Beranda blog Halaman 673

Perkuat Ketahanan Pangan, Kodim 0908/Bontang Bentuk Brigade Pangan

0
Dandim 0908/Btg Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto bertemu dengan BPSIP Kaltim. (Media Kaltim/Yahya)

BONTANG – Untuk menyukseskan program brigade pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, Kodim 0908/Bontang siap mendukung dengan melaksanakan pendampingan dan pengawalan dalam pembentukan program Brigade Pangan di wilayah teritorial Kodim 0908/Bontang.

Program brigade pangan bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern secara terstruktur dengan infrastruktur yang mendukung. Program ini juga dirancang untuk menciptakan agribisnis pertanian modern yang melibatkan generasi muda demi mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dandim 0908/Bontang, Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto, dalam pertemuan dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kaltim, menjelaskan bahwa pembentukan brigade pangan akan melibatkan petani lokal melalui musyawarah di tingkat desa. Administrasi kelompok tani kemudian akan didaftarkan ke dinas terkait untuk mendapatkan pengakuan resmi.

Brigade Pangan juga bekerja sama dengan kelembagaan petani setempat untuk mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir. Pemerintah memberikan dukungan penuh berupa subsidi alat dan bahan pertanian.

“Untuk wilayah Kodim 0908/Bontang, khususnya di Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Anggana, telah ditargetkan lahan seluas kurang lebih 2.000 hektar, dan saat ini sudah terbentuk 9 brigade pangan,” ujar Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan sesegera mungkin. Program ini menjadi kunci ketahanan pangan nasional dengan target meningkatkan indeks panen dari IP100 menjadi IP300.

“Panennya, bukan hanya tanamnya. Produktivitasnya harus meningkat, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan petani milenial di wilayah tersebut,” tambahnya.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Agus S.

Warga Hop 5 Kehilangan Sepeda Motor, Kapolsek Bontang Barat: Lagi Musimnya

0
Ilustrasi

BONTANG – Seorang warga di Jalan Sumatra, RT.02, Hop 5, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, melaporkan kehilangan sepeda motor pada Rabu (15/1/2025) malam sekitar pukul 20.15 WITA.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kapolsek Bontang Barat, Iptu Hadi Esmoyo, membenarkan adanya laporan kehilangan tersebut. Anggota Reskrim Polsek Bontang Barat bersama Bhabinkamtibmas telah mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan laporan warga.

“Kejadiannya kemarin malam. Hingga saat ini belum ada laporan lanjutan dari anggota saya. Namun, kami telah mengarahkan agar korban membuat laporan resmi ke polres,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (16/1/2025).

Diketahui, sepeda motor yang hilang adalah Honda Supra, yang dibawa kabur oleh pelaku karena tidak dikunci stang dan dibiarkan terparkir di pinggir jalan. “Untuk sementara info yang ada masih seperti itu, dan belum ada perkembangan lebih lanjut,” tambahnya.

Kapolsek Bontang Barat mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraan, terutama dengan mengunci stang atau memastikan kendaraan berada di lokasi yang aman. “Kita harus lebih waspada, karena sekarang sedang musim kehilangan sepeda motor. Jangan sampai lengah saat memarkir kendaraan, apalagi tanpa kunci stang,” pesannya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S.

Hamil di Luar Nikah Dominasi Permohonan Dispensasi Nikah Anak di Bontang Tahun 2024

0
Ilustrasi

BONTANG – Pengadilan Agama (PA) Bontang mencatat 25 berkas permohonan dispensasi nikah anak sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 permohonan dikabulkan, dengan alasan mayoritas karena anak perempuan mengandung di luar nikah.

Humas Pengadilan Agama Bontang, Ahmad Farih Shofi Muhtar, menjelaskan pemohon dispensasi nikah umumnya berasal dari kalangan remaja SMP hingga SMA.

“Usia termuda yang mengajukan permohonan adalah 16 tahun. Karena faktor kehamilan di luar nikah, jadi kami kabulkan,” ujarnya pada Senin  (12/1/2025).

Permohonan dispensasi nikah juga tidak langsung dikabulkan. Terdapat beberapa persyaratan wajib mereka penuhi. Antara lain, seperti pemohon harus  orang tua kandung, melampirkan surat keterangan kesehatan resmi dari Dinas Kesehatan, khususnya untuk anak perempuan, serta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

“Meskipun sudah ada surat rekomendasi, kami tetap mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan,” terangnya.

Nantinya, anak yang telah menikah melalui dispensasi akan tetap berada dalam pengawasan dikarenakan usia yang masih muda dinilai belum memenuhi kesiapan mental maupun psikologi. Pengawasan tersebut ia turut melibatkan dinas terkait yakni DP3AKB.

Ia menyebutkan dari ketidaksiapan tersebut bisa menghasilkan berbagai macam masalah, seperti kurang gizi kepada calon buah hati yang juga menjadikan anak berisiko stunting, ataupun terjadi kekerasan.

“Untuk itu pengawasan ini kami lakukan,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Nicha R

Dispoparekraf Tarik Retribusi di Stadion Bessai Berinta untuk Menambah PAD, Begini Tanggapan Ketua DPRD

0
Dispoparekraf Tarik Retribusi di Stadion Bessai Berinta untuk Menambah PAD, Begini Tanggapan Ketua DPRD
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang berdalih, rencana penarikan retribusi bagi pengunjung Stadion Bessai Berinta untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jabatan Fungsional (Jafung) Bidang Olahraga Dispoparekraf Kota Bontang, Sufiati mengatakan, pemberlakuan penarikan retribusi langkah yang tepat untuk menambah Kota Bontang. Dimana melalui retribusi ini akan digunakan untuk mengelola fasilitas yang ada.

Pihaknya akan menerapkan tarif retribusi yang berlaku untuk semua pengunjung yang datang ke Stadion Lang-Lang, baik hanya sekedar untuk nongkrong maupun berolahraga.

“Pengerjaan di Stadion Lang-Lang sudah mulai selesai, tinggal kita lakukan perbaikan sedikit di bagian yang belum sempurna,” ucapnya saat diwawancarai, Rabu (15/1/2024).

Menanggapi alasan tersebut, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan, untuk bisa meningkatkan PAD tidak hanya dari penarikan retribusi saja, akan tetapi bisa menggunakan cara lain seperti halnya berkolaborasi dengan perusahaan yang ada di Kota Bontang.

“Kalau bisa jangan memberatkan masyarakat, bisa kita fokus untuk peningkatan PAD dari sektor kolaborasi dengan perusahaan. Jangan langsung menyasar pada masyarakat,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon.

Menurut Andi Faiz sapaannya, ada banyak sekali perusahaan yang berdiri di Kota Bontang, mungkin dengan cara berkolaborasi nantinya bisa mengkaji payung hukumnya, bahkan membuat peraturan bagaimana nantinya perusahaan di Bontang bisa lebih berkontribusi untuk menambah pendapatan di Kota Bontang.

“Sarana publik apapun itu yang dimiliki oleh pemerintah, memang memiliki dasar untuk menarik retribusi seperti parkir atau sebagainya. Akan tetapi harus yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Terlebih lagi, jika memang akan ada penerapan terkait penarikan retribusi tentunya harus sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, baik tingkat pelayanannya maupun fasilitas yang layak.

Sehingga Andi Faiz sangat menyarankan, agar Dispoparekraf bisa memperbaiki semuanya terlebih dahulu di bagian Sarana Prasarana (Sarpras) yang ada, baik stadion, lapangan bola, tempat skateboard, maupun pujasera.

“Kalau untuk sekarang, terlalu dini dan prematur jika tiba-tiba langsung berbicara adanya retribusi. Sementara yang dihadirkan pemerintah masih terbilang sangat mengecewakan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Rencana Penarikan Retribusi di Stadion Bessai Berinta, Ketua DPRD Minta Dibicarakan Terlebih Dulu

0
Rencana Penarikan Retribusi di Stadion Bessai Berinta, Ketua DPRD Minta Dibicarakan Terlebih Dulu
Kondisi Stadion Bessai Berinta. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Rencana penarikan retribusi di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang) menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Hal inipun menarik perhatian Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Menurutnya, adanya suatu retribusi atau pajak itu selalu dikaitkan erat akan tingkat kepuasan dari masyarakat. Kalau fasilitas dan Sarana Prasarana (Sarpras) yang dihadirkan sudah memuaskan serta dianggap cocok untuk penarikan retribusi, bisa menjadi hal yang wajar.

Akan tetapi untuk saat ini, Sarpras pengunjung ataupun fasilitas olahraga yang berada di Stadion Lang-Lang masih terbilang sangat jauh dari kata baik. Bahkan Andi Faiz meminta untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, agar bisa melakukan peninjauan secara ulang.

“Kalau bisa, segala sesuatu yang berkaitan dengan penarikan khususnya kepada masyarakat, tentunya harus dibicarakan terlebih dahulu baik dengan pihak DPRD atau sebagainya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2024).

Karena menurutnya, dengan adanya fasilitas dan Sarpras yang bagus dan baik, pastinya nanti masyarakat tidak akan keberatan jika dimintai retribusi. Akan tetapi, jika masih banyak sekali perbaikan terkait fasilitas yang ada, lebih baik pihak Dispoparekraf Bontang melakukan perbaikan terlebih dahulu daripada adanya penarikan retribusi.

“Karena menurut saya, permasalahan yang menjadi ribut-ribut terkait proyek di Lang-Lang dianggap tidak sesuai. Masih banyak bangunan yang belum beres, tetapi ini sudah ada biaya retribusinya. Saya kira ini harus dibicarakan lebih lanjut,” paparnya.

Andi Faiz beranggapan, jika belum ada kebutuhan yang sangat mendesak, lebih baik tidak membebani masyarakat dengan adanya retribusi, dan ini harus dikesampingkan.

“Intinya, jangan membuat statemen atau keputusan yang tidak melibatkan semua pihak, lebih baik perbaiki dulu semuanya yang masih kurang, baru berbicara retribusi,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Bontang Jadi Tuan Rumah HUT Damkar Berskala Nasional

0
Bontang Jadi Tuan Rumah HUT Damkar Berskala Nasional
Disdamkartan Kota Bontang melakukan rapat koordinasi terkait HUT damkar ke-106. (Ist).

BONTANG – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang, telah melakukan rapat koordinasi jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-106 Pemadam Kebakaran Nasional, dimana Kota Bontang akan menjadi tuan rumah di tahun ini.

Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin menyampaikan, bahwa segala sesuatunya dalam mempersiapkan HUT Damkar harus dilakukan secara matang, agar nantinya saat kegiatan tersebut berlangsung bisa berjalan dengan baik.

Di kegiatan HUT Damkar ini, Disdamkartan Kota Bontang mendapatkan dukungan dari perusahaan besar di Kota Bontang, salah satunya dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).

“Kegiatan berlangsung di 22-27 Februari 2025. Nantinya kegiatan tersebut melibatkan peserta dari seluruh provinsi, jadinya ini HUT Damkar ke-106 yang berskala nasional,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2024).

Diketahui saat kegiatan HUT Damkar berlangsung, ada dua lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan, yakni Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang) sebagai lokasi persiapan lomba, dan Stadion Mulawarman sebagai lokasi upacara.

“Kami dari pihak Disdamkartan Kota Bontang, akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat kegiatan tersebut menjadi meriah, agar peserta yang datang kesini mempunyai cerita yang berkesan,” paparnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini pun akan melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bontang, untuk menaikan ekonomi masyarakat Bontang. Bahkan pihaknya juga akan mempromosikan semua pariwisata yang ada di Kota Bontang.

“Saya berharap, kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Peserta yang mengikuti juga merasa senang, dan perekonomian di Kota Bontang semakin meningkat,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Segini Biaya Haji Bontang Terbaru di Tahun 2025

0
Segini Biaya Haji Bontang Terbaru di Tahun 2025
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bontang telah memaparkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang telah disepakati oleh pemerintah pusat.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bontang, Hamzah melalui Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Bontang, Najmuddin Tamini mengungkapkan bahwa BPIH tahun 2025 sebesar Rp 89,4 juta.

Dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) sebesar Rp 55,4 juta atau 62 persen dari BPIH.

Najmuddin menjelaskan, saat mendaftar, calon jamaah membayar uang muka sebesar Rp 25 juta, sehingga saat dinyatakan akan berangkat mereka tinggal membayar sisa dari BIPIH di tahun tersebut yakni sebesar Rp 30,4 juta di tahun 2025 ini.

Adapun penggunaan nilai manfaat yang merupakan subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah setempat, yakni Rp 33,9 juta atau 38 persen dari BPIH 2025.

“Syarat mendaftar dengan memberikan uang muka Rp 25 juta, jadi saat mereka berangkat tinggal membayar sisanya saja,” terangnya, Selasa (14/1/2025).

Untuk waktu pelunasan, hingga saat ini Kemenag Bontang belum dapat memastikan, karena belum adanya arahan dari presiden RI, “Kita tunggu arahan dari pusat saja,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya akan melakukan pengiriman paspor calon jamaah Kota Bontang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk melengkapi data. Kemudian, paspor akan dibagikan ke masing-masing jamaah saat di embarkasi Balikpapan sebelum keberangkatan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kota Bontang Dapat Jatah 145 Calon Jamaah Haji 2025

0
Kota Bontang Dapat Jatah 145 Calon Jamaah Haji 2025
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Kuota haji Kota Bontang tahun 2025 ditetapkan sebanyak 145 orang. Ditambah dua orang untuk Petugas Haji Daerah (PHD) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Kepala Kantor Kemenag Kota Bontang Muhammad Hamzah, melalui Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Bontang, Najmuddin Tamini mengungkapkan, kuota tersebut dibagi ke dalam dua kategori. Untuk kuota reguler sebanyak 133 orang, lansia prioritas 12 orang dengan total 145 orang.

Namun, kuota tersebut masih bisa bertambah. Karena beberapa daerah diantisipasi ada yang tidak bisa memenuhi kuota yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Untuk itu nantinya kuota tersebut dapat dialihkan ke Bontang hingga seluruh kuota terpenuhi.

“Kuota Kaltim itu sekitar 2600 lebih, kalau ada daerah yang tidak sanggup, kita bisa menambah lagi,” terangnya, Selasa (14/1/2025).

“Kita mendapatkan jatah 145 orang setiap tahun diberikan, tapi karena ada pengalihan dari daerah lain, kami bisa nambah, kayak 2024 lalu kami berangkat 152 orang,” jelasnya.

Najmuddin menambahkan, keberangkatan jamaah di tahun ini adalah jamaah yang telah mendaftar di tahun 2012 lalu. Selama 13 tahun berlalu, banyak perubahan yang terjadi, misalnya jamaah yang mendaftar sudah pensiun dan balik ke kampung halamannya sehingga tercatat 17 jamaah Bontang akan berangkat dari daerah tempat ia berada sekarang.

“Jamaah tersebut melapor ke kemenag di daerahnya, untuk keberangkatan,” tambahnya.

Adapun 20 orang calon jamaah harus mundur karena berbagai alasan seperti kurangnya biaya, sakit, meninggal dunia. Pihaknya juga meminta kepada 50 orang di luar nomor urut kuota reguler itu untuk bersiap, bisa jadi terdapat jamaah yang mengundurkan diri.

“Jadi kalau ada yang mengundurkan diri mereka bisa naik ke kuota reguler, tapi bersiap saja dulu,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Musrenbang Satimpo Hasilkan 3 Usulan Prioritas

0
Musrenbang Satimpo Hasilkan 3 Usulan Prioritas
Musrenbang Kelurahan Satimpo. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo mengambil tiga kesimpulan penting terkait infrastruktur, ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam kelurahan tersebut.

Lurah Satimpo, Maryono menjelaskan, per kelurahan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk merealisasikan pembangunan di wilayah mereka. Pihaknya sudah menyiapkan 30 usulan yang nantinya akan kembali diperjuangkan di musrenbang kecamatan.

“Dari 30 itu pasti tidak semua terpenuhi, tapi bisa jadi kedepannya ada bantuan dari PU, perkim sehingga jatah anggaran bisa digunakan untuk usulan prioritas lainnya,” terangnya, Rabu (15/1/2025).

Untuk perkembangan ekonomi di Satimpo, pihaknya meminta usulan agar di wilayah tersebut dibangunkan tempat untuk menjual dan memamerkan UMKM produk yang ada di wilayahnya seperti madu, sepatu dan sebagainya. Dalam UMKM itu juga dibuat koperasi untuk perputaran ekonomi wilayah Satimpo.

Dari segi sosial, Satimpo ingin gencarnya sosialisasi terkait keagamaan juga perempuan dan anak. Terakhir terkait infrastruktur yakni rehabilitasi beberapa drainase yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh.

“Kalau penanganan banjir tahun 2025 sudah ada anggarannya, jadi musrenbang ini untuk RKPD 2026,” tambahnya.

Adapun salah satu RT di sana meminta agar tiap RT memiliki CCTV yang terhubung langsung satu sama lain, sehingga semua RT dapat mengakses CCTV lain saat dibutuhkan. Adapun koneksinya juga dapat dipantau langsung di kelurahan.

Maryono menjelaskan, bahwa kelurahan saat ini sangat membutuhkan Balai Pertemuan Umum (BPU) karena selama ini mereka harus menyewa tempat untuk melakukan rapat, dan itu selalu membutuhkan dana jika dilakukan terus menerus.

“Kalau ada rapat kami selalu sewa, karena tidak ada ruang rapat besar, ada pun cuma untuk staf, jadi itu cukup darurat,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Tren Penurunan Jumlah TKA di Bontang, Mayoritas Bekerja di PT GPK

0
Tren Penurunan Jumlah TKA di Bontang, Mayoritas Bekerja di PT GPK
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) tahun 2024 Bontang terbanyak berada di PT Graha Power Kaltim (GPK), PT GPK merupakan perusahaan PLTU berlokasi di Teluk Kadere, yang prosesnya adalah Goverment to Goverment.

“Jadi PLTU tersebut memang hasil kerjasama antara pemerintah China dengan pemerintah Indonesia,” terang Siti Mutoharoh, Staf Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang, Senin (13/1/2025).

Adapun jumlah TKA dari China 66 orang, Thailand 5 orang dan Australia 1 orang dengan total 72 orang. 66 orang tersebut seluruhnya berada di PT GPK dengan jumlah yang terus menurun sejak awal Januari 2024 yakni 71 orang.

“Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang bekisar 80 lebih,” tuturnya.

Siti menjelaskan, bahwa TKA akan dikontrak pertahun, jika pekerjaan belum selesai, tahun berikutnya mereka akan memperpanjang kontrak. Jumlah mereka juga akan terus berkurang dalam setahunnya, karena sesuai dengan pekerjaan, jika mereka telah selesai akan kembali ke negaranya.

“Rata-rata TKA memiliki tugas untuk menuntun, hingga perusahaan benar-benar stabil, sampai akhirnya mereka akan dipulangkan kembali ke negara mereka,” tambahnya.

Kemudian di PT Indomico Mandiri terdapat 5 TKA, dan PT Blackbear Resources 1 TKA. TKA di Kota Bontang terbilang sedikit karena rata-rata perusahaan yang ada di Bontang merupakan perusahaan nasional.

“Kalaupun ada misal saat TA, mereka hanya dua minggu kemudian melakukan supervisi, sudah gitu saja,” terangnya.

TKA di Kota Bontang sering digunakan untuk keperluan perusahaan yang di bidang objek vital. Perusahaan akan mendatangkan TKA ke Bontang, mereka harus melapor dahulu ke Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker), cara lapornya sudah online melalui website. Mereka ke Bontang untuk melakukan seperti pelatihan dan arahan untuk perusahaan baru.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam