BALIKPAPAN – Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah selatan Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026) pagi, turut dirasakan hingga sejumlah wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmid, mengatakan getaran gempa dirasakan di beberapa wilayah pesisir Kalimantan meski pusat gempa berada cukup jauh dari Indonesia.

“Getaran hanya dirasakan di beberapa daerah di Kaltim serta sebagian wilayah Kaltara dan Berau,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa berpusat di laut pada koordinat 5,80 Lintang Utara dan 125,14 Bujur Timur atau sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 47 kilometer.

Menurut Rasmid, gempa tersebut dipicu aktivitas subduksi lempeng tektonik dengan mekanisme patahan naik atau thrust fault.

“Penyebabnya adalah aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik,” jelasnya.

Meski sempat memicu kepanikan ringan di sejumlah daerah, BMKG memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat dampak gempa tersebut di wilayah Kaltim maupun Kaltara.

“Sejauh ini tidak ada,” tambahnya.

Gempa berkekuatan besar itu juga memicu peringatan dini tsunami. Hingga pukul 08.20 WIB, BMKG mencatat adanya kenaikan muka air laut atau tsunami minor di sembilan titik pemantauan yang berada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Ketinggian muka air laut tertinggi tercatat di Talengan, Sulawesi Utara, mencapai 0,75 meter.

Sementara itu, sejumlah wilayah pesisir yang sebelumnya masuk kategori waspada diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang di Kaltim, serta Nunukan, Bulungan, dan Tarakan di Kaltara.

BMKG meminta masyarakat tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengikuti arahan resmi pemerintah dan petugas terkait.

Warga juga diimbau sementara waktu menghindari aktivitas di kawasan pantai maupun tepian sungai hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman dan normal. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Misteri hilangnya seorang pria yang diduga melompat dari Jembatan Mahakam I pada Jumat (5/6/2026) dini hari mulai menemui titik terang.

Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Mahakam, tepatnya di kawasan Navigasi Samarinda, Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 07.15 WITA.

Jasad tersebut pertama kali ditemukan seorang pemulung yang tengah mengais sampah plastik di pinggir sungai. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan relawan untuk dilakukan evakuasi.

Pamapta III Polresta Samarinda, Aiptu Joko Wahyudi, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal di lokasi, ciri fisik dan pakaian korban memiliki kemiripan kuat dengan pria yang terekam CCTV diduga melompat dari Jembatan Mahakam I dua hari sebelumnya.

“Pagi hari ini kita dapat laporan dari masyarakat adanya penemuan mayat di Sungai Mahakam sekitar pukul 07.15 WITA. Kita asumsikan ini Mister X yang kemungkinan pada Jumat dini hari pukul 02.47 WITA terjun atau melompat ke Sungai Mahakam,” ujar Joko di lokasi kejadian.

Menurutnya, dugaan tersebut diperkuat oleh pakaian korban yang mengenakan kaos dalam hitam dan celana panjang, sama seperti sosok dalam rekaman CCTV yang sempat beredar luas di media sosial.

Selain itu, petugas juga menemukan ciri khusus berupa tato di salah satu lengan korban.

Sebelumnya, warga sempat dihebohkan dengan penemuan sejumlah barang di atas Jembatan Mahakam I pada Jumat dini hari.

Barang-barang tersebut berupa secarik surat wasiat, jaket, dan sepasang sandal yang diduga milik korban.

Meski indikasi awal mengarah pada korban dugaan bunuh diri, pihak kepolisian menegaskan identitas jasad masih berstatus Mister X hingga hasil resmi pemeriksaan medis keluar.

Saat ini, jasad korban telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Abdul Wahab Sjahranie untuk menjalani proses visum dan identifikasi lebih lanjut.

“Kami masih mengasumsikan ini sebagai Mister X sambil menunggu proses investigasi lebih lanjut dari Tim Inafis Polresta Samarinda dan pihak rumah sakit,” jelasnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar segera menghubungi Polresta Samarinda atau mendatangi RSUD AWS Samarinda. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Pemerintah memastikan kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah masih berada dalam batas wajar dan terkendali.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Musazdin Said, usai melakukan inspeksi bersama Dinas Perdagangan dan Polda Kaltim di Pasar Induk Pandansari, Balikpapan, Minggu (7/6/2026).

Dari hasil pemantauan di lapangan, harga beras medium tercatat berada di kisaran Rp15.200 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp16.400 per kilogram.

“Harga tersebut masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional,” ujar Musazdin.

Menurutnya, pemerintah saat ini menjalankan dua instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Instrumen pertama yakni penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui penugasan kepada BULOG guna menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Hingga awal Juni 2026, dari target sekitar 15.500 ton beras SPHP hingga akhir tahun, realisasi penyaluran sudah mencapai sekitar 31 persen atau setara 4.500 ton,” jelasnya.

Sisa distribusi sekitar 10 ribu ton akan terus dipercepat melalui berbagai saluran, mulai distributor, kios pasar, Rumah Pangan Kita (RPK), outlet luar pasar, hingga Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain SPHP, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari target sekitar 6.500 ton bantuan pangan di wilayah Kaltim-Kaltara, realisasi penyaluran hingga 7 Juni telah mencapai 53 persen atau sekitar 4.600 ton.

“Sisa sekitar 2.200 ton ditargetkan selesai disalurkan pada minggu ketiga Juni ini,” katanya.

Program bantuan tersebut dinilai cukup efektif menahan tekanan permintaan di pasar. Sebab setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi sekitar 20 kilogram beras per bulan sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Musazdin menyebut kombinasi antara penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan mulai memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga di pasar.

Bahkan sejumlah pedagang mulai merasakan penurunan permintaan pembelian beras secara langsung yang mengindikasikan kebutuhan rumah tangga mulai stabil.

“Melalui langkah intervensi berkelanjutan ini, pemerintah berharap stabilitas harga beras tetap terjaga sekaligus memastikan distribusi pangan merata hingga ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” tegasnya.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah agar daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika harga pangan nasional. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penyaluran MinyaKITA di berbagai daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman di tengah dinamika harga beras di sejumlah wilayah.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras nasional.

Salah satu strategi utama yang kini dijalankan yakni mempercepat distribusi bantuan pangan serta memperluas penyaluran beras SPHP ke pasar rakyat dan jaringan distribusi resmi.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal.

Secara nasional, hingga 6 Juni 2026, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen atau diterima sekitar 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut rampung disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Sementara di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 53 persen atau sebanyak 3.438 ton dari target 6.476 ton.

Untuk program SPHP, dari target 15.347 ton, BULOG telah menyalurkan sebanyak 4.774 ton dan akan terus meningkatkan distribusi secara masif.

Selain beras, BULOG juga mempercepat distribusi MinyaKITA sebagai bagian dari program stabilisasi pangan pemerintah.

Dari target 1,295 juta liter di wilayah Kaltim-Kaltara, sebanyak 687 ribu liter atau sekitar 53 persen telah tersalurkan kepada masyarakat penerima bantuan.

Pemimpin Wilayah BULOG Kaltim-Kaltara, Musazdin Said, mengatakan pihaknya terus melakukan dropping MinyaKITA ke kios-kios pasar melalui program SP2KP guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng.

“Hingga hari ini, total pendistribusian MinyaKITA telah mencapai sekitar 1,2 juta liter. Khusus BULOG Balikpapan, penjualan rutin dilakukan setiap pekan melalui kios pasar SP2KP,” katanya.

Menurutnya, kombinasi penyaluran bantuan pangan, distribusi beras SPHP, dan MinyaKITA menjadi instrumen penting dalam mengendalikan harga serta menjaga keseimbangan pasokan pangan di daerah.

Selain memperkuat distribusi, BULOG juga memastikan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Ahmad Rizal. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Gerakan pelestarian lingkungan berbasis kepemudaan terus berkembang di Kalimantan Timur. Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Minggu (7/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Tiar melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaborasi penanaman 2.000 pohon di Kalimantan Timur.

Kehadiran utusan Istana itu dinilai menjadi dukungan nyata terhadap gerakan lingkungan yang digerakkan generasi muda, komunitas lokal, dan sektor dunia usaha.

Tiar mengaku terkesan dengan semangat anak muda di Kalimantan Timur yang aktif mendorong aksi pelestarian lingkungan secara konkret.

“Ini agenda yang sangat keren dan sangat bagus. Yang membuat saya terkesan adalah kegiatan ini dimotori oleh anak-anak muda. Mereka menjadi inovator, katalisator, sekaligus penggerak agar program-program yang bermanfaat bagi masyarakat bisa berjalan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah di tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi agar memberikan ruang kolaborasi dan dialog yang lebih luas bagi generasi muda.

Sebagai Stafsus Presiden yang membidangi UMKM dan teknologi digital, Tiar menilai transformasi digital memiliki hubungan erat dengan upaya pelestarian lingkungan.

Menurutnya, digitalisasi UMKM mampu membantu mengurangi produksi limbah, mulai dari pengurangan media promosi berbasis cetak hingga penggunaan transaksi non-tunai seperti QRIS yang mengurangi penggunaan kertas.

“Dengan adanya digitalisasi, UMKM menjadi lebih mudah berkembang dan pada saat yang sama dapat membantu mengurangi produksi sampah. Ini salah satu manfaat yang bisa dirasakan langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menjelaskan program ESG Climate Action bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan program jangka panjang selama satu tahun yang akan berjalan di lima wilayah di Kalimantan Timur.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Gerbangtara menggandeng komunitas lokal dalam proses perawatan pohon serta menerapkan sistem monitoring berkala.

“Kami akan melaporkan perkembangan tanaman setiap kuartal dan di akhir program akan ada laporan dampak atau impact report. Jadi tidak hanya mengukur pertumbuhan pohon, tetapi juga dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat,” jelas Aie.

Sebagai tahap awal di Samarinda, sebanyak 100 pohon produktif ditanam di kawasan Desa Budaya Pampang.

Jenis tanaman yang dipilih meliputi rambutan, rambai, jambu, hingga petai yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Gerbangtara menegaskan jumlah penanaman pohon akan terus bertambah di sejumlah titik lain di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Atmosfer politik di Samarinda mulai menghangat setelah jajaran Partai Gerindra Kota Samarinda secara terbuka mendorong Ketua DPC Gerindra sekaligus Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, maju sebagai bakal calon Wali Kota Samarinda pada Pilwali 2029 mendatang.

Menanggapi dorongan tersebut, Helmi Abdullah akhirnya buka suara saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda. Dengan nada santai namun tegas, ia menyatakan seluruh proses pencalonan kepala daerah di Partai Gerindra tetap harus mengikuti mekanisme dan keputusan partai.

“Yang jelas kalau urusan pencalonan itu nanti kita tunggu dari partai, kan tentu partai itu nanti punya kebijakan dan aturan,” ujar Helmi kepada wartawan.

Meski namanya mulai ramai didorong maju, Helmi menegaskan bahwa di internal Gerindra Samarinda masih banyak figur lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk bertarung pada Pilwali mendatang.

“Nah kalau bicara masalah figur, tentunya di Partai Gerindra ini banyaklah, tidak saya sendirianlah. Masih banyak,” tuturnya.

Namun demikian, Helmi menegaskan loyalitas kepada partai menjadi prinsip utama yang dipegangnya sebagai kader Gerindra. Ia mengibaratkan dirinya sebagai prajurit partai yang siap menjalankan perintah apabila nantinya mendapat mandat resmi untuk maju di Pilwali Samarinda.

“Nah kalau kita ini apa ya, sebagai prajurit kalau diperintah siap aja! Nah itu,” tegasnya.

Kendati demikian, Helmi menilai keputusan pencalonan tetap harus mempertimbangkan faktor kelayakan dan dukungan objektif dari masyarakat.

“Tentu yang diperintah juga harus layak atau tidak, gitu kan,” tambahnya sambil tersenyum.

Saat disinggung mengenai kemungkinan Gerindra mengusung figur eksternal pada Pilwali Samarinda 2029, Helmi memastikan partainya tetap memprioritaskan kader internal.

Menurutnya, tradisi tersebut sudah berjalan dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Gerindra mengusung Andi Harun yang merupakan kader partai.

“Oh iya, pasti. Kan kita selama ini tidak pernah mengusung orang luar. Samarinda itu termasuk tahun kemarin Pak Andi Harun, sudah dua periode dari kader Gerindra. Nah tentunya ke depan DPC juga harus mempersiapkan calonnya juga,” katanya.

Di akhir wawancara, Helmi menyebut jabatan yang saat ini diembannya baik sebagai Ketua DPRD maupun Ketua DPC Gerindra Samarinda menjadi bagian dari modal politik. Namun ia tetap menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat.

“Saya di Gerindra ini hari ini posisi sebagai Ketua DPR, sebagai Ketua DPC. Apakah itu menurut sampean layak saya dicalonkan? Nah itu kembali lagi kepada masyarakat termasuk anda-anda,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S