakin banyak arsitek yang sudah bersertifikasi. Maka akan semakin banyak pilihan bagi warga Bontang dalam mengurus PBG.

“Makin banyak yang bersertifikasi pengurusan akan semakin cepat dan berbiaya murah,” tambahnya.

Diketahui, lambannya proses pengurusan PBG lantaran disebabkan minimnya tenaga ahli tersertifikasi yang ada di Bontang.

Saat aturan terbaru dari pengurusan PBG tersebut disahkan oleh presiden, di Bontang sangat minim sekali tenaga ahli tersertifikasi. Saat ini tercatat hanya ada 2 tenaga arsitek dan 2 tenaga sipil yang tersertifikasi. (al/adv)

BONTANG – Progres kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang masih di bawah 50 persen, namun hingga saat ini sudah berjalan sesuai perencanaan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Usman melalui Sekretaris PUPRK, Iskandar saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPRD Bontang beberapa waktu lalu.

Dikatakan Iskandar, meski dipresentasikan masih di bawah 50 persen, tetapi pihaknya optimistis bisa sesuai dengan target perencanaan.

Ia pun membeberkan realisasi keuangan di seluruh bidang. Di bagian bidang sanitasi air sudah mencapai 41 persen. Sementara bidang bina marga realisasinya 24,5 persen, dan untuk bidang tata ruang dan tata bangunan baru mencapai 12,6 persen.

Kemudian untuk UPT PUPRK bagian air limbah sudah mencapai 42,53 persen. Lalu bidang bina konstruksi realisasi keuangannya telah mencapai 79,95 persen.

Sementara realisasi keuangan 53,79 untuk membayar gaji pegawai dan tunjangan, serta pembayaran gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

“Jadi total realisasi kegiatan fisik kami masih mencapai 39,35 persen dan realisasi keuangan 28,44 persen,” beber Iskandar. (al/adv)

BONTANG – Proyek pengerjaan badan jalan longsor di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bontang Lestari, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang saat progresnya sudah mencapai 45 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Marga, Anwar Nurdin mengatakan, proyek yang menelan anggaran kurang lebih Rp15 miliar ini melejit progresnya, usai rampungnya pemasangan tiang-tiang pancang.

“Untuk pekerjaan besarnya sudah selesai, salahsatunya pemasangan pancang, tinggal pekerjaan yang kecil-kecil saja,”ungkapnya beberapa waktu lalu.

Walaupun begitu dirinya mengaku khawatir dalam progres pekerjaan lanjutan nanti, seperti pengecoran, pembuatan bekisting cor, dan pengerjaan kecil lainnya. Lantaran membutuhkan waktu lama.

“Justru kami khawatir dengan pengerjaan kecil ini, yang akan memakan waktu lama,” terangnya.

Dirinya menegaskan akan terus memantau dan memperhatikan perkembangan progres di setiap minggunya. Jika ditemukan penurunan progres pihaknya akan mengantisipasinya.

“Jika dalam dua minggu kami temukan penurunan progres, akan kami antisipasi dengan mengkaji titik permasalahannya,”ungkapnya.

Pihaknya tidak terlalu khawatir, sebab pekerja di lapangan menurut Anwar cukup profesional, mengingat sejauh ini belum ada pekerjaan tambahan.

“Mereka menggunakan sistem pembagian tim, dengan tugas masing–masing, kami harap pengerjaannya selesai tepat waktu,” imbuhnya.

Diketahui, proyek ini menggunakan ABPD Murni senilai Rp15 miliar dan ditargetkan rampung akhir tahun. (al/adv)

BONTANG – Ketua PKK Kota Bontang, Hapidah mengapresiasi perjanjian kerjasama Disdukcapil bersama pelaku UMKM, agar anak pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) bisa mendapatkan diskon di UMKM tertentu.

Kerjasama ini dilaksanakan guna melakukan percepatan anak-anak di Kota Bontang agar segera memiliki (KIA).

“Kita inginnya 100 persen anak di Bontang memiliki KIA, ini sama seperti KTP, bedanya KIA dimiliki oleh anak berusia 0 sampai 16 tahun,” jelasnya.

Dengan adanya kerjasama bersama UMKM ini, dapat menjadi dorongan kepada para orang tua untuk segera membuatkan anaknya KIA, sehingga mereka dapat memanfaatkan KIA tersebut untuk menikmati fasilitas berupa potongan harga di UMKM.

UMKM yang bekerjasama dengan Disdukcapil diantaranya Pizza Hut, Ok Bento, Toko Buku Aziz, Kenari Waterpark, Lembah Permai, Toko Buku Al-Hidayah, Playground Dolanan, Andika Baby Shop, Waterboom Nirwana, Mixue, Galaxy Barbershop, Balita, dan Yasaka Fried Chicken.

Hapidah menjelaskan, bahwa KIA ini merupakan salah satu hak anak, karena kemungkinan KIA akan menjadi wajib untuk anak masuk sekolah ataupun persyaratan kepengurusan lainnya. (sya/adv)

BONTANG – PKK Bontang mengadakan audit kedua kasus stunting, yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Senin (25/9/23).

Sekretaris PKK Kecamatan Bontang Utara, Vike Setiawan menjelaskan, kegiatan ini berasal dari DPPKB. Bayi-bayi yang hadir di audit tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ditunjuk oleh kecamatan, yang juga merupakan anggota PKK.

“Bayi atau keluarga yang berisiko stunting akan didampingi untuk beberapa bulan, namun karena tidak ada perkembangan maka mereka dipanggil di audit ini,” jelasnya

Rata-rata anak yang direkomendasikan memiliki berat badan yang tidak mencukupi, umur mereka sudah dua tahun, tinggi sudah mencukupi namun berat masih kurang.

“Di audit yang kedua ini kami ada dokter spesialis anak, psikolog, dan ahli gizi, jadi betul-betul kita konsenkan mereka untuk konsultasi,” tambahnya.

Okta, salah satu warga Guntung yang diundang untuk mengonsultasikan anaknya mengaku sudah mendapatkan perhatian yang khusus dari TPK, namun karena memang tidak ada kenaikan berat badan ia diundang untuk menghadiri audit tersebut.

“Anak saya selalu dapat makanan tiap pagi buat dia sarapan, sudah lama, tapi sepertinya masih kurang, jadi datang ke sini untuk konsultasi juga,” tutupnya. (sya/adv)

BONTANG – Lambannya proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), nama terbaru dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran disebabkan minimnya tenaga ahli tersertifikasi yang ada di Bontang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Tata Ruang, Roby Malissa.

Dijelaskan Roby, saat aturan terbaru dari pengurusan PBG tersebut disahkan oleh presiden, di Bontang sangat minim sekali tenaga ahli tersertifikasi. Saat ini tercatat hanya ada 2 tenaga arsitek dan 2 tenaga sipil yang tersertifikasi.

Selain minim tenaga ahli tersertifikasi, kendala lainnya lantaran tenaga ahli tersertifikasi yang ada ini sudah memiliki pekerjaan utama, dimana rata-rata sebagai konsultan bangunan. Sehingga mereka lebih memilih pekerjaan utamanya dibandingkan mengerjakan PBG, yang hasil didapatkan jauh lebih kecil.

“Karena itulah  pengurusan PBG ini terkesan lamban. Bukan karena kesalahan di Dinas PUPR atau DPMPTSP, tapi karena kurangnya tenaga ahli tersertifikasi, dimana tenaga ahli tersertifikasi ini sebagai salahsatu kewajiban terbaru yang harus dipenuhi saat pengurusan PBG,” bebernya menjelaskan.

Ditambahkan Roby, sebagai solusi pun Pemkot Bontang tidak bisa begitu saja mensertifikatkan para tenaga ahli yang ada, karena terbentur aturan. Ada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang memiliki kompetensi untuk mengadakan pelatihan maupun mengeluarkan sertifikasi.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, syarat untuk menjadi Arsitek adalah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). STRA merupakan bukti tertulis bagi Arsitek untuk dapat melakukan praktik arsitek.

Kewajiban seorang Arsitek memiliki STRA baru berlaku pada Februari 2021 sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain mengatur tentang syarat dan tata cara penerbitan STRA, Undang-Undang dan Peraturan tersebut juga mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki STRA. (al/adv)

BONTANG – Perbaikan drainase di Jalan Jend Ahmad Yani sudah memasuki tahap penutupan dan pengecoran, untuk kembali dipergunakan sebagai trotoar. Hal itu diungkapkan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Anwar Nurdin.

“Sejauh ini pengerjaannya tidak ada hambatan atau masalah, jadi progresnya terus meningkat,” jelasnya saat ditemui redaksi, Senin (25/9/23).

Setelah selesai pengecoran penutup drainase tersebut, nantinya akan dilakukan pemberian ornamen khusus trotoar. Namun bila dilihat hari curah hujan yang mulai meningkat, kemungkinan akan menjadi hambatan dalam hal pengecoran.

“Kami sudah beritahu para pekerja untuk antisipasi jika turun hujan,” imbuhnya.

Adapun penambahan galian parit juga dilakukan di depan sekolah Tunas Inti yang sekarang sedang dalam proses penggalian.

“Kami juga tambah galian parit depan Tunas Inti yang di dekat jembatan itu, itu juga akan diperlebar paritnya,” tambahnya.

Diketahui, wilayah Jalan Jend Ahmad Yani menjadi wilayah yang rawan tergenang oleh air, mulai dari banjir rob hingga banjir yang disebabkan oleh hujan deras dengan frekuensi waktu cukup lama. Dari progres ini perbaikan sudah dilakukan cukup cepat, sehingga sebelum curah hujan meningkat pelebaran parit susah selesai.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam