SANGATTA – Seorang pria di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim), tewas mengenaskan setelah tertindih pohon ulin yang ditebangnya sendiri, Senin (3/2/2026).

Korban diketahui bernama Jianto (58), warga Desa Tepian Langsat. Ia meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) usai tertimpa batang pohon ulin saat melakukan penebangan menggunakan mesin chainsaw di kebun miliknya.

Kapolsek Bengalon, AKP Asriadi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sejak pagi hari. Korban berangkat ke kebun bersama istrinya untuk membersihkan lahan dan menebang sejumlah pohon.

“Korban dan istrinya berada di lokasi yang berbeda. Saat menebang pohon terakhir, diduga arah robohnya tidak terkendali sehingga batang pohon ulin menimpa korban,” sebut AKP Asriadi saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Istri korban baru menyadari kejadian nahas itu setelah suara mesin senso yang digunakan korban tiba-tiba berhenti. Curiga dengan kondisi tersebut, sang istri kemudian mendatangi lokasi korban bekerja.

“Setelah didatangi, korban sudah dalam kondisi tertindih batang pohon dan tidak sadarkan diri,” lanjutnya.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan bantuan. Bersama Ketua RT dan Kepala Dusun, warga mengevakuasi korban dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Bengalon. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas Polsek Bengalon yang menerima laporan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa mesin chainsaw.

“Hasil pemeriksaan luar oleh tenaga medis menunjukkan korban mengalami luka serius akibat benturan keras,” jelas AKP Asriadi.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menyatakan penolakan dilakukan autopsi terhadap jenazah korban.

Kapolsek Bengalon pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas berisiko, khususnya pekerjaan menebang pohon.

“Gunakan alat pelindung diri dan pastikan perhitungan arah robohnya pohon agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupa alokasi Rp 250 juta per RT dipastikan tidak bisa dijalankan sembarangan. Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim memasang pengawasan ketat dengan menerjunkan petugas pendamping sejak tahap perencanaan hingga realisasi di lapangan.

Pendamping tersebut bertugas memastikan setiap usulan kegiatan RT benar-benar sesuai regulasi. Usulan yang dinilai keluar dari ketentuan, meskipun telah disepakati dalam musyawarah warga, dipastikan langsung dicoret.

“Fungsi pendamping ini sebagai penyaring. Kalau ada usulan di luar ketentuan, meskipun disepakati warga, tetap tidak diperbolehkan,” tegas Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, Selasa (3/2/2026).

Tak hanya memperketat pengawasan, Pemkab Kutim juga mengubah mekanisme penyaluran anggaran. Jika sebelumnya dana Rp 250 juta per RT disalurkan melalui skema hibah, kini program tersebut menyatu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kebijakan baru ini diambil untuk memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan masuk ke APBDes, seluruh proses pengadaan, penggunaan hingga pelaporan anggaran akan mengikuti sistem keuangan desa yang berlaku.

“Pertimbangannya aspek pertanggungjawaban. Kalau melalui RT sebagai lembaga, metodenya harus hibah. Karena ini program melekat, maka penyalurannya menjadi pendapatan dalam APBDes,” jelas Basuni.

Meski secara administratif dikelola oleh desa, peran RT tetap menjadi kunci. RT diberi kewenangan penuh dalam tahap perencanaan melalui musyawarah warga untuk menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya, selama tetap mengacu pada regulasi.

Basuni menyebut, perencanaan penggunaan anggaran Rp 250 juta per RT wajib berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2023.

“RT melakukan perencanaan detail. Mereka mengundang warga untuk mengalokasikan anggaran, lalu usulan itu dimasukkan ke desa,” bebernya.

Adapun alokasi dana tersebut difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, serta pembangunan sarana dan prasarana skala kecil yang belum terakomodasi APBD.

Dengan pengawasan berlapis dan perubahan skema penyaluran ini, Pemkab Kutim berharap program Rp 250 juta per RT benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan minim celah penyimpangan, sekaligus tetap mendorong partisipasi aktif warga di tingkat RT.

Basuni menegaskan, pengawasan ketat ini bukan untuk membatasi kreativitas warga, melainkan memastikan program berjalan sesuai tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

“Intinya kami ingin dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sepanjang sesuai regulasi, silakan direncanakan dan dijalankan. Tapi kalau melenceng dari aturan, pasti kami hentikan,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Antrian kendaraan kembali mengular di sejumlah SPBU yang ada di Sangatta, salah satunya SPBU Pendidikan dan SPBU Yos Sudarso, Sangatta Utara, Kutai Timur.

Sejak pagi hari, antrean kendaraan roda dua dan roda empat tampak memadati pintu masuk SPBU hingga meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar kawasan pendidikan tersendat, bahkan sempat memicu kemacetan pada jam-jam sibuk.

“Kalau sudah antre begini, bisa habis waktu satu jam lebih. Padahal cuma mau isi BBM,” keluh Sita Nurcholis, warga Sangatta yang mengaku hampir setiap hari harus menghadapi antrean panjang. Menurutnya, persoalan antrean di SPBU Pendidikan bukan hal baru dan tak kunjung menemukan solusi.

Keluhan serupa disampaikan Siti Hamsina, pengendara sepeda motor. Ia menilai antrean panjang kerap terjadi meski stok BBM masih tersedia. “Bukan karena kosong, tapi yang antre banyak. Kadang ada juga yang isi lama, jadi makin panjang,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Warga menduga lemahnya pengaturan dan pengawasan menjadi salah satu pemicu antrean yang tak terkendali. Praktik pengisian berulang hingga dugaan penggunaan tangki modifikasi kembali menjadi sorotan masyarakat setiap kali antrean mengular.

“Kalau tidak ada penertiban yang tegas, ya begini terus. Setiap hari antre, setiap hari macet,” tambahnya.

Hingga siang hari, antrean kendaraan masih terlihat padat di SPBU Pendidikan. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait tidak lagi menormalisasi kondisi ini dan segera menghadirkan solusi konkret agar drama BBM yang terus berulang tidak semakin membebani aktivitas masyarakat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Sepekan pasca kecelakaan bus perusahaan yang merenggut nyawa seorang warga, gelombang protes mulai bermunculan di berbagai sudut Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Spanduk-spanduk bernada kritik terpasang di sejumlah titik strategis, menyuarakan keresahan masyarakat terhadap aktivitas bus perusahaan di jalan raya, sekaligus menyentil sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas.

Protes terbuka itu dinilai sebagai akumulasi kekecewaan publik. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menyebut kemunculan spanduk sebagai ekspresi kecemasan warga yang selama ini terpendam.

“Kita tak perlu heran dengan spanduk yang bertebaran itu. Itulah bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk protes, sekaligus kecemasan warga Sangatta,” ujar Yogi, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, aktivitas bus karyawan yang melintasi kawasan perkotaan bukan hanya memicu kemacetan, tetapi juga berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tragedi yang baru terjadi, kata Yogi, seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih konkret.

Ia menilai, tanpa intervensi serius, pembiaran justru membuka peluang terulangnya kecelakaan serupa di kemudian hari.

Nada kritik serupa disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim, Zambohari. Ia menyoroti lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap operasional bus karyawan perusahaan di jalan umum.

“Mereka hanya tertib di dalam kawasan tambang. Begitu keluar ke jalan raya, sering kali asal-asalan,” ujarnya.

Zambohari menilai aksi pemasangan spanduk merupakan cara warga menyadarkan pemerintah bahwa keselamatan publik berada dalam kondisi genting. Ia menambahkan, bus pengangkut karyawan perusahaan kerap memadati ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, mengingatkan agar tragedi tersebut tidak dinormalisasi oleh pemerintah maupun perusahaan.

“Jangan karena sudah terbiasa lalu pemerintah tutup mata dan perusahaan lepas tangan. Ini bukan soal siapa, tapi soal keselamatan semua orang. Kalau harus menunggu korban jiwa lagi baru bertindak, saya rasa tidak ada yang sudi,” tegas Deo.

Menurutnya, persoalan keselamatan di jalan umum yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan merupakan ancaman lintas sektor dan tidak bisa dianggap sebagai isu kelompok tertentu semata.

Tekanan juga datang dari kelompok pemuda. Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menilai rangkaian kecelakaan maut di jalan utama Sangatta sebagai alarm keras atas kelalaian sistemik dalam pengelolaan operasional kendaraan perusahaan.

“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri berisiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.

Erwin mengungkapkan, fakta bahwa korban berasal dari kelompok rentan menunjukkan keselamatan publik belum menjadi prioritas utama. Ia menegaskan, protes warga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rentetan kecelakaan yang berulang tanpa perubahan signifikan.

“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi korban berikutnya,” pungkasnya.

Penulis : Ramlah
Editor: Yusva Alam