SANGATTA – Upaya penyelesaian sengketa lahan yang menghambat penyambungan Jalan Ring Road A dan B masih terus berproses. DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data kepemilikan lahan, termasuk menyandingkannya dengan data penerima ganti rugi tahun 2014.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi dan Dapil 1 DPRD Kutim bersama pemerintah daerah, perwakilan warga, serta pihak terkait di ruang rapat DPRD Kutim, Senin (9/6/2026).

Ketua Komisi A DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, mengatakan pencocokan data menjadi langkah penting sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut terkait penyelesaian lahan pada trase jalan yang belum tersambung tersebut.

Menurut dia, data yang disampaikan oleh pihak Oscar akan dicocokkan dengan data pembebasan lahan dan penerima kompensasi tahun 2014. Hasil overlay lapangan juga akan dipetakan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi di lapangan.

“Sekarang kita masih proses mencocokkan data. Data dari Pak Oscar akan disandingkan dengan data tahun 2014 dan nanti dipetakan untuk melihat kesesuaiannya,” ujarnya.

Eddy menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama menyangkut kemungkinan adanya pembayaran ganti rugi yang berpotensi tumpang tindih. Karena itu, DPRD meminta Bagian Hukum Setkab Kutim mempelajari seluruh dokumen dan dasar hukum yang ada.

“Kita tidak ingin ada persoalan hukum di kemudian hari. Makanya bagian hukum perlu mempelajari semua aspek sebelum ada keputusan,” katanya.

Selain itu, DPRD juga meminta kejelasan mengenai status putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi salah satu dasar dalam sengketa tersebut. Menurut Eddy, perlu dipastikan apakah putusan tersebut sudah memiliki tahapan eksekusi yang jelas sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah.

“Saya belum tahu apakah sudah sampai pada proses eksekusi atau belum. Itu juga perlu kita lihat dan pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD berharap proses verifikasi data dan kajian hukum dapat segera diselesaikan. Sebab, keberadaan Jalan Ring Road dinilai sangat penting untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah di Sangatta.

“Kita berharap persoalan ini cepat selesai sehingga pembangunan jalan bisa segera dilanjutkan. Jalan itu sangat penting bagi masyarakat dan perkembangan daerah,” pungkas Eddy.

Diketahui, penyambungan Jalan Ring Road A dan B telah lama tertunda akibat persoalan lahan yang belum menemukan titik temu. Melalui rapat tersebut, DPRD berupaya mempertemukan seluruh pihak agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Timur (Kutim) terus mengalami peningkatan. Hingga 31 Mei 2026, total klaim yang telah diproses mencapai sekitar 5.000 klaim dengan rata-rata penambahan sekitar 1.000 klaim setiap bulan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur, Andika Candra, mengatakan tingginya angka klaim tersebut sejalan dengan dominasi sektor usaha di Kutim yang mayoritas berasal dari pertambangan dan perkebunan.

“Kalau kita lihat sektornya memang sebagian besar berasal dari pertambangan, kemudian perkebunan. Dua sektor itu yang cukup besar di Kutai Timur,” ujarnya saat kegiatan sosialisasi bersama insan media, Senin (9/6/2026)

Meski jumlah klaim terus meningkat, Andika memastikan pelayanan kepada peserta tetap berjalan optimal. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem pelayanan yang mampu mengakomodasi seluruh pengajuan klaim yang menjadi hak pekerja.

“Pada dasarnya kami siap memberikan pelayanan terbaik berapa pun jumlah klaimnya. Kalau memang itu hak peserta, tentu akan kami layani,” tegasnya.

Terkait isu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berpotensi memengaruhi sektor pertambangan, Andika menilai hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan terhadap kepesertaan maupun jumlah klaim di Kutim.

Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah perusahaan dan pemerintah daerah, pembahasan RKAB lanjutan diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang.

“Potensinya tentu ada, tetapi sampai sekarang belum terlalu terlihat dampaknya. Informasinya masih ada pembahasan lanjutan di tingkat pusat,” katanya.

Andika juga meminta para pekerja tidak khawatir terhadap proses pencairan klaim, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT). Sebab, sistem pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara nasional sehingga tidak bergantung pada kapasitas satu kantor cabang.

Menurutnya, proses verifikasi melalui video call dapat dilakukan oleh petugas dari cabang mana saja di Indonesia untuk menghindari penumpukan antrean.

“Ketika peserta melakukan video call, belum tentu yang melayani petugas dari Kutai Timur. Bisa saja dibantu petugas dari daerah lain karena sistemnya terintegrasi secara nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andika menegaskan negara telah menyiapkan perlindungan sosial yang lengkap bagi pekerja melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Risiko kecelakaan kerja ditanggung melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), risiko meninggal dunia melalui Jaminan Kematian (JKM), sedangkan pekerja yang mengalami PHK, pensiun, atau mengundurkan diri dapat memanfaatkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, pekerja juga dapat mengakses Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk kebutuhan perumahan.

“Kalau kecelakaan kerja ada programnya, kalau meninggal dunia ada programnya, kalau ter-PHK atau pensiun juga ada programnya. Sebenarnya negara sudah menyiapkan perlindungan yang cukup lengkap bagi pekerja,” tuturnya.

Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak pekerja memahami manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap rekan-rekan media bisa membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Siapa tahu masih ada keluarga, tetangga, atau kerabat yang belum memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor : Yusva Alam

SANGATTA – Dana kurang salur sebesar Rp1,3 triliun yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), hingga kini belum juga ditransfer pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja, dengan mengutamakan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan pencairan dana tersebut. Hingga memasuki triwulan II tahun 2026, belum ada informasi pasti terkait kapan dana kurang salur itu akan masuk ke kas daerah.

“Ini yang juga sedang kita tagih. Masih ada sekitar Rp1,3 triliun dana kurang salur yang belum dicairkan,” ujar Jimmi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski APBD Kutim tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun, realisasi sejumlah program harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia saat ini.

Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan, sementara kegiatan yang sifatnya tidak mendesak dapat ditunda hingga kondisi keuangan membaik.

“Mana yang lebih prioritas itu yang dilaksanakan. Yang tidak prioritas antre dulu. Bukan berarti tidak dilaksanakan, tetapi menyesuaikan kondisi keuangan yang ada,” tegasnya.

Jimmi menilai pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Selain pelayanan publik, DPRD juga menyoroti pentingnya penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga atau kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Menurut Jimmi, pembayaran kepada rekanan harus menjadi salah satu prioritas agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan serta menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah daerah.

“Yang paling penting kewajiban kepada pihak ketiga harus segera dilaksanakan. Itu menjadi perhatian utama,” katanya.

Ia menambahkan, keberlangsungan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan program, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban yang telah muncul dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Karena itu, DPRD berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pencairan dana kurang salur tersebut. Dengan masuknya dana Rp1,3 triliun itu, ruang fiskal daerah akan lebih longgar sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai target dan kewajiban kepada pihak ketiga dapat segera diselesaikan.

“Harapan kita tentu dana ini segera dicairkan. Dengan begitu program pembangunan bisa berjalan sesuai rencana dan kewajiban daerah juga dapat dituntaskan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Penulis: Yusva Alam

SANGATTA – Ahmad Ali tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. Warga Jalan H. Masdar, Sangatta Utara itu akhirnya mendapat kesempatan memiliki rumah yang lebih layak melalui program bedah rumah yang digelar Polres Kutai Timur (Kutim) menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Selama ini Ahmad tinggal bersama istri dan tiga anaknya di rumah yang kondisinya jauh dari kata ideal. Bantuan renovasi yang diterimanya menjadi kabar bahagia bagi keluarga kecil tersebut.

“Alhamdulillah, saya sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial dan Polres Kutim ini,” ujar Ahmad, Senin (8/6/2026).

Rumah yang ditempatinya sejak 2023 itu kini menjadi salah satu dari delapan unit rumah yang masuk dalam program bedah rumah Polres Kutim. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan sosial yang diinisiasi jajaran Polda Kalimantan Timur sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu.

Bagi Ahmad, bantuan tersebut bukan sekadar perbaikan bangunan. Lebih dari itu, program tersebut menghadirkan harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan aman.

Pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif. Polres Kutim menggandeng Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta sejumlah stakeholder lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Bedah Rumah Polres Kutim AKP Slamet Riyadi menjelaskan pekerjaan dimulai pada 8 Juni dan ditargetkan rampung pada 27 Juni 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan warga yang membutuhkan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung program ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Program bedah rumah ini menyasar warga yang dinilai membutuhkan dukungan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak huni. Delapan rumah yang menjadi sasaran tersebar di sejumlah wilayah di Kutim.

Sementara itu, Ahmad berharap program serupa dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak warga kurang mampu yang bisa merasakan manfaatnya.

“Harapan saya semoga ke depannya lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan seperti ini,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat melalui program tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolres Kutim atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam