Beranda blog Halaman 122

Digerebek Saat Keluar Rumah, Pria di Berbas Tengah Terciduk Simpan 4 Paket Sabu

Penulis
redaksi
-
0
Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan. (Ist).

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah Bontang, dimana seorang pria berinisial Sa (45) diamankan setelah kedapatan menyimpan sejumlah paket yang diduga narkotika, jenis sabu di kawasan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan.

Penangkapan dilakukan oleh Unit II Satresnarkoba Polres Bontang, Senin (15/6/2026), sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di Jalan Zamrud, Gang Zamrud 11, RT.49, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat, yang menyebutkan adanya aktivitas peredaran sabu di salah satu rumah di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi rumah yang dicurigai.

“Saat petugas tiba di lokasi yang dimaksud, polisi langsung mendapati seorang pria yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Setelah diperiksa, pria itu diketahui Sa,” ucap Kasat Resnarkoba Polres Bontang, AKP Larto, Rabu (17/6/2026).

Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan sebanyak empat bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu, dengan berat bruto mencapai 1,29 gram. Barang haram tersebut ditemukan terselip di dinding rumah.

Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, meliputi satu kotak rokok merek Sampoerna Mild, satu alat hisap (bong) dari botol plastik bening, satu pipet kaca, satu sedotan berujung runcing warna hitam, serta satu unit telepon genggam merek Vivo warna biru.

“Berdasarkan dari hasil pemeriksaan awal, seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas diakui sebagai milik tersangka. Maka tersangka beserta barang bukti diamankan ke Polres Bontang, guna menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terkait dugaan memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Layanan Reklame dan KKPR Jadi Perizinan Terbanyak di DPMPTSP Bontang Selama 2025

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMPTSP, Muhammad Aspianur. (Syakurah)

BONTANG – Sepanjang tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menerbitkan 628 layanan perizinan dan nonperizinan.

Izin reklame dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), menjadi dua layanan yang paling banyak diajukan masyarakat dari berbagai jenis layanan yang tersedia.

Data DPMPTSP menunjukkan, izin reklame mendominasi dengan total 195 izin yang diterbitkan. Sementara itu, KKPR menempati urutan berikutnya dengan 120 izin, menandakan tingginya aktivitas pemanfaatan ruang dan promosi usaha di Kota Bontang.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menyampaikan bahwa tingginya angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, dalam mengurus legalitas kegiatan mereka.

“Dari total perizinan yang diterbitkan, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan transparan,” ujarnya.

Selain sektor usaha, layanan perizinan tenaga kesehatan juga menjadi salah satu yang paling banyak diproses. Sepanjang 2025, DPMPTSP menerbitkan 69 Izin Praktik Perawat dan 54 Izin Praktik Dokter.

Kemudian terdapat 19 Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, 18 Izin Praktik Bidan, 11 Izin Praktik Apoteker, serta 10 Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Pada sektor pendidikan dan sosial, DPMPTSP menerbitkan 16 izin pendirian lembaga pendidikan nonformal, sembilan izin pengumpulan uang dan barang, serta satu izin pendirian PAUD formal maupun nonformal.

Sementara layanan nonperizinan juga cukup banyak dimanfaatkan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nonberusaha tercatat sebanyak 29 dokumen, disusul Surat Keterangan Penelitian sebanyak 25 dokumen dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sebanyak empat dokumen.

Ia menilai penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik, turut mendorong meningkatnya jumlah permohonan yang dapat diselesaikan secara efektif. Menurutnya, digitalisasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang berkali-kali ke kantor.

Ia menambahkan, legalitas usaha menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Momen Langka dan Indah: Jemaah Haji Bontang Kloter 14 BPN Saksikan Pergantian Kiswah Ka’bah Menjelang ke Madinah

Penulis
redaksi
-
0
Dokumentasi dilakukan diatas rooftop dengan dibantu oleh jamaah dari Malaysia, mengingat sulitnya pengambilan dokumentasi karena penjagaan ketat oleh askar. (Dok pribadi)

MAKKAH – Sebuah keberuntungan besar dan momen spiritual yang tiada tara dirasakan oleh jemaah haji asal Kota Bontang, Kalimantan Timur. Jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14 Balikpapan (BPN) berkesempatan menjadi saksi mata langsung dari prosesi agung pergantian Kiswah (kain penutup) Ka’bah di Masjidil Haram, Makkah, semalam.

Momen sakral ini terasa kian istimewa karena bertepatan dengan malam pergantian tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Bagi para jemaah, menyaksikan langsung penggantian kain sutra hitam berhias kaligrafi benang emas dan perak ini adalah sebuah “hadiah pemandangan terindah” yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Penulis berfoto di atas rooftop. (Siti Aisyatur Ridha)

“Ini adalah hadiah terbaik dari Allah sebelum kami meninggalkan Makkah. Menyaksikan baitullah dengan tampilan indah di awal tahun baru Islam adalah kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata,” ujar salah satu jemaah dengan nada haru.

Kejadian ini tergolong sangat langka. Tidak semua jemaah haji dari berbagai belahan dunia bisa mencocokkan waktu kepulangan atau perpindahan kota mereka dengan ritual tahunan ini.

Alhamdulillah, jemaah haji Kota Bontang mendapatkan momen yang sempurna. Pasalnya, pada hari Rabu 17 Juni, mereka dijadwalkan akan langsung bertolak menuju Kota Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah Arbain.

Tepat sebelum jemaah melakukan Tawaf Wada—tawaf perpisahan yang mengharukan—Allah memberikan suguhan visual dan batiniah yang begitu megah. Pemandangan pergantian Kiswah ini menjadi penutup ziarah mereka di Kota Makkah yang luar biasa.

Para jemaah haji Kloter 14 BPN ini dinilai sangat beruntung. Momen emas seperti ini belum tentu dapat dinikmati oleh jemaah haji dari kota atau negara manapun pada musim-musim haji lainnya.

Berdiri di pelataran, di sudut-sudut bahkan di area rooftop Masjidil Haram, menatap prosesi penggantian kain suci di bawah langit malam Makkah, menjadi bekal spiritual yang membekas seumur hidup. Pemandangan indah ini tidak hanya mengantarkan mereka menuju Madinah dengan hati yang penuh takjub, tetapi juga memperkuat harapan akan predikat haji yang mabrur.

Catatan Siti Aisyatur Ridha
Jamaah Haji Kota Bontang kloter 14 BPN

Editor: Yusva Alam

Ketua DPRD Bontang Ajak Warga Berhemat Hadapi Kenaikan Harga Pertamax

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Syakurah)

BONTANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mendorong masyarakat untuk lebih cermat dalam mengelola pengeluaran sehari-hari. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengajak warga menerapkan pola hidup hemat di tengah meningkatnya biaya energi.

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi ekonomi dan geopolitik internasional. Karena berstatus BBM nonsubsidi, harga Pertamax akan mengikuti perkembangan pasar global.

“Masyarakat harus lebih hemat dan bijak menggunakan bahan bakar. Kita harus pintar mengatur kondisi keuangan masing-masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa pemerintah pusat masih memberikan subsidi untuk jenis BBM tertentu, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih terjangkau. Namun, untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax, perubahan harga merupakan hal yang sulit dihindari ketika terjadi gejolak di pasar internasional.

Menurutnya, masyarakat perlu menyesuaikan pola penggunaan kendaraan agar pengeluaran untuk bahan bakar tidak semakin membebani ekonomi keluarga. Langkah sederhana seperti mengurangi perjalanan yang tidak mendesak, atau memanfaatkan kendaraan secara efisien dapat menjadi solusi sementara.

Ia juga berharap kondisi global segera membaik, sehingga harga minyak mentah dunia kembali stabil dan berdampak pada penurunan harga BBM di dalam negeri.

“Kita ingin kondisi dunia lebih stabil, sehingga harga energi juga bisa terkendali. Karena harga Pertamax memang mengikuti perkembangan harga global,” katanya.

Sembari menunggu situasi kembali normal, ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan kendaraan secara bijak dan mengedepankan penghematan dalam penggunaan bahan bakar.

“Untuk kondisi saat ini, masyarakat perlu berhemat,” tuturnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Dewan Ingatkan Pentingnya Pengawasan BBM Subsidi Pasca Kenaikan Harga Pertamax

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Syakurah)

BONTANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi meningkatkan penggunaan Pertalite oleh masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat agar penyalurannya tetap tepat sasaran.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite bisa berdampak pada meningkatnya permintaan BBM subsidi. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berisiko memicu kelangkaan stok di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Andi Faiz menjelaskan, bahwa kuota Pertalite telah dihitung oleh Pertamina berdasarkan jumlah kendaraan dan kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Bontang. Oleh sebab itu, apabila terjadi antrean panjang atau stok cepat habis di luar kebiasaan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusinya.

“Kalau tiba-tiba Pertalite cepat habis, tentu harus dilihat penyebabnya. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Aparat penegak hukum, pihak terkait, hingga masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk segera melapor kepada pihak berwenang, apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi Pertalite. Menurutnya, pengawasan bersama menjadi langkah penting untuk menjaga hak masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi.

“Kami minta warga melapor ke pihak berwajib, apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Jika ada hak masyarakat yang hilang karena kelangkaan atau penyalahgunaan, tentu itu harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

DPRD Kubar Bahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Penulis
redaksi
-
0

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), Nanang Adriani, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2026 di Gedung DPRD Kubar, Senin (15/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Nanang menjelaskan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Raperda tersebut dilengkapi dengan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ikhtisar laporan kinerja, serta laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, membacakan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat. (Dok. Ichal/Media Kaltim)

“Raperda tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD,” ujar Nanang saat membacakan nota pengantar.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPRD Kutai Barat.

“Raperda tersebut dilampirkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta seluruh lampirannya,” katanya.

Nanang menjelaskan, penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Menurutnya, laporan tersebut mencakup seluruh aktivitas keuangan yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD selama satu tahun anggaran, termasuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sementara transaksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, tidak termasuk dalam cakupan laporan tersebut.

“Sedangkan investasi pemerintah pada perusahaan daerah disajikan nilainya dan dijabarkan dalam ikhtisar laporan perusahaan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nanang menegaskan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah yang telah dikelola selama satu periode pelaporan.

Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan daerah serta seluruh transaksi yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus menunjukkan fungsi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Melalui penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Antrean Pertalite Makin Panjang Setelah Banyak Pengguna Tinggalkan Pertamax

Penulis
redaksi
-
0
Suasana antrean kendaraan di salah satu SPBU di Kota Samarinda. (Abika/Media Kaltim)

SAMARINDA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.500 per liter sejak 10 Juni 2026 mulai dirasakan dampaknya oleh para pengemudi ojek online (ojol) di Kota Samarinda. Di tengah biaya operasional yang meningkat, mereka juga menghadapi kondisi pendapatan yang cenderung menurun.

Salah satu yang merasakan dampak tersebut adalah Haidin Wahyu (20), pengemudi ojol yang juga berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Samarinda. Menurutnya, lonjakan harga Pertamax membuat beban pengeluaran harian semakin berat.

“Ini sangat memberatkan bagi orang-orang yang menggunakan Pertamax, karena harganya naik drastis dari Rp12.500 menjadi Rp16.500 per liter. Ini jelas sangat memberatkan warga,” ujarnya.

Untuk menekan biaya operasional, Haidin mengaku terpaksa beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pilihan tersebut diambil karena aktivitasnya sebagai pengemudi ojol menuntut mobilitas tinggi dengan jarak tempuh yang cukup jauh setiap hari.

Namun, perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite membawa konsekuensi lain. Antrean di sejumlah SPBU di Samarinda menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya.

“Karena motor ini dipakai buat ngojol, sedangkan perjalanan jauh dan butuh bensin dengan harga yang lebih murah. Tapi sekarang harus antre, yang biasanya sekitar lima menit bisa sampai lima belas menit,” ungkapnya.

Selain persoalan bahan bakar, Haidin juga mengeluhkan menurunnya jumlah pesanan yang masuk dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan hariannya.

“Sekarang orderan jarang. Biasanya saya dapat pendapatan kotor sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu per hari. Sekarang paling hanya Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Setelah dipotong makan dan bensin, bersihnya sekitar Rp70 ribu sampai Rp100 ribu,” katanya.

Menurut Haidin, situasi tersebut membuat para pengemudi ojol harus bekerja lebih lama untuk memperoleh pendapatan yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, biaya kebutuhan sehari-hari juga terus mengalami kenaikan.

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari nafkah.

“Harapan saya ke pemerintah semoga harga BBM bisa turun kembali seperti semula. Kalau tidak, setidaknya ada penyesuaian pendapatan masyarakat agar bisa mengimbangi kenaikan biaya hidup,” ujarnya.

Kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengemudi ojol, tetapi juga mulai memengaruhi pola konsumsi BBM masyarakat. Banyak pengguna yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran, sehingga antrean di SPBU semakin panjang pada jam-jam tertentu.

Di tengah kondisi tersebut, para pengemudi ojol berharap adanya solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan agar mereka tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa tekanan ekonomi yang semakin berat. (MK)

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S.

Kuota Terbatas, PELNI Imbau Penumpang Segera Rencanakan Perjalanan

Penulis
redaksi
-
0
Kapal PT PELNI saat melayani pelayaran antarpulau di perairan Indonesia. (Ist)

BALIKPAPAN – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memberikan potongan tarif tiket kapal penumpang hingga 30 persen dalam rangka mendukung program stimulus ekonomi nasional sekaligus menyambut musim libur sekolah tahun 2026.

Program diskon tersebut berlaku untuk seluruh trayek kapal penumpang kelas ekonomi yang dioperasikan PELNI di berbagai wilayah Indonesia. Potongan harga dapat dinikmati masyarakat yang melakukan pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan antara 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Kepala Cabang PELNI Balikpapan, Juni Samsudin, mengatakan program ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi selama masa libur sekolah.

Menurutnya, momentum libur sekolah selalu menjadi periode dengan tingkat perjalanan masyarakat yang cukup tinggi sehingga kehadiran program diskon diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi laut yang lebih terjangkau.

“Momentum libur sekolah selalu menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Melalui program ini, PELNI ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang terhubung oleh layanan PELNI,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

Juni mengajak masyarakat Balikpapan dan sekitarnya memanfaatkan program tersebut dengan merencanakan perjalanan sejak dini serta membeli tiket melalui kanal resmi PELNI untuk menghindari kehabisan kuota.

PELNI memperkirakan program diskon ini dapat dimanfaatkan sekitar 693 ribu pelanggan di seluruh Indonesia selama periode libur sekolah.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pembelian tiket lebih awal karena kuota tiket dengan tarif diskon bersifat terbatas. Apabila kuota telah terpenuhi, maka tarif normal akan kembali berlaku,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa diskon tidak berlaku untuk tiket yang dibeli sebelum 6 Juni 2026 maupun setelah 15 Agustus 2026. Tiket yang telah dibeli sebelum program berjalan juga tidak dapat memperoleh pengembalian selisih biaya akibat pemberlakuan tarif diskon.

Selain itu, seluruh penumpang diwajibkan melakukan perjalanan sesuai identitas yang tercantum pada tiket. PELNI mengimbau masyarakat untuk hanya membeli tiket melalui saluran resmi guna menghindari potensi penipuan maupun penyalahgunaan tiket.

“Seluruh calon penumpang juga diwajibkan melakukan perjalanan sesuai identitas yang tertera pada tiket. PELNI terus mengimbau masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari potensi penyalahgunaan maupun penipuan,” tambahnya.

Melalui program ini, PELNI berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi laut dengan biaya yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung aktivitas ekonomi selama musim libur sekolah.

Tiket kapal PELNI dapat dibeli melalui berbagai kanal resmi, antara lain aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, Contact Center 162, loket cabang PELNI, layanan perbankan digital, gerai ritel modern, hingga agen perjalanan yang telah bekerja sama dengan perusahaan.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

Fakta Integritas Dibawa Massa Aksi ke DPRD Kukar

Penulis
redaksi
-
0
Massa aksi TRC PPA Kaltim saat menyampaikan aspirasi di halaman DPRD Kutai Kartanegara. (Ady/MKN)

TENGGARONG – Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Timur mendesak DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi fungsi pengawasannya menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Desakan tersebut disampaikan saat TRC PPA Kaltim menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Kukar, Senin (15/6/2026). Mereka menilai kasus yang kembali muncul di pondok pesantren yang sama menjadi bukti bahwa berbagai langkah yang pernah dilakukan sebelumnya belum mampu mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Sebelumnya, salah seorang pengajar yang juga merupakan anak pimpinan pondok pesantren tersebut telah divonis dalam perkara pencabulan terhadap tujuh santri. Kini, dugaan baru kembali mencuat dengan tersangka utama disebut merupakan pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 11 santriwati.

Kuasa hukum korban sekaligus perwakilan TRC PPA Kaltim, Sudirman, menilai DPRD Kukar perlu menjelaskan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi dan kerja pengawasan yang pernah dilakukan, termasuk melalui tim ad hoc yang sebelumnya dibentuk untuk mengawal penyelesaian kasus serupa.

“Sebenarnya sangat jelas tuntutan kami terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Kukar. Dan ini bukan kali pertama. Ini sudah yang kesekian kalinya, bahkan kejadian seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” kata Sudirman.

Menurutnya, DPRD Kukar telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan tersebut. Bahkan lembaga legislatif itu pernah membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman dan pengawasan.

Namun, berbagai langkah yang telah ditempuh dinilai belum memberikan dampak nyata dalam mencegah munculnya korban baru.

“Dari kejadian sebelumnya, kita sudah pernah melakukan RDP. Sudah beberapa kali RDP. Bahkan DPRD sendiri pernah membentuk tim pansus atau tim ad hoc untuk melakukan kerja-kerja terkait kejadian sebelumnya. Namun faktanya, hal itu tidak berjalan,” ujarnya.

Sudirman menegaskan kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tersebut.

Selain menyampaikan tuntutan, TRC PPA Kaltim juga membawa dokumen fakta integritas yang diharapkan dapat ditandatangani anggota DPRD Kukar sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.

Massa aksi juga kembali menyuarakan tuntutan agar pondok pesantren yang tersandung kasus tersebut ditutup. Menurut mereka, penghentian sementara penerimaan peserta didik baru belum cukup untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.

“Yang kedua, kami membawa sebuah fakta integritas yang kami minta agar anggota DPR dapat ikut menandatangani dokumen tersebut. Kami berharap persoalan ini tidak dianggap sebagai isu sepele,” katanya.

Usai menyampaikan aspirasi ke DPRD Kukar, TRC PPA Kaltim berencana melanjutkan langkah advokasi ke Kementerian Agama. Mereka berharap pemerintah pusat turut mengambil langkah lebih tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi.

Sudirman menilai respons yang diberikan selama ini belum sebanding dengan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap para korban.

“Ketika ada korban dan dugaan peristiwa yang sangat serius seperti ini, seharusnya respons Kemenag juga luar biasa. Yang lebih penting adalah langkah-langkah yang dilakukan setelahnya,” tegasnya.

Menurutnya, penghentian penerimaan santri baru hanya merupakan langkah sementara. Ia berharap ada keputusan yang lebih tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Karena sampai saat ini Kemenag baru menghentikan penerimaan peserta didik baru, tapi kami berharap ponpes tersebut ditutup,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

IKN Akan Miliki Sekolah Unggulan Nonasrama dengan Fasilitas Modern

Penulis
redaksi
-
0
Bangunan SD hingga SMA di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang telah selesai dibangun. Pemerintah juga berencana membangun satu unit Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di IKN. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang akan dikembangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan 100 unit SNT di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang mengedepankan layanan pendidikan berkualitas dengan standar pendidikan terintegrasi.

“Satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Selain di IKN, pemerintah juga akan membangun sembilan sekolah lainnya pada tahap awal di sejumlah daerah yang telah ditetapkan. Sebagian sekolah akan memanfaatkan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen yang telah tersedia di daerah.

Menurut Mu’ti, saat ini sedikitnya terdapat 36 usulan sekolah yang telah terseleksi dan pembangunan sebagian di antaranya akan dimulai tahun ini.

“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi,” katanya.

Program SNT dirancang mengintegrasikan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam satu sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Kurikulum yang diterapkan merupakan kombinasi antara standar nasional dan internasional dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, penguatan bahasa asing, serta pengembangan kompetensi global peserta didik.

Sekolah ini juga akan dilengkapi fasilitas modern dengan pendekatan Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, and Sports (STEAMS). Selain itu, peserta didik akan dibiasakan menggunakan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, maupun Prancis dalam proses pembelajaran.

Tak hanya itu, SNT juga akan memberikan program sertifikasi keahlian melalui berbagai pelatihan untuk memperkuat kompetensi lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Meski sama-sama merupakan sekolah unggulan, konsep Sekolah Nasional Terintegrasi berbeda dengan Sekolah Taruna Nusantara.

Jika SNT berfokus pada integrasi pendidikan dari jenjang SD hingga SMA dengan pendekatan akademik, teknologi, dan kompetensi global, maka Taruna Nusantara merupakan sekolah menengah berasrama yang lebih menekankan pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan.

Kehadiran SNT di IKN diharapkan semakin memperkuat ekosistem pendidikan modern di ibu kota negara baru sekaligus menjadi salah satu model pendidikan masa depan yang mampu mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

1...121122123...1,281Halaman 122 dari 1,281