SANGATTA – Peredaran narkotika di Kutai Timur (Kutim) kembali diguncang. Satuan Reserse Narkoba Polres Kutim membongkar praktik transaksi sabu di Kecamatan Teluk Pandan. Seorang pria tak berkutik saat diringkus bersama puluhan paket barang haram seberat total 15,53 gram.

Pengungkapan ini bermula dari laporan warga yang mencurigai aktivitas transaksi narkoba di kawasan Jalan Poros Bontang–Samarinda KM 10, Desa Suka Damai. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim Opsnal dengan penyelidikan intensif.

Hasilnya, pada Rabu dini hari (29/4/2026) sekitar pukul 03.00 Wita, petugas menggerebek lokasi dan mengamankan AWH (43), pria asal Tembilahan, Riau, yang kini bermukim di Sangatta Utara.

Saat digeledah, polisi menemukan 32 bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga sabu yang disembunyikan di kantong celana pelaku. Tak hanya itu, sejumlah barang bukti lain turut diamankan, mulai dari ponsel, plastik pembungkus, lakban, tisu, hingga bungkus makanan ringan yang digunakan sebagai kamuflase.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial F melalui sistem jejak di Samarinda. Polisi kini masih memburu pemasok tersebut sekaligus mengembangkan kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar.

Kapolres Kutai Timur, Fauzan Arianto, menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memerangi narkotika.

“Ini hasil kerja keras anggota di lapangan dan dukungan masyarakat. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku narkoba di Kutai Timur,” tegasnya.

Ia juga memastikan penyelidikan akan terus berlanjut untuk membongkar jaringan di balik peredaran tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.

Kini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kutai Timur. AWH dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Ekowisata berbasis pertanian di kawasan Bukit Pelangi mulai menunjukkan taring. Panen jagung yang dilakukan kelompok tani B-EST Golden Farm bukan sekadar aktivitas produksi, tapi juga menjadi daya tarik wisata petik hasil kebun.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang turun langsung ke lokasi mengapresiasi pengembangan kawasan tersebut. Menurutnya, konsep yang menggabungkan pertanian, peternakan, dan wisata ini mampu memberi alternatif rekreasi sekaligus mendorong ekonomi masyarakat.

“Bukan hanya jagung, di sini ada cabai, buncis, kacang panjang, bayam, kangkung. Bahkan ada ayam pedaging, ayam petelur, sampai pemancingan. Ini bisa jadi tempat masyarakat melepas penat sambil belanja hasil kebun,” ujarnya usai melakukan panen jagung bersama, Rabu (29/4/2026).

Namun di balik potensi besar itu, ia menyoroti persoalan mendasar pada teknik budidaya. Berbagai jenis jagung—mulai dari jagung pulut, jagung manis, hingga jagung pakan—ditanam dalam satu hamparan tanpa jarak yang jelas.

Akibatnya, terjadi penyerbukan silang yang membuat kualitas hasil sulit dibedakan.

“Ini harus diperbaiki. Kalau ditanam bersamaan dan berdekatan, nanti tercampur. Harusnya dipisah supaya hasilnya jelas,” tegasnya.

Meski demikian, peluang pasar disebut sudah terbuka lebar. Sejumlah perusahaan besar seperti PAMA dan KPC disebut telah melirik hasil sayuran dari kawasan tersebut.

Artinya, tantangan utama kini bukan lagi mencari pembeli, melainkan menjaga kualitas dan konsistensi produksi.

Di sektor peternakan, khususnya ayam pedaging, masih menghadapi kendala. Fluktuasi harga dan daya beli masyarakat yang belum stabil membuat penyerapan pasar belum maksimal.

Selain itu, faktor cuaca juga menjadi perhatian. Menghadapi potensi dampak El Nino, Bupati meminta penguatan infrastruktur sederhana seperti tandon air.

Ia bahkan mengusulkan desain tandon dilengkapi atap khusus agar mampu menampung air hujan secara optimal.

“Kalau hujan, airnya jangan terbuang. Harus bisa ditampung untuk cadangan,” katanya.

Ke depan, Bukit Pelangi diproyeksikan menjadi kawasan pertanian terpadu berbasis ekowisata. Tidak hanya menghasilkan, tetapi juga memberi pengalaman langsung kepada masyarakat.

“Orang datang bisa petik sendiri, beli langsung, sekaligus refreshing. Ini yang harus terus dikembangkan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Setelah sempat “mati kompor”, dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Timur kini kembali hidup. Dari total 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dihentikan operasionalnya, sebanyak 11 dapur sudah kembali beroperasi.

Penghentian sementara ini diberlakukan sejak 6 April 2026. Penyebabnya bukan sepele: sebagian dapur belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dipersyaratkan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, memastikan progresnya sudah signifikan. “Update terakhir, 11 dapur sudah beroperasi kembali. Tinggal satu yang masih proses penyesuaian,” ujarnya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Dapur yang belum bisa “ngebul” adalah SPPG Swarga Bara. Hingga kini, pengelola masih membenahi sistem IPAL agar sesuai standar yang disepakati.

Menurut Trisno, mayoritas dapur mulai aktif lagi sekitar sepekan terakhir setelah dilakukan perbaikan fasilitas limbah. Namun, proses ini sempat tersendat. Bukan karena teknis semata, melainkan juga persoalan koordinasi.

Ia mengungkapkan, sejak awal terjadi tarik-ulur kewenangan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas daerah. Ditambah lagi, belum adanya petunjuk teknis (juknis) rinci dari BGN soal standar IPAL membuat pengelola di lapangan kebingungan.

“Awalnya masing-masing dapur bangun IPAL dengan asumsi sendiri. Saat diverifikasi, dianggap belum sesuai,” jelasnya.

Untuk mengatasi kebuntuan, Satgas daerah akhirnya mengambil langkah cepat dengan mengacu pada standar dari instansi lingkungan hidup. Keputusan ini kemudian disetujui dan menjadi acuan bersama.

Hasilnya, proses verifikasi kini lebih jelas dan seragam. Dapur-dapur yang sebelumnya “mandek” pun mulai kembali beroperasi, memastikan program MBG tetap berjalan dan distribusi makanan bergizi ke masyarakat tidak terganggu.

Satu dapur tersisa kini jadi perhatian. Jika penyesuaian rampung, seluruh SPPG di Kutim dipastikan kembali beroperasi penuh.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Ambisi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mendorong perusahaan menyerap minimal 80 persen tenaga kerja lokal belum sepenuhnya mulus. Di balik aturan tegas dalam Peraturan Daerah (Perda), implementasi di lapangan masih terganjal persoalan klasik: data dan kualitas tenaga kerja.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Trisno, blak-blakan menyebut persoalan utama bukan sekadar kepatuhan perusahaan, tetapi juga definisi “tenaga kerja lokal” yang kerap disalahartikan.

Menurut dia, istilah lokal tidak boleh ditarik ke ranah etnis atau asal-usul, melainkan harus mengacu pada administrasi kependudukan.

“Yang dimaksud tenaga kerja lokal itu yang punya KTP Kutai Timur. Ini harus disamakan dulu persepsinya,” tegasnya.

Masalah berikutnya, kata Trisno, adalah absennya data valid yang bisa dijadikan acuan. Selama ini, pemerintah masih bergantung pada laporan perusahaan tanpa alat verifikasi yang kuat.

“Perusahaan mengklaim sudah 80 persen, tapi kita belum punya data pembanding. Ini yang sedang kami benahi lewat big database ketenagakerjaan,” ujarnya.

Pembangunan basis data besar ini menjadi kunci. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memetakan jumlah riil tenaga kerja lokal sekaligus menilai sejauh mana perusahaan benar-benar mematuhi aturan.

Namun, persoalan tak berhenti di situ. Di lapangan, sejumlah perusahaan mengaku kesulitan memenuhi kuota, terutama untuk posisi yang membutuhkan keahlian khusus.

“Untuk tenaga ahli tertentu memang belum tersedia. Itu tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk posisi umum, harusnya bisa diisi tenaga lokal,” katanya.

Sebagai solusi, Disnaker Kutim mulai menggenjot program pelatihan dan pendidikan keterampilan (diklat) yang menyasar masyarakat lokal. Langkah ini diharapkan bisa menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja.

“Mayoritas peserta pelatihan adalah warga lokal. Targetnya jelas, setelah dilatih mereka bisa langsung terserap,” tandasnya.

Dengan kombinasi penataan data dan peningkatan kompetensi, Pemkab Kutim berharap target 80 persen tenaga kerja lokal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan benar-benar terwujud di lapangan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PASER — DPRD Paser mendorong pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai solusi strategis untuk menyelamatkan posisi dan kesejahteraan bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang belum memiliki gelar sarjana.

Langkah itu menyusul aturan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang mewajibkan bendahara perangkat daerah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau Strata 1 (S1).

Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi bersama Universitas Widya Gama Mahakam guna membahas pelaksanaan program RPL bagi tenaga tata usaha dan manajemen di lingkungan Pemkab Paser.

“Beberapa poin yang dihasilkan yakni terkait pembiayaan pendidikan sebesar Rp38 juta per mahasiswa dan juga langkah-langkah dari pihak universitas dalam mendampingi para calon mahasiswa,” kata Zulkifli, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan program tersebut bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi ASN, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga keuangan di perangkat daerah yang telah lama mengabdi.

“Ini juga bentuk reward bagi tenaga keuangan yang ada di perangkat daerah Kabupaten Paser atas kontribusinya kepada daerah selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Paser, Basri Mansyur, menilai peningkatan kompetensi melalui program RPL sangat penting, tidak hanya bagi ASN sektor keuangan, tetapi juga bagi tenaga pendidik dan manajemen di daerah.

Menurutnya, masih banyak sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Paser yang menduduki posisi strategis, baik di sekolah maupun instansi pemerintah, namun belum memiliki gelar sarjana.

“Kita masih menemukan banyak guru, khususnya PAUD, yang pendidikan terakhirnya SMA. Padahal saat ini salah satu syarat sertifikasi adalah minimal S1,” jelasnya.

Basri menambahkan, program RPL juga menjadi langkah penting untuk memenuhi ketentuan terbaru KemenPAN-RB terkait standar pendidikan bendahara perangkat daerah.

Ia menyebut bendahara yang belum memiliki gelar S1 berpotensi mengalami penurunan kelas jabatan dari kelas 7 menjadi kelas 5.

“Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masing-masing bendahara atau pembantu bendahara di perangkat daerah,” jelasnya.

Selain menjaga jenjang karier ASN, peningkatan kompetensi melalui program RPL diharapkan mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui SDM yang lebih kompeten.

“Hal ini penting sebagai upaya mendorong peningkatan IPM, rata-rata lama sekolah, juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah melalui peningkatan SDM atau pengajar,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Nash
Editor: Agus S