BONTANG – Selain lubang-lubang di trotoar, tidak berfungsinya penerangan di Jalan WR Soepratman menjadi sorotan Anggota DPRD Bontang, khususnya Komisi III. Alhasil, Anggota Komisi III DPRD Bontang pun melaksanakan sidak lapangan, Senin (12/6/2023) lalu.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menjelaskan, bahwa pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari warga sekitar Jalan WR Soepratman. Lantaran kondisi jalan yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan. Salahsatunya karena banyaknya lampu jalan yang mati.

Dikatakannya, kondisi lampu-lampu penerangan di area tersebut 70 persen tidak berfungsi. Sehingga menyebabkan jalanan gelap di malam hari.

Tidak hanya di sepanjang Jalan WR Soepratman, namun di ujung jalan tepatnya di Simpang 3 Jalan WR Soepratman juga mengalami hal yang sama.

Karena itu pihaknya mendorong dinas terkait agar segera mengatasi masalah ini. Jangan sampai keluhan warga tidak mendapat tanggapan.

“Kami sudah titip anggaran di dishub, dan saat ini sudah masuk tahap lelang. Kami minta agar dipasang lampu sorot di Simpang 3 Jalan WR Soepratman sebanyak 3 atau 4 sudut. Sementara itu yang bisa kami lakukan,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Kondisi trotoar di Jalan WR Soepratman, Kelurahan Tanjung Laut cukup miris. Terdapat beberapa lubang, bahkan ada lubang cukup besar kerap menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas.

Kondisi inipun mendapat perhatian Anggota DPRD Bontang. Komisi III melakukan sidak di lapangan melihat kondisi jalan tersebut, Senin (12/6/2023).

Ketua RT 27, Kelurahan Tanjung Laut mengatakan, beberapa kali kerap terjadi kecelakaan di sekitar Jalan WR Soepratman. Lantaran lubang-lubang yang menganga di beberapa titik trotoar.

“Paling sering anak-anak yang terjatuh karena lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini gara-gara penggalian jargas, bekas galiannya hanya ditutup sementara,” ujarnya menceritakan kondisi di wilayahnya tersebut.

Ketua Komisi III, Amir Tosina pun mendorong dinas terkait agar serius mengatasi fasilitas jalan yang rusak itu. Ia berharap tidak terjadi lagi kecelakaan di daerah itu.

Tidak hanya lubang-lubang di trotoar, Ia juga menjelaskan kalau lampu-lampu penerangan di jalan itu 70 persen sudah tidak berfungsi. Hal ini juga menjadi salahsatu penyebab kecelakaan.

“Saya dapat laporan banyak orang-orang jatuh, ibu-ibu dan anak-anak sekolah yang dari arah SMP YPPI juga sering terjatuh,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Abdul Samad menegaskan, agar beberapa hari setelah sidak ini, ada penanganan sementara pada lubang-lubang tersebut. Ia meminta agar lubang-lubang itu segera ditimbun.

“Jangan ada lagi lubang yang menganga. Harus segera ada penanganan cepat. Agar tidak ada lagi kecelakaan,” pungkasnya. (adv/al)

Lisa Agustin

Pengamat Kebijakan Publik

Ada seorang muncikari wanita yang ditangkap Tim Rajawali Polres Bontang pada Selasa (6/6/2023) pukul 22.30 Wita. Wanita itu tertangkap di sebuah Hotel di wilayah Berbas Tengah, Bontang Selatan.

Peristiwa ini diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Reskrim Iptu Hari Supranoto, bahwa anak di bawah umur tersebut ditawarkan kepada lelaki hidung belang.

“Saat dilakukan penyelidikan, didapati seorang perempuan di bawah umur di dalam sebuah kamar hotel di Berebas Tengah,” ungkap Kapolres. (RadarBontang.com, Rabu, 7/6/2023)

Sungguh miris peristiwa yang terjadi ini, disaat gencarnya pemerintah pusat menggulirkan program Kota Layak Anak (KLA), namun masih saja ada anak-anak menjadi korban penjaja seks.

Padahal Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan, kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam Perpres yang sama, Bupati/Wali Kota wajib bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kab/kota. Dalam penyelenggaraannya, yaitu dengan membentuk gugus tugas KLA.

Bagai Pungguk Merindukan Bulan, begitulah perumpamaan yang pas atas peristiwa ini. Di satu sisi pemerintah mengejar terwujudnya program KLA, namun di sisi lain rakyat membutuhkan usaha untuk menopang perekonomian hidup.

Apalagi dalam mindset mayoritas masyarakat hari ini adalah Kapitalisme yang sekular. Apapun kegiatan ekonominya asalkan menghasilkan uang, tidak lagi pedulikan halal ataupun haram. Dimana ada permintaan, maka disitulah ada penawaran. Akhirnya program mulia untuk mewujudkan KLA terhambat dengan adanya mindset yang rusak yang di tengah-tengah masyarakat.

Lalu bagaimana solusinya supaya Kota Layak Anak (KLA) betul-betul terwujud dan tidak ada lagi muncikari yang mencari mangsa untuk dijajakan kepada hidung belang?

Maka upaya pertama yang dilakukan adalah mengubah paradigma kebijakan publik yang saat ini berdasarkan kapitalisme sekuler, menjadi paradigma The way of life Islam Kaffah. Karena kalau masih mempertahankan paradigma kapitalisme sekuler ini, penghargaan KLA akan sulit terwujud.

Kebijakan tidak sinkron dengan realita, karena hanya dilihat bagian per bagian. Sehingga walaupun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam regulasi dan program untuk menjaga hak-hak anak, pasti akan gagal.

Dalam paradigma Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya. Untuk itu, negara yang menjalankan sistem Islam akan menjalankan fungsinya itu secara maksimal.

Fungsi negara tersebut harus menjangkau beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek spiritual, yaitu memperbaiki mindset Individu dan masyarakatnya dengan akidah Islam. Keimanan dalam jiwa setiap muslim akan menjadi pengontrol amalnya, sehingga tidak mudah untuk berlaku maksiat (zina), termasuk berbisnis prostitusi.
2. Aspek pendidikan oleh keluarga. Setiap orang tua diperintahkan Allah SWT. untuk menjaga amanah berupa anak-anaknya. Keluarga akan menjadi tempat yang penuh kasih sayang sehingga memberi rasa aman pada anak.
3. Aspek pendidikan formal di luar rumah. Dalam paradigma Islam, pendidikan bertujuan membentuk individu berkepribadian Islam, yaitu taat pada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Ketaatan ini akan melindungi generasi dari bahaya prostitusi.
4. Aspek sosial masyarakat. Islam melarang kehidupan campur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat umum. Islam juga melarang hal-hal yang merangsang naluri seksual, seperti berdandan menor, membuka aurat, tindak pornografi/ pornoaksi, L96T, tempat hiburan/prostitusi, minuman keras, dan lain-lain. Dengan demikian, kekerasan seksual akan tercegah sejak dari sumbernya.
5. Aspek ekonomi. Negara akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para Ayah dan laki-laki bujang. Sehingga para ibu tidak dituntut untuk menjadi bumper ekonomi sampai melalaikan tugas utamanya. Para ibu akan kembali pada fitrahnya, yaitu menjadi ibu dan pengatur rumah sehingga pendidikan terhadap anak berjalan efektif.
6. Aspek sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran. Negara bersifat tegas dan akan memberi sanksi yang menjerakan terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Misalnya, pelaku perzinaan akan dihukum rajam atau jilid.

Allah Swt. berfirman, “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, jilidlah masing-masing dari keduanya seratus kali.” (QS An-Nur: 2)

7. Aspek kepemimpinan politik sang pemimpin itu sendiri. Karakter pemimpin Islam harus yang harus menjunjung tinggi keadilan dan ketegasan atas setiap pelanggaran syariat. Siapa pun pelakunya, tanpa pandang bulu.

Pemimpin Islam, yaitu Khalifah, tidak akan memperhitungkan tekanan-tekanan dari pihak luar, baik itu negara lain maupun lembaga internasional, ketika pelaksanaan syariat yang tegas mereka tuduh anti-HAM. Khilafah akan tetap teguh menerapkan syariat Islam karena hal tersebut merupakan satu-satunya solusi hakiki atas masalah prostitusi anak.

Wallahualam bissawab.