BONTANG – Pengemis serta pengamen dinilai sering meresahkan warga, selain karena jumlahnya yang banyak, beberapa dari mereka kerap memaksa.

Oleh sebab itu Pemkot Bontang akan melakukan penertiban. Sebagai langkah awal, akan dilakukan pendataan kepada pengemis dan pengamen di Kota Bontang.

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mendukung penuh terkait kebijakan pemberian denda, pada orang-orang yang memberikan uang pengamen dan pengemis.

“Jika berdasarkan pendataan adalah alamat Bontang dan ternyata dia memang tidak mampu, pemerintah harus ambil peran dalam hal tersebut,” jelasnya.

Jika ditemukan pengemis dengan identitas luar daerah, maka sebaiknya dikembalikan ke tempat asalnya. Ia mendukung penuh karena mereka terkadang tidak murni minta-minta karena kesusahan.

“Jadi yang sering saya dengar adalah peminta-minta itu ada uang koordinir, dan jika benar maka memberi denda akan disepakati,” tegasnya.

Adapun pengemis serta pengamen yang masih berusia muda agar dapat diarahkan, “Mereka harus diajak diskusi mau mereka seperti apa, agar kemudian dapat diarahkan untuk melakukan hal yang positif dan berujung kepada  kemandirian,” pungkasnya. (adv/sya)

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang menyampaikan aspirasi dari kelompok nelayan, yang mempertanyakan permasalahan layanan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Nelayan kerap dipimpong saat akan mengklaim insiden yang terjadi. Serta meminta ada ruang khusus bagi nelayan atau peserta BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakit,” ucap Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II DPRD Bontang kepada BPJS Ketenagakerjaan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kelompok nelayan, BPJS Ketengakerjaan, dan DKP3 beberapa waktu lalu.

Ramdhani, Perwakilan BPJS Ketengakerjaan yang hadir menjelaskan, kalau untuk permintaan ruang khusus bagi nelayan atau peserta BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakit tidak dapat dipenuhi pihaknya. Lantaran membutuhkan dana yang cukup besar.

Sementara terkait dipimpong saat klaim insiden, pihaknya meminta menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila ada komplain terkait pelayanan. Nanti pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ke rumah sakit yang bersangkutan.

“Semua rumah sakit di Bontang sudah kerjasama dengan kami. Ada sistem yang sudah terakses dengan kami. Hanya butuh tunjukkan NIK KTP, setelah ada datanya di rumah sakit itu sudah terakses ke BPJS. Akan kami tegur kalau ada peserta kami yang tidak terlayani,” tegas Ramdhani. (adv/al)

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang mempertanyakan terkait insiden yang terjadi saat nelayan tidak sedang melaut atau berada di darat, apakah dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan ataukah tidak?

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada pihak BPJS Ketengakerjaan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama kelompok nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan serta DKP3.

Pertanyaan itu merupakan aspirasi dari kelompok nelayan yang resah tidak mendapatkan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, saat sedang tidak melaut.

“Bagaimana jika ada insiden di darat? Bukan di laut. Bagaimana jika sudah ada insiden agar para nelayan ini tidak dipimpong? Perlu sosialisasi terkait hal ini,” ujar BW, Anggota Komisi II DPRD Bontang.

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Ramdhani yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, di BPJS Ketenagakerjaan terdapat 2 kategori pekerja. Pertama, kategori ruang lingkup kerja penerima upah dan kedua, kategori penerima bukan upah.

“Untuk kategori penerima bukan upah, ruang lingkup kerjanya tidak terbatas ruang dan waktu. Misalnya pedagang bakso. Mereka bekerja tidak hanya pada saat jualan bakso, tapi saat belanja pun juga terhitung. Sama dengan nelayan, selama mengerjakan sesuatu yang sesuai ruang lingkup pekerjaannya itu dapat diklaim, walaupun berlangsung di darat,” beber Ramdhani.

Ditambahkannya, semua rumah sakit di Bontang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketengakerjaan. terdapat sistem yang sudah terakses antara rumah sakit dengan BPJS Ketengakerjaan. Hanya butuh menunjukkan NIK KTP, setelah itu datanya di rumah sakit sudah terakses ke BPJS Ketenakerjaan.

“Akan kami tegur kalau sampai ada peserta kami yang tidak terlayani. Kalau butuh sosialisasi terkait hal-hal semacam ini kami pun akan siapkan tim, tinggal dikomunikasikan saja,” jelasnya. (adv/al)

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kelompok masyarakat nelayan. Salahsatu caranya dengan menganggarkan di APBD perubahan, bantuan iuran mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat profesi nelayan.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang meminta agar Pemkot Bontang memiliki cara pandang yang sama dengan DPRD Bontang, bahwa pekerjaan sebagai nelayan memiliki resiko yang besar saat melaut. Karenanya dibutuhkan perlindungan bagi pekerjaan tersebut.

“Kalau terjadi apa-apa saat melaut kasihan keluarganya, utamanya anak-anaknya. Bagaimana dengan pendidikan anak-anaknya ke depan,” ujarnya saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu.

Permasalahannya adalah saat ini nelayan harus merogoh kocek sendiri untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Sementara asuransi Jasindo yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah tidak berlaku lagi sejak beberapa tahun lalu.

“Para nelayan ini kesulitan membayar iuran mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang 3 atau 4 bulan baru bayar, bahkan ada yang 1 bulan saja setelah itu tidak bisa bayar lagi. Mereka butuh bantuan pemerintah untuk membayar iuran tersebut,” beber BW sapaan akrabnya.

Megi S, Ketua Kelompok Nelayan Alam Bahari mengamini pernyataan dari BW tersebut. Bahwa pihaknya meminta bantuan dari pemerintah untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Lantaran program Asuransi Jasindo sudah tidak berlaku lagi.

“Ada sekira 7 ribuan nelayan di Bontang yang minta dibantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Fadli menyatakan akan menyampaikan kepada pimpinannya terlebih dahulu terkait permintaan dari nelayan tersebut.

“Kita akan lihat bagaimana mekanisme penganggarannya dulu. Apakah bisa masuk di APBD Perubahan atau tidak. Karena tergantung restra juga, apakah ada celah untuk bisa masuk atau tidak,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya akan mempelajari dulu ke daerah lain yang sudah melakukan hal tersebut. Lantaran di Bontang belum pernah ada kasus semacam ini, yaitu pemerintah membantu iuran BPJS Ketenagakerjaan dari masyarakat nelayan. (adv/al)

BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Bontang mempertanyakan adanya instruksi penggarapan lahan mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang. Apakah instruksi tersebut benar adanya ataukah tidak?

“Ada warga yang bertanya kepada saya, benarkah ada ijin dari pemerintah untuk penggarapan lahan mangrove. Tentu saya tidak bisa menjawab hal ini, maka saya tanyakan kepada DLH,” ujar Atos sapaan akrabnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengawas LH Ahli Muda DLH, Ujo Kuncoro memastikan bahwa tidak ada instruksi apapun ataupun izin untuk pembabatan di lahan mangrove, baik dari DLH ataupun dari Wali Kota Bontang.

“Sampai saat ini belum ada instruksi. Baik masyarakat ataupun perusahaan yang akan melakukan penggarapan di lahan mangrove, harus memiliki izin terpebih dahulu,” bebernya.

Dijelaskannya, bahwa bagi masyarakat ataupun perusahaan yang akan menggarap lahan mangrove harus memiliki Izin Penebangan Kayu (IPK). Setiap yang akan menggarap lahan harus melalui prosedur perizinan terlebih dahulu. Walaupun area yang akan digarap tersebut berada di luar area konservasi.

Setelah ada permohonan, kemudian permohonan tersebut akan ditinjau terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai RTRW atau tidak. Jika area tersebut sesuai peruntukannya baru bisa mendapatkan izin penggarapan lahan.

“Ada wilayah-wilayah tertentu yang diperbolehkan. Perlunya proses perizinan agar masyarakat atau industri tidak salah lahan yang akan ditebangi. Karena kesalahan penggarapan lahan akan menyebabkan terjadi bencana lingkungan,” tegasnya. (adv/al)