BONTANG – Selain menyampaikan pandangan umum terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemkot Bontang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga memberikan beberapa saran dan masukkan kepada pemerintah daerah.

Saran itu disampaikan sebelum mengakhiri pembacaan pandangan umum terhadap 3 raperda. Dibacakan saat Rapat Kerja DPRD Kota Bontang beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ketua FPKS, Abdul Malik, sebelum mengakhiri pandangan umum ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masalah uji tera timbang digalakkan di pasar – pasar Kota Bontang, serta pembangunan Laboratorium Tera menjadi salah satu program prioritas di tahun 2023.
2. Dimohon dengan sangat Pemkot Bontang tidak menunda lagi, dan segera merealisasikan rencana pengadaan lahan untuk pemakaman bagi warga muslim di Kecamatan Bontang Barat.
3. Mengharapkan pemerintah mengadakan program terapan dalam rangka memberikan motivasi gemar membaca bagi masyarakat Bontang, dengan memanfaatkan perpustakaan yang ada di Kota Bontang.
4. Dimohon Pemerintah memiliki data akurat dan menarik, berupa tampilan Peta Potensi Industri unggulan Kota Bontang, sehingga tidak ada lagi kasus investor menarik diri dari rencana berkontribusi dalam memajukan industri Kota Bontang.

Dalam hal ini berkaitan dengan wilayah kerjanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Dimohon Pemerintah Kota Bontang meningkatkan manfaat dari keberadaan taman-taman kota, di antaranya dengan menciptakan fasilitas yang ramah penyandang disabilitas.

“Demikian pandangan umum ini kami buat dan kami sampaikan. Semoga  dapat menjadi bahan acuan untuk mendukung pembahasan selanjutnya,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Fraksi PKB bersama PPP, dan PDIP menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Pemkot Bontang. Pandangan umum itu disampaikan saat Rapat Kerja DPRD Kota Bontang beberapa waktu lalu.

”Kami dari Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 raperda dari pemkot. Nantinya akan disampaikan oleh tiap-tiap fraksi, maka kami akan menyampaikan tidak secara keseluruhan namun hal yang dianggap penting dan akan dilengkapi oleh pendapat fraksi yang lain dan beberapa rekomendasi dari fraksi kami,” ucap Ketua Fraksi, Maming membuka pembacaan pandangan umum.

Poin-poin utama pandangan umum terhadap 3 Raperda itu di antaranya:

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di Kota Bontang, maka pemerintah berencana memberikan kemudahan bagi setiap calon investor yang ingin berinvestasi di daerah. Agar dapat mendorong laju pertumbuhan bukan saja peningkatan infrastruktur, akan tetapi dapat membuka lapangan kerja, pemberdayaan sumber daya lokal, serta peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dapat terealisasi.

Hal ini sejalan dengan pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang menyebutkan, bahwa Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah.

“Namun demikian, pemerintah harus lebih jeli dalam menentukan kriteria bagi setiap calon investor yang akan berinvestasi di Kota Bontang,” ujarnya.

2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyesuaian dari hasil evaluasi produktivitas dan efesiensi perangkat daerah melebihi kapasitas beban maksimal, harus sesuai dengan hasil pemetaan. Sehingga perlu penyesuaian melalui perubahan tipe dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tipe B menjadi tipe A, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dari tipe B menjadi tipe B dan beberapa OPD yang lain.

“Dari beberapa OPD yang diusulkan, mengalami peningkatan tipe sudah sesuai dengan Peraturan Perundang- undanagan yang berlaku,” imbuh Maming.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Sebagai salah satu penunjang peningkatan sumber daya manusia, peningkatan wawasan ilmiyah dan peningakatan minat baca masyarakat, maka perpustakaan sebagai sumber informasi karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam memajukan kebudayaan daerah dan juga berfungsi sebagai wahana pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan daerah.
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata.
3. Menjamin keberlangsungan penyelenggaran dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
4. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan
5. Memfasilitasi penyelenggaran perpustakaan di daerah
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

“Oleh karena itu pembentukan raperda tentang penyelenggaran perpustakan menjadi suatu keharusan, agar setiap lapisan masyarakan mudah mendapatkan akses yang berkaitan dengan perpustakaan,” pungkasnya. (adv/al) 

BONTANG – Fraksi Gerindra bersama Berkarya menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Pemkot Bontang. Pandangan umum itu disampaikan saat Rapat Kerja DPRD Kota Bontang beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi Gerindra bersama Berkarya, Sutarmin membacakan pandangan umum terhadap 3 Raperda tersebut. Poin-poin utama pandangan umum terhadap 3 Raperda itu di antaranya:

1. Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Fraksi Gerindra Bersama Berkarya melihat dari kebijakan pemberian insentif ini tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah, sehingga raperda tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

2. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Fraksi Gerindra bersama Berkarya merasa, perubahan tipologi dan nomenklatur perangkat daerah perlu adanya pembahasan lebih lanjut terhadap isi raperda tersebut. Apalagi bersinggungan langsung terhadap peraturan daerah sebelumnya yakni Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

3. Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan.

Fraksi Gerindra Bersama Berkarya, memberikan saran untuk dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Raperda Penyelengaraan perpustakaan, agar memasukan draf tentang hasil penemuan atau kreatifitas masyarakat di daerah yang sudah terdaftar melalui hak Paten untuk diarsipkan, agar menambah kisi-Kisi pengetahuan yang  merupakan peran motivasi untuk kalangan masyarakat lainnya agar lebih kreatif dan inovatif.

”Demikian kami sampaikan terhadap Pandangan Umum Fraksi Gerinda bersama Berkarya. Semoga Rapat Kerja DPRD Kota Bontang senantiasa bermanfaat bagi kita semua, dan dapat dijadikan acuan dalam mengemban tugas Pemerintah Daerah,” ucap Sutarmin mengakhiri pembacaan pandangan umum terhadap 3 raperda. (adv/al)

BONTANG – Gabungan Fraksi PAN dan Hanura (Amanat Nurani Rakyat/ANNUR) menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Pemkot Bontang. Pandangan umum itu disampaikan saat Rapat Kerja DPRD Kota Bontang beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi ANNUR, Ridwan dipercaya membacakan pandangan umum terhadap 3 Raperda tersebut. Poin utama pandangan umum terhadap 3 Raperda itu di antaranya:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan Investasi

Bahwa Raperda ini kelak harus mampu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

“Oleh karena itu Fraksi Amanat Nurani Rakyat mendukung usulan pembentukan Raperda tersebut, dengan harapan adanya peraturan tersebut dapat mewujudkan Kota Bontang yang lebih bertumbuh dalam segala bidang,” ujar Ridwan.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi aparatur pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini kualitas SDM Aparatur umumnya masih perlu ditingkatkan, kinerja yang tidak berbelit-belit, struktur yang gemuk, serta belum ada standard yang pasti.

Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Struktur organisasi merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal apa organisasi itu beroperasi.

“Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi. Karena itu, manajemen menentukan struktur organisasi berdasarkan garis kewenangan, tanggung jawab, komunikasi dan kontrol,” imbuhnya.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi wahana pembelajaran rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya di daerah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat.

“Oleh karena itu Fraksi ANNUR mendukung usulan pembentukan Raperda tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan Ridwan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan wali kota terkait pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukan Perda tersebut, maka Fraksi ANNUR mendukung usulan Raperda tersebut dengan pertimbangan dan saran sebagai berikut :

• Perlu kiranya dalam pembentukan Perda tersebut memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
• Perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan Raperda tersebut melalui konsultasi publik, agar tidak menimbulkan penolakan dikemudian hari;
• Perlunya kesamaan visi dan misi dari semua pihak terkait pembentukan Perda tersebut, untuk mencapai kesamaan pemahaman bahwa pengaturan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu pihak. (adv/al)