Beranda blog Halaman 805

Bawaslu RI Pilih Tunggu Keputusan Hukum Penundaan Pemilu 2024

0
Totok Hariyono saat diawancara awak media usai pembukaan bimtek. (ist)

BONTANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memilih menunggu keputusan hukum, terkait informasi yang sedang marak dibahas, penundaan pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, saat menjadi pemateri di bimtek penyelesaian sengketa proses pemilu bagi seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Senin (6/3/2023) di Hotel Bintang Sintuk.

Dikatakan Totok, sikap bawaslu adalah menghormati dan menghargai para pihak yang sedang mencari upaya hukum.

“Kami menghargai KPU, kami menghargai putusan pengadilan PN Jakarta Pusat. Kami juga menghargai Partai Prima yang sedang melakukan upaya hukum. Silahkan prosesnya berlanjut,” kata Totok saat diawancara awak media usai pembukaan bimtek.

Bawaslu RI akan tetap melanjutkan tahapan yang sudah berjalan, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lantaran menurut Totok, Indonesia adalah negara hukum, sehingga semuanya harus berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan kesewenangan atau kekuasaan.

“Semuanya harus ada tahapan-tahapan hukumnya. Tidak bisa seenaknya,” tegasnya.

Ditambahkannya, Bawaslu, KPU, DKPP itu adalah pelaksana UU. Jadi melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Bawaslu tak bisa berandai-andai terhadap permasalahan ini. Apa yang sudah ditetapkan oleh negara itulah yang akan Bawaslu laksanakan.

“Karena kita memang pelaksana UU. Jadi sikap kami menunggu keputusan hukum,” pungkasnya.

Mengutip Kompas.com, PN Jakarta Pusat memenangkan Partai Prima atas gugatan perdata mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (2/3/2022).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.

“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi diktum kelima amar putusan tersebut. (al)

Persiapan Penyelesaian Sengketa, Anggota Bawaslu Kaltim Gelar Bimtek

0
Bimtek penyelesaian sengketa proses pemilu bagi di Hotel Bintang Sintuk. (Yusva Alam)

BONTANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terkait  penyelesaian sengketa proses pemilihan umum bagi seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Senin (6/3/2023) di Hotel Bintang Sintuk.

Bimtek yang diadakan selama 3 hari ke depan, 6-8 Maret 2023 itu tak hanya diiikuti seluruh anggota bawaslu di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, namun juga menghadirkan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono selaku pemateri.

Totok menjelaskan, kegiatan ini diadakan sebagai proses penguatan kelembagaan Bawaslu. Untuk memberi bekal pada seluruh anggota bawaslu, khususnya di Kaltim, dalam proses tahapan pemilu.

“Bekal persiapan untuk menghadapi sengketa jikalau terjadi,” ujarnya saat diwawancara awak media usai pembukaan bimtek.

Dengan bimtek ini dirinya berharap, anggota Bawaslu di Kaltim mampu menyelesaikan setiap permasalahan sengketa hukum yang terjadi.

“Kalau ada  proses penyelesaian sengketa hukum nantinya, saya harap kawan-kawan sudah siap memberikan putusan yang terbaik bagi pencari keadilan di bawaslu,” ungkapnya.

Saat ditanya bagaimana potensi kerawanan sengketa hukum di Kaltim, Totok menjelaskan bahwa Bawaslu selalu menganggap dimanapun itu potensi sengketa selalu ada. Sehingga anggota bawaslu harus selalu bersiap dengan permasalahan tersebut.

“Karenanya ada pelatihan-pelatihan semacam ini. Untuk membiasakan selalu memiliki persiapan yang maksimal ketika sengketa hukum tersebut terjadi,” pungkasnya. (al)

Mak Juz dan SMPN 1 Juara Turnamen Sepak Takraw se-Bontang

0
Ketua PSTI Bontang, Hapidah Basri Rase (kerudung hijau) berfoto bersama pengurus dan para juara. (Dok PSTI Bontang)

BONTANG – Turnamen Sepak Takraw antar klub dan pelajar SLTP se-Bontang berakhir Minggu (5/3/2023) malam. Turnamen garapan Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Bontang bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang itu berlangsung di Lapangan Tennis Bessai Berinta sejak Sabtu (4/3/2023).

Ketua Pelaksana Turnamen, Sahmar mengatakan, dengan diadakannya turnamen ini ia sangat berharap prestasi sepak takraw Bontang akan kembali bangkit. Dirinya menegaskan, dulu prestasi Bontang cukup disegani di Kalimantan Timur, namun sayang saat ini semakin terpuruk.

“Sekarang prestasi Bontang diremehkan daerah lain. Kita harus bangkit!,” tegasnya saat dihubungi Radarbontang.com.

Ia berharap kerjasama yang baik antar seluruh pengurus PSTI Bontang. Lantaran para pengurus sudah diamanahkan untuk mengurus cabang olahraga ini.

“Pengurus ini dipilih dan dipercaya oleh teman-teman semua. Kami minta agar dapat mengurus dengan baik,” imbuhnya.

Ke depannya ia meminta, agar seluruh pihak terkait di kepengurusan PSTI Bontang ini dapat bekerja sesuai porsinya masing-masing. Ia meyakini apabila hal itu dilakukan, ditambah dengan potensi atlet Bontang yang cukup mumpuni serta dimotivasi dengan baik, prestasi itu akan kembali mencuat.

“Ke depan kita harus bekerja keras agar sepak takraw Bontang kembali berjaya,” harapnya.

Turnamen kali ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori klub dan kategori pelajar SLTP. Kategori klub diikuti sebanyak 16 klub sepak takraw seluruh Bontang dengan usia yang tidak dibatasi. Sementara kategori pelajar diikuti sebanyak 9 sekolah untuk pelajar kelas 1-3 SLTP.

Penutupan tidak hanya diikuti para peserta turnamen, namun juga dihadiri Ketua PSTI Bontang, Hapidah Basri Rase.

Berikut daftar pemenang turnamen

Kategori klub:

Juara 1 Mak Juz Gogos

Juara 2 Bocah Nestle B

Juara 3 bersama Bukit Indah dan Bocah Nestle A

Kategori Pelajar SLTP:

Juara 1 SMPN 1

Juara 2 SMPN 6

Juara 3 bersama SMPN 5 dan SMPN 8. (adv/al)

Berantas Mafia Beras dengan Islam

0
Febriyanti Suleman, S.Pd

Oleh: Febriyanti Suleman, S.Pd

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Miris dirundung kesulitan ekonomi, rakyat malah dipersulit lagi. Ungkapan ini menyirat akan nasib malangnya rakyat. Sudah sulit memenuhi kebutuhan hidup malah diperparah dengan adanya berbagai hal kesulitan yang dibuat oleh sistem ini.

Belum tiba Bulan Suci Ramadhan kini kebutuhan bahan pokok melonjak naik. Sebagaimana halnya harga komuditas beras di Bontang terus merangkak naik.

Seorang pedagang beras Pasar Rawa Indah, Murni mengatakan, sejak awal Februari 2023 harga beras naik hingga Rp 35 ribu per karung untuk ukuran 25 kilogram. Disinyalir kenaikan harga diakibatkan gagal panen lantaran cuaca buruk. Bahkan diperkirakan kenaikan harga beras masih akan terus melonjak hingga beberapa bulan ke depan.

Kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Bontang, namun merata di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan harganya mulai melonjak dari bulan Desember 2022 hingga Februari ini. Harga kenaikan beraspun berbeda-beda tergantung mereknya.

Beras yang kualitas rendah tentu banyak diminati bagi konsumen kalangan bawah. Beras jenis medium maupun premium harganya melonjak naik. Apalagi menjelang Ramadhan diperkirakan semua bahan pokok ikut naik. Sebab tingkat kebutuhan mempengaruhi harga jual.

Menjamurnya Mafia Beras

Beras merupakan kebutuhan pokok rakyat, seharusnya murah dan tersedia. Namun, faktanya negeri penghasil produksi beras terbesar justru melakukan impor beras terbilang banyak sekali.

Bulog telah mengimpor sebanyak 500 ribu ton beras dengan harga jual Rp 8.300. Dari data (katadata.co.id) Perusahaan Umum Bulog melakukan impor beras tahap ke dua sebesar 300 ribu ton pada awal februari 2023. Dan tahap pertama pada bulan desember 2022 sebesar 200 ribu ton beras.

Seharusnya kelangkaan dan terbatasnya produksi beras akibat gagal panen bisa diatasi oleh negara. Sebab, ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Bukan justru pemerintah malah mengusulkan secara terus menerus melakukan impor. Akibatnya peluang adanya impor beras bisa dimanfaatkan beberapa pihak seperti permainan mafia untuk mendapatkan keuntungan besar di tengah kesulitan rakyat.

Permainan mafia tersebut membeli beras dari gudang Bulog dengan harga murah kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan harga tertinggi. Karena sudah lumrah barang yang dibutuhkan dicari konsumen. Hal ini sangat menyusahkan rakyat terutama rakyat kecil dan miskin.

Dalam penerapan sistem kapitalisme sekuler menganut paham kebebasan yakni liberal. Maka, tidak heran jika terjadi pengalihan fungsi terhadap Bulog. Terjadinya liberalisasi fungsi Bulog beralih menjadi korporasi yang berorientasi pada untung rugi, bukan lagi pada pelayan rakyat. Tidak ada namanya lagi berfungsi sebagai stabilisator harga dan penyimpan stok pangan.

Tidak hanya pelaku mafia beras yang terjadi di pasar, akan tetapi negara atau pemerintah seperti kewalahan tak mampu mengatasi para mafia mulai dari penimbun, spektakulan, hingga kartel pangan. Yaitu korporasi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menentukan impor pangan. Sehingga harga dikendalikan semaunya  korporasi tanpa memikirkan akibat yang dialami rakyat kecil dan menengah ke bawah.

Sistem kapitalisme sekuler memang lebih mengagungkan kebebasan individu.  Sehingga negara lepas tangan dan melepas tanggung jawab secara penuh dalam urusan rakyat, termasuk para pelaku usaha. Ingin memiliki sesuatu maka jaminannya adalah kekuatan rillnya materi. Jadi terjadinya mafia baik di pasar maupun dalam perdagangan diserahkan pada masing-masing individu untuk menyelesaikannya.

Apalagi sistem ini justru membuka selebar-lebarnya pasar bebas, dari situlah muncul adanya permainan harga yang dapat merugikan pihak konsumen akibat dari sifat rakusnya manusia yang tidak akan puas. Karena manusia didorong hanya untuk bebas dalam mencari nilai materi dan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memandang cara halal dan haram.

Karena negara tidak memiliki wewenang sepenuhnya yang semuanya ditekan oleh korporasi dan swasta. Sistem ekonomi kapitalisme sekuler memihak kepada kepentingan pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing yang dimana para pengelola yang ditunjuk oleh negara bisa bermain dan mendapat pasokan.

Maka meskipun di dalam negeri telah ada lembaga-lembaga seperti Badan Umum Logistik, Badan Pangan Nasional, Badan Penjaga Pangan atau lainnya. Tidak ada artinya jika kenyataan terjadi di lapangan semrautnya tata kelola dan pengaturannya amburadul.

Bahkan bukannya bisa teratasi sulitnya mendapatkan bahan pangan, justru banyak kecurangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan wajah asli sistem kapitalisme sekuler gagal dalam mewujudkan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan.

Pengelolaan Pangan Dalam Islam

Konsep paradigma Islam berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam Islam memenuhi kebutuhan pangan rakyat dengan swasembada pangan, mendukung optimalisasi produksi pertanian, perikanan, dan lainnya. Bukan malah menguntungkan pihak korporasi, pengusaha hingga sepktakulan kartel. Karena Islam memiliki konsep yang jelas dalam pengelolaan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan pemasokan pangan.

Semua ini butuh adanya sebuah institusi  penerapan Islam secara kaffah agar bisa berjalan dan terlaksana. Manakala negara memiliki wewenang sepenuhnya mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, pemerintahan hingga hukum dan pidana bagi pelaku tindakan penimbunan atau terjadinya kecurangan.

Semua ini demi menjaga keutuhan dan kestabilan kebutuhan baik sandang, pangan, papan seluruh warga negaranya. Konsep Islam membangun seluruh warga negara bahkan para penguasa untuk takut kepada Allah SWT, serta takut dalam menjalankan sebuah amanah bila tidak sesuai dengan syariat Allah.

Sistem ekonomi Islam berdiri diatas hukum Syara’ yang seluruh kebijakannya akan berfokus pada kemaslahatan umat. Siap memberi subsidi saat terjadi paceklik, atau musim gagal panen, membantu masyarakat miskin, dan tidak mampu bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Petani akan diberi kemudahan dalam pertaniannya untuk mendapatkan akses dan saprotan murah dan berkualitas hingga secara gratis. Menyediakan semua sarana dan prasarana agar rantai pasok dan distribusi tidak terhambat. Seperti infra dan suprastruktur, serta baik itu jalan raya, alat transportasi, bahan bakar, sarana irigasi, fasilitas pasar, litbang, pusat data dan informasi.

Semua ini bisa terwujud dan mampu membiayai seluruh kebutuhan dan pelayanan masyarakat yakni adanya bank pusat negara dalam Baitulmal. Sumber pemasukan kas Baitulmal sangat banyak, mulai dari harta kekayaan sumber daya alam seperti harta kepemilikan umum mulai dari minyak bumi, hasil tambang, hasil laut, batu bara, hasil hutan, dan harta-harta lainnya berupa harta fa’i, kharaj, dll.

Melalui kekuatan politik untuk menjaga kedaulatan dan hukum-hukum Islam bisa ditegakkan agar pelaku-pelaku kejahatan mendapatkan sanksi tegas dan efek jera bagi orang lain takut berbuat kriminal, kejahatan, kriminal dan kejahatan-kejahatan lainnya. Tentu kekuatan ini tidak lain adalah menerapkan Islam secara paripurna dan politik Islam berperan hanya mengurus urusan rakyat.

Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat dengan pendisitribusian secara merata. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khathab, beliau sendiri mengangkat karung gandum yang diambil langsung dari gudang Baitulmal untuk mengantarkan langsung kepada janda miskin. Bahkan beliau memberi subsidi kepada para petani Irak agar mereka dapat mengolah kembali tanahnya.

Beliaupun memastikan tidak ada lahan pertanian dalam kondisi menganggur sehingga beliau menarik lahan yang ditelantarkan selama tiga tahun, maka akan diberikan kepada orang yang membutuhkan dan siap menghidupkan lahan tersebut. Bukan malah menjualnya kepada swasta dan dana serta keuntungannya entah kemana. Sebagaimana yang terjadi dalam paradigma kehidupan sekuler saat ini.

Untuk itu cita-cita terbesar kita adalah untuk memperjuangkan tegaknya aturan Islam. Peradaban Islamlah yang mampu mengatasi terjadinya kelangkaan bahan pangan bahkan permasalahan manusia lainnya yang terjadi. Pentingnya berada hidup diatur dalam Islam adalah merupakan kewajiban umat Islam untuk tegak di atas hukum-hukum Islam.

Sebab Allah SWT memerintahkan agama Islam ini tegak di muka bumi, terutama berhukum hanya pada syariat-Nya Allah bukan dengan aturan demokrasi kapitalisme sekuler yang justru menolak aturan Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Terlebih negeri ini mayoritas penduduk terbanyak diduduki oleh umat Islam kebanyakan.

Wallahu’alam bishowab.

Petugas Damkar se-Kaltim Adu Skill di Lang-Lang

0
Salahsatu kategori lomba di skill competition yang sedang berlangsung di Lang-Lang. (Syakurah/Radarbontang.com)

BONTANG – Skill competition petugas pemadam kebakaran (Damkar) se Kalimantan Timur (Kaltim) dilaksanakan Senin (06/03/2023) mulai pukul 08.00 hingga selesai, bertempat di Stadion Bessai Berinta Lang-lang.

Skill competition dilaksanakan selama dua hari. Sebanyak 8 Kabupaten/Kota mengikuti perlombaan tersebut, “Seharusnya 10 kabupaten/kota, tapi Mahulu dan Berau tidak dapat hadir,” jelas Abdul Aziz, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bontang.

Senin ini, skill competition dilakukan secara berkelompok, 8 orang untuk menyelesaikan 6 rintangan, seperti menarik korban, jembatan titian, papan seluncur, resusitasi jantung paru-paru atau CPR yang merupakan tindakan pertolongan pertama.

Penjurian dilakukan oleh perusahaan mulai dari PT Indominco Mandiri, PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL, “Selain kecepatan, faktor safety juga diperhatikan, lalu untuk CPR ketepatan cara melakukannya dinilai,” imbuh Ilham, Leader Tim Juri.

Selasa (7/3/23) besok, akan dilanjutkan dengan perlombaan survival yang akan dilakukan oleh 2 orang perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota.

Puncak acara akan dilaksanakan pada Kamis (9/3/23) sekaligus pengumuman pemenangnya. Parade mobil fire dan rescue Kota Bontang juga akan dilaksanakan.

“Nanti seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat, kemudian pemenangnya akan mendapatkan uang pembinaan,” ungkap Rudi, salahsatu panitia dari DPKP Bontang

Abdul Aziz mengatakan, lomba ini merupakan salah satu langkah untuk pasukan damkar menuju lebih profesional, serta menjalin kekerabatan antar damkar yang ada di Kaltim.

“Apalagi waktu covid kemarin kita tidak bisa melaksanakan acara ulang tahun damkar,” pungkas Aziz. (sya)

63 Balita Stunting di Tahun 2022, Gunung Elai Bikin Program Makan Ikan

0
Lurah Gunung Elai bersama kader Kelurahan dalam penanganan stunting. (Ist)

BONTANG – Guna menurunkan angka stunting, Kelurahan Gunung Elai memiliki program terbaru, yaitu gerakan makan ikan atau gerakan protein hewani.

Dari data 2022 yang tercatat di Kelurahan Gunung Elai, ada sebanyak 63 balita yang mengalami stunting.

Lurah Gunung Elai, Sulistyo menjelaskan, program ini diarahkan agar setiap kelurahan memiliki program penurunan stunting yang akan dilaunching, Senin (6/3/2023).

“Kegiatan akan dilaksanakan bagi PAUD di Kelurahan Gunung Elai. Konsep kegiatan ada gerakan makan ikan bersama,” kata Sulistyo, saat dikonfirmasi Mediakaltim.com, Minggu (5/3/2023).

Sulistyo menambahkan, gerakan program ini harus memiliki dampak dalam penurunan kasus stunting di Gunung Elai. Hingga kini pihaknya masih mendata kasus-kasus stunting yang terjadi.

“Tujuannya yang pasti dalam rangka upaya menurunkan stunting dan pencegahan. Ke depannya setelah launching, di setiap PAUD memiliki menu ikan 2 kali dalam satu bulan,” katanya.

Kegiatan yang dilaksanakan didukung stakeholder dan perusahaan yang ada di Kota Bontang. Ini juga merupakan kegiatan lanjutan dari rembuk stunting yang telah dilakukan sebelumnya.

“Dalam hal penurunan stunting di Gunung Elai menjadi pekerjaan bersama. Setiap kelurahan harus memiliki inovasi dalam penanganannya,” ungkapnya. (yah)

Ongkos Naik Haji Bikin Pilu

0
Emirza, M.Pd

Emirza, M.Pd

(Pemerhati Sosial)

DPR dan Kemenag memutuskan biaya haji 2023 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 49,8 juta. Nilainya lebih kecil dari usulan Kemenag yang sempat buat geger beberapa waktu lalu, yaitu Rp 69 juta. Prosesnya berliku, berangkat berhaji belum tentu, ongkosnya bikin pilu.

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 telah disepakati sebesar Rp 49.812.700,26. Namun untuk BPIH di wilayah Bontang belum ditentukan nominalnya.

Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umrah, Najmuddin Tamini menjelaskan, bahwa untuk besaran biaya haji wilayah Bontang masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat. Lantaran BPIH yang telah ditetapkan sebelumnya adalah untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. (radarbontang.com, 17/2/2023)

ONH Naik

Penyebab kenaikan biaya haji 2023 yang membuat Kemenag mengusulkan BPIH sampai naik tiga kali lipat adalah, karena salah satu komponen biaya pendampingan penerbitan paspor sebesar Rp 1,6 miliar. DPR juga mempertanyakan penting tidaknya biaya pendampingan dimasukkan dalam komponen BPIH 2023.

Jika pendampingan penerbitan paspor termasuk bagian dari tugas ASN untuk mengurusi haji, seharusnya biaya sebesar itu tidak perlu ada. Karena ASN yang mengurusi haji sudah mendapat anggaran dari APBN untuk melaksanakan tugas tersebut.

Biaya yang seharusnya tidak tercantum malah diusul dalam komponen BPIH. Wajar sebagian masyarakat menyimpulkan ada kapitalisasi biaya haji.

Alasan lainnya adalah karena perubahan skema persentase komponen BPIH dan nilai manfaat. Pada 2022, BPIH yang dibayarkan jemaah sebesar Rp 39,8 juta (48%) dan sisanya diambil dari dana nilai manfaat sebesar Rp52%. Tetapi, komposisi itu diusulkan berubah dengan komposisi 70% BPIH dan 30% nilai manfaat. Walaupun akhirnya, komposisinya berubah lagi setelah kesepakatan DPR-Kemenag, yakni 55% BPIH dan 45% nilai manfaat.

BPIH atau biaya yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp49.812.700,26 dan nilai manfaat yang ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rerata Rp40.237.937. Jika ketetapan biaya haji 2023 berlaku, jemaah haji yang lunas tunda pada 2022 dan 2023 akan dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp 9,4 juta dan Rp23,5 juta.

Harapan masyarakat adalah bisa naik haji tanpa menunggu lama dan bisa menabung untuk biaya haji tanpa beban kenaikan setiap tahunnya. Karena kebanyakan para pendaftar haji adalah masyarakat menengah ke bawah. Semangat mereka menyempurnakan rukun Islam jangan terhalangi kenaikan ONH setiap tahun dan harus menunggu antrean panjang yang melelahkan.

Dana haji adalah dana umat, pengelolaannya seharusnya dilandasi pada pengurusan urusan ibadah umat. Ada amanah berat yang dipikul dalam layanan ibadah haji kepada masyarakat. Hal inilah yang harusnya dipahami dan dijalankan petugas yang mengurusi haji, terutama pemerintah yang diberi mandat mengelolanya.

Pelaksanaan Haji

Setiap amanah itu berat karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. di akhirat. Maka, negara sebagai pengurus urusan ibadah haji khususnya, harus berhati-hati dalam mengelola dana umat. Berhaji adalah ibadah, seharusnya negara tidak mengambil keuntungan dari penyelenggaraannya.

Inilah dampak karena penyelenggaraan urusan ibadah dengan sistem kapitalisme. Negara terjebak pada hitung-hitungan untung dan rugi dalam melakukan pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji kepada masyarakat. Seharusnya negara memberi kemudahan untuk setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji.

Kewajiban tersebut akan terlaksana dengan baik jika pengaturan haji kembali pada sistem Islam secara kafah. Mekanisme penyelenggaraan haji dalam negara Islam:

Pertama, pembentukan departemen khusus untuk mengurus urusan ibadah haji dan umrah yang tersentralisasi dari tingkat pusat sampai daerah. Departemen ini berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Perhubungan dalam rangka memberi pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji.

Kedua, jika negara menetapkan ONH, besar dan kecilnya akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan para jemaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci.

Penentuan ONH ini adalah pengurusan urusan jemaah haji dan umrah, bukan profit atau untung-rugi, sehingga ada opsi rute darat, laut, atau udara dengan konsekuensi biaya yang berbeda.

Ketiga, kebijakan visa haji dan umrah bisa saja dihapus karena semua jemaah adalah warga negara Islam yang bebas keluar masuk Makkah-Madinah. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas diri atau paspor saja.

Keempat, keterbatasan tempat tidak menjadi kendala. Pemimpin Islam bisa menetapkan kewajiban haji dan umrah berlaku seumur hidup dan hanya bagi mereka yang mampu. Dengan kebijakan ini, sangat memungkinkan pelaksanaan haji diprioritaskan untuk masyarakat yang belum pernah berhaji dan umrah, serta memenuhi syarat dan berkemampuan.

Kelima, pembangunan infrastruktur Makkah-Madinah, seperti perluasan Masjidilharam, Masjid Nabawi, penyediaan logistik jemaah haji, transportasi, dan sarana lainnya. Dan sudah dilakukan sepanjang Islam memimpin peradaban Islam selama 1.300 tahun.

Tidak akan ada kapitalisasi ibadah atau menjadikan haji sebagai tempat mencari keuntungan. Ibadah haji tidak sesulit yang dibayangkan jika pengaturannya dikembalikan pada pemahaman negara sebagai pengurus urusan umat.

Wallahualam.

Basri Ingin KKP Bone Jadi Pioner Pemersatu Pemuda

0
Wali Kota Bontang dan Wawali berfoto bersama seluruh tamu undangan. (Bambang)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Wakil Wali Kota (Wawali) Najirah, menghadiri Ramah Tamah dan Rapat Kerja Kerukunan Keluarga Pemuda (KKP) Bone Bontang periode 2023-2027, Sabtu (4/3/2023). Mengangkat  tema “Teguh Dalam Keyakinan, Kukuh Dalam Kebersamaan,” kegiatan itu diadakan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Dalam sambutannnya wali kota mengatakan, dengan berbagai macam karakter, latar belakang, hingga status sosial,  KKP Bone diharapkan mampu menjadi wadah silaturahmi bagi warga Bone yang ada di Kota Taman.

Menurutnya, perbedaan adalah hal yang lumrah. Namun yang terpenting jangan sampai saling bercerai-berai, saling memendam rasa dendam dan benci. Sebab hakikatnya sesama warga Bone adalah bersaudara.

“Saya bangga menjadi orang Bone, orang Sulawesi, dan orang bugis. Saya berharap KKP Bone bisa menjadi pionir pemersatu bagi pemuda-pemuda yang lain. Atas nama Pemkot Bontang saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan keluarga besar KKP Bone atas terselenggaranya kegiatan ini,” pesan Basri.

Pria yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina KKP Bone Bontang itu mengaku, siap mendukung penuh program kerja yang dirumuskan KKP Bone Bontang. Termasuk jika nantinya ada lahan hibah dari KKP Bone Bontang, dirinya bersama sejumlah anggota DPRD Bontang siap untuk mendukung pembangunan sekretariat dan rumah adat Bone.

Orang nomor satu di Bontang itu juga menantang pengurus KKP Bontang, untuk mendirikan sanggar seni sebagai wadah pembinaan kebudayaan asal Sulawesi di Kota Taman.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Najirah, Asisten II Pemkot Bontang Lukman, Kepala Dispopar Ahmad Aznem, Ketua Umum KKP Bone Kaltim Marzuki Assaf, serta sejumlah anggota DPRD Bontang seperti Rustam, Nursalam, dan Raking, serta tamu undangan lainnya. (adv/al)

HUT ke-77, Persit KCK Cabang XX Santuni Anak Yatim Piatu

0
Anggota Persit KCK Cabang XX Dim 0908/Bontang saat mengunjungi panti asuhan. (ist)

BONTANG – Dalam rangka menyambut HUT Persit KCK ke -77 tahun 2023, Persit KCK Cabang XX Dim 0908/Bontang, Korcap Rem 091 PD VI/Mulawarman melaksanakan anjangsana. Dipimpin langsung Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX Dim 0908/Bontang Koorcab Rem 091 PD VI/Mulawarman, Dian Priyo Handoyo didampingi Pjs Pasi pers dim 0908/Bontang Letda Inf, Eko Santoso berserta pengurus Persit, Jum’at (3/3/2023).

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX Dim 0908/Bontang, Dian Priyo Handoyo menyampaikan, bahwa anjangsana ini juga merupakan salah satu wujud dukungan moril dan sumbangan tali asih kepada Warakawuri dan anak yatim piatu di panti asuhan.

Tema yang dibawakan kali ini adalah “Persit Kartika Chandra Kirana Membangun Keluarga dan Generasi Berkualitas Menuju Indonesia Maju.”

“Semoga dengan kegiatan anjangsana ini dapat meringankan beban dan manfaat bagi yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Sementara itu, Letda Inf Eko Santoso menambahkan, kegiatan anjangsana ini dilaksanakan di rumah para Warakawuri dan juga di dua panti asuhan. Panti Asuhan Nurul Hidayah di RT 19, Kelurahan Loktuan dan Panti Asuhan Darul Aitam di RT 27, Kelurahan Tanjung Laut Indah Kota Bontang. (Pendim Btg)

Kodim 0908/Bontang Bersihkan Sekitaran Makam Kristen Katholik

0
Bersih-bersih anggota Kodim 0908/Bontang bersama warga. (ist)

BONTANG – Anggota Kodim 0908/Bontang melaksanakan karya bhakti pembersihan kiri kanan jalan menuju pemakaman Kristen Katholik di RT 01 Jalan Soekarno Hatta ex Jalan Flores, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Jum’at (3/3/2023).

Anggota Kodim 0908/Bontang yang dipimpin Pasi Ter, Lettu Arh Yohanes Bay bersama bersama warga, melakukan pembersihan rerumputan liar yang tumbuh hingga ke badan jalan, serta pembersihan selokan di kiri kanan jalan. Juga pembersihan pasir yang berada di atas jalan menuju ke pemakaman.

Lettu Arh, Yohanes Bay menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini sebagai bagian dari upaya selalu dekat dengan masyarakat, berinteraksi, dan berkomunikasi sosial bersama masyarakat, melalui kegiatan karya bakti TNI.

“Kegiatan-kegiatan karya bakti TNI, komunikasi sosial dan pembinaan wilayah merupakan roh dari pembinaan teritorial. Selalu dilaksanakan oleh satuan kewilayahan utama kodim dan jajaran koramil, melalui babinsa di wilayah,” bebernya.

Ditambahkannya, upaya-upaya tersebut tidak lain dalam rangka memantapkan kebersamaan, memantapkan kegotongroyongan masyarakat. Sekaligus memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat, dalam mendukung sistem pertahanan negara yang menyusun sistem pertahanan semesta. (Pendim Btg)