BONTANG – Penarikan bak sampah di pinggir jalan menuai pro dan kontra di masyarakat. Alhasil masalah tersebut berlanjut ke parlemen.

Legislator di Bontang Lestari memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (29/5/2023). Ini menyusul kebijakan tersebut memicu pro dan kontra masyarakat.

Ketua Komisi III Amir Tosina mengatakan, kekosongan bak sampah justru membuat masyarakat menjadi sulit diatur. Sampah jadi terbuang di mana-mana.

“Saat kami reses ada banyak masukan. Ada yang setuju dan tidak. Apakah dengan penarikan bak sampah ini satu-satunya cara penilaian Adipura,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemkot mesti memikirkan solusi bagi masyarakat yang menolak penarikan. Kondisi ini jika dibiarkan, tentu akan membuat warga makin malas.

“Setelah dapat Adipura kok bak sampah malah ditarik. Bikin masyarakat bingung,” ungkapnya.

Syahruddin, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan, ada banyak alasan pemerintah meniadakan bak sampah di pinggir jalan. Pertama, keberadaan bak sampah dipastikan merusak estetika kota. Arahan dari pemerintah pusat salah satunya adalah mengurangi bak sampah.

“Kami cari referensi ke beberapa daerah. Balikpapan dan Surabaya yang juga penerima Adipura. Di sana sudah melakukan hal demikian,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya tidak sekonyong-konyong hanya melakukan penarikan tanpa solusi. Untuk itu, pemerintah memusatkan sejumlah lokasi agar sampah bisa disatukan. Penyediaan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST3R).

“Di Loktuan kebijakan ini berhasil. Meskipun sempat ada pro dan kontra. Jadi ini alasan sampah harus dikurangi. Mengingat juga tempat pembuangan sampah akhir yang sudah penuh. Kementerian Lingkungan Hidup menginstruksikan mengurangi bak sampah,” bebernya.

Syahruddin menyebut, di kawasan Kampung Baru dan Jalan Ir Juanda di Bontang Selatan, malah warga setempat yang meminta bak sampah untuk ditiadakan di pinggir jalan. Petugas pengangkut sampah bahkan sampai lima kali sehari mengatur bak sampah di lokasi itu.

Alasan lain penarikan kata dia, karena meminimalisir risiko lakalantas. Semisal di depan Telkom. Tercatat sudah ada dua kasus lakalantas di lokasi tersebut yang menyebabkan warga meninggal.

“Ada beberapa titik yang sangat berisiko masih dipertahankan. Di depan terminal Km 6 dan di Jalan Ahmad Yani depan Kompleks Halal Square,” sebutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait solusi yang bisa diberikan pemerintah bagi warga yang merasa lokasi TPST cukup jauh cukup taruh sampah di depang gang. Pihaknya akan mengangkut. (adv/al)

BONTANG – Meski upaya mengembalikan kembali insentif guru swasta jenjang SMA/SMK belum membuahkan hasil positif, namun Komisi I DPRD Bontang menyebut masih ada celah hukum untuk memperjuangkannya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Muslimin.

Politisi Golkar itu mengatakan, pihaknya belum lama ini telah bertandang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, untuk menanyakan terkait regulasi ini.

Meski belum mendapat jawaban yang gamblang, namun Komisi I menyimpulkan jika skema hibah pemberian insentif guru SMA/SMK swasta oleh Pemkot Bontang tetap bisa dilakukan.

“Ini yang masih akan dijajaki nantinya, termasuk memperjuangkan diskresi agar bantuan bisa diberikan setiap tahunnya. Untuk itu, kami minta bagian hukum Pemkot Bontang nanti membuat analisa hukumnya,” ungkapnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan guru SMA/SMK swasta di Kantor DPRD Bontang, Senin (22/5/2023).

Pihaknya juga meminta Disdikbud Bontang agar mendorong wali kota untuk ikut merealisasikan hal tersebut. Mengingat, nasib guru swasta jauh berbeda dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlahnya di Kota Taman pun tak terlalu banyak, hanya sekitar 500 orang.

“Meskipun mereka (guru swasta SMA/SMK) swasta sudah mendapatkan insentif dari provinsi, namun mereka juga meminta agar Pemkot Bontang juga ikut peduli. Kalau memang daerah (Bontang) mampu, mengapa tidak. Mengingat yang mereka didik juga anak Bontang,” tandas Muslimin.

Sebagai tindak lanjutnya, Bulan Juni mendatang, Komisi I menjadwalkan bertandang ke Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim yang membidangi masalah pendidikan, untuk kembali memperjuangkan pengembalian insentif ini. Diharapkan nantinya, perwakilan rakyat yang ada di Pemprov Kaltim bisa ikut membantu mempermudah mencarikan regulasi agar tak menjadi temuan hukum di kemudian hari.

Diketahui, guru swasta SMA/SMK terakhir mendapat insentif tahun 2020 lalu. Pemberian insentif kemudian disetop karena terkendala regulasi, akibat kewenangan SMA sederajat baik negeri maupun swasta diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Pada tahun 2021, para pahlawan tanpa tanda jasa alias guru itu tak mendapatkan lagi insentif tersebut. Penyebabnya regulasi hibah tidak bisa dilakukan dua kali berturut-turut. Keadaan itu berlanjut kembali hingga saat ini. Sebab pemkot takut hal itu bisa menjadi temuan di kemudian hari.

Apalagi sebenarnya, para pendidik tersebut sudah mendapatkan insentif dari Pemprov Kaltim senilai Rp 1 juta per bulan. Kendati demikian, hal tersebut masih dinilai kurang sebab kondisi sekolah swasta jauh berbeda dengan sekolah negeri. (adv/al)

BONTANG – Pendistribusian minyak goreng PT Energi Unggul Persada (EUP) disoal oleh para distributor Bontang.

Direktur PT Setia Cipta Loka, Eko Yulianto mengeluhkan pendistribusian minyak goreng yang diterima ialah non DMO atau industri yang mengakibatkan harga minyak goreng diatas HET (harga eceran tertinggi) yakni Rp 14.300 per liter.

Sebelumnya, pada Juli 2022 hingga Maret 2023 lalu, pihaknya masih menerima minyak goreng DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga Rp 11.700 hingga Rp 11.800 per liter.

“Ini kalau harganya terus melambung maka imbasnya masyarakat juga akan mendapatkan harga minyak yang tinggi. Dugaan kami sih DMO ini di ekspor,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat di sekertariat DPRD Bontang, Senin (22/5/2023).

Sementara itu, DMO (Domestic Market Obligation) mencapai 20 persen dari hasil produksi. Jika dikalkulasikan dengan produksi PT EUP perbulan maka mencapai 18.000 ton.

“Kami ini hanya minta kuota 10 persen DMO untuk warga Bontang. Bahkan saat Maret lalu kami PO tapi tidak ada jawaban dari PT EUP akhirnya di bulan puasa kami tidak berjualan,” imbuhnya.

Menjawab protes tersebut, perwakilan PT EUP, Edi menjelaskan terkait kewajiban DMO 20 persen tersebut sudah tercantum dalam aturan yang menyebutkan, jika DMO lokal tidak terpenuhi maka tidak bisa melakukan ekspor minyak, dan hal itu dipantau oleh Kementerian Perdagangan.

“Kalau berbicara kuota 3.000 ton per hari itu sebenarnya hanya kapasitas produksi per hari, tetapi jika bahan baku tidak mencukupi maka produksi sesuai dengan ketersediaan bahan baku,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam dalam RDP mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menghadirkan seluruh stakeholder termasuk dengan melakukan kunjungan langsung ke pusat untuk bertemu dengan petinggi PT EUP.

“Kalau yang datang selalu tidak sesuai dengan tupoksinya, maka akan seperti ini tidak ada titik temunya. Soalnya yang hadir juga tidak bisa mengambil keputusan,” sebutnya. (adv/al)

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam menyetujui rencana wali kota, yang akan memberikan bonus tambahan kepada Kafilah Bontang pasca juara 2 di ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 tingkat Provinsi Kaltim di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi dan pembinaan dari Pemkot Bontang kepada masyarakat berprestasi. Hal itu dilakukan agar memicu masyarakat Bontang lebih berprestasi lagi.

Menurutnya, hal itu wajar dilakukan wali kota, karena saat ini Bontang memiliki silpa besar yang mencapai Rp 400 miliar. Kelebihan anggaran itu sangat tepat dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk reward-reward.

“Tepat saja dibagikan jadi reward. Seperti reward untuk kafilah berprestasi, bonus atlit porprov, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk tambahan insentif Ketua RT atau tenaga honorer,” ujarnya.

Pembagian reward itu salahsatu bentuk peningkatan SDM masyarakat Bontang. Agar SDM masyarakat Bontang mampu terus meningkatkan kompetensinya, yang diharapkan dapat menyumbang untuk pembangunan Bontang.

“Uang kita besar, sudah seharusnya kita manfaatkan untuk kebaikan masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan, Kontingen Bontang berhasil kembali raih juara dua di ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-44 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Kota Balikpapan.

Posisi Bontang menjadi juara lantaran berhasil mengumpulkan 90 poin. Dengan rincian juara satu sebanyak 11 kali, juara dua sebanyak sebelas kali, dan juara tiga sebanyak satu kali.

Diketahui Bontang sendiri memboyong 60 khafilah untuk mengikuti MTQ ke 44 di Kota Balikpapan dan mengikuti semua nomor perlombaan. (adv/al)