BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menyiapkan strategi bertahap untuk mengatasi kekurangan 127 tenaga guru yang saat ini masih terjadi.

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa dilakukan sekaligus, karena harus melalui mekanisme administratif dari pemerintah pusat.

“Tahapannya ada yang di 2026 dan ada yang 2027. Itu harus melalui komunikasi dengan BKPSDM dan menunggu persetujuan teknis dari BKN,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, khususnya agar tidak berdampak pada tunjangan pegawai.

“Kalau dipaksakan, yang terancam justru TPP. Itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Disdikbud mengambil langkah alternatif dengan merekrut guru pengganti melalui skema belanja jasa.

Guru pengganti ini nantinya akan digaji dengan standar minimal Upah Minimum Kota (UMK) dan direkrut secara terbuka.

“Rekrutmen akan terbuka, bisa melalui publikasi resmi. Yang jelas kita prioritaskan warga Bontang,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama pada sekolah yang mengalami kekosongan guru akibat pensiun.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni angkat bicara terkait dugaan penggunaan mobil dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Kesehatan saat libur Lebaran.

Ia menegaskan, tindakan tersebut tetap masuk kategori pelanggaran aturan, meskipun akan ditangani secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, setiap penggunaan kendaraan dinas telah diatur secara jelas, termasuk larangan pemakaian di luar kepentingan kedinasan, terlebih saat hari libur. Namun demikian, pemerintah tidak serta-merta menjatuhkan sanksi berat, melainkan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

“Memang ada aturannya. Nanti dilihat dulu, ada tahapan-tahapannya. Bisa mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan kasus tersebut akan diserahkan kepada inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya akan ditentukan apakah pelanggaran yang dilakukan masuk kategori ringan, sedang, atau berat.

Ia mengakui, dalam kasus tersebut, terdapat ASN yang menggunakan kendaraan dinas dengan alasan tertentu, seperti mendukung kegiatan kader atau kepentingan pelayanan. Namun ia tetap menegaskan bahwa alasan tersebut tidak serta-merta membenarkan pelanggaran aturan.

“Walaupun tujuannya mungkin untuk kegiatan tertentu, tetap saja kalau melanggar aturan harus diproses. Kita tetap mengedepankan disiplin ASN,” tegasnya.

Ia memastikan, pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, melainkan mengikuti prosedur yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan pun mengedepankan pembinaan, bukan semata-mata hukuman.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga citra pemerintahan di mata publik. Ia berharap informasi yang berkembang di masyarakat dapat disikapi secara bijak dan tidak langsung menimbulkan persepsi negatif tanpa klarifikasi yang utuh.

“Kita ingin semua berjalan sesuai aturan, tapi juga dengan pendekatan yang baik. Yang penting pembinaan tetap jalan dan pelayanan ke masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pengurangan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat tidak membuat layanan kesehatan di Kota Bontang terganggu. Pemerintah daerah justru menyiapkan solusi agar seluruh warga tetap mendapat akses layanan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pihaknya langsung mengambil langkah dengan menanggung peserta yang dicoret melalui anggaran daerah.

“Yang dicoret dari pusat, kita backup. Tidak boleh ada warga Bontang yang tidak terlayani,” ujarnya.

Sebagai bentuk konkret, Pemkot Bontang menambah 2.753 peserta BPJS yang kini dibiayai melalui APBD.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Tak hanya itu, Neni juga menyiapkan kebijakan alternatif dengan mempermudah akses layanan menggunakan identitas kependudukan.

“Selama dia warga Bontang, cukup dengan KTP, tetap harus kita layani di fasilitas kesehatan pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, kesehatan merupakan sektor prioritas yang tidak bisa dikompromikan, meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.

Pemkot juga terus memantau perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pengurangan lanjutan.

“Kita tidak bisa menunggu. Yang penting masyarakat tetap terlindungi,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kota Bontang Tahun 2027, di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang.

Saat kegiatan berlangsung, Agus Haris mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami penurunan signifikan. Pendapatan daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 3,2 triliun, kini turun menjadi Rp1,9 triliun bahkan berpotensi mengalami defisit pada 2026.

“Situasi ini tentunya sangat berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program, khususnya di sektor infrastruktur dan sosial. Maka kolaborasi dengan dunia usaha sangat penting,” ucapnya, Rabu (15/4/2026).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menetapkan sejumlah fokus pembangunan, di antaranya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan nelayan.

“Sehingga berbagai program sosial dan pendidikan juga terus didorong, termasuk bantuan bagi lansia, insentif bagi RT, serta dukungan untuk tenaga pendidik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus Haris menegaskan untuk target ambisius pemerintah daerah mencapai zero pengangguran di 2030 mendatang, sekaligus menurunkan angka stunting secara signifikan.

Ia pun berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang, dapat berkontribusi aktif melalui program TJSLP yang terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kontribusi tersebut nantinya akan dipantau dan dievaluasi, secara berkala oleh pemerintah.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tanggung jawab sosial bersama, dalam mendukung pembangunan Kota Bontang yang berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris berencana meninjau langsung untuk menentukan titik pemasangan jaring sampah di kawasan pesisir.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan sampah, khususnya botol plastik dan limbah lainnya yang terbawa arus laut hingga mencemari lingkungan sekitar pemukiman.

Ia menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji lokasi yang paling efektif untuk pemasangan jaring sampah. Peninjauan tersebut akan dijadwalkan Jumat mendatang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.

“Kita belum mengetahui titik mana saja yang paling tepat untuk pemasangan jaring sampah. Nanti hari Jumat kita turun bersama DLH, untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Selain menentukan lokasi, peninjauan tersebut juga bertujuan untuk mencari solusi teknis dalam proses pengangkatan sampah yang menumpuk di perairan, terutama sampah plastik yang dinilai cukup mengganggu pemandangan sekitar.

“Setelah nanti di lapangan, kita juga akan diskusikan bagaimana cara mengangkat botol plastik dan sampah lainnya di sana. Kondisinya memang tidak enak dilihat, apalagi kalau sampai berdampak pada kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang turut mengimbau ke masyarakat, khususnya di wilayah pesisir agar tidak lagi membuang sampah ke laut.

Maka masyarakat sangat diminta, untuk memanfaatkan jadwal pengangkutan sampah yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga sampah dapat dikelola dengan lebih baik.

“Jangan lagi membuang sampah ke laut. Sudah ada waktu pengangkutan sampah dari pemerintah, jadi sebaiknya dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibuang pas jam penjemputan sampah,” tegasnya.

Sebagai langkah tambahan, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan fasilitas tempat sampah di wilayah tersebut, guna memudahkan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Sehingga tidak akan ada lagi, kebiasaan membuang sampah sembarangan.

“Kami harapkan permasalahan sampah di kawasan pesisir, dapat segera teratasi dan tidak lagi mengganggu kesehatan maupun kenyamanan warga sekitar. Kalau seperti ini, sampah dimana-mana sangat tidak enak dilihat,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana segera mengambil langkah tegas, dalam penanganan terkait persoalan sampah yang terbawa arus laut hingga masuk ke kawasan permukiman warga pesisir.

Kondisi ini dinilai cukup mengkhawatirkan, terutama saat air laut pasang yang menyebabkan sampah terperangkap dan sulit keluar kembali.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

“Nanti saya coba hubungi kepala DLH-nya, supaya kita bisa lihat bersama-sama bagaimana kondisi di sana, dan mencari solusi agar sampah dari laut itu tidak terus masuk ke pemukiman warga,” ucapnya, Selasa (14/4/2026).

Saat sidak berlangsung, Agus Haris menilai volume sampah yang menumpuk di lokasi tersebut, tergolong cukup banyak. Sampah kiriman dari laut tersangkut dan mengendap di area pemukiman, sehingga menimbulkan persoalan lingkungan sekaligus berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Sebagai langkah awal, pemerintah berencana turun langsung bersama DLH, serta melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan setempat untuk melakukan pembersihan. Upaya ini juga akan dibarengi dengan pembahasan solusi jangka panjang, guna mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

“Penanganannya akan kami upayakan setelah turun langsung ke lokasi bersama-sama, agar bisa melihat kondisi riil-nya dan menentukan langkah yang tepat. Kami usahakan, di hari Jumat kita ke lokasi kembali,” tambahnya.

Selain faktor kiriman dari laut, persoalan sampah ini juga dipengaruhi perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, khususnya di kawasan permukiman atas laut.

Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan sosialisasi kepada warga agar lebih disiplin dalam pengelolaan sampah. Masyarakat pun turut diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, melainkan mengumpulkan dan membuangnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan di bagian pesisir,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam