Beranda blog Halaman 808

Ombudsman Paparkan Evaluasi Hasil Pelayanan Publik

0
Ombudsman perwakilan Provinsi Kaltim saat paparkan evaluasi hasil penilaian pelayanan publik. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Pemkot Bontang melaksanakan sosialisasi dan evaluasi hasil penilaian pelayanan publik tahun 2022. Dilaksanakan oleh Ombudsman perwakilan Kalimantan Timur, Kamis (2/3/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bontang, Lukman mengatakan, tujuan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi hasil penilaian pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan motivasi kepada OPD di lingkungan Pemkot Bontang.

“Ombudsman menilai OPD dalam pelayanan publik, yang menjadi lokasi khusus dalam pelayanan. Penilaian dilakukan di bidang pelayanan pendidikan, kependudukan, catatan sipil, pelayanan terpadu satu pintu, dan kesehatan,” kata Lukman menjelaskan.

Melalui kegiatan ini kata Lukman, akan mampu memperbaiki dari segi kekurangan yang sebelumnya telah dinilai.

“Saat institusi menugaskan pegawai dalam suatu pelayanan, harus mengerti. Jangan sampai ada komplain dari masyarakat,” jelasnya.

Dengan evaluasi ini, akan memperbaiki penilaian ke depannya. “Kita menyempurnakan penilaian-penilaian sebelumnya,” katanya.

Sementara Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Provinsi Kaltim, juga selaku Koordinator Tim Penilaian 2022, Ria Maya Sari mengatakan, Pemkot Bontang mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya. Dari kategori nilai tinggi ke nilai sedang.

Melalui evaluasi ini, akan memberikan evaluasi kepada Pemkot Bontang dengan standar pelayanan publik, hingga kompetensi pejabat maupun petugas, pengelolaan aduan, sarana dan prasarana.

“Penurunan nilai Pemkot Bontang karena adanya perubahan metodologi penilaian yang dilakukan lebih luas dari tahun sebelumnya. Begitu luasnya dimensi penilaian yang belum dipahami pegawai. Jadi poinnya belum maksimal dari enam OPD yang dilakukan penilaian sebelumnya,” ungkap Ria Maya Sari kepada Mediakaltim.com.

Saat ini penilaian hasil evaluasi tahun 2022 di kategori nilai sedang dengan zona kuning. Sedangkan pada tahun sebelumnya 2021 pada nilai tinggi dengan masuk kategori zona hijau.

Ia memberikan catatan kepada Pemkot Bontang berkaitan dengan digitalisasi dengan berbasis elektronik (SPBE), yang saat ini perlahan dilakukan Pemkot Bontang. Selain itu, ia mendorong penyelenggara agar mengetahui tugas dan fungsi, pengetahuan bagaimana standar pelayanan, fungsi Ombudsman hingga pelayanan kepada kelompok rentan. Penilaian juga dilakukan pada dua produk administrasi pada masing-masing OPD sebagai representatif.

“Kami juga mendorong penyelenggara baik di level pejabat maupun petugas teknis, bagaimana tugas dan fungsinya dalam pengetahuannya pada standar pelayanan,” jelasnya. (adv/yah)

Warga Balikpapan Jual Sabu di Muara Badak Diamankan Polisi

0
Pelaku saat diamankan di Polsek Muara Badak. (Ist)

BONTANG – Unit Reskrim Polsek Muara Badak menangkap seorang pria berinisial A lantaran penyalahgunaan narkoba, Kamis (2/3/2023) pukul 02.00 Wita di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

A yang diidentifikasi merupakan warga Balikpapan itu, ditangkap atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,90 gram sebagai barang bukti.

“Unit Reskrim Polsek Muara Badak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sambera Jembatan, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak terdapat orang yang menjual narkotika jenis sabu,” kata Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasi Humas Polres Bontang, Iptu Mandiyono, Kamis (2/3/2023).

Selanjutnya, personel melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku. Penggeledahan dilakukan bersama Ketua RT dan saksi-saksi.

Pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara Badak. Barang bukti di antaranya 5 poket narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,90 gram, uang tunai Rp 789 ribu, 1 lembar baju batik warna merah, 2 helai tisu, 11 plastik klip kecil, 1 lembar kertas rokok, 1 buah korek gas warna hijau, 1 buah tas selempang warna coklat dan 1 buah sendok takar.

“Pelaku disangkakan dengan pasal 112 dan pasal 114 UU/35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas lima tahun,” pungkasnya.  (yah)

Target 2024 Turun 14 Persen, Penurunan Angka Stunting Dikebut

0
Kadinkes Bontang bersama Kabid Kesmas saat diwawancara awak media. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Sampai saat ini Pemkot Bontang terus mengupayakan penurunan angka stunting, yang dilaksanakan oleh tim percepatan penurunan stunting. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Bontang, drg Toetoek Pribadi Ekowati.

Penanganan Stunting di Kota Bontang sesuai dengan angka Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21 persen. Sementara untuk data surveilans dengan basis pencatatan pelaporan berbasis gizi masyarakat angkanya mencapai 22 persen. Berdasarkan data hasil survei, penanganan terus berlangsung.

Dua faktor utama penyebab stunting yang terjadi di Kota Bontang, yakni kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit. Beberapa faktor lainnya yang berpengaruh seperti pola asuh dan lingkungan, hingga sanitasi.

“Hal-hal seperti ini yang perlu diintervensi bersama dengan stakeholder. Mensinergikan program melalui tim TP2S dan dukungan komitmen Wali Kota Bontang,” kata Toetoek, Selasa (28/2/2023).

Sementara Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bahauddin mengatakan, penanganan stunting akan dilakukan dengan pendataan hingga tingkat kelurahan dan RT. Mendata by name by andres dari angka stunting hingga percepatan penanganan stunting.

“Tinggal program kegiatan yang mengarah ke percepatan stunting. Ke depannya ada rencana pemberian protein bagi anak-anak yang mengalami stunting,” kata Bahauddin kepada awak media.

Bahauddin menambahkan, dalam dua tahun ini hingga 2024 penurunan angka stunting ditargetkan hingga 14 persen.

“Tahun ini semoga bisa turun 16 persen dan tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan cara bekerja sama puskesmas dan tim di tingkat RT,” imbuhnya. (yah)

Warga Kanaan Keluhkan Rumahnya Rawan Longsor

0
Kondisi tanah yang terkikis sungai. (Syakurah/Radarbontang.com)

BONTANG – Seorang warga di RT 21, Kelurahan Kanaan mengeluhkan turap yang tak kunjung dibangun di samping tanah miliknya, yang berada di pinggir sungai.

Kondisi tersebut menyebabkan tanah di samping rumahnya semakin terkikis, hingga mendekati bangunan rumah miliknya. Kondisi itu juga semakin rawan longsor. “Kalau dari awal diturap harusnya tidak sampai 5 meter tanah saya terkikis sungai, ” keluh pemilik rumah bernama Beni.

Sejak 3 tahun terakhir, turap di sepanjang sungai tidak pernah dilanjutkan. Meskipun sudah melapor kepada kelurahan, turap tidak kunjung dibangun. Terdapat 2 rumah yang berada di atas tanah tersebut.

Ia mengatakan, saat pembangunan jembatan di dekat rumahnya turap tidak sekaligus dilakukan. Padahal, tidak sampai 10 meter, pinggiran sungai tersebut sudah tertutup semua.

“Awal Februari baru ada yang tinjau ke lokasi, semoga cepat dilaksanakan, karena semeter lagi teras rumah saya bisa longsor, takutnya sampai tembok rumah saya ikut retak,” ungkap Beni.

Beni juga telah memberi tanda di sungai, agar saat pembangunan, turap tidak dipasang sembarangan dan mepet dengan rumah.

“Sudah saya tancapkan kayu, saya tandain, jadi kalau bisa ditimbun dulu,” lanjutnya. (sya)

Program Makmur, PKT Realisasikan 66 Ribu Hektar Lahan dan 30 Ribu Petani di Tahun 2022

0
Webinar Efektivitas Program Makmur sebagai Kunci Ketahanan Pangan Nasional Oleh Pupuk Kaltim. (Syakurah/Radarbontang.com)

BONTANG – Webinar efektivitas Program Makmur sebagai kunci ketahanan pangan nasional PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Rabu (01/03/23).

Makmur merupakan program agrosolution dengan offtaker BUMN pangan dan pertanian. BUMN khususnya Pupuk Kaltim membantu para petani di seluruh Indonesia dalam budidaya pertanian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertanian menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91 persen.

Fakta positif ini tentunya menjadi penguat bagi pemerintah, untuk tetap menjaga ketahanan pangan nasional. Di tengah isu akan produktivitas yang masih kerap menjadi tantangan, dalam memajukan sektor pertanian tanah air.

“Tentu saja kami akan mendampingi para petani mulai dari proses penanaman hingga panen,” jelas Adrian, Project Manager Makmur.

Total di seluruh Indonesia, Makmur memiliki lahan sebesar 275.950 hektar dengan total petani sebanyak 131.438. Komoditas lahannya berupa padi, jagung, tebu, sawit dan kopi.

Selama 2022, PKT berhasil merealisasikan 66.136 hektar lahan dengan jumlah petani yang tergabung 30.577 orang. Target tahun lalu berhasil dicapai dengan kenaikan target petani yang telah bergabung sebesar 122,3 persen dari target awal sebesar 25.000, dan juga kenaikan lahan sebesar 110,2 persen dari target 60.000.

Program Makmur meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan jagung rata-rata hingga 35 persen dan memberikan kenaikan keuntungan hasil panen hingga 52 persen.

Tahun 2023 ini Makmur memiliki target 64 ribu hektar lahan yang akan direalisasikan dengan jumlah petani yang bergabung sebanyak 32 ribu petani.

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis PKT, Wisnu Ramadhani mengatakan, hingga saat ini program Makmur telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahun 2023, PKT diamanatkan untuk mengelola program Makmur di seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Papua Barat.

“Dengan harapan bisa terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap mengelola pertanian Indonesia,” ungkap Wisnu. (sya)

Bontang Raih Adipura Kencana, Wawali Apresiasi Pasukan Kuning

0
Wawali Najirah saat menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (ist)

BONTANG –Pemkot Bontang kembali mendapatkan Piala Adipura Kencana, atas komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Selasa (28/2/2023) di Gedung Mandala Wanabhakti KLHK, Jakarta Pusat.

Najirah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang terlibat atas pencapaian yang telah diterima atas keberhasilan menjaga lingkungan.

“Terima kasih buat semua pihak yang sudah ikut menjaga lingkungan di Kota Taman,” kata Najirah.

Selain itu, mewakili Pemkot Bontang dirinya memberikan apresiasi yang luar biasa atas peran pasukan kuning, yang selama ini menjadi ujung tombak dari pemerintah dalam menjaga kebersihan kota.

“Terima kasih kepada petugas kebersihan,” ungkapnya.

Hingga kini, terhitung Bontang sudah mendapatkan total 11 Piala Adipura. Dua di antaranya Adipura Kencana, dan satu penghargaan dari Clean Land ASEAN. (hms)

Kapitalisme Menyusahkan Ekonomi, KDRT Makin Menjadi

0
Emirza, M.Pd

Emirza, M.Pd

(Pemerhati Sosial)

Berdasarkan laporan UPTD PPA Bontang di tahun 2022 menerima 99 laporan kekerasan. Sementara di tahun 2021 laporan yang diterima sebanyak 127 laporan. Dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat, terdapat 40 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data simfoni adalah data kekerasan yang terdata melalui aplikasi pelaporan online, kasus-kasus tersebut didapat berdasarkan laporan orang sekitar. (radarbontang.com, 7/2/2023)

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Noryani Sorayalita menyebut, kasus kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terdapat di tiga kota. Yakni Samarinda, Bontang dan Balikpapan. Jika dilihat berdasarkan jenisnya, bentuk kekerasan terbesar saat ini adalah kekerasan fisik 285 kasus, seksual 228 kasus dan psikis 124 kasus.

Akar Masalah KDRT

Kapitalisme menjadikan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan. Seseorang merasa bahagia ketika mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, primer hingga tersier. Rumah mewah, makanan enak, perhiasan, mode, ataupun jalan-jalan, semua menjadi kebutuhan. Jika “kebutuhan” ini tidak terpenuhi, maka akan merasa kurang bahagia dan muncullah berbagai konflik dalam rumah tangga karena masalah ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalisme yang memihak pada kepentingan investor (swasta), menyebabkan harga-harga barang makin mahal. Harga BBM, pangan, tarif dasar listrik, iuran BPJS, dan pajak semakin naik. Masalah ekonomi dalam keluarga membuat daya beli masyarakat menurun.

Beban hidup yang berat, membuat ekonomi pasangan dalam rumah tangga semakin sempit sehingga terjadi ketegangan emosional dan terjadi pertengkaran, sehingga KDRT tak bisa dihindarkan.

Jika KDRT terjadi dalam rumah tangga karena biaya kehidupan cukup tinggi. Selama sistem kapitalis masih diterapkan, KDRT akan terus terjadi.

Maka ketika Allah menetapkan kewajiban mencari nafkah kepada laki-laki, karena syariat yang menetapkan itu semua. Allah menempatkan kewajiban menanggung beban nafkah pada laki-laki, bukan pada perempuan.

Laki-laki yang melalaikan kewajibannya berarti telah mengabaikan salah satu syariat. Sehingga, kemandirian ekonomi perempuan yang feminisme sebut sebagai solusi ketertindasan, bukanlah pandangan Islam. Meski Islam membolehkan perempuan bekerja, kewajiban menafkahi perempuan tetap tidak bergeser dari tanggung jawab kaum laki-laki.

Aturan yang benar Itu adalah aturan Islam, sistem kehidupan benar adalah yang berasal dari Allah Taala. Hanya dengan penerapan aturan Islam akan terwujudlah keluarga yang jauh dari pertengkaran, apalagi sampai berakhir dengan kekerasan. Jadi solusi KDRT dengan aduan lapor seperti di simfoni tidak menjadi solusi.

Jaminan sistem Islam

Perempuan adalah makhluk yang harus dilindungi. Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar dalam ketakwaannya, tetapi Allah Taala memberikan syariat yang berbeda kepada keduanya. Hal demikian ditujukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga dan juga masyarakat.

Ketika Allah menetapkan kewajiban nafkah pada para laki-laki dan kewajiban ummun warabbatul bait (ibu dan manajer rumah tangga) bagi perempuan. Semua itu diatur karena Sang Pencipta manusia lebih mengetahui yang terbaik bagi hamba-Nya.

Itulah sudut pandang Islam terhadap perempuan. Perempuan adalah mitra laki-laki, baik dalam kehidupan domestik maupun publik.

Negaralah yang menjamin terlindunginya perempuan dari segala macam bahaya, termasuk kekerasan. Kalau sistem demokrasi menjamin kebebasan perempuan, sedangkan Islam menjamin perlindungan bagi perempuan.

Dalam masyarakat Islam, salah satu ciri masyarakat sudah sejahtera adalah ketika perempuannya sudah tidak ada minat bekerja, kecuali untuk mengamalkan ilmunya. Ini karena syariat telah dengan jelas mengangkat derajat perempuan karena ketakwaannya.

Ketakwaannyalah yang akan menggiringnya pada pengoptimalan menjalankan amanah sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengasuh anak-anak mereka, menjadi madrasatul ula, dan menciptakan rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuninya.

Bukankah ini yang akan melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan? Keluarga yang sejahtera dan paham agama akan menciptakan sosok ayah yang dapat menjadi teladan keluarga.

Kepala Negara Islam akan memberi sanksi yang menjerakan bagi pelaku kekerasan. Misalnya, dengan menghukum pelaku pemerkosa dengan hukuman jilid dan rajam; atau menghukum kisas pada pembunuh. Jika sanksinya menjerakan, kekerasan pada perempuan akan hilang dengan sendirinya.

Wallahualam

Polisi Amankan 4 Pemuda Mabuk di Jalan Ahmad Yani

0
Ilustrasi mabuk. (ist)

BONTANG – Team Patroli Polres Bontang amankan empat pemuda mabuk mabukan di Jalan Ahmad Yani, Api-Api, Bontang Utara, Senin (27/2/2023) pukul 23.30 Wita.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui KSPKT Shif C Ipda Suhadi mengatakan, laporan tersebut didapat setelah ada warga yang melaporkan melalui operator call center 110. Polres Bontang menerima informasi dari masyarakat, terkait adanya pemuda yang mabuk-mabukan hingga menimbulkan keributan.

“Team Patroli langsung kami arahkan ke TKP,” ujarnya.

Keempat pemuda tersebut diamankan ke Mako Polres Bontang untuk diberi pembinaan dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya

Aksi mabuk-mabukan seperti ini menurutnya, berpotensi menimbulkan terjadinya tindakan kriminal.

“Langkah yang tepat masyarakat melaporkan ke kami, sehingga kami dapat dengan cepat mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat, agar bisa melaporkan kejadian yang mengganggu kamtibmas melalui layanan call center 110 Polres Bontang, yang siap melayani pengaduan masyarakat selama 24 jam.

“Pelapor jangan khawatir identitasnya kami lindungi,” pungkasnya. (hms)

Tahanan Polres Bontang Cek Kondisi Kesehatan

0
Salahsatu tahanan sedang diperiksa kesehatan. (ist)

BONTANG – Sat Tahti dan Sidokkes Polres Bontang melaksanakan kontrol dan cek kesehatan tahanan di Rutan Polres Bontang, Rabu (1/3/2023). Pemeriksaan kesehatan ini meliputi tekanan darah dan juga kesehatan tubuh masing-masing tahanan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya tahanan mengalami kondisi sakit berat, namun petugas jaga tahanan tetap memantau perkembangan kondisi kesehatan para tahanan.

“Kegiatan ini rutin kami lakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan polri terhadap para tahanan, khususnya yang berada di Rutan Polres Bontang” ujar Kasat Tahti, Iptu Heriyanto.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan para tahanan ini merupakan salah satu tugas pokok Sat Tahti, dalam mengemban tugas kepolisian yaitu pelayanan kesehatan. Berupa perawatan kesehatan dan pembinaan jasmani dan rohani tahanan, sesuai dengan Perkap Nomor 4 tahun 2005 tentang pengurusan tahanan pada rutan Polri. (hms)

Danramil Rukito Usulkan Pembangunan Kantor Baru Koramil Muara Badak di Musrenbang

0
Suasana Musrenbang di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kukar (ist)

BONTANG – Komandan Koramil (Danramil) 0908-02/Muara Badak, Kapten Inf Rukito menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (28/02/2023). Kegiatan yang digelar di Agro Wisata Gubuk Semar Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak itu turut dirangkai dengan aksi panen padi bersama.

Dalam kesempatan itu, Danramil Rukito menyampaikan usulan agar ke depan kantor Koramil Muara Badak bisa dibangun ulang. Sebab, saat ini kondisi bangunannya sudah cukup tua dan tak layak. Namun tetap dipaksa digunakan lantaran belum ada alternatif lain.

“Jika kantor polsek dan koramil dibangunkan di samping kantor kecamatan, tentu akan lebih baik agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kami berharap agar koramil bisa memiliki kantor baru. Jadi kami usulkan mulai sekarang,” ungkap Rukito.

Adapun terkait aksi panen padi bersama, tentu hal ini sangat pihaknya apresiasi. Koramil Muara Badak, kata dia, sangat konsen dan mendukung program ketahanan dan swasembada pangan di wilayahnya. Sehingga diharapkan, aksi ini bisa terus dilaksanakan di setiap tahunnya.

“Ini tentu terobosan baru. Jika umumnya musrenbang dilaksanakan di dalam kantor, di Muara Badak ini suasananya justru berbeda karena di luar ruangan (outdoor). Tentu kami siap bersinergi, mendukung dan mengawal apa saja program-program yang dirancang oleh perangkat pemerintah kecamatan,” tandasnya.

Musrenbang kali ini turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim maupun kabupaten, Camat Muara Badak Arpan, perwakilan polsek, hingga para kepala desa se-Muara Badak. (pendim btg)