BONTANG – Usulan untuk mendesak pemerintah pusat agar kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke daerah kembali disuarakan Komisi I DPRD Bontang. Hal itu terungkap pasca Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, salahsatu dampak buruknya kewenangan SMA/SMK berada di provinsi adalah pemerintah kota (pemkot) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak bisa lagi mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah.

Dikatakannya, untuk bisa mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah seharusnya sampai tingkat SMA/SMK. Karena kebijakan ini, maka dinas terkait hanya bisa mengukur sampai tingkat SD dan SMP saja.

“Kalau hanya mengukur SD dan SMP artinya tidak tuntas pengukuran tersebut. Sehingga sulit untuk jadi patokan,” ujarnya saat diwawancara redaksi usai rapat kerja bersama Disdikbud dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).

Ditambahkannya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan inipun, pihak-pihak terkait hanya bisa membahas penyelengara perpustakaan di level SD dan SMP. Tidak bisa masuk ke ranah perpustakaan SMA/SMK.

“Yang masuk di ranah pembahasan adalah perpustakaan SD, SMP, OPD, dan masyarakat. Kita tidak bisa membantu perpustakaan SMA/SMK karena terhalang kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Karenanya pihaknya kembali menyuarakan agar Pemkot Bontang mendesak pemerintah pusat, untuk bisa mengembalikan SMA/SMK ke pemerintah daerah. (al/adv)

BONTANG – Komisi I dan II DPRD Bontang mengadakan rapat kerja terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023, Senin (16/9/2023) di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang. Di rapat kali ini mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.

Pimpinan rapat, Nursalam menjelaskan, bahwa di rapat kerja ini komisi I dan II ingin mempertanyakan mengapa anggaran BCC ini berada di Disdikbud, bukan di Dispopar yang seharusnya lebih sesuai untuk menyelenggarakan event tahunan ini, lantaran dinas yang bergerak di bidang pariwisata.

“Kalau menurut kami BCC itu berhubungan dengan pariwisata, karena mendatangkan orang-orang untuk melihat event tersebut. Seharusnya ranahnya Dispopar karena bidang pariwisata, tetapi kok masuk di Disdikbud. Ini yang mau kami tanyakan,” beber Nursalam.

Dijelaskan Salam sapaan akrabnya, berdasarkan penuturan Kadisdikbud, Bambang Cipto Mulyono, bahwa berdasarkan UU tentang kebudayaan yang ada, salahsatu item budaya adalah seni. Sementara BCC itu lebih menonjolkan budaya-budaya seni. Sehingga berdasarkan UU tersebut, ranah event BCC masuk di Disdikbud.

“Andaikan kita punya dinas sendiri khusus bidang pariwisata dan kebudayaan, maka ranah penyelenggara BCC harus di dinas tersebut. Kenapa di disdikbud? ya karena disana yang ada kebudayaannya saat ini,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Bontang itu. (al/adv)

BONTANG – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyelenggaraan perpustakaan, Pemkot Bontang berencana membuat kebijakan wajib baca 3 buku dalam setahun bagi murid-murid SD dan SMP.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Pimpinan Rapat Kerja, Raking mengapa kebijakan wajib baca 3 buku setahun ingin dibuat. Hal itu untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat Bontang, khususnya pelajar SD dan SMP.

Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bambang Cipto Mulyono saat ini tingkat literasi Bontang masih di angka yang sangat rendah. Karena itu untuk meningkatkannya, salahsatu upaya yang akan dibuat ada membuat kebijakan wajib baca 3 buku setahun.

“Bahkan kata pak kadisdikbud tadi, negara kita juga berada di urutan nomor 2 terakhir untuk tingkat literasi. Itu artinya rendah sekali literasi masyarakat kita,” ujarnya.

Karenanya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan tersebut, Kadisdikbud mendukung sanksi yang akan diberikan bagi yang tidak mematuhi kebijakan yang akan dibuat tersebut.

“Di rapat itu kami bahas sanksi apa yang akan diberikan? Kemudian buku-buku seperti apa yang wajib dibaca?,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang ini.

Menurutnya, kebijakan ini memang sudah seharusnya dibuat. Lantaran jangan sampai beda menteri beda lagi kurikulumnya, beda lagi kebijakannya. Dengan raperda ini, perubahan apapun di kementerian tidak akan merubah kebijakan wajib baca buku. (al/adv)

BONTANG – Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan kembali diadakan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang. Di rapat ini mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menjelaskan bahwa di rapat kerja kali ini membahas pasal 30 dan 31 terkait sanksi terhadap seluruh penyelenggara perpustakaan, baik di sekolah SD dan SMP, maupun di setiap OPD khususnya di dinas pendidikan.

Pembahasan sanksi itu lantaran ada pasal yang menyebutkan, di butir A dan B ada sanksi tertulis dan sanksi pemberhentian pembinaan.

“Pembahasan sanksi ini masih alot. Itu yang kami minta untuk dikoordinasikan ulang oleh Disdikbud dan DPK,” ujar Raking yang memimpin jalannya rapat.

Ditambahkannya, sanksi itu diadakan karena ada kebijakan wajib baca 3 buku dalam setahun bagi setiap murid yang ingin dibuat dalam raperda ini.

Pihaknya meminta apa-apa saja poin-poin yang akan diberikan bagi sekolah-sekolah yang tidak mengikuti kebijakan baca 3 buku setahun tersebut.

“Yang bikin alot pembahasannya adalah adanya usulan sanksi yang berbunyi setop pemberian BOS dan BOSDA bagi yang melanggar. Sanksi itu masih dirasa berat oleh Disdikbud. Kadisdikbud Bambang masih merasa berat dengan sanksi itu,” bebernya.

Dengan masih alotnya pembahasan sanksi, maka pembahasan raperda perpustakaan yang harusnya sudah berakhir, maka masih berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya.

“Kalau menurut saya harusnya selesai hari ini. Karena kendala pembahasan sanksi ini, tidak bisa dibilang berapa kali lagi akan selesai. Kalau tidak dapat titik temunya ya belum bisa selesai,” pungkasnya. (al/adv)