BONTANG – Angka pencari kerja (pencaker) di Bontang cukup tinggi, namun berbanding terbalik dengan dengan lowongan kerja (loker) yang justru minim. Hal ini menjadi sorotan legislator, salahsatunya Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, di periode Januari – Maret 2023, jumlah pencaker mencapai 2.015 orang. Sementara itu, lapangan pekerjaan hanya terbuka untuk 365 orang.

Menurut AH sapaan akrabnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Harus segera dicarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.

“Kondisi ini mengakibatkan angka pengangguran di Bontang masih tinggi,” jelasnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, ia meminta pemerintah mempertegas payung hukum yang tertuang dalam Perda nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009 terkait perekrutan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.

“Perdanya kan sudah jelas, 75 persen itu harus tenaga lokal. Tapi kenyataan di lapangan aturannya tidak dipertegas,” terangnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini meminta pemkot melalui dinas terkait, agar memperketat pengawasan secara rutin terhadap seluruh perusahaan. Mendata seluruh jumlah karyawan industri di Bontang untuk mentaati aturan yang ada.

“Pemerintah kurang mendata. Banyak laporan dari aktivis buruh, kalau tenaga luar banyak yang kerja di sini. Bukan main banyaknya itu perusahaan lingkup Pupuk Kaltim. Kita ambil contoh kecil aja ya, seperti Samator kemarin itu,” tegasnya.

“Disnaker ini harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Didata semua perusahaan yang beroperasi. Kalau perlu tiap bulan jangan sampai lengah,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Guna mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Bontang dirasa mampu mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, sampai saat ini Bontang belum memiliki PTN. Hal itu mengakibatkan banyak pelajar Bontang, setamat SMA/SMK pergi keluar daerah untuk menempuh pendidikan di daerah lain.

“Sebenarnya Bontang bisa seperti daerah-daerah lain, kayak di Malang atau Samarinda yang punya PTN. Kalau mau, Bontang sebenarnya mampu mendirikan Universitas Negeri. Di daerah lain yang minim PAD aja mampu, kenapa di Bontang tidak bisa,” ungkapnya.

Selain peningkatan kualitas SDM, adanya PTN akan menjadi magnet bagi pelajar dari daerah lain, untuk belajar di Bontang. Dengan kualitas pendidikan yang baik, masyarakat akan berpikir positif dan mengabaikan yang negatif.

“Bontang adalah kota industri. Adanya PTN diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan SDM yang handal di bidangnya,” ujarnya. (adv/al)

BONTANG – Pemkot Bontang didesak untuk meningkatkan sarana dan prasarana (sapras) sekolah di wilayah pesisir. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemkot dirasa mampu tingkatkan kualitas pendidikan khususnya di semua wilayah pesisir. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking.

Raking juga menyentil sarana transportasi bagi tenaga pendidik seperti kapal yang dinilai sangat dibutuhkan.

“Sudah lama kami minta ke Disdikbud untuk diperhatikan, karena itu sangat penting apalagi soal transportasi guru-gurunya,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Karenanya ia meminta Disdikbud membuat rencana anggaran pengadaan kapal, untuk mempermudah akses para guru saat hendak mengajar.

“Buat pengadaan nanti kami anggarkan, karena transportasi kapal bagi tenaga pendidik itu sangat membantu mobilitas mereka. Dibutuhkan juga bagi pelajar pesisir yang bersekolah di kota,” sebutnya.

Kadisdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono menyebutkan, pihaknya telah mengalokasikan dana untuk perbaikan ketiga sekolah di pesisir senilai Rp 1,2 miliar.

Ketiga sekolah itu yakni SD 011 Bontang Utara, di pesisir Pulau Gusung, SD 015 dan 016 di Bontang Selatan.

Untuk sekolah di Gusung, Pemkot Bontang telah menganggarkan dana perbaikan senilai Rp 800 juta.

Kemudian SD 015 di Selangan Bontang Selatan, pihaknya juga telah mengucurkan dana perbaikan senilai Rp 200 juta. Terakhir SD 016 di Bontang Selatan juga telah dianggarkan Rp 200 juta.

“Ini sebagai upaya kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah pesisir,” ujarnya. (adv/al)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bahktiar Wakkang tidak setuju penggunaan lambang pemerintah, pada kop surat terkait iuran wajib menjadi anggota koperasi yang diperuntukkan bagi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan (Disdamkartan) Bontang.

Menurutnya, penggunaan kop logo pemerintah ini tidak bisa ditempatkan untuk koperasi. Terlebih kata dia, koperasi memiliki aturan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

“Koperasi itu ada aturannya sendiri. Di dinas pun tidak ada tambahan tupoksi pembangunan koperasi dari pemerintah,” katanya saat ditemui di lantai III Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, beberapa waktu lalu.

Politisi yang akrab disapa BW tersebut pun meminta dinas penyelamatan ini, mengganti logo pemerintah pada kop surat koperasi yang dipimpin langsung Kepala Disdamkartan itu.

“Kalau tetap ingin melanjutkan koperasi, sebaiknya bekerjasama dengan koperasi simpan pinjam ataupun koperasi yang mengajukan langsung ke Damkar secara internal,” imbuhnya.

Diketahui, Disdamkartan Bontang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 500.3.2.3/626/DPKP tentang iuran wajib untuk menjadi anggota koperasi satria biru Bontang.

SE tersebut menggunakan kop surat berlambang Pemkot Bontang. Rincian iuran pokok untuk pasukan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Rp1 juta, durasi pemotongan lima bulan.

Sementara, iuran pokok bagi Tenaga Kerja Daerah (TKD) pun Rp 1 juta jangka waktu yang ditetapkan selama 10 bulan. Sedangkan untuk iuran sukarela Rp 20 ribu per bulan. (adv/al)

BONTANG – Persoalan klasik yang belum terselesaikan bagi masyarakat Bontang Kuala (BK) dan sekitarnya adalah banjir rob yang kerap melanda. Pemerintah dianggap kurang serius menyelesaikan permasalahan ini.

Pasca inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah BK, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada penanganan yang berarti dari Pemkot Bontang.

Alhasil, warga BK dan sekitarnya rutin mengalami banjir musiman. Kejadian ini pun dinilai menghambat aktivitas warga setempat.

“Pemerintah terkesan tidak serius menangani persoalan ini. Kasihan masyarakat di sini (BK) setiap saat terdampak banjir rob,” ujar Atos sapaan akrabnya usai sidak beberapa waktu lalu.

Dirinya pun mendorong Pemkot Bontang menggelontorkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 mendatang untuk penanganan banjir rob tersebut.

“Saya dengar nilai APBD 2023 cukup tinggi. Semoga mampu mengakomodir penanganan banjir supaya tidak terus menerus terjadi,” ucapnya.

Ia menambahkan, banjir rob yang kerap menerjang BK menjadikan wilayah itu nampak kumuh dan tertinggal dari daerah pesisir lainnya di Bontang.

Sekretaris Lurah Bontang Kuala, Sanusi pun mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku penanganan banjir rob selalu diusulkan oleh masyarakat ketika ada musrembang. Salah satunya usulan pembangunan folder.

“Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, warga sudah resah karena BK kurang perhatian dari pemerintah,” tutupnya. (adv/al)

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris mengungkapkan, program apapun yang digaungkan pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, akan selalu didukung DPRD Kota Bontang. Termasuk pula program sekolah penggerak dan guru penggerak.

Dikatakannya saat menghadiri kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FKPD) Kota Bontang pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1 dan program angkatan 2 yang digelar di SDN 001 Bontang Utara, beberapa waktu lalu.

“Kegiatan ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pendidikan di Bontang. Selama itu untuk pendidikan, kami dari legislatif akan mendorong dan mendukung Dinas Pendidikan. Agar dapat merubah perwali terkait pembatasan bantuan program sekolah penggerak,” ungkapnya.

“Kita mengharapkan juga apa yang dicapai dan apa hambatannya, nanti kita akan rumuskan apa yang akan kita lakukan,” imbuhnya.

Abdul Haris menyebut pihaknya akan mengawasi sesuai dengan tupoksinya. Ketika sudah disetujui bersama untuk menganggarkan, maka harus betul-betul dilaksanakan outputnya serta harus sesuai dengan tujuan awal.

“Kami dukung program ini jika dinas mendorong anggarannya, maka kami akan bahas bersama. Setelah itu kami akan lihat dan evaluasi, tupoksi kami sebagai pengawas outputnya seperti apa dan outcome,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono menyebutkan, program sekolah penggerak merupakan program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan, agar dapat meningkatkan hasil capaian belajar peserta didik secara holistik.

“Baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter), untuk mewujudkan profil pelajar pancasila,” sebutnya. (adv/al)

BONTANG – Monitoring harga bahan pokok harus dilakukan tiap pekan oleh dinas terkait, agar stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Bontang, Ridwan saat rapat kerja beberapa waktu lalu.

Menurutnya, monitoring ini harus dilakukan secara berkala.

“Monitoring harga jangan hanya saat mau hari raya besar saja. Setidaknya seminggu sekali dilakukan dan dilaporkan. Melaporkannya juga jangan hanya secara internal saja. Buat apa?,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah lebih pro aktif karena stabilitas harga bahan pokok itu harus tetap dijaga. Selain memperhatikan kondisi perekonomian dengan fluktuasi harga kebutuhan masyarakat di lapangan, juga meminta pihak distributor menyalurkan kebutuhan secara normal.

“Dengan kerja optimal semua pihak maka harga bahan pokok akan normal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Diskop UKMP menyebutkan pihaknya terus melakukan monitoring harga.

“Kami melakukan montirong harga itu secara berkala dan melaporkan hasil monitoring ke bidang ekonomi,” jelasnya. (adv/al)

BONTANG – Persoalan penarikan bak sampah menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan ini pun menjadi sorotan legislator.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mengungkapkan, harus ada solusi dari permasalahan ini. Lantaran masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di tempat biasa.

Dirinya pun menyarankan agar disediakan alat transportasi pengangkutan semisal motor tiga roda.

“Supaya masyarakat tak kebingungan harus ada solusi kalau mau buang sampah. Lebih baik kalau ada motor pengangkut sampah di setiap RT,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Pengadaan motor sampah di setiap wilayah menurutnya akan lebih efektif untuk pembuangan sampah. Permasalahan sampah ini pun bisa teratasi. Selain itu, bisa membuka lapangan pekerjaan.

“Misalnya kan satu kelurahan menyiapkan 5 motor pengangkut sampah. Artinya kita butuh lima orang tenaga kerja,” ucapnya.

Selanjutnya, ia menyarankan sampah dapat diangkut pada malam hari dengan mengatur pola kerjanya supaya tidak mengganggu pemandangan.

“Tinggal di infokan ke masyarakat kapan jadwal motornya stand by, yang kemudian memgangkut ke mobil yang sudah stay untuk diangkut ke TPST,” ujarnya. (adv/al)