BONTANG –Yayasan TK Plus Al Muhajirin, Loktuan mengaku bingung, lantaran tidak memiliki lokasi permanen untuk tempat belajar mengajar. Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bontang bersama Disdikbud serta Yayasan TK Plus Al Muhajirin, Loktuan, Selasa (21/11/2023).

Raking, Ketua Komisi I DPRD Bontang menjelaskan, dari keluhan disampaikan yayasan dan para tenaga pendidik, maka diadakan rapat bersama guna membahas jalan keluar dari permasalahan ini.

“Kami kasih solusi supaya bisa menggunakan Balai Pertemuan Umum (BPU) di selambai, dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar, agar tidak ada salah paham dan lebih jelas nantinya,” ucapnya.

Mukrim, perwakilan yayasan mengatakan, sejak Masjid Terapung mulai digunakan, pihaknya tidak lagi memiliki tempat untuk belajar mengajar.

“Sebelumnya, kami bergabung dengan Masjid Al-Muhajirin, akan tetapi setelah dibongkar kami sudah berpindah-pindah tempat, sehingga sampai saat ini kami tidak memiliki tempat yang tetap,” paparnya.

Dari pihak yayasan pun telah mengajukan surat ke pengurus Masjid Terapung, agar diperbolehkan menggunakan kembali masjid tersebut. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan lantaran lokasi masjid yang berada di atas laut, dianggap sangat membahayakan bagi para peserta didik.

Di sisi lain pun jarak toilet yang sangat jauh, khawatir bakal mengganggu pengunjung masjid.

“Jika permasalahan masjid di atas laut sebenarnya sangat kurang masuk akal, karena anak-anak ini anak Selambai, hari-harinya bertempat tinggal di atas laut,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, Widya, Kepala Seksi Kelurahan Loktuan menyatakan, kalau kelurahan telah memberikan solusi dengan memanfaatkan gedung perpustakaan milik kelurahan Loktuan.

“Sudah kami sampaikan, bisa menggunakan fasilitas perpustakaan, namun kondisinya saat ini sedang renovasi. Kemungkinan hal itu yang membuat pihak yayasan menolak, karena dinilai cukup membahayakan anak-anak,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Banyak keluhan dan aduan terkait fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lingkungan TK Plus Al Muhajirin, Loktuan. Hal itu terungkap saat Komisi I DPRD Bontang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kadisdikbud, Lurah Loktuan, serta Ketua Yayasan TK Plus Al Muhajirin.

Raking, Ketua Komisi I DPRD Bontang menjelaskan bahwa banyaknya keluhan dan aduan yang masuk, terkait dengan fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilingkungan TK Plus Al Muhajirin.

“Kali ini, kita akan mencarikan solusi, jalan keluarnya terkait dengan tempat belajar mengajar di TK Al Muhajirin, yang sekarang terkendala,” papar Raking, Wakil Ketua Komisi DPRD Bontang saat memimpin rapat, Selasa (21/11/2023).

Dikatakannya, saat ini keluhan yang dirasakan oleh yayasan dan para tenaga pendidik di TK Al Muhajirin, lantaran mereka tidak memiliki tempat belajar mengajar secara permanen.

“Ini juga termasuk masalah yang berdampak, jika tidak ada tempat yang pasti, anak-anak akan berpindah-pindah untuk belajar mereka, kasihan jika begitu terus-menerus,” ucapnya.

Raking juga berharap, dengan adanya RDP bersama seperti ini bisa secepat mungkin mendapatkan tempat, untuk belajarnya anak-anak TK Al Muhajirin.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pesta Laut telah dibuka di Bontang Kuala (BK) sejak Selasa (21/11/2023) lalu, namun Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang mengeluhkan kondisi akses jalan menuju panggung utama yang sampai saat ini belum diperbaiki.

“Mana ini hasil sidak yang dilakukan beberapa bulan lalu bersama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, kenapa tidak ada hasilnya sampai sekarang,” tegasnya saat diwawancarai, Kamis (23/11/2023).

Hal itu karena akses jalan yang bolong-bolong di area sekitar panggung, tapi tidak kunjung diperbaiki. Padahal, Pesta Laut merupakan acara adat dengan penuh kearifan lokal yang dilaksanakan secara turun menurun dan diselenggarakan setiap tahunnya.

“Artinya, pihak PUPRK harusnya sudah memikirkan tentang perayaan ini dan mulai membenahi fasilitas-fasilitas di BK, tetapi nyatanya tidak,” ucapnya.

Pihak Komisi III DPRD Bontang telah meminta pihak Dinas PUPRK untuk memasukkan perbaikan fasilitas di BK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.

“Sebenarnya kami malu diadakan pesta adat besar seperti itu, dimana masyarakat berbondong-bondong datang, bahkan tamu-tamu penting dari luar Bontang, jika mereka memperhatikan fasilitas yang sangat tidak mendukung,” ungkapnya.

Amir Tosina sangat menghawatirkan banyaknya masyarakat yang hadir dalam pagelaran pesta tersebut, dan nantinya jika ada insiden kecelakaan disebabkan jalan-jalan yang ada di sekitaran panggung yang tidak bagus jalannya.

“Semoga masyarakat tetap aman dengan standar keamanan akses jalan yang seadanya, sangat disayangkan sekali” bebernya.

Amir juga menambahkan, akan memanggil kembali pihak PUPRK untuk menjelaskan tidak adanya progres yang signifikan pada area panggung adat di Bontang Kuala. Terkait sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu hanya sia-sia karena tidak ada tindak lanjutnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II DPRD Bontang menjadi salah satu nama yang terdaftar sebagai warga miskin di Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang.

Katanya, dirinya tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Bontang. Seharusnya pendataan tersebut tidak bisa sembarangan, karena dirinya merasa tak pernah dikunjungi oleh BPS untuk dilakukan pendataan.

“Ini saya dapat info dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM). Artinya data BPS ini tidak akurat,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/11/2023) kemarin.

Selain dirinya ada beberapa juga profesi lain yang masuk kategori miskin dengan tingkat ekstrim. Seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha dan juga yang lainnya. Seharusnya BPS bisa memvalidasi data agar bisa menjadi akurat. Jangan sampai ada indikasi permainan data.

“Saya hanya heran, datanya lengkap. Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP serta alamat. Ini ada juga yang masuk kategori miskin, justru tercatut namanya sebagai orang mampu,” paparnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Bahtiar Mabe menjelaskan, data tersebut merupakan murni kesalahan teknis di lapangan. Hal itu tidak mungkin untuk sengaja dimasukkan.

“Ini benar-benar murni ada human error,” jelasnya.

Jika pun data tersebut merupakan data dari BPS, namun BPS belum melakukan publikasi. Meski demikian, pihaknya merupakan pengguna data yang juga bertugas melakukan verifikasi mengenai kebenarannya.

“Saat ini kami sedang melakukan validasi data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria, akan dikeluarkan dari daftar,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengkhawatirkan  terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), lantaran serapan anggaran di awal Oktober lalu masih berada di angka 40 persen. Karenanya dia meminta pemkot segera menggenjot serapan anggaran.

“Kami (DPRD) Bontang, maunya pada November serapan anggaran ini sudah mencapai di titik 80 persen,” ucapnya, Senin (20/11/2023) kemarin.

Dengan waktu yang tinggal sebentar lagi, para wakil rakyat meragukan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa tercapai hingga sampai 100 persen.

“Padahal berkaitan dengan hal ini, sebagian sudah banyak yang mempertanyakan sebelum-sebelumnya,” tegasnya.

Wakil rakyat sebenarnya sudah menanyakan kepada beberapa para pejabat Pemkot Bontang, terkait dengan penyebab serapan anggaran yang masih rendah. Hal ini lantaran ada beberapa item pekerjaan yang belum melakukan pembayaran atau pencairan anggaran.

Nantinya, jika serapan ini tidak digenjot maka akan menghasilkan SILPA, berdasarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

“Jumlah anggarannya pun mencapai 2.532.272.667.551, sementara sisa anggaran yakni 1,5 triliun,” ungkapnya.

Angka ini diambil dari 31 OPD, yakni Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), dan juga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada.

Agus Haris meminta kepada kepala daerah untuk terua menggenjot kinerja OPD dalam penyerapan anggaran. Beberapa program pun terlaksana di akhir tahun, mulai dari pengadaan motor Rukun Tetangga (RT), pembagian laptop untuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta kenaikan insentif ketua RT dan penggiat agama.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam