BONTANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring Evaluasi Tim Kepatuhan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bontang.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bontang Ramdani menyampaikan bahwa perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang demi mewujudkan Kota Bontang yang hebat dan beradab.

“Dengan adanya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyeluruh, Pemerintah Kota Bontang memberikan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak risiko sosial serta mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat dan berada,” kata Ramdani di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (27/12/2022).

Ramdani menambahkan, program JKK dengan jumlah kasus 326 dengan nomimal Rp 5.850.304.580, JKM 140 kasus dengan nomimal Rp 6.467.000.000, JHT 7.981 kasus dengan nilai Rp 106.127.445.250, JP 181 kasus dengan nomimal Rp 1.989.875.600, JKP 2 kasus dengan nominal Rp 8.701.650 dan beasiswa 465 kasus dengan nominal Rp 1.919.500.00.

“Total klaim yang tercatat adalah Rp 122.362.827.080. Kami juga ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Bontang karena berhasil mencapai coverage share sebesar 87 persen dari 81.136 pegawai yang artinya mencapai 70.758 Tenaga Kerja yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan bahwa untuk memberikan dukungan jalannya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan melalui terbitnya Perwali Nomor 34 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

“Kami juga sudah membentuk Tim Kepatuhan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mempermudah badan usaha, sektor formal, dan informal di Kota kita tercinta untuk sadar akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Rini Suryani menyampaikan bahwa pertumbuhan coverage share perlindungan di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Hingga November 2022 total tenaga kerja yang terkover BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 935.910 yang mana meningkat 7 % dari 820.290 tenaga kerja pada Oktober 2021.

“Kami juga memberikan Pembayaran Manfaat Beasiswa di Kalimantan Timur sebanyak Rp 72 juta untuk 44 Siswa TK, Rp 598.500.000 untuk 371 Siswa SD, Rp 544 Juta untuk 245 Siswa SMP, Rp 759 juta untuk 227 Siswa SMA dan Rp 2.220 juta untuk 168 Mahasiswa,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan secara simbolis oleh Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bontang Ramdani bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Rini Suryani, Wali Kota Bontang H. Basri Rase, Wakil Walikota Bontang Hj. Najirah, Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT Sekretaris Daerah Kota Bontang kepada ahli waris Ahmad Hasonangan Harahap peserta pekerja pemadam kebakaran Kota Bontang sebesar Rp168.400.00. (adv)

BONTANG – Sebagai upaya melestarikan kesenian dan budaya di Kota Bontang, anggota Panji Beber kompak nonton bareng (nobar) wayang kulit.

Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka HUT ke-45 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Tutup Tahun Produksi 2022 dengan lakon Semar Mbangun Kayangan.

Pagelaran wayang semalam suntuk ini menghadirkan  dalang Ki Suryanto Purbo Carito, dibantu Pesinden Milenial seperti Winong, Galuh, dan Dian. Berlokasi di Area Parkir GOR PKT, Selasa (27/12/2022) juga menghadirkan Bintang Tamu, Gareng Tralala.

Pembukaan dimulai tepat pukul 21.30 Wita, oleh Qomaruzzaman, Direktur Keuangan dan Umum PKT.

“Wayangan ini bentuk rasa syukur kepada masyarakat Bontang, yang telah turut serta mendukung operasional pabrik. Sehingga berjalan lancar sesuai target produksi. Lakon Semar Mbangun Kayangan itu sendiri, dimaksudkan sebagai kesiapan PKT dan Kota Bontang menjadi kota pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Qomar.

Sementara itu, Ketua Panitia, Gesit Budi Satoto yang juga karyawan Departement Operasi PKT, berterima kasih kepada PKT karena telah mendukung pelestarian budaya di Kota Taman, sebutan Kota Bontang.

“Semoga pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini, dilaksanakan rutin setiap tahun. Agar dapat dijadikan agenda pariwisata Kota Bontang,” ujar Anggota Panji Beber itu.

Dijelaskan Gesit, momen menarik di pagelaran wayang kulit ini adalah hadirnya Direktur Utama PKT,  Rahmad Pribadi sekitar pukul 24.00 Wita. Saat didapuk naik ke atas panggung, Rahmad beradu akting dengan Gareng Tralala. Bahkan sebelum turun panggung sempat memberikan saweran ke pesinden dan Gareng.

Momen kejutan kedua adalah tampilnya Kombes Pol Sugeng Utomo saat nembang lagu Ngidam Sari yang pernah dipopulerkan Almarhum Manthous. Gareng Tralala dengan jahil membuli Kombes Sugeng.

1 dari 9

“Berani usil karena situasinya di atas panggung. Kalau di luar panggung Gareng mengaku tidak berani iseng,” beber Gesit.

Sampai pertunjukan usai dan tutup kayon, Panji Beber tetap setia menyaksikan pagelaran wayang tersebut. Tentu saja menyapa Ki Dalang, Pesinden, dan seluruh pengrawit serta mengajak foto Bersama.

Hadir dalam Pagelaran Wayang Kulit ini Kombes Pol Sugeng Utomo, Dirpamobvit Polda Kaltim, Najirah, Wawali Bontang, Hj. Aji Erlinawari, Sekda Bontang, Letkol Inf Priyo Handoyo, Dandim 0908 Bontang.

Selain itu hadir pula Hanggara Patrianta, Direktur Produksi dan Operasi PKT dan Meizar Effendi, SEVP Business Support PKT. Keduanya tampak memilih lesehan nonton di belakang kelir bersama masyarakat Kota Bontang. (*)

BONTANG – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bontang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Bontang, Senin (19/12/2022). PPDI ingin mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat umumnya, serta fasilitas dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di Kota Bontang.

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris menyampaikan, pihaknya akan menampung aspirasi PPDI. Menjadi masukan dalam pembuatan perda ke depannya.

Namun belum ditentukan, apakah perda tersebut akan disusun oleh Komisi I ataukah dibuatkan tim khusus nantinya.

DPRD memang telah merencanakan pembuatan perda mengenai hak-hak disabilitas. Rencananya akan mulai disusun pada tahun 2023 mendatang.

“Sudah kami usulkan perda mengenai ini. Perda mengenai hak-hak disabilitas ini merupakan perda inisiatif DPRD,” ujar Abdul Haris.

Dalam penyusunannya, DPRD Kota Bontang telah berkerjasama dengan Universitas Mulawarman dalam masalah pendataan. (sc)

BONTANG – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Bontang berhenti mengelola pembibitan ikan kerapu, karena kebijakan aturan pusat. Kemudian beralih ke pembibitan ikan air tawar. Hal itu disampaikan Kepala UPTD BBI Bontang, Sulamto, menjawab keluhan nelayan budidaya Ikan Kerapu terkait tidak tersedianya bibit di Kota Taman, sebutan Kota Bontang.

Sulamto menjelaskan, UPTD BBI pernah non aktif selama 2 tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 silam. Hal itu dikarenakan kebijakan baru pemerintah pusat, yang menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya laut ke provinsi.

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 pasal 27 ayat 1-3 berbunyi:

• Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
• Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
• eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
• pengaturan administratif;
• pengaturan tata ruang;
• ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
• ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
• Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Lantaran hal itu, UPTD BBI yang tadinya pernah aktif mengelola pembibitan ikan pantai terpaksa harus dihentikan. Kemudian beralih ke pengelolaan pembibitan ikan air tawar di tahun 2020.

Dulu UPTD ini bernama Balai Benih Ikan Pantai. Mengelola pembibitan ikan kerapu, udang windu, hingga ikan bandeng. Vakum 2 tahun, setelah mengajukan nomenklatur baru, UPTD yang berlokasi di kawasan Tanjung Laut itu, kini berubah pengelolaan menjadi ikan air tawar seperti ikan nila dan lele.

“Sejak tahun 2012 hingga 2018 kami sudah pernah aktif membibit ikan kerapu. Pernah mau kerjasama dengan koperasi nelayan budidaya kerapu. Gegara aturan baru ini rencana tersebut dibatalkan,” bebernya.

Sekali lagi dirinya menegaskan, UPTD yang dipimpinnya tersebut bukannya tidak mau mengelola pembibitan ikan kerapu, namun terkendala oleh kebijakan aturan pusat. Dilihat secara fasilitas, sarana, dan prasarana untuk membibit ikan kerapu UPTD ini sudah mampu dan bahkan pernah aktif.

“Ya gara-gara kewenangan tersebut kami terpaksa berhenti mengelola bibit ikan laut,” keluhnya.

Saat ditanya apakah ada pembibitan ikan kerapu yang dikelola Provinsi Kaltim? Seturut pengetahuannya hingga saat ini belum ada pembibitan ikan kerapu di wilayah manapun di Kaltim.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, tidak tersedianya bibit ikan kerapu, jadi kendala Nelayan Bontang meningkatkan kapasitas ekspor hingga mencapai 12 ton. Hal ini disampaikan Pengelola Keramba Jaring Apung (KJA) Tanjung Limau, Ismail.

Sampai saat ini Bontang belum tercatat sebagai daerah pengeskpor ikan kerapu. Lantaran kemampuan ekspor Nelayan Bontang hanya 1 ton. Sedangkan kapasitas yang diinginkan negara pengimpor kerapu adalah 12 ton rutin 2 bulan sekali.

Agar dapat meningkatkan kapasitas ekspor sesuai yang diinginkan Hongkong sebagai negara pengimpor ikan kerapu, solusinya adalah pembibitan ikan kerapu.

Saat ini di Bontang memiliki pembibitan di balai bibit milih pemerintah. Namun dirinya menyayangkan sudah tidak aktif selama 5 tahun terakhir. Jikalau pembibitan ikan kerapu itu akfif, maka Nelayan Bontang akan mendapatkan harga bibit ikan kerapu murah.

“Kalau harga bibit murah kami bisa untung lebih banyak dan cepat dalam meningkatkan kapasitas ekspor,” pungkasnya. (al)

BONTANG – Terdapat perbedaan cukup jauh dalam penentuan garis kemiskinan, versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Hal ini disampaikan Ketua Baznas Bontang, Kuba Siga saat diwawancara Radarbontang.com beberapa waktu lalu.

Dilansir dari berbagai sumber, BPS menetapkan garis kemiskinan Maret 2022 sebesar Rp 504.469 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp 377.598 per kapita per bulan untuk pengeluaran makanan, dan sisanya untuk pengeluaran bukan makanan.

Artinya, jika pengeluaran seseorang dalam sebulan di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Merujuk kepada situs BPS, garis kemiskinan menurut BPS yang ditetapkan untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) antara tahun 2021 – 2022 yaitu berkisar Rp 695.824 hingga Rp 732.195.

Berbeda halnya dengan penentuan garis kemiskinan menurut Baznas. Kuba Siga membeberkan, Baznas mengacu kepada hukum Islam. Dimana Rasulullah SAW menilai seseorang itu dikatakan bukan mustahik (baca: orang yang berhak menerima zakat) lagi apabila memiliki penghasilan senilai 85 gram emas selama setahun.

“Kalau dinilai dengan uang dengan kisaran harga emas sekarang, sekira Rp 6,5 juta ke atas per bulannya,” ujar Kuba Siga.

Maka menurut Baznas, seseorang dikatakan keluar dari kemiskinan apabila memiliki penghasilan Rp 6,5 juta per bulannya.

Sementara itu, merujuk kembali pada data BPS, angka kemiskinan di Kota Taman, sebutan Kota Bontang di tahun 2022 ini mencapai 8,39 ribu orang.

Menurut Kuba, angka 8 ribuan itu karena standar BPS menggunakan garis kemiskinan pengeluaran sebesar Rp 600 – 700 ribu di wilayah Kaltim. Sedangkan apabila menggunakan standar kemiskinan versi Baznas angka tersebut akan meningkat drastis. Bahkan mencapai seribu persen peningkatannya.

Lantaran, orang-orang yang bekerja dengan gaji UMK pun belum dikatakan kaya, karena gajinya masih di bawah Rp 6,5 juta. Seperti honorer, tukang bangunan, dan lain sebagainya.

“Kalau pake standar BPS sudah selesai itu orang miskin. Kita santuni saja Rp 600 – 700 ribu per bulan sudah bebas kemiskinan,” ujarnya.

Baginya bukan itu yang diharapkan. Menurutnya, seharusnya kemiskinan dientaskan sesuai aturan zakat.

Dengan angka pengumpulan zakat yang diraih Baznas Bontang, yaitu Rp 6,5 miliar per bulan, Baznas merasa belum mampu mengentaskan kemiskinan warga Bontang. Butuh dana yang lebih besar lagi.

“Kami berharap bisa sinergi dengan semua pihak. Memikirkan cara mengentaskan kemiskinan di Bontang.” harapnya. (al)

BONTANG – Seorang kapten kapal tanker dikabarkan hilang di perairan dekat Pelabuhan PT Indominco Mandiri, Senin (26/12/2022) kemarin. Kapten Kapal Tanker MV. H.C  UNITY tersebut diduga jatuh dari kapal.

Kabar itu dibenarkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBP) Bontang, Zainuddin saat dihubungi Radarbontang.com. BPBD telah menurunkan 9 orang anggotanya untuk melakukan pencarian.

“Kami bergabung dengan BAZARNAS Kutim serta Polairut sedang melakukan pencarian,” ujar Zainuddin.

Berdasarkan penelusuran media ini dari berbagai sumber, kapten kapal bernama Liy Dunwoo (44) itu dilaporkan hilang Senin (26/12/2022) malam.

Para Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tangker MV. H.C  UNITY mengetahui sang kapten hilang pada Senin pagi saat akan berkumpul sarapan. Sang kapten berkebangsaan China itu tidak muncul.

Para ABK kemudian mencari ke setiap sudut kapal, namun tidak menemukan keberadaan sang kapten hingga Senin malam.

Para ABK itu terakhir melihat keberadaan sang kapten hari Minggu saat makan di salahsatu ruangan kapal.

“ABK menduga kapten jatuh di sekitar kapal. Lalu melaporkan kejadian ini ke kami,” jelasnya.

Hingga berita ini dinaikkan, belum ditemukan sedikitpun tanda-tanda keberadaan kapten kapal tangker itu. (al)

BONTANG – Mayoritas pelaku UMKM yang ikut berasal dari Bontang, sementara sisanya dari daerah-daerah se-Kaltim. Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana, Abdul Hakim saat membuka pelaksanaan Pelangi Expo 2022, Senin (26/12/2022) kemarin di Gedung Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pupuk Kalimantan Timur.

Abdul Hakim dalam sambutannya menjelaskan, pelaksanaan expo sebagai wujud mengakomodir ekonomi kerakyatan. Setiap tahun dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan UMKM di kota Bontang.

Lanjut Hakim, terdapat 85 persen pelaku UMKM yang ikut berasal dari Bontang. Sementara 15 persen sisanya dari luar kota Bontang.

“Kali ini tidak ada yang berasal dari pulau Jawa. Dari luar Bontang yakni Balikpapan dan Samarinda,” kata Abdul Hakim.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan serupa, dalam mendorong kemajuan UMKM di Kota Bontang. Berharap dapat bersinergi dengan Pemkot Bontang.

“Siapa pun yang dapat bersinergi dengan pemerintah dapat melaksanakan pameran UMKM,” jelas Basri dalam sambutannya.

Tahun depan dirinya akan memperbanyak pelaksanaan event-event UMKM. Guna mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan di Kota Bontang. “Semoga dapat meningkatkan ekonomi rakyat yang lebih baik,” kata Basri.

Dengan ekonomi global yang saat ini sedang tidak menentu dan dibayang-bayangi oleh krisis, melalui kegiatan UMKM ini akan menumbuhkan kemajuan ekonomi.

“Melalui kebijakan saya yang memberikan proteksi dan vokasi kepada pelaku-pelaku UMKM, baik melalui asosiasi makanan dan minuman,” pungkas Basri. (yah)