BONTANG – Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bontang Barat terbilang masih minim, pasalnya masih banyak wilayah yang tidak tersentuh pembangunan fisik, seperti jalanan yang masih berupa tanah.

Anggota DPRD Kota Bontang, Aloysius Roni mengungkapkan bahwa yang paling urgen adalah pembangunan jalan di Jalan Gotong-Royong yang sudah puluhan tahun tidak ada pembangunan jalan. Jalanan yang dicor hanya 20 sampai 30 meter di depan, sisanya masih tanah.

Sama halnya dengan Kampung Timur di Kelurahan Kanaan yang juga harus dilanjutkan pembangunannya. Karena di kampung tersebut sebelumnya telah dilakukan pembuatan akses jalanan dalam program TMMD ke-120 tahun 2024.

“Di Kampung mas darling kalau orang bilang, sama daerah yang kemarin dilangsungkan kegiatan TMMD 2024 itu kan perlu dilanjutkan, akses jalan sudah ada, tinggal dicor,” terangnya, Minggu (29/9/24).

Roni menambahkan, bahwa sisanya tinggal bagaimana bekerjasama dengan para eksekutif untuk memperhatikan bagaimana pembangunan di Bontang Barat dapat benar-benar berjalan. Sehingga semua pembangunan dapat lebih merata dan masyarakat Bontang dapat menikmati fasilitas dari pemerintah. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, untuk bisa menyediakan kapal Unit Gawat Darurat (UGD), bagi warga di wilayah pesisir.

Menurutnya, untuk penyediaan kapal UGD sangat diperlukan bagi penanganan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, yang bersifat cepat di wilayah pesisir dalam mempersingkat waktu.

“Masyarakat di wilayah pesisir masih mendapatkan kendala besar dalam pertolongan medis, apalagi dalam keadaan darurat. Maka saya pikir, pengadaan kapal UGD sangat perlu,” ucapnya saat diwawancarai, Kamis (3/10/2024).

Mengingat Kota Bontang wilayahnya 70 persen laut. Dan masih banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, dengan nantinya kapal UGD akan tetap stand by untuk membantu melakukan pertolongan medis, contohnya seperti ibu hamil yang akan melahirkan, atau korban bencana lainnya.

“Dengan nantinya ada kapal UGD, kemungkinan besar warga pesisir mendapatkan pertolongan yang cepat, tanpa harus menunggu lama untuk pergi ke fasilitas kesehatan di darat,” paparnya.

Karena selama ini masih saja sering kali menjumpai ibu hamil, orang sakit, bahkan nelayan yang mengalami kecelakaan laut, harus menunggu lama untuk mendapatkan alat transportasi, yang akan mengantarkan ke rumah sakit di darat.

“Jika nanti sudah ada kapal UGD, pastinya langsung merespon situasi darurat dengan cepat, untuk mengantarkan masyarakat yang memerlukan,” jelasnya.

Sehingga, dengan ini Heri sangat berharap Pemkot Bontang bisa segera merealisasikan masukannya, terkait transportasi bagi warga di wilayah pesisir. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengumumkan secara resmi unsur pimpinan periode 2024-2029 dalam rapat paripurna, Rabu (2/10/24) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang sementara Sitti Yara memimpin dan mengumumkan, bahwa Ketua definitif DPRD Kota Bontang adalah Andi Faizal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I Sitti Yara, dan Wakil Ketua II Maming.

“Adapun penetapan ini berdasarkan peraihan kursi terbanyak, dan telah ditetapkan berdasarkan surat dari masing-masing DPC,” ujarnya.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada penjelasan 164 ayat 2 partai politik yang urutan perolehan kursi yang terbanyak di DPRD kabupaten atau kota, dan berhak mengisi kursi pimpinan, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan Anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD, kepada pimpinan sementara DPRD.

Diketahui jumlah kursi terbanyak yakni Partai Golkar dengan tujuh kursi, PKB dengan empat kursi dan PDIP tiga kursi.

Sekretaris DPRD Kota Bontang, Yessy Waspo mengatakan, bahwa keputusan ini selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur melalui Wali Kota Bontang untuk penerbitan SK.

Lebih lanjut, Kabag Risalah dan Perundang-undangan DPRD, Taufiqurrahman menjelaskan, setelah SK keluar maka mereka akan langsung melakukan pelantikan.

“Secepatnya pasti dilakukan kemungkinan minggu kedua sudah dilantik Kita hanya tinggal menunggu surat turun,” terangnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Aloysius Roni mengungkapkan, perlu ada peningkatan fasilitas yang diberikan di wilayah Kecamatan Bontang Barat. Lantaran menurutnya, di wilayah itu jauh dari zona strategis pusat Kota Bontang.

Ia mengungkapkan peningkatan sumber daya manusia, kesempatan bekerja, serta pelatihan-pelatihan di wilayah tersebut masih minim, sehingga sebagai perwakilan wilayah tersebut ia ingin memasukkan berbagai macam fasilitas yang tentu memberdayakan daerah tersebut.

Roni mengatakan, bahwa untuk mewujudkan lebih banyak kesempatan bekerja di sana harus lebih banyak perhatian pemerintah, dalam hal pelatihan, dan membentuk bibit-bibit pengusaha muda yang tentu dapat membuka lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, Roni tidak ingin anak-anak di sana hanya fokus belajar untuk mencari pekerjaan saja, tapi bagaimana peran mereka membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan usaha-usaha mereka.

“Kalau hanya mengharapkan lowongan tidak bisa, seperti yang kita lihat sendiri. Pengangguran kita saja sudah tertinggi, ditambah lagi dengan adanya pendatang yang berharap dapat pekerjaan di sini,” tambahnya.

Ke depannya ia ingin Bontang Barat dapat menjadi salah satu prioritas dalam hal pengembangan SDM. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemakaman muslim di wilayah Kecamatan Bontang Barat masih dalam perencanaan pembebasan lahan, sehingga DPRD Kota Bontang berharap hal tersebut cepat terselesaikan.

Anggota DPRD Bontang, Aloysius Roni mengatakan, pihaknya juga akan memperlajari kembali, dan menyarankan agar tahun depan ada kejelasan terkait hal tersebut. Pasalnya sudah berlarut-larut selama delapan tahun terakhir sehingga kini belum terealisasi.

“Tentu kita akan mendorong pemerintah sekaligus mempelajari lahan-lahan di wilayah Bontang Barat itu,” terangnya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu DPRD sudah pernah membahas hal tersebut dan kajiannya tahun ini sebenarnya sudah selesai dibuat. Tentu pihaknya akan melakukan juga koordinasi dengan dinas terkait yakni Dinas Perkimtan Bontang.

Untuk itu Roni berharap pemerintah dapat berkomitmen dalam melakukan pembebasan lahan, dan dalam waktu dekat pembangunan pemakaman muslim di Kota Bontang bisa digunakan oleh yang berkebutuhan.

“Secepatnya direalisasikan sehingga umat islam yang ada di Bontang Barat tidak harus menguburkan jauh-jauh lagi,” tutupnya (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang telah resmi menandatangani kontrak dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog, untuk membangun salah satu gudangnya di Kota Bontang.

Wali Kota Bontang bersama dengan wakil direktur utama Bulog menandatangani nota kesepahaman tersebut pada Rabu (18/9/24) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Aloysius Roni, Anggota DPRD Kota Bontang menyatakan, bahwa hal tersebut baik untuk ketahanan pangan Kota Bontang, mengingat wilayah kita adalah wilayah transit, sehingga pemerintah harus melakukan persiapan terhadap pasokan makanan.

Roni menambahkan, bahwa hal ini baik untuk menjaga kestabilan harga beras di Kota Bontang, karena setahun belakangan harga beras di Bontang terus meningkat, sementara akan sulit untuk terus bergantung pada kiriman pasokan beras dari luar daerah.

“Ini adalah salah satu hal yang DPRD dorong untuk pemerintah dan sekarang telah tercapai,” ucap Roni.

Seringkali pasokan beras yang dikirim dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi mengalami lonjakan, dan membuat krisis di Bontang. Namun dengan adanya gudang bulog di Bontang maka kita dapat memberikan pasokan ke daerah lain seperti Kutim.

Ia berharap gudang tersebut dapat dibangun secepatnya. Semakin cepat dibangun semakin cepat pula perputaran ekonomi di wilayah Bontang. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam