BONTANG — Jelang tahun ajaran baru 2025/2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menegaskan larangan praktik jual beli seragam oleh sekolah.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/392/DISDIKBUD/2025 yang disetujui langsung oleh Plt Kepala Disdikbud, Saparudin.

Aturan ini ditujukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru, berlangsung transparan dan tidak memberatkan orang tua siswa.

“Sekolah tidak boleh menjual seragam kepada siswa. Biar orang tua yang membeli sendiri di luar, dan nanti juga ada bantuan seragam dari pemerintah,” jelasnya, Senin (30/6/2025).

Disdikbud juga menekankan agar tidak ada pemaksaan penggunaan seragam nasional saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Seragam putih-merah dan putih-biru bisa dikenakan setelah pembagian bantuan dari pemerintah. Selain itu, sekolah dilarang menarik biaya tambahan di awal masuk yang tidak sesuai aturan.

Larangan ini mengacu pada sejumlah regulasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 yang mengatur pakaian seragam siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Kalau ada sekolah yang melanggar, tentu akan diberi sanksi. Kami ingin sekolah menjadi tempat yang ramah bagi orang tua dan siswa,” tegasnya.

Dalam surat edaran itu juga disebutkan, bahwa seragam bantuan pemerintah meliputi seragam nasional (putih-merah untuk SD dan putih-biru untuk SMP) serta batik kelas bagi siswa baru kelas 1 SD dan 7 SMP.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dalam proses pembangunan Jalan Dewi Sartika yang terhubung ke Jalan Piere Tendean Bontang Kuala mengakibatkan debu yang dikeluhkan oleh warga sekitar.

Pasalnya, aktivitas truk besar yang mengangkut tanah timbunan kadang tercecer, sehingga menyebabkan polusi udara serta serpihan tanah yang berserak.

Salah satu pekerja di sana menyatakan, bahwa kegiatan ini telah berlangsung selama seminggu. Mereka juga telah mendengar bahwa banyak warga yang mengeluh, untuk itu mereka rutin membersihkan tanah yang berserakan serta menyiram jalanan tersebut.

Mengonfirmasikan hal tersebut, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang melalui Kabid Bina Marga, Anwar Nurdin menjelaskan, ketidaknyamanan warga selama proses pembangunan tidak dapat dipungkiri.

“Makanya kami meminta agar penyiraman air dan pembersihan jalan dilakukan tiap hari, karena di sana dilakukan penimbunan sehingga berefek seperti itu,” katanya saat dihubungi, Selasa (1/7/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu pembangunan yang berhubungan dengan penanganan banjir, yang hingga kini masih menjadi prioritas lantaran jika wilayah Dewi Sartika tergenang maka jalanan tersebut dapat menjadi alternatif mobilisasi mereka.

“Pembangunan di sana juga berdasarkan dari Musrembang, dan tahun ini direalisasikan, selagi menjadi jalan alternatif bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Langkah awal, mereka melakukan penimbunan terlebih dahulu untuk membuat jalan dapat terhubung, dan akan dilanjutkan hingga pengecoran jalanan. Namun kemungkinan dengan anggaran yang ada pengecoran tidak bisa langsung sepenuhnya.

“Dari anggaran sepertinya pengecoran hanya dilakukan setengah saja. Semoga tahun depan bisa dapat anggaran lagi agar pengecoran tuntas 100 persen,” pungkasnya.

Diketahui pembangunan ini menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 9,3 miliar dengan masa kerja 210 hari kalender.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Aturan pembuangan sampah telah ditetapkan melalui Perda Kota Bontang nomor 11 tahun 2022, yang juga mengatur jam buang dan tempat pembuangan sampah.

Pembuangan sampah dibuang melalui TPS mobile ataupun TPS/TPST yang telah ditentukan, dengan jam yang ditetapkan yakni TPST di jam 17.00 hingga 04.00 Wita dan TPS Mobile pukul 20.00 hingga 06.00 Wita. Sayangya, masih saja ditemukan warga yang tidak mematuhi jadwal tersebut.

Berdasarkan pantauan, salah satu titik yang berada di Jalan Awang Long RT 01, Kelurahan Bontang Baru. Beberapa plastik sampah masih ada di titik tersebut, sehingga pada sore hari masih terdapat truk pengangkut sampah yang melakukan pengangkatan sampah pada Senin (30/6/2025). Padahal spanduk peringatan dan imbauan telah terpasang.

Ketua RT 01, Sri Hamidah menjelaskan, pihaknya menduga pembuangan sampah dilakukan oleh warga diluar RT 01. “Kita sudah sering mengimbau warga agar membuang sampah sesuai aturan,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagian besar warganya berlangganan jasa angkut sampah melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bontang Baru yang rutin mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Warga juga membuang ke TPS Pasar Rawa Indah sekalian sekaligus pergi ke pasar.

“Saya memang sering menerima laporan warga yang melihat orang buang sampah, kayak tanggal 12 Juni kemarin, karyawan yang kantornya di sebelah tempat sampah itu lapor ada mobil pikap buang sampah di luar jam. Itu bukan warga sini,” terangnya.

Ia juga memahami keterbatasan pengawasan. Menurutnya, meski sudah ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mustahil memantau selama 24 jam.

Ia berharap ada pemasangan CCTV yang langsung diawasi oleh DLH dan menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sat Resnarkoba Polres Bontang berhasil mengamankan seorang pria berinisial Ha salah satu pengedar sabu di Jalan Urip Sumoharjo, RT.12, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Minggu (29/6/2025), sekitar pukul 20.30 Wita.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Resnarkoba Polres Bontang, AKP Rihard Nixon Lumban Toruan menyatakan, dalam keterangannya telah dilakukan penggeledahan terhadap terduga Ha, yang dimana ditemukannya barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening berisi kristal putih berisikan sabu dengan berat bruto 3,10 gram.

Sabu tersebut disembunyikan dalam bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren, ada pun sejumlah barang bukti lainnya berupa alat hisap (bong), sedotan modifikasi, uang tunai sebesar Rp 400 ribu, serta satu unit handphone.

“Handphone tersebut digunakan untuk transaksi sabu,” ucapnya.

Sehingga, Kasat Resnarkoba Polres Bontang menegaskan, dengan adanya pengungkapan ini, merupakan hasil dari sinergi antara Polri dengan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi adanya informasi yang akurat dari masyarakat, karena partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di kota Bontang,” jelasnya.

Saat ini, terduga Ha beserta dengan barang bukti telah diamankan Satresnarkoba Polres Bontang, untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

“Maka kami sangat menegaskan, komitmen untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang resmi menghentikan aktivitas penyimpanan material koral di kawasan Saleba, Jalan Cut Dien yang berada di perbatasan antara Kelurahan Bontang Baru dan Bontang Kuala.

Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus mengatakan, lokasi penyimpanan itu melanggar aturan tata ruang lantaran tidak mengantongi izin resmi.

Keberadaan tempat tersebut masuk kawasan permukiman, dan lokasinya berada di jalur dekat kawasan pariwisata. Sehingga lokasi tersebut tidak sesuai peruntukan.

“Peruntukannya saja sudah salah, bagaimana mungkin izinnya bisa keluar,” katanya, Senin (30/6/2025).

Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kelurahan Bontang Kuala dan Bontang Baru, untuk melakukan pendekatan persuasif dengan pemilik lahan agar melakukan pemindahan.

“Pemindahan secara bertahap ke lokasi yang sesuai aturan, dapat dilakukan agar mereka bisa mengeluarkan izin juga,” tambahnya.

Himbauan larangan juga telah dipasang di depan wilayah tersebut. Adapun aktivitas di sana juga telah berhenti sejak awal peneguran dilakukan oleh pihak kelurahan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang memberi peluang baru bagi warga yang belum memiliki pekerjaan. Melalui Program Kredit Usaha 0 Persen, kini para pencari kerja bisa mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga untuk memulai usaha sendiri.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa program ini tak hanya menyasar pengusaha aktif, tetapi juga ditujukan bagi warga yang ingin beralih menjadi pelaku usaha.

“Harapannya, para pencari kerja bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ini bagian dari upaya menekan angka pengangguran,” kata Agus, Senin (30/6/2025).

Kepala Disnaker, Abdu Safa Muha, menjelaskan, pelatihan akan menjadi pintu masuk sebelum pencairan modal serta dilengkapi pelatihan dasar, seperti tata boga dan pengelolaan usaha, yang disiapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

“Mereka tidak langsung diberi pinjaman. Harus ikut pelatihan dulu, supaya lebih siap menjalankan usaha,” terangnya.

Lebih dari sekadar bantuan modal, program ini juga akan melibatkan pendampingan dari dinas teknis selama usaha berjalan. Pemerintah berharap, langkah ini bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk menumbuhkan UMKM dan ekonomi lokal.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang tengah mempersiapkan langkah hukum untuk mengambil alih pengelolaan Pulau Beras Basah. Lantaran selama ini, destinasi wisata favorit warga Bontang dan sekitarnya itu, masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat tanpa regulasi yang memadai.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengungkapkan karena tidak memiliki sistem yang resmi, membuat pengelolaan menjadi semrawut. Mulai dari lapak pedagang yang tak tertata, hingga minimnya pengawasan dan sistem kebersihan.

“Selama ini retribusi belum bisa ditarik karena tak ada dasar hukumnya. Padahal di momen tertentu, pengunjung bisa sangat membludak,” ujar Agus Haris, Senin (30/6/2025).

Sehingga pada tahun ini pemkot akan mulai menyusun regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan, sembari berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, pulau tersebut masih berada dalam kewenangan provinsi.

Langkah awal yang dilakukan berupa pengajuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan provinsi, yang akan difasilitasi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang.

Dengan melakukan penataan, bukan berarti menghilangkan peran masyarakat. Justru warga lokal akan tetap dilibatkan dalam sistem baru sebagai pelaku UMKM, petugas kebersihan, maupun tenaga pendukung pariwisata.

“Yang dibutuhkan adalah sistem yang tertata, rapi, dan sesuai standar pariwisata. Itu butuh aturan dan fasilitas pendukung yang layak,” tambahnya.

Beberapa fasilitas yang direncanakan seperti pembangunan area jualan, toilet umum, layanan kesehatan, petugas keamanan, hingga sistem retribusi digital.

Pembenahan ini untuk menjaga Beras Basah yang merupakan salah satu ikon Bontang, sekaligus memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.

Diketahui, kewenangan pengelolaan Pulau Beras Basah telah dialihkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kota Bontang. Hal ini berdasarkan surat tertanggal 31 Mei 2024 lalu.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dua tempat karaoke keluarga di Bontang diduga menjual Minuman Keras (Miras) secara ilegal, di antaranya Happy Puppy dan Gembira yang lokasinya di belakang Hotel Gembira.

Tidak hanya miras secara ilegal saja yang ada di sana yang tak mengantongi izin secara resmi, tetapi kedua tempat tersebut juga menyediakan Ladies Companion (LC), untuk para tamu pria yang ingin.

“Untuk di ruangan VIP lantai dua, menyediakan miras dan LC. Coba saja masuk dan pesan ruangan itu, pastinya yang ingin karaoke di ruangan tersebut akan ditawarkan miras beserta dengan LC-nya,” ucap salah satu tamu yang enggan disebutkan namanya, Minggu (29/6/2025).

Sama halnya dengan Gembira, di sana akan ramai pengunjung tepat di Jumat malam dan Minggu malam. Ada juga hiburan dari DJ yang ada di setiap Kamis malam dan Sabtu malam.

Redaksi berusaha mencoba untuk mengkonfirmasi secara langsung pihak terkait, yakni Manajemen Happy Puppy Bontang namun tidak ada respon.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang sudah sering kali melakukan patroli dan razia gabungan di dua lokasi tersebut, dimana tempat karaoke yang tidak memiliki izin untuk penjualan miras.

“Sudah sering kami razia beberapa waktu lalu, bahkan saya sendiri yang pimpin. Tapi tidak menemukan barang tersebut, semua hasilnya nihil,” ucap Ahmad Yani, Kepala Satpol PP Bontang saat dikonfirmasi.

Tanpa menyerah, Satpol PP Bontang tetap akan berupaya dan menyatakan bahwa tetap membuka peluang informasi, jika ada laporan masyarakat terkait penjualan miras ilegal, khususnya di lokasi karaoke keluarga.

“Kalau ada laporan, biasanya kami bentuk tim gabungan dengan kepolisian. Tapi operasi sifatnya silent, enggak diumumkan,” tambahnya.

Konfirmasi secara terpisah, Kepala Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat izin terkait miras. tetapi hanya di Hotel Bintang Sintuk saja, yang legal untuk miras. Sebab statusnya hotel tersebut sudah bintang empat, dan itu izinnya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Terlebih lagi, penjualan miras di luar hotel berbintang tidak punya dasar hukum. Bahkan, urusan izinnya pun bukan ranah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, melainkan diatur oleh provinsi.

“Kami hanya tangani izin usaha, bukan miras, dan yang mengeluarkan izin penjualan miras adalah Pemprov, kemudian yang melakukan penindakan itu dari Satpol PP dan Kepolisian,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam