Beranda blog Halaman 749

Developer Perum Griya Wisata Didesak Serahkan Legalitas Pembangunan ke Pemerintah

0
Developer Perum Griya Wisata Didesak Serahkan Legalitas Pembangunan ke Pemerintah
Kunjungan lapangan Komisi III DPRD Bontang ke Perum Griya Wisata. (Yusva Alam)

BONTANG – Pihak developer Perumahan Griya Wisata didesak segera menyerahkan legalitas serah terima pembangunan ke Pemerintah Kota Bontang. Hal itu merupakan hasil dari kunjungan lapangan Komisi III DPRD Bontang ke perumahan yang berlokasi di Kelurahan Bontang Kuala, Selasa (8/8/2023).

Diketahui, pihak developer hingga saat ini belum menyerahkan legalitas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) Perumahan Griya Wisata kepada pemerintah, padahal bangunan tersebut sudah lama dihuni warga.

”Warga di perumahan ini meminta agar developer menyerahkan legalitas itu. Tapi belum juga diserahkan. Sehingga kami tidak bisa menyerap aspirasi warga di sini, untuk merenovasi hingga membangun fasilitas,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina saat Inspeksi Mendadak (Sidak), Selasa (8/8/203).

Dikatakannya, warga sudah bertempat tinggal di perumahan itu kurang lebih 13 tahun. Namun sampai sekarang pihak developer tidak melakukan perawatan fasilitas umum di perumahan itu, sehingga banyak terbengkalai.

“Karenanya warga pun mendesak developer agar menghibahkan legalitas fasum dan fasos ke pemerintah, biar bisa disentuh pemerintah,” timpalnya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Atos itu juga mendesak agar pihak developer menyerahkan sertifikat hak milik rumah tersebut kepada warga yang telah menyelesaikan pembayaran atas rumah tersebut.

“Sampai sekarang warga belum punya sertifikat hak milik. Hanya diberi Hak Guna Bangunan (HGB), padahal hampir sebagian besar mereka sudah lunas pembayarannya. Nanti akan kita panggil ulang pihak developer untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua RT 14 Perum Griya Wisata Kelurahan Bontang Kuala, Ira Indria mengaku kecewa dengan developer yang belum juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik warga. Warga yang sudah lunas hanya diberi HGB.

”Lebih dari 70 persen warga sudah menunaikan kewajiban membayar lunas rumah. Ada yang cash ada yang ke bank. Tapi sertifikat hak miliknya belum dikasih sampai sekarang. Mohon pemerintah bisa menindaklanjuti ini,” terangnya. (adv/al)

Menakar Urgensitas Pengadaan Mobil Listrik

0
Menakar Urgensitas Pengadaan Mobil Listrik
Mira Ummu Tegar. (ist)

Oleh:

Mira Ummu Tegar

Aktivis Muslimah

Melalui laman Instagram Bontang_ku, Wali Kota Bontang, Basri Rase berencana melakukan pengadaan mobil listrik besar-besaran di kota Bontang. Disebut besar-besaran sebab kebijakan tersebut, kata Basri tidak akan diterapkan di lingkungan Pemkot Bontang saja. Melainkan wajib diterapkan oleh semua perusahaan besar di Bontang. Misalnya PT. Pupuk Kaltim, Badak NGL, dan PT KPI.

Masih di laman yang sama. Postingan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh para netizen yang tidak lain mayoritas warga Bontang. Hampir rata-rata mempertanyakan keurgensitasan rencana ini, mengingat masih banyak permasalahan yang lebih penting dibanding sekedar pemenuhan teknologi  listrik berbasis baterai tersebut.

Dari semua komentar di laman tersebut, mengerucut pada mayoritas permasalahan di kota Bontang, yakni jalan rusak, banjir, minimnya tempat sampah serta ekonomi yang semakin sulit. Jelas ini adalah aspirasi warga Bontang dimana permasalahan tersebut hal yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu.

Industri otomotif Indonesia memang sedang menjalani peralihan kendaraan bermesin pembakaran internal menuju teknologi elektrifikasi atau yang jamak dikenal sebagai mobil listrik. Hal ini ditegaskan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk transportasi jalan,  yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2019. Kemudian Perpres ini diundangkan pada 12 Agustus 2019 lalu dan berlaku saat itu juga.

Pertimbangan utama lahirnya Perpres ini ialah untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konversasi energi sektor transportasi dan terwujudnya udara bersih. Juga bentuk komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Keseriusan Pemerintah pada program ini, dibuktikan dengan penggelontoran subsidi yang mencapai angka triliunan rupiah, berdasarkan Kementerian Perindustrian, besaran subsidi mobil listrik pada  2023 sebesar Rp 1,6 triliun dan akan meningkatkan menjadi Rp 4,9 triliun pada 2024. Ini belum subsidi kendaraan bermotor (roda dua) listrik dan juga bus listrik.

Hal ini menurut keterangan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimuddin, menyebutkan bahwa pemberian insentif pajak kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan emisi karbon dengan target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060. Karena salah satu keunggulan kendaraan listrik adalah ramah lingkungan.

Hal ini jugalah yang mendasari wacana bagi Pemkot Bontang dalam hal ini Wali Kota Basri Rase untuk mengadakan mobil listrik secara besar-besaran di kota Bontang. Namun sayangnya pengadaan ini tidak di dukung dengan infrastruktur pendukung mobil listrik itu sendiri terutama infrastruktur jalan yang mulus dan tempat pengecasan umum.

Disamping urgensitasnya yang memang belumlah tepat, mengingat permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok baik individu maupun kelompok masyarakat kota Bontang masih terkategori rendah.

Tentunya arah pandang dan fokus Pemerintah harusnya lebih kepada penuntasan permasalahan yang ada. Seperti peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih kuat dan mandiri, perbaikan infrastruktur jalan, menyediakan tempat sampah yang lebih banyak lagi serta pencegahan terjadinya banjir yang menjadi persoalan urgen bagi kota Bontang.

Bukannya menolak atau tidak mendukung kemajuan teknologi transportasi untuk kemajuan peradaban  bangsa, tetapi prioritas dan urgensitas rakyatlah yang seharusnya lebih utama. Sayangnya sistem Kapitalisme liberal yang diadopsi negeri ini dalam menjalankan pemerintahannya justru sebaliknya.

Di tengah carut marut persoalan negeri yang tak kunjung usai terlihat jelas bahwa program mobil listrik ini sangatlah dipaksakan. Hal ini tentu tak lepas dari kepentingan para korporat oligarki dalam memenuhi ambisinya. Sistem ini merupakan habitat bagi para korporat oligarki di mana landasan dari sistem ini adalah meraih materi/keuntungan semata. Maka terakomodirnya kepentingan mereka adalah hal yang pasti. Apalagi negara dalam sistem ini hanya menempatkan dirinya sebagai regulator bahkan tak jarang menjadi fasilitator para korporat oligarki.

Dari sini dapat dipastikan bahwa sistem ini mustahil mewujudkan prioritas dan urgensitas kemaslahatan rakyatnya. Namun berbeda halnya dalam Islam, sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah justru hadir untuk menjadi pengurus, pelayan dan pelindung bagi rakyatnya.

Kemaslahatan rakyatlah yang utama, karena sejatinya sistem pemerintahan dalam Islam landasannya adalah riayah su’unil ummah/mengurusi urusan rakyatnya, dan Khalifah sebagai pemimpin kaum muslim bertanggung jawab penuh atas kepemimpinannya, sebagaimana hadits Rasulullah Saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan Ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya,” (HR. al-Bukhari)

Tengoklah teladan Khulafaur Rasyidin yakni Khalifah Umar bin Khattab, di kisahkan dalam sebuah riwayat yang ditulis dalam buku “Sang Legenda Umar bin Khattab” karya Yahya bin Yaziid a-Hakim al-Faifi disebutkan, ketika rakyat sedang dilanda kelaparan, Umar bin Khattab selaku Khalifah naik mimbar dengan perut yang keroncongan. Sambil menahan lapar yang tidak kepalang,  Umar bin Khattab berpidato dihadapan orang-orang. Dia mengatakan kepada perutnya, “Hai perut, walau engkau terus meronta-ronta keroncongan, saya tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.

Kisah lain yang juga tak kalah masyur, ketika Umar tergopoh-gopoh berlari sambil menangis menuju Baitul mal untuk mengambil sekarung gandum sesaat setelah mendapati seorang ibu memasak batu demi menenangkan anaknya yang kelaparan. Kisah ini menggambarkan betapa sedih dan risaunya hati Umar saat mengetahui ada rakyatnya yang kelaparan sampai-sampai dia tidak meninggalkan ibu dan anak tersebut hingga dipastikan mereka tidak lapar lagi.

Demikianlah teladan pemimpin dalam pemerintahan Islam, kemaslahatan rakyatnya lah yang utama, sungguh keteladanan ini akan nyata ketika Islam menjadi landasan dalam kepengurusan bernegara tentunya dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bishowab.

Kementerian PUPR Siapkan Rp 30 Miliar untuk Betonisasi Jembatan di Selambai

0
Kementerian PUPR Siapkan Rp 30 Miliar untuk Betonisasi Jembatan di Selambai
Kunjungan Komisi V DPR RI dan BPJN Kaltim ke Selambai. (ist)

BONTANG – Komisi V DPR RI dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim serta rombongannya mengunjungi Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Selasa (8/8/2023) pagi.

Setelah melihat lokasi, tahun Ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menyiapkan anggaran senilai Rp 30 miliar untuk betonisasi 445 meter jembatan di Kampung Selambai.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Rozali Indra menjelaskan tiga urgensi dalam penataan kawasan di Kampung Selambai.

Pertama sebagai kebutuhan akses utama di dalam kawasan untuk mempermudah pergerakan dan konektivitas dari luar.

Kedua, kondisi jalan yang sudah lama, sehingga membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.

Terakhir, wilayah Selambai memiliki risiko kebakaran. Di wilayah tersebut juga belum tersedianya akses yang memadai untuk penanganan kebakaran serta evakuasi.

“Betonisasi akan dimulai dari Pujasera Selambai sampai BTN Terapung. Hal ini sebagai bentuk pengurangan resiko bencana dan hal lain yang tidak diinginkan,” bebernya

Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan karena Selambai kembali menjadi skala prioritas untuk melaksanakan  pembangunan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

“Progres saat ini sudah dalam tahap review Detail Engineering Desain (DED). Nantinya skema yang digunakan ialah multi years. Tahap lelang akan dilakukan tahun ini juga. Kalau tahapan ini sudah selesai langsung kami kerjakan,” tambahnya.

Betonisasi jembatan di Selambai juga bermanfaat untuk mendorong kemajuan pariwisata di atas laut. Selain itu, dengan betonisasi dapat mendukung pengentasan kampung kumuh dengan menggalakan program Rumah Layak Huni (RLH).

“Pembangunan RLH dilakukan setelah pengerjaan betonisasi jembatan rampung kami lakukan, dan saat ini sudah masuk dalam tahap pendataan” ucapnya.

Anggota Komisi V Irwan menyatakan dukungannya untuk seluruh pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemkot Bontang melalui APBN.

“Untuk pembangunan Kota Bontang tentu akan saya dukung, apalagi aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan juga termasuk untuk pembangunan Bontang lebih baik,” jelasnya. (sya)

Faisal Sarankan Penambahan CCTV di Jalan Protokol, Ini Manfaatnya!

0
Faisal Sarankan Penambahan CCTV di Jalan Protokol, Ini Manfaatnya!
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyarankan penambahan CCTV. (ist)

BONTANG – Pemkot Bontang dirasa perlu menambah pemasangan CCTV di beberapa titik jalan protokol Kota Bontang. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal.

Menurut Politisi Partai Nasdem itu, CCTV tidak hanya berfungsi memantau arus lalu lintas yang semakin padat, namun diperlukan guna mengantisipasi tindak kejahatan yang kerap menimpa masyarakat.

“Sangat membantu mengawasi tindak kejahatan yang terjadi. Tak jarang masyarakat tertolong dari tindak kejahatan dengan adanya CCTV,” ujarnya belum lama ini.

Dirinya menceritakan salahsatu kejadian yang menimpa warga Kelurahan Loktuan. Dimana seorang ibu rumah tangga kehilangan dompet berisi uang senilai Rp 6 juta dan telepon genggam yang ia simpan di saku motornya. Saat hendak kembali barang miliknya raib dan tak bisa dilacak.

“Ibu itu lupa taruh dompet dan HP di saku motor. Begitu kembali lagi dompet dan HPnya raib. CCTV milik kelurahan yang terpasang di sekitar kejadian ternyata rusak,” bebernya.

Anggota dewan asal Selambai inipun meminta kepada Pemkot Bontang segera membuat rencana pengadaan pembelian CCTV dan melakukan perawatan CCTV yang sudah ada.

“Perlu juga diadakan biaya perawatannya. Jangan cuma nambah aja,” tandasnya. (adv/al)

Lebar Sungai di Jalan HM Ardans IV Mengecil, Warga Keluhkan Jadi Penyebab Banjir

0
Lebar Sungai di Jalan HM Ardans IV Mengecil, Warga Keluhkan Jadi Penyebab Banjir
Kondisi Sungai Dahlia saat ini yang semakin mengecil. (Yusva Alam)

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang meninjau lapangan di Jalan HM Ardans IV, Kelurahan Gunung Elai, Selasa (8/8/2023).

Dari penjelasan Anggota Komisi III DPRD, Abdul Samad terjadi pengecilan lebar Sungai Dahlia di kawasan tersebut. Dari awal lebar sekira 5 meter mengecil jadi sekira 1,5 meter.

Akibat kondisi tersebut, ketika hujan deras melanda air sungai akan meluap dan terjadi banjir.

Kondisi itu diakibatkan pembangunan swakelola warga seperti membangun siring maupun pembangunan turap namun tidak mau mengorbankan lahan warga di sekitar sungai.

“Kami dapat laporan dari warga. Setelah terjadi pembangunan kok sungai malah makin mengecil,” ujar Abdul Samad saat diwawancarai media ini.

Sehingga menurutnya, setelah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, solusi yang bisa dilakukan hanyalah normalisasi atau pengerukan sungai. Lantaran jika dilakukan pelebaran lagi, maka kendala utamanya adalah lahan warga di sekitar sungai.

“Rumah warga bisa longsor kalau sungai dilebarkan. Sementara hanya bisa pengerukan sungai saja agar aliran air lebih lancar,” pungkasnya. (adv/al)

Kaltim Blackout, Sebagian Kota Alami Pemadaman Listrik

0
Kaltim Blackout, Sebagian Kota Alami Pemadaman Listrik
Kondisi padamnya listrik di salahsatu kantor di Bontang, Selasa (8/8) sekitar pukul 13.00 WITA.

BONTANG – Sejumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur pada Selasa (8/8/2023) sekitar pukul 11.00 WITA mengalami pemadaman listrik serentak alias Blackout.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan PLN Kaltimra, saat ini sedang terjadi gangguan pada sistem kelistrikan Kaltim yang menyebabkan padam disebagian pelanggan Balikpapan, Samarinda, PPU Paser, Bontang, Kukar, Kutim dan sekitarnya.

Saat ini sedang dalam penanganan petugas kami dan diupayakan penormalan secara bertahap secepatnya,” ujar Dana Puspita Sari selaku Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Kaltimra.

Lebih lanjut Dana menjelaskan, untuk update penormalan secara bertahap akan segera di informasikan selanjutnya.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tutupnya. (Bom)

Berkomitmen dan Inovatif, LKP BBEC Binaan Pupuk Kaltim Raih Indonesia Executive Professional and Leadership Award 2023

0

Pimpinan LKP BBEC binaan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Fatmawati, raih penghargaan Indonesia Executive Professional and Leadership Award 2023 dari National Award Foundation.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Fatmawati dalam mendukung terciptanya tenaga terampil di Kota Bontang, melalui bekal pelatihan yang difasilitasi di LKP BBEC guna menciptakan peluang usaha sekaligus mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera.

Diungkapkan Fatmawati, penghargaan ini menjadi motivasi baginya untuk terus berbuat dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pelatihan keterampilan yang dilaksanakan LKP BBEC di Kota Bontang.

Hal ini pun tak lepas dari peran Pupuk Kaltim yang sejauh ini telah melakukan pembinaan serta kerjasama aktif dengan pihaknya, guna mendukung pengembangan keterampilan sumberdaya manusia pada berbagai pelatihan yang dilaksanakan.

Fatmawati menilai Pupuk Kaltim memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, yang ditunjukkan melalui kesinambungan pembinaan mulai awal LKP BBEC terbentuk dan menjadi mitra binaan. Selanjutnya lembaganya itu pun diberdayakan sekaligus dipercaya Pupuk Kaltim untuk melaksanakan berbagai pelatihan, yang diinisiasi Perusahaan untuk peningkatan SDM di Kota Bontang.

“Tentunya penghargaan ini tidak lepas dari peran Pupuk Kaltim, yang selama ini telah mendukung LKP BBEC berkiprah di Bontang. Sejak menjadi mitra binaan hingga pemberdayaan dengan bermitra aktif bersama Pupuk Kaltim, LKP BBEC terus tumbuh menjadi lembaga pelatihan yang berkomitmen mencetak tenaga terampil,” ungkap Fatmawati, usai menerima penghargaan di Hotel Savoy Homann Bidakara, Bandung Jawa Barat, pada 28 Juli 2023.

Sejak berdiri pada 2006, LKP BBEC awalnya hanya memfokuskan diri pada program peningkatan bahasa Inggris kepada warga sekitar. Namun dalam perjalanannya, semakin banyak warga yang meminta diadakannya pelatihan pada beragam keterampilan, sehingga mendorong Fatmawati membuka peluang penjajakan dengan Pupuk Kaltim untuk memfasilitasi hal tersebut.

Salah satunya bidang tata boga yang berawal pada 2008, didasari banyaknya permintaan masyarakat untuk potensi pengembangan produk olahan hasil laut. Hal ini melihat hasil laut Bontang yang terbilang tinggi, sehingga menjadi peluang bagi usaha masyarakat yang bisa dikembangkan pada beragam produk.

“Banyak yang ingin membuka usaha produk olahan hasil laut tapi tidak paham caranya, makanya kami diminta mengadakan pelatihan tersebut. Dan akhirnya LKP BBEC berkomunikasi dengan Pupuk Kaltim untuk menindaklanjuti itu, agar bisa memfasilitasi pelatihan yang awalnya ditujukan bagi masyarakat nelayan dan pesisir Bontang,” papar Fatmawati.

Bak gayung bersambut, Pupuk Kaltim pun langsung memberikan respon positif hingga akhirnya menjadi mitra binaan perusahaan sejak 2012. Selama prosesnya, LKP BBEC dibina pada berbagai aspek tata kelola dan pengembangan lembaga, hingga diberdayakan Pupuk Kaltim untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat secara berkala pada berbagai bidang. Kepercayaan inilah yang akhirnya mampu membawa LKP BBEC menjadi salah satu lembaga pelatihan yang kompeten di Kota Bontang hingga kini.

Menurut Fatmawati, menjadi mitra binaan Pupuk Kaltim memiliki banyak keunggulan karena sasaran pembinaan yang dilakukan secara terfokus dalam mendorong pengembangan kapasitas masyarakat. Dimana pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran pengembangan usaha dengan tahapan yang jelas.

Langkah ini menjadikan LKP BBEC terus tumbuh dari awalnya hanya terkonsentrasi di bidang tata boga, berkembang dengan beragam pelatihan lainnya seperti manajemen usaha, manajemen restoran hingga barista.

“Masyarakat yang pernah difasilitasi Pupuk Kaltim dan dibekali di LKP BBEC, saat ini aktif di berbagai bidang usaha sesuai dengan keterampilan yang didapatkan. Pengembangan usaha pun dimonitor secara bertahap, agar kesinambungan pembinaan dan pendampingan mampu mendorong pelaku usaha menjadi mandiri,” lanjut Fatmawati.

Atas kiprahnya, LKP BBEC setidaknya telah meraih 20 lebih penghargaan tingkat lokal Bontang hingga nasional, sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Utamanya mendorong terciptanya peluang usaha guna mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera.

“Kami pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pupuk Kaltim selama ini, yang telah menggandeng LKP BBEC memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan keterampilan yang memadai. Sehingga dari kerjasama yang terjalin, LKP BBEC bisa mencapai posisi saat ini,” tutur Fatmawati.

VP TJSL Pupuk Kaltim Sugeng Suedi, mengatakan dukungan bagi LKP BBEC merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam hal pemberdayaan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui bekal pelatihan untuk menciptakan peluang usaha mandiri. Langkah ini juga bentuk peran serta Pupuk Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan menyasar pengembangan ekonomi kreatif dari keterampilan yang dibekali.

“Pupuk Kaltim tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Adanya kolaborasi bersama lembaga pelatihan seperti LKP BBEC, merupakan salah satu langkah aktif perusahaan memberikan manfaat melalui pemberdayaan dalam mencapai kemandirian,” terang Sugeng.

Sugeng pun berharap prestasi ini dapat memotivasi LKP BBEC terus meningkatkan peran dalam mencetak sumberdaya manusia yang terampil di Kota Bontang, melalui ragam pelatihan yang digelar.

Pupuk Kaltim sebagai perusahaan yang mengakar dan memiliki kedekatan dengan masyarakat, senantiasa berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan agar SDM lokal memiliki peluang sekaligus kesempatan yang lebih luas dalam menggali peluang usaha mandiri.

“Kami ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih LKP BBEC, dan jadikan ini motivasi untuk terus meningkatkan kontribusi di masyarakat. Begitu juga dengan Pupuk Kaltim, berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam mencapai kemandirian dengan menangkap peluang usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan,” pungkas Sugeng. (ADV)

Ketua DPRD Harap Komisi V Bisa Bantu Pembangunan Bontang

0
Ketua DPRD Harap Komisi V Bisa Bantu Pembangunan Bontang
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam berterima kasih kedatangan Komisi V DPR RI. (Syakurah/Radarbontang.com)

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam berterima kasih kepada Komisi V DPR RI telah memilih Kota Bontang sebagai tujuan reses kali ini.

Seluruh aspirasi yang telah diberikan sudah dicatat. Nantinya akan dibahas di anggaran perubahan dalam APBN murni, sehingga bisa direalisasikan untuk kebutuhan-kebutuhan skala prioritas masyarakat.

“Setelah selesai melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Bontang, seperti jalanan depan RSUD, Bontang Kuala dan nantinya akan ke Selambai. Semoga dapat membuat Komisi V DPR RI untuk segera membantu masyarakat Bontang, karena APBD kita juga terbatas,” jelasnya.

Adapun fokus di setiap daerah berbeda-beda. Untuk jalan depan RSUD direncanakan akan dipangkas karena sering memakan korban jiwa.

Kemudian, untuk wilayah Bontang Kuala permasalahan yang akan diselesaikan yakni banjir. Wilayah Selambai, Kelurahan Loktuan yang akan dikembangkan wisata nelayannya.

Diketahui Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bontang, Senin (8/8/23) pada reses persidangan V tahun sidang 2022-2023.

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi yang ada di Kota Bontang. (adv/sya)

Bontang Calon Kota Penopang IKN, Irwan: Pembangunan Infrastruktur Harus Dibenahi

0
Bontang Calon Kota Penopang IKN, Irwan: Pembangunan Infrastruktur Harus Dibenahi
Suasana ramah tamah menyambut kunker Anggota Komisi V DPR RI. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bontang, Senin (8/8/23) pada reses persidangan V tahun sidang 2022-2023.

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi yang ada di Kota Bontang.

Setelah sempat mengunjungi beberapa wilayah guna melihat wilayah yang akan ditindaklanjuti, kegiatan ramah tamah dilaksanakan sekaligus mendengarkan masing-masing aspirasi untuk membangun Kota Bontang.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam berterima kasih kepada Komisi V DPR RI telah memilih Kota Bontang sebagai reses kali ini.

Seluruh aspirasi yang telah diberikan sudah dicatat. Nantinya akan dibahas di anggaran perubahan dalam APBN murni, sehingga bisa direalisasikan untuk kebutuhan-kebutuhan skala prioritas masyarakat.

“Setelah selesai melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Bontang, seperti jalanan depan RSUD, Bontang Kuala dan nantinya akan ke Selambai. Semoga dapat membuat Komisi V DPR RI untuk segera membantu masyarakat Bontang, karena APBD kita juga terbatas,” jelasnya.

Adapun fokus di setiap daerah berbeda-beda. Untuk jalan depan RSUD direncanakan akan dipangkas karena sering memakan korban jiwa.

Kemudian, untuk wilayah Bontang Kuala permasalahan yang akan diselesaikan yakni banjir. Wilayah Selambai, Kelurahan Loktuan yang akan dikembangkan wisata nelayannya.

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, bahwa Kalimantan khususnya Kota Bontang ini merupakan Kota yang paling berpengaruh dalam pembangunan Republik Indonesia, sehingga pembangunan infrastruktur harus dibenahi.

“Sumber Daya Alam di Kalimantan sudah dikirim ke seluruh Indonesia, dan juga sebentar lagi akan menjadi kota penopang IKN, sehingga infrastruktur dan transportasi akan dibenahi kembali,” tandasnya. (sya)

Komisi V DPR RI Kunjungi Bontang, Tinjau Tanjakan RSUD dan Bontang Kuala

0
Kepala BBPJN Reiza Setiawan, saat menerangkan rencana pemangkasan tanjakan di Depan RSUD Bontang, kepada rombongan Komisi V DPR RI.

BONTANG – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Kota Bontang, Senin (7/8/2023). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V meninjau rencana pemangkasan tanjakan di Depan RSUD Taman Husada Bontang dan juga ke Bontang Kuala untuk penanganan banjir rob.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan menerangkan, permasalahan tanjakan di depan RSUD Bontang menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kelerengan di jalan tersebut, kara Irwan, akan dipangkas dibawah 10 persen.

“Harus jadi priortas. Dan kunjungan Komisi V ini menjadi pesan prioritas bahwa kita mau serius. 600 meter naik turun yang akan kita pangkas dibawah 10 persen. Dengan anggaran Rp70 miliar tetapi memang belum masuk. Sehingga kunjungan ini memastikan bahwa tahun depan,” jelas Ketua DPD Demokrat Kaltim ini.

Irwan juga menyinggung soal banjir rob yang saban tahun menerpa Bontang Kuala. Menurutnya, penanganan banjir di daerah bersejarah bagi Kota Bontang tersebut butuh analisa dan kajian yang mendalam. Ia pun memastikan akan memperjuangkan anggaran penanganan banjir tersebut di tahun 2024 mendatang.

“Jalan nasional sampai sini, masalahnya bukan nasionalnya saja tetapi kita harus melihat limpasan air laut. Jangan sampai kita tutup tanggul jalan tapi yang lain air bisa masuk,” jelasnya.

“Bontang Kuala tunggu rancangan dari Dinas PU Bontang,  nanti kita review. Kita datang  memastikan di 2024, kita berjuang sama – sama,” pungkasnya.

Sementara Kepala BBPJN Kaltim Reiza Setiawan menjelaskan pemangkasan akan dilakukan pada badan jalan di sisi kanan dari arah Tugu Selamat Datang, dengan panjang pemangkasan sekitar 600 meter dan ketebalan kurang lebih 10 meter. Metode penaganannya, jelas Reiza, akan dilakukan galian dengan pemasangan secant pile sebagai penahan tanah.

Saat ini, lanjutnya, tengah dilakukan pengkajian terkait Detail Engineering Desain (DED) dengan target penyelesaian akhir tahun 2023 mendatang.

“Setelah DED selesai, kami dorong anggaran serta pengerjaan tahun depan. Anggaran yang diusulkan Rp70 miliar,” jelasnya.

Terkait banjir rob di Bontang Kuala, Direktorat Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa persoalan banjir harus benar dikaji terkait penyebabnya agar penanganannya tepat. Rencanan penggunaan sistem parapet atau penghalang, katanya, bisa jadi lebih berbahaya.

“Kalau kita bicara banjir kita harus bicara sistem harus tau penyebabnya apa. Karena takut nanti sistem parapet itu lebih bahaya, karena airnya terjebak. Yang akan dilakukan adalah sistem pemompaan cuma akan memakan biaya yang cukup besar sehingga kajian ini kami harap sambil simultan,” pungkasnya.(eky)