BONTANG – Pardana Mardiyana resmi menjadi Ketua Badan Koordinasi Lingkungan Bukit Sekatup Damai (BKL-BSD) periode 2026-2029. Ia menggantikan Supriyadi yang memimpin periode 2023-2026.

Dalam kepengurusan baru, Pardana membawa visi mewujudkan BKL-BSD yang profesional, transparan, kolaboratif, dan responsif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis, serta berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sejumlah misi disiapkan, di antaranya membangun tata kelola BKL yang terbuka dan akuntabel, memberikan pelayanan profesional dan responsif kepada warga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

Pardana juga akan memperkuat kolaborasi antara pengurus, warga, RT, tokoh masyarakat, dan pemuda. Program inovatif yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga juga menjadi bagian dari arah kepengurusan baru.

Ia mengatakan program kerja akan dibagi dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Program rutin seperti pengamanan dan kebersihan lingkungan tetap dilanjutkan, termasuk peningkatan fasilitas umum.

Sementara itu, Ketua BKL-BSD periode sebelumnya, Supriyadi, menyampaikan terima kasih kepada warga, tokoh masyarakat, ketua RT, serta stakeholder yang selama ini mendukung kegiatan BKL-BSD.

Ia berharap kepengurusan baru dapat membawa BKL-BSD semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dukungan juga disampaikan Ketua Karang Taruna BSD, Alan Yuda Pratama. Ia menilai sinergi antara Karang Taruna, pengurus BKL-BSD, dan seluruh warga menjadi pondasi penting untuk kemajuan lingkungan.

Alan menyebut kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang digelar warga BSD pada 15-17 Agustus lalu, turut menjadi momentum mempererat silaturahmi antarwarga.

Di sisi lain, Pardana menyebut kondisi Jalan Bawang menjadi salah satu perhatian kepengurusan baru. Jalan tersebut mengalami penurunan yang disebut berkaitan dengan beban berlebih dari kendaraan bus.

“Benar itu akan menjadi prioritas kami. Kami akan berupaya berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dan apabila memungkinkan dengan pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut,” ujarnya.

Diketahui, BKL – BSD merupakan organisasi yang bertindak sebagai wadah pengurus atau lembaga koordinasi warga, yang mengelola berbagai kepentingan sosial, kebersihan, ketertiban, fasilitas umum, serta lingkungan di kawasan Perumahan BSD, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan warga yang masuk dalam kelompok desil 6 hingga 10 tetap mendapat perlindungan layanan kesehatan, meski kelompok tersebut tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan pemerintah pusat.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni mengatakan pemerintah daerah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyikapi data desil tersebut. Menurutnya, warga yang masuk desil 6-10 tidak seluruhnya dapat dianggap sudah berada dalam kondisi ekonomi yang benar-benar aman.

“Bukan orang miskin, tapi kita masukkan dalam kategori rentan miskin,” katanya.

Karena itu, Pemkot Bontang tetap mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang masuk kelompok tersebut.

Neni menyebut anggaran yang disiapkan Pemkot Bontang untuk program BPJS Kesehatan pada 2026, mencapai sekitar Rp25 miliar. Jika cakupan perlindungan diperluas kepada warga desil 6-10, kebutuhan anggaran diperkirakan bertambah sekitar Rp3 miliar.

“Kalau kita tambah lagi desil itu yang dikeluarkan, kalau tambah Rp3 miliar berarti insyaallah Rp28 miliar,” ujarnya.

Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah mencegah munculnya masyarakat miskin baru, ketika terjadi persoalan yang berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Ia mencontohkan pekerja sektor informal yang kehilangan pencari nafkah utama akibat meninggal dunia. Dengan adanya perlindungan melalui jaminan sosial, keluarga yang ditinggalkan masih memiliki bantuan untuk menghadapi kondisi tersebut.

Neni juga menilai pembiayaan jaminan kesehatan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menyebut klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar Rp88 miliar.

“Artinya ada asas manfaat yang dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah hadir ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, apalagi kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang meminta PT Bontang Transport segera menyelesaikan persoalan hukum, yang membuat Kapal Roro terancam disita. Pemkot bahkan telah menyampaikan surat kepada pengadilan, sebagai bentuk keberatan sekaligus meminta penundaan proses penyitaan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan langkah tersebut diambil untuk melindungi aset daerah, yang sebelumnya diberikan kepada anak perusahaan Perumda AUJ (Perusahaan umum daerah Aneka Usaha dan Jasa), yakni Bontang Transport.

Menurutnya, Kapal Roro tersebut sejak awal diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan operasional dan penyewaan.

“Harapan kita pemerintah memberikan alat itu untuk mendapatkan PAD, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” katanya.

Namun, ia menyayangkan pengelolaan aset tersebut justru berujung pada persoalan hukum, hingga muncul ancaman penyitaan. Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan pemerintah daerah.

“Pemerintah sangat kecewa dengan hal itu. Bukannya kita selama puluhan tahun ini mendapatkan pendapatan di situ, tapi ujung-ujungnya malah mau ditarik,” ujarnya.

Ia meminta Direktur Bontang Transport saat ini tidak lagi menunda penyelesaian persoalan dengan PT Gelora Kaltim. Menurutnya, tunggakan yang tidak segera diselesaikan justru akan terus bertambah karena adanya denda.

“Jangan melihat direktur yang lama atau direktur yang sekarang. Selesaikan itu barang. Sampaikan bahwa kami siap untuk menyelesaikan tunggakan itu, tanggung jawab itu, tuntutan itu,” tegasnya.

Ia menyebut pemerintah daerah siap mengambil posisi sebagai mediator antara Bontang Transport dan PT Gelora Kaltim. Langkah tersebut dinilai penting, agar persoalan tidak berlarut-larut dan berujung pada penyitaan aset.

Agus juga menyoroti persoalan tersebut, yang telah berlangsung sejak 2012. Dalam perjalanannya, nilai kewajiban disebut telah membengkak hingga lebih dari Rp50 miliar.

“Kalau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang sudah Rp50 miliar lebih,” ungkapnya.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius manajemen Bontang Transport. Apalagi Kapal Roro masih memiliki aktivitas penyewaan dan semestinya dapat menghasilkan pendapatan.

“Harusnya ada pendapatan. Tapi ini tidak memberikan dampak nyata kepada penambahan PAD kita. Ini malah masalah yang tiba-tiba kemudian muncul,” katanya.

Ia menegaskan persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena semakin lama ditunda, beban yang harus diselesaikan juga semakin besar.

Pemkot Bontang berharap Bontang Transport segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga aset daerah yang melekat pada kapal Roro dapat tetap terlindungi dan tidak berujung pada penyitaan.

Pemkot Bontang sebelumnya telah memasukkan berkas ke Pengadilan Negeri, untuk menggugat PT Gelora Kaltim dengan nomor perkara 32/Pdt.Bth/2026/PNBon yang diajukan pada 13 Agustus 2026.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sebanyak 24 peserta ambil bagian dalam pawai kemerdekaan yang digelar di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Peserta pawai berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), organisasi masyarakat, paguyuban, hingga perwakilan Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat umum.

Lurah Loktuan, Sunyk Widiarsih, mengatakan bahwa keterlibatan berbagai lapisan masyarakat menjadi hal yang membanggakan. Menurutnya, antusiasme warga menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memeriahkan HUT ke-81 RI.

“Pawai ini melibatkan sebanyak 24 peserta, mulai PAUD, organisasi, hingga lapisan masyarakat. Saya sangat bangga sekali dengan antusias masyarakat di wilayah Loktuan,” ujarnya, Selasa (25/8/2026).

Sunyk menilai pawai kemerdekaan tidak hanya sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat persatuan dan kebersamaan warga Kelurahan Loktuan.

“Ini sebagai wadah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dan juga sebagai wadah, persatuan masyarakat di Kelurahan Loktuan dalam mewujudkan kemerdekaan HUT RI ke-81,” jelasnya.

Sementara itu, kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengapresiasi semangat dan kemeriahan yang ditampilkan seluruh peserta. Menurutnya, kekompakan masyarakat di Loktuan semakin terlihat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim).

“Ini tentunya semangat dan kemeriahan yang ditampilkan para peserta. Seluruh masyarakat Loktuan, wilayah Kelurahan Loktuan, dan masuknya Pupuk Kaltim sebagai support utama menambah meriah,” ungkapnya.

Agus menyampaikan terima kasih kepada Pupuk Kaltim, pemerintah, serta para jajaran di Kelurahan Loktuan, adapun dengan tokoh masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan rangkaian perayaan HUT ke-81 RI.

Ia mengingatkan masyarakat agar momentum kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Kita pastinya lihat ke belakang, bahwa para pahlawan yang telah gugur pastinya kita doakan, karena kalau tidak ada pahlawan ini, kita tidak bakal menikmati kemerdekaan sampai sekarang,” ujarnya.

Agus berharap semangat persatuan tersebut terus dijaga untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendorong kemajuan Kota Bontang.

“Pokoknya jaga NKRI, jaga Kota Bontang, supaya Kota Bontang ini semakin maju ke depan. Semua dunia usaha juga maju,” tegasnya.

Selain itu, Agus Haris secara khusus mengapresiasi Pupuk Kaltim yang dinilai terus mendukung, pemerintah dan masyarakat melalui berbagai kegiatan.

“Khususnya untuk Pupuk Kaltim yang selalu sedia membantu pemerintah dan juga selalu siap melayani masyarakat. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Lurah dan PKT,” katanya.

Untuk itu, Agus berharap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tetap baik dan stabil, sehingga berbagai kegiatan masyarakat dapat terus dilaksanakan.

“Doakan saja APBD Bontang tetap bagus dan stabil. Insyaallah tahun mendatang kita adakan yang lebih besar, di wilayah Bontang,” pungkasnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang akan mulai memberlakukan tarif parkir, bagi para pengunjung dan pasien Rumah Sakit (RS) terhitung mulai 1 September 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan resmi RSUD Taman Husada Bontang, dan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Andiga Mufti Kusumawardani, menyampaikan bahwa pemberlakuan tarif parkir tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pengelolaan layanan parkir di lingkungan RS.

“Untuk tarif yang diberlakukan disesuaikan dengan jenis kendaraannya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk motor dikenakan tarif sebesar Rp2.000,” jelasnya, Senin (24/8/2026).

Sementara itu, bagi kendaraan jenis sedan, jeep, minibus, pick up dan kendaraan sejenisnya, bakal dikenakan tarif sebesar Rp3.000. Untuk kendaraan box dan sejenisnya Rp4.000, sedangkan bus, truk dan kendaraan sejenis lainnya dikenakan tarif Rp5.000.

“Pemberlakuan tarif ini ditujukan, bagi pengunjung, pasien, maupun pengguna layanan RSUD Taman Husada Bontang,” tambahnya.

Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang datang ke RS sangat diimbau untuk memperhatikan ketentuan tarif parkir yang mulai berlaku tepatnya di Selasa (1/9/2026) mendatang.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pawai kemerdekaan di wilayah Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, kembali menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat setiap tahunnya.

Lurah Loktuan, Sunyk Widiarsih, mengatakan bahwa pawai kemerdekaan ini telah menjadi agenda rutin tahunan, sekaligus puncak kemeriahan dalam peringatan HUT RI di wilayah Kelurahan Loktuan.

“Kalau untuk pawai ini dari setiap tahun menjadi agenda rutin. Jadi pawai ini bisa dibilang sebagai puncak acara kemeriahan yang ada di wilayah Kelurahan Loktuan,” ujarnya, Selasa (25/8/2026) di tengah-tengah kegiatan pawai.

Menurutnya, wilayah Loktuan akan terus berupaya mempertahankan pelaksanaan pawai setiap tahun. Antusiasme dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut terus digelar.

“Pastinya kami tetap akan mengupayakan setiap tahun selalu melangsungkan pawai seperti ini, sebagai puncak acara dan yang paling ditunggu oleh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pawai tersebut juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Keterlibatan warga menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong, dalam menyambut momentum kemerdekaan.

Selain pawai, kemeriahan acara juga dilengkapi dengan pembagian doorprize yang telah disediakan, melalui dukungan berbagai pihak dan sponsor.

Sunyk menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang turut berpartisipasi memberikan dukungan, khususnya PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), sebagai salah satu pendukung utama kegiatan HUT RI di wilayah Loktuan.

“Pastinya sebagai pendukung dan sponsor utama kami dari PT Pupuk Kaltim, kami sampaikan banyak terima kasih dan juga kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mau terlibat dalam membantu memberikan doorprize. Support-nya sangat luar biasa untuk Kelurahan Loktuan,” ungkapnya.

Dukungan dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat terus memperkuat pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, sekaligus menjaga semangat kebersamaan warga Loktuan dalam setiap perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Penerimaan retribusi daerah Kota Bontang hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp78,60 miliar. Angka tersebut sudah mencapai 61,05 persen dari target tahun ini sebesar Rp128,75 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Natalia Trisnawati mengatakan, perkembangan penerimaan retribusi tersebut turut dipantau melalui dashboard digitalisasi retribusi daerah.

Dashboard menunjukkan transaksi retribusi mulai bergeser ke kanal pembayaran digital. Dari target digitalisasi retribusi sebesar Rp89,86 miliar, realisasi melalui kanal digital telah mencapai Rp73,93 miliar.

Sementara kanal semi digital ditargetkan menghasilkan Rp38,88 miliar, namun hingga 31 Juli 2026 realisasinya masih sekitar Rp4,67 miliar.

“Kalau kita lihat untuk digitalisasi, semakin tahun semakin meningkat,” kata Natalia saat memaparkan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Pergerakan transaksi digital retribusi juga mengalami perubahan setiap bulan. Pada Juni, penerimaan melalui kanal digital tercatat sekitar Rp18,4 miliar. Pada Juli, nilainya turun menjadi sekitar Rp18,4 miliar pada grafik dashboard, sementara kanal semi digital berada di kisaran Rp732 juta.

Bapenda mencatat sejumlah objek retribusi menjadi penyumbang utama penerimaan melalui kanal digital. Berdasarkan nilai realisasi, tiga objek dengan penerimaan digital terbesar yakni RSUD dengan sekitar Rp72,1 miliar, disusul DLH sekitar Rp450,2 juta dan DPKP2 sekitar Rp400,4 juta.

Jika dilihat berdasarkan jumlah transaksi, objek dengan transaksi digital terbanyak adalah DKUMPP dengan 22.518 transaksi. Berikutnya RSUD dengan 6.929 transaksi dan Dispopar sebanyak 3.277 transaksi.

Secara keseluruhan, dashboard mencatat 52.808 transaksi retribusi daerah melalui seluruh kanal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.512 transaksi dilakukan melalui kanal digital, sedangkan kanal semi digital mencatat 15.296 transaksi.

Natalia mengatakan, publikasi data melalui dashboard dilakukan secara berkala sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan penerimaan daerah, baik yang berasal dari pajak maupun retribusi, termasuk perkembangan penggunaan pembayaran secara digital.

“Kita harap transaksi digital makin pasif untuk mengurangi kebocoran retribusi,” tuturnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bontang hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp138,05 miliar dari target Rp226,97 miliar. Capaian tersebut setara 60,83 persen dari target pajak daerah tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, perkembangan penerimaan tersebut dipantau melalui dashboard digitalisasi pajak daerah yang diperbarui setiap bulan.

Selain memantau realisasi penerimaan, dashboard tersebut juga menunjukkan perkembangan transaksi melalui kanal digital maupun semi digital.

“Dashboard ini memang kami sampaikan setiap bulan melalui media sosial. Nantinya akan kami tindak lanjuti dan dibuat integrasi dengan Diskominfo melalui SuperApps,” katanya, Senin (24/8/2026)

Dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kanal digital menjadi penyumbang terbesar. Target penerimaan pajak melalui kanal digital ditetapkan Rp164,55 miliar, dengan realisasi mencapai Rp130,38 miliar.

Capaian tersebut membuat kontribusi kanal digital berada di angka 79,2 persen. Sementara kanal semi digital dengan target Rp62,42 miliar baru terealisasi sekitar Rp7,67 miliar atau 12,3 persen.

Pergerakan penerimaan digital juga mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pada Juni, realisasi transaksi digital tercatat sekitar Rp53 miliar. Namun, angka tersebut turun menjadi sekitar Rp11,3 miliar pada Juli.

Ia menyebut pembayaran digital paling banyak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan realisasi penerimaan digital, PBB-P2 mencapai sekitar Rp47,58 miliar.

Selanjutnya terdapat PBJT tenaga listrik sekitar Rp26,99 miliar dan PBJT makanan dan minuman sekitar Rp14,65 miliar.

Sementara berdasarkan jumlah transaksi, PBB-P2 juga berada di posisi teratas dengan 17.156 transaksi. Kemudian disusul opsen PKB sebanyak 2.092 transaksi dan PBJT makanan dan minuman sebanyak 1.373 transaksi.

Tingginya transaksi PBB-P2 tidak terlepas dari jumlah objek pajak yang tersebar di seluruh Kota Bontang. Natalia menyebut terdapat sekitar 49 ribu Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.

Menurutnya, publikasi dashboard tersebut juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi pemerintah daerah. Masyarakat dapat melihat perkembangan penerimaan pajak, sekaligus penggunaan kanal pembayaran yang diterapkan Bapenda.

“Ini ada keterbukaan informasi publik. Masyarakat bisa melihat realisasi pajak, retribusi maupun digitalisasi,” ujarnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam