BONTANG –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang melaksanakan pembinaan pengawasan aparatur pengawas pemilu se-Kota Bontang, Kamis (22/6/2023) di Hotel Bintang Sintuk. Kegiatan ini diikuti pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan/desa (PKD), dalam penguatan pengawasan di lapangan.

Komisioner Bawaslu Kota Bontang, Agus Susanto mengatakan, pelaksanaan pembinaan pengawasan internal ini, sebagai momentum pengawasan yang dilakukan saat tahapan pemilu yang berlangsung saat ini. Rangkaian pengawasan tahapan pemilu yang telah memasuki tahapan pendaftaran calon legislatif (Caleg) serentak.

“Dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu 2024. Memasuki tahapan pendaftaran caleg serentak,” kata Agus Susanto.

Ia menambahkan, pengawasan pemilu dalam melihat kerawanan yang terjadi di Kalimantan Timur harus melihat proses pengawasan.

“Proses pemilu di Kota Bontang harus diawasi, karena kerawanannya tinggi. Lantaran beberapa tokoh turun langsung dalam kontestasi politik,” ungkap Agus Susanto.

Ketua Bawaslu Kota Bontang, Aldy Artrian menambahkan, penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan mengetahui keterampilan yang perlu dikuasai pengawasan di lapangan. Ada beberapa skill yang harus dikuasai pengawas pemilu, saat melaksanakan tugas pengawasan. Di mana saat ini dalam pengawasan berjalan tahapan pemilu.

Aldy menyebut pembinaan aparatur pengawas pemilu, jenjang pembinaan yang melakukan pengawasan seperti Panwaslucam/PKD, agar dapat mengetahui pengawasan. Perlu penguatan keterampilan komunikasi pada jajaran pengawasan dengan mengetahui perundang-undangan.

“Pengawas harus mengetahui situasi komunikasi pada saat di lapangan, harus mampu menguasai regulasi perundang-undangan, surat edaran. Kemampuan-kemampuan seperti ini harus dikuasai pengawas,” kata Aldy.

Pada saat masa tahapan kampanye, pengawas dapat cepat merespon situasi seperti komunikasi dalam tekanan, krisis dan konflik yang harus dipahami.

“Saya meyakini pada saat masa kampanye, pengawas akan menemukan situasi seperti itu. Setidaknya teman-teman bisa cepat tanggap. Bisa jadi pengawas menguasai regulasi, namun karena tekanan dan desakan dari pihak lain, pengawas merasa tidak bekerja secara terbuka, luwes menyampaikan informasi. Untuk itu pembinaan ini dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto menjelaskan, pengawas pemilu dalam proses pengawasan harus mengetahui dua hal, yakni dalam membangun membuktikan dan pelanggaran administrasi. Selain itu, dimensi prosedural harus jelas dalam pengawasan.

“Bisa jadi pada saat pemungutan suara masih terjadi kesalahan prosedural,” kata Hari Darmanto.

Hal lainnya, Hari katakan audit sistem informasi pencalonan yang selama ini masih tertutup. Dengan kata lain penggunaan wewenang bukan untuk gagah-gagahan melainkan berjalannya pemilu ini bisa secara demokratis.

“Kita ingin masyarakat melihat martabat penyelenggaraan,” ungkapnya. (yah)

BONTANG – Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Bontang (IKA HMB) merayakan ulang tahunnya yang ke-2, Kamis (22/06/2023) di Gedung Inbis Permata Bunda. Perayaan yang berlangsung sederhana itu tetap meriah, dengan beragam kegiatan di dalamnya.

Diawali dengan HMB Talk. Sebuah diskusi mengulik tema “networking vs orang dalam,” berjalan dengan antusias dari narasumber dan puluhan insan HMB yang hadir.

Kegiatan ini ditujukan pula sebagai malam ramah tamah bagi para alumni HMB. Dihadiri para alumni yang berkecimpung dalam berbagai bidang.

Di antara yang hadir, AVP Eksternal Komunikasi Koorporat Pupuk Kaltim Landl Wibisana, Ketua Presidium IKA HMB, Anggi V Goenadi yang juga owner Inbis Permata Bunda dan Bota Edukasi Indonesia, Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Altrian, Komisioner KPU Bontang, Saparudin, Sekjen Gerindra Bontang Hery Keswanto, dan sejumlah alumni yang berkecimpung sebagai pengusaha hingga aktif bekerja di beberapa perusahaan di Kota Taman.

Ketua Presedium IKA HMB, Anggi V Goenadi mengatakan, jika silaturahmi sebagai bagian dari misi organisasi ini didirikan akan terus terjaga.

“Perayaan ini menjadi momentum kita untuk terus bersilaturahmi. Semoga suasana akrab dan saling bertukar informasi, menjadi alasan kuat bagi para Alumni HMB untuk terus rindu berkumpul,” ujarnya.

Pria yang kerap disapa Anggi ini berharap, ulang tahun kedua menjadikan IKA HMB dan semua di dalamnya akan terus menjaga keeksistensiannya untuk berkiprah dalam semua lini kehidupan masyarakat.

“Semoga selalu ada ulang tahun ke 3, ke 5, ke 10 hingga bahkan 100, amiin,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat HMB, Febri KJ mengaku bahagia atas keakraban yang dibangun kedua institusi beda generasi itu. Ia berharap hal ini menjadi momen, agar keduanya saling mengisi dalam menjalankan fungsi organisasi yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat luas.

“Semoga momentum ini menjadi cara agar keduanya dapat terus hadir di tengah masyarakat dan Mahasiswa HMB itu sendiri, ” harapnya.

Dalam perayaan puncak HUT Ke-2 IKA HMB dan HUT Ke-20 HMB, Presidium IKA HMB memperkenalkan website baru dan kartu anggota IKA HMB. Hal ini merupakan program kerja IKA HMB yang akan dinikmati oleh seluruh alumni.

Selain itu, masih dalam rangkaian ulang tahun itu. IKA HMB membagikan hadiah bagi para pemenang Happy Badminton Tournament. Tampil sebagai juara 1 : Arbain dan Randa, Juara 2 : Adipt dan Dirsanto, Juara 3: Anggi dan Sandy. Sedangkan Putri, Juara 1 : Diana dan Ira, Juara 2: Neng dan Nia, Juara 3: Renan dan Sekar. (rls)

BONTANG – Meningkatkan orientasi ekspor UMKM Bontang, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan Bimtek tata cara pengiriman barang sampel ke luar negeri dan pembuatan dokumen pelengkap ekspor melalui perusahaan jasa titipan di Aula KPPBC TMP C Bea Cukai Bontang.

Dalam hal ini, UMKM Bontang yang dibimbing oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) serta instansi dan lembaga Kota Bontang diharapkan dapat memasarkan produk hingga tingkat internasional.

Turut bekerja sama dengan PT FedEx Express International yang nantinya akan menyediakan jasa pengiriman ke Luar Negeri.

Nur Alam, Operation Manager FedEx, menjelaskan bahwa regulasi dalam pengiriman internasional harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi.

“Tentu ada syarat serta kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi dalam melakukan pengiriman,” jelasnya, Rabu (21/6/2023).

Selain itu, perjanjian antara penjual dan pembeli terkait tanggung jawab barang serta batasan-batasan yang akan diberlakukan saat akan mengirim barang ke negara tertentu.

Desiasti Wiryana, Customer Experience Manager, menjelaskan bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah Air Waybill atau yang biasa disebut nomor resi pengiriman dan invoice commercial yang berisikan informasi lengkap terkait barang yang akan dikirim.

“Jadi, dua dokumen dasar yang penting adalah dua dokumen tersebut, karena itu merupakan dokumen legal yang diakui secara internasional antara pembeli dan penerima,” jelasnya.

Kriteria barang serta persyaratan barang yang akan dikirim juga dapat dicek melalui situs web yang telah disediakan sehingga dapat ditentukan syarat-syarat dari negara tertentu yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk dikirim, serta kapasitas maksimum suatu barang.

Mercyta Lievy Sambeka, Account Executive/Sales Representative, juga menambahkan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan cukup sederhana karena tidak memerlukan print out oleh kurir.

“Jadi, solusi digital dalam pengiriman internasional ini tidak menggunakan kertas-kertas lagi, semua dapat dilacak melalui situs web,” tambahnya.

Ramses, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, mengatakan bahwa solusi kerjasama ini tentu dapat menjadi jalan agar UMKM Bontang semakin maju.

“Para pengusaha sebaiknya sering-sering mengikuti expo dan memamerkan barang mereka, terutama dalam expo nasional. Biasanya banyak warga asing yang menyaksikan expo tersebut, karena kita membutuhkan biaya banyak,” tambahnya.

Diharapkan dengan rajin memamerkan produk lokal, pembeli dari mancanegara tentu akan tertarik. Apalagi produk UMKM sudah mampu bersaing dalam hal kualitas. (sya)

BONTANG – Polres Bontang kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini dua orang ditangkap, di Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, pada Selasa (20/6/2023) pukul 13.00 wita. Mereka memiliki peran yang berbeda yakni kurir dan pengedar.

Dikatakan Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Resnarkoba, Iptu M Yazid, pihaknya menangkap pria berinisial Sa yang sedang mengendarai sepeda motor. Saat digeledah ditemukan satu bungkus plastik sabu di kantong celana sebelah kanan sebanyak 0,28 gram.

“Itu memang sudah kami intai, dia kurir,” ujarnya.

Selanjutnya dilakukan pengembangan. Tepat 15 menit setelah penangkapan pertama, polisi meringkus pria berinsial MT 35 tahun yang menjadi pemasok sabu bagi Sa. Dia ditangkap di rumahnya Jalan Panahan, Api-Api, Bontang Utara.

Saat digeledah ditemukan barang bukti sebuah tas berwarna hitam. Di dalam tas itu terdapat bungkus kopi instan yang isinya ternyata narkoba jenis sabu sebanyak 7,04 gram. Polisi juga mengamankan timbangan digital, pipet kaca, sedotan runcing, dan uang hasil penjualan sabu senilai Rp 1,2 juta.

Mereka dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. (hms)

BONTANG – Polres Bontang saat ini tengah menangani tindak pidana korupsi pembebasan lahan, untuk pembangunan Laboratorium Kesehatan (Labkes) Bontang yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Labkes itu terletak di Jalan DI Panjaitan RT 2, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Kapolres Bontang, melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto mengatakan, dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 3,9 milyar. Tindak pidana korupsi saat ini masih dilakukan penyidikan dan pendalaman.

“Masih dilakukan pendalaman kepada terduga, akan kami beritahu ketika ada kenaikan status tersangka,” kata Iptu Hari Supranoto.

Barang bukti yang diamankan Polres Bontang yakni SK Wali Kota Bontang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2012, berita acara pembayaran lahan laboratorium, kwintasi pembayaran sebesar Rp 7 juta, dan pembayaran kepada inisial SM.

“Kronologi kasus yakni pengadaan lahan yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan panitia pengadaan. Kemudian tanah yang dilakukan pengadaan seharusnya dilakukan oleh panitia tanpa adanya perantara. Faktanya tanah yang dibebaskan tersebut dilakukan pada pihak yang tidak sesuai,” kata Iptu Hari Supranoto.

Hari menambahkan, modus operandi saat pengadaan lahan tidak sesuai dengan adanya dugaan pengaturan beberapa pihak dalam pembebasan lahan.

“30 saksi dan 2 saksi ahli diperiksa. Tersangka bisa bertambah. Semua diperiksa dari pemilik lahan dan pejabat sebagai saksi. Tipikor menangani dengan kehati-hatian, kita maksimalkan pengumpulan bukti dan pemeriksaan,” tambah Hari.

Pasal yang disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999  pemberantasan tindak pidana korupsi diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. (yah)

BONTANG – Polres Bontang mengungkap tindak pidana korupsi dana desa. Dilakukan tersangka inisial FS (40), yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa 2018-2019 Sambera Baru, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto mengatakan, FS melakukan korupsi dana desa dan alokasi dana desa pada rentang 2018-2019, yang kemudian mendapati kerugian negara sebesar Rp 885 juta.

“Kerugian negara sebesar Rp 885.289.293 juta. Pelaku melakukan penyelewengan dana desa,” kata Kasat Reskrim Iptu Hari Supranoto, Rabu (21/6/2023).

Adapun barang bukti yang diamankan berupa nota-nota pembelian bahan material, SK Bupati pengangkatan dan pemberhentian PJ dan uang senilai Rp 24 juta.

Modus pelaku memiliki kewenangan dalam penggunaan dana desa. Dari dana desa tahun 2018 senilai Rp 2,1 milyar dan 2019 senilai Rp 2,6 milyar.

“Pada tahun 2018-2019 menggunakan dana desa dengan indikasi tidak sesuai kegiatan dan tidak dilaksanakan kegiatan. Melakukan gelar perkara beberapa kali, sehingga menaikkan status yang bersangkutan menjadi tersangka. Modus melakukan pembuatan laporan fiktif nota-nota bangunan dan stempel palsu,” jelas Iptu Hari.

Fs kemudian disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan pasal 9 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. (yah)