JAKARTA — Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo setelah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dengan diterbitkannya SP3 tersebut, status hukum Rismon dinyatakan bebas dan tidak lagi menjalani proses penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imannudin, menyampaikan bahwa SP3 telah diterbitkan secara resmi pada 14 April 2026.

“Penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap RHS pada tanggal 14 April 2026,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya kesepakatan damai antara Rismon dan Joko Widodo. Proses tersebut mencakup permintaan maaf yang telah diterima oleh pihak terkait.

Mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung antara kedua pihak, termasuk di kediaman Presiden di Surakarta, serta dilanjutkan di Polda Metro Jaya.

Meski demikian, polisi menegaskan bahwa penghentian penyidikan terhadap Rismon tidak serta-merta menghentikan proses hukum terhadap tersangka lain dalam perkara yang sama.

“Penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya sampai persidangan di pengadilan,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya terdapat delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yang terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Sejumlah tersangka seperti Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon telah dicabut status hukumnya setelah menempuh mekanisme restorative justice. Namun, proses hukum terhadap tersangka lainnya masih terus berjalan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh dan isu sensitif, sehingga perkembangan penanganannya terus dipantau.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

TANGERANG — Dukungan terhadap Saiful Mujani terus menguat dari kalangan akademisi dan aktivis, khususnya di Ciputat. Dukungan tersebut muncul setelah kritik yang disampaikannya terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Momentum ini terlihat dalam forum halal bihalal bertajuk “Sebelum Halal Bihalal Ditertibkan!” yang digelar Komunitas Ciputat, Kamis (16/4/2026). Forum tersebut menjadi ruang ekspresi bagi para tokoh untuk menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat serta penolakan terhadap potensi pembungkaman kritik.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyebut kegiatan itu juga sebagai bentuk solidaritas terhadap Saiful Mujani yang dinilai berpotensi menghadapi proses hukum atas kritiknya.

“Acara ini untuk senior kita, dosen kita, intelektual kita, Profesor Saiful Mujani, agar tetap kuat menghadapi kemungkinan proses hukum,” ujarnya.

Mantan Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, menegaskan bahwa kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari demokrasi dan tidak boleh dibungkam.

“Kritik pada kekuasaan bukanlah dosa yang harus berakhir di penjara. Jangan takut menyampaikan kebenaran,” tegasnya.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, bahkan menilai kondisi demokrasi saat ini tengah menghadapi tekanan serius yang memicu rasa takut di masyarakat.

“Kita sedang hidup dalam ketakutan. Jika itu benar, maka kita perlu mempertanyakan apakah kita masih berada dalam sistem demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti proses legislasi yang dinilai kurang transparan, serta kebijakan pemerintah yang dianggap belum memiliki landasan hukum yang kuat.

Sementara itu, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, mengapresiasi inisiatif komunitas dalam menjaga ruang diskusi publik.

“Jangan lelah mengawal cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera,” pesannya.

Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari seratus peserta yang terdiri dari akademisi, aktivis, praktisi hukum, hingga jurnalis. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Musdah Mulia, Burhanuddin Muhtadi, Ali Munhanif, Moqsith Ghozali, Nong Darol Mahmada, Syafiq Hasyim, hingga Saidiman Ahmad.

Forum ini menegaskan bahwa di tengah dinamika politik, ruang kritik tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

TANGERANG — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana “menertibkan” para pengamat menuai sorotan dari kalangan akademisi dan aktivis. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang kritik di Indonesia.

Isu ini mengemuka dalam forum halal bihalal Komunitas Ciputat bertajuk “Halal Bihalal Sebelum Halal Bihalal Ditertibkan” yang digelar pada Kamis (16/4/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh menilai kondisi demokrasi saat ini tengah mengalami tekanan.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai pelabelan kritik sebagai tindakan tidak patriotik berpotensi membatasi ruang kebebasan publik.

“Pernyataan ini bukan hanya problematik, tetapi berbahaya. Ketika kritik dilabeli sebagai sikap tidak patriotik, maka negara sedang menggambar garis antara yang boleh bicara dan yang harus diam,” ujarnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya laporan terhadap aktivis yang dinilai berpotensi mengarah pada kriminalisasi.

“Pelaporan seperti ini tidak selalu mencerminkan penegakan hukum, justru berpotensi mengaburkan keadilan,” tambahnya.

Menurut Ray, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat semakin banyak warga yang berhadapan dengan proses hukum akibat sikap kritis.

Pandangan serupa disampaikan aktivis 98, Ridwan Darmawan, yang menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berkembang dalam situasi penuh tekanan.

“Demokrasi hidup dari kritik dan perbedaan. Ketika kritik dianggap ancaman, maka yang dipertahankan bukan negara, melainkan kekuasaan,” tegasnya.

Kekhawatiran ini juga diperkuat oleh data global. Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) tahun 2025 mencatat penurunan skor demokrasi Indonesia menjadi 0,30, yang disebut sebagai level terendah sejak era reformasi.

Selain itu, melemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif dinilai semakin memperbesar dominasi kekuasaan eksekutif di tengah minimnya oposisi di parlemen.

Aktivis perempuan Yuniyanti Chuzaifah turut menyoroti dampak yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi.

“Demokrasi akan runtuh jika kekuasaan tidak mau mendengar kritik dan justru menghukum pandangan yang berbeda,” ujarnya.

Komunitas Ciputat menilai, di tengah tekanan politik dan ekonomi, ruang kritik justru semakin dibutuhkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Mereka menegaskan bahwa pembatasan kritik berpotensi memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S