BONTANG – Fraksi Partai Golongan Karya Bersama Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Rabu (24/7/2024).

Kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Partai Golkar Bersama Nasdem, yang mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Kerja DPRD. Turut mengapresiasi atas kerja keras rekan Anggota DPRD Kota Bontang, khususnya yang tergabung pada tim Pansus yang telah melakukan pembahasan dan mematangkan pemikiran dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tersebut.

Penyusunan RPJPD ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor to Tahun 2017, menyebutkan bahwa rancangan awal RPJPD harus disusun paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD sebelumnya.

Penyusunan Dokumen RPJPD ini bertujuan untuk memberikan dasar acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan.

“Visi Misi yang dijelaskan oleh Pemerintah Kota Bontang, maka Visi RPJPD diubah menjadi Bontang Sentosa 2045 yakni Kota Industri dan jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Muslimin.

Adapun sasaran pokok misi 2 berbunyi meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing dan berakhlak mulia. Adapun Hasil laporan dan Pembahasan yang telah ditetapkan Pansus Bersama.

Melalui ini Fraksi Golkar Bersama NasDem Menerima dan Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Tentang RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bontang Tahun 2024. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Rabu (24/7/2024).

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Agus Suhadi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terkait satu Raperda berdasarkan laporan Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bontang, dalam rapat kerja untuk lebih memaksimalkan fungsi dan tujuan dari Perda tersebut, agar dapat terealisasi sesuai dengan harapan kita bersama.

Berpedoman kepada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.1/4322/Bapp-11 tentang Penyelerasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2045.

Terdapat beberapa perubahan dan penambahan dari usulan pertama pemerintah, yang orientasinya mengindikasikan kesepahaman dan keselarasan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya antara lain:

1. Pada Visi RPJPD: Bontang Berkualitas 2025: Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan diubah redaksinya menjadi: Bontang Sentosa 2045: Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

2. Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Bekualitas, Inklusif dan Inovatif, ditambah redaksinya menjadi: Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Bekualitas, Inklusif dan Inovatif dan Berakhlak Mulia.

3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM yang sehat, Cerdas dan Berdaya Saing, ditambah redaksinya menjadi: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM yang sehat, Cerdas dan Berdaya Saing dan berakhlak Mulia.

4.Pengembangan Kawasan Industri melalui Hilirisasi Industri, Pembangunan Bontang Techno Park, Pengembangan Smart Goverment Penanggulangan Bencana Banjir, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi yang aman menjadi, Pengembangan Kawasan Industri melalui Hilirisasi Industri, Pengembangan Pariwisata, Pembangunan Bontang Techno Park dan Edu Wisata, Penanggulangan Bencana Banjir, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi yang aman.

“Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah dalam penysunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang RPJPD Kota Bontang tahun 2025-2045 dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rabu (24/7/2024) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal sofyan Hasdam, dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJPD, Adrofdita menyampaikan, jika dalam pelaporannya menyebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRD Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penunjukan Panitia Khusus DPRD Kota Bontang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang.

“Dalam kesempatan ini, pansus DPRD Kota Bontang diberikan tugas untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045,” ucapnya.

Pembahasan dalam rapat kerja pansus, bersama dengan tim pembahasan Raperda berupa sistematika dan substansi, terkait konten dan konteks dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Selanjutnya Adrof mengatakan, jika raperda ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 000.7.2.1/4322/Bapp-ll Tentang Penyelarasan RPJPD Kab/Kota dengan RPJPD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2045, yang mencakup pencermatan.

“Pembahasan Raperda tersebut diketahui telah rampung, dan pelaksanaannya untuk pembahasan internal terkait dengan penyusunan jadwal pembahasan dalam rapat kerja pansus,” tutupnya. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pembangunan gudang pangan di Kota Bontang dinilai akan membantu masyarakat Bontang dalam ketahanan pangan, saat situasi darurat terhadap stok beras di Kota Bontang. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Ridwan.

Dikatakannya, pihak Bulog saat ini masih melakukan kajian apakah Kota Bontang layak untuk dibangun gudang pangan atau tidak.

DPRD pun telah mendorong adanya pembangunan gudang pangan sejak dua tahun lalu, hal itu ia tekanan karena di Kota Bontang tidak memiliki agrobisnis pertanian.

“Kalau kita hanya mengandalkan yang di Nyerakat sana tidak cukup untuk kita di Kota,” ujar Ridwan.

Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan kajian dari Bulog saja, ada baiknya pemerintah sendirilah yang membangun gudang tersebut menggunakan APBD.

“Selama ini kita terus mengandalkan suplai dari luar daerah, tidak ada kita produksi,” tambahnya.

Jikalau terjadi bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan di tempat suplai sana, tentu Kota Bontang akan ikut krisis dan harga bahan pokok dapat melambung naik. Sehingga Ridwan merasa harus terus mendorong pemerintah untuk jangan berharap dari Bulog saja.

“Dua tahun lalu saya anjurkan gudang pangan, kalau bisa satu kecamatan satu. Jaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan, karena pengiriman kita kan pakai laut, tinggi resikonya,” paparnya.

Oleh sebab itu ia berharap, jika nanti Bulog tidak jadi membangun gudang pangan Pemerintah Kota Bontang lah yang harus bergerak membangun dan mulai menganggarkan melalui APBD. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Permasalahan Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) dinilai tidak kunjung usai. Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Ridwan mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Bontang harus secara berkesinambungan melakukan pemantauan.

Diketahui Pemkot Bontang telah memiliki tim yang berfungsi untuk memantau kegiatan pasar, sehingga kios-kios yang ada disana berfungsi dengan sepenuhnya dan para pedagang tidak kembali membuka lapak di luar. Sehingga pembeli mau tak mau tetap masuk ke pasar. Sayangnya pengawasan hanya dilakukan selama beberapa hari.

“Seharusnya tidak sehari dua hari dipantau, dilaksanakan tentu harus pemantauan berkala, karena ketika mereka melihat tidak ada pengawasan mereka akan kembali berjualan di pinggir pasar,” jelasnya.

Fungsi tim pengawas harus jalan, tidak hanya menunggu instruksi dari atasan baru kembali memantau, oleh sebab itu sudah terlanjur banyak pedagang yang keluar pasar sehingga sulit untuk dikendalikan.

Ia menyebutkan, bahwa Kota Bontang bukan lagi daerah yang terpencil melainkan sudah menjadi sebuah kota, sehingga para pedagang dan pembeli harus sadar bahwa bangunan yang sudah disediakan pemerintah sudah masuk dalam modernisasi.

Apalagi fasilitas seperti lift dan eskalator telah disediakan, sehingga harus dimanfaatkan masyarakat. Pedagang harus beradaptasi, masyarakat pun juga.

“Kita harus membuka diri untuk masuk di era kota besar, itu memang harus kita paksakan, kalau tidak kita bisa tertinggal,” ujarnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam