Kapolres Bontang, Widho Anriano saat menunjukkan sejumlah barang bukti. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Polres Bontang ungkap kasus peredaran sabu saat kegiatan konferensi pers berlangsung, Jumat (3/10/2025) siang.
Pihaknya mengungkapkan, Senin (29/10/2025) lalu, Polres Bontang berhasil menyelesaikan 3 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan mengamankan 3 terduga pelaku.
Masing-masing pelaku memiliki sabu beserta dengan barang buktinya, seperti AM (46) dengan sabu seberat 5,83 gram. S (55) yang memiliki sabu seberat 6,27 gram. Serta RA (27) sabu seberat 87,60 gram.
“Jadi total sabu secara keseluruhan yang berhasil kita amankan ada sebanyak 99,7 gram, dengan barang bukti pendukung lainnya,” ucap Kapolres Bontang, Widho Anriano saat konferensi pers.
Mengingat masih banyaknya peredaran sabu di wilayah Bontang, maka Kapolres Bontang sangat mengimbau ke masyarakat untuk bisa dilaporkan secara langsung ke pihak berwajib, jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.
“Jangan segan untuk melaporkan ke kami, atau bisa juga masyarakat laporkan hal yang di mencurigakan tanpa diketahui identitasnya melalui hotline di 110 atau Whatsapp ke 082252528823,” tutupnya.
Pengungkapan pengedaran sabu di wilayah Bontang, saat konferensi pers di Polres Bontang. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Polres Bontang menggelar kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus peredaran sabu, Jumat (3/10/2025).
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan dua orang pengedar yang berinisial AM (46) dan S (55). Penangkapan berlangsung di Jalan KS Tubun, Gang Basalt, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara.
Penangkapan terjadi tepat di Senin (29/9/2025) lalu, sekitar pukul 21.00 Wita, dimana dari informasi masyarakat sekitar, rumah yang berada di lokasi tersebut diduga sering kali digunakan sebagai tempat transaksi barang haram.
Berbekal informasi yang masuk, Unit II Satresnarkoba Polres Bontang langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Ditemukannya dua orang terduga dengan masing-masing barang bukti yang mereka miliki.
“Kami langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu di masing-masing dari mereka,” ungkapnya saat konferensi pers.
Untuk AM (46) dengan memiliki dua poket sabu seberat 5,83 gram, dan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip, dua sedotan berujung runcing, satu dompet, satu timbangan, satu tas, dan satu unit handphone merek Vivo.
Sedangkan S (55) memiliki 15 poket sabu dengan berat 6,27 gram, adapun barang buktinya meliputi 7 bungkus plastik klip, tiga sedotan berujung runcing, satu timbangan, satu alat hisap atau bong, uang tunai Rp 300 ribu, dan satu unit handphone merek Redmi.
“Dengan ini, pelaku akan dikenakan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” tutupnya.
Pelaku pengedar narkoba berinisial RA (27) berhasil diamankan Polres Bontang. (Ist).
BONTANG – Salah satu warga di Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, berinisial RA (27) kedapatan memiliki narkotika jenis sabu siap edar dengan berat 87,60 gram.
Penangkapan berlangsung di Jalan WR. Supratman, Gang Nusantara I, RT.58, Kelurahan Berbas Tengah, Senin (29/9/2025) lalu, sekitar pukul 23.30 Wita.
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano menyampaikan bahwa saat di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut, masyarakat sekitar telah mencurigai adanya transaksi sabu. Sehingga Unit II Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Saat kami amankan pelaku, kami langsung mengecek yang bersangkutan. Ditemukannya sabu beserta dengan barang bukti lainnya,” ucapnya saat konferensi pers berlangsung,” Jumat (3/10/2025).
Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 13 poket sabu dengan berat 87,60 gram, satu bungkus plastik klip, satu sedotan berujung runcing, satu kantong plastik, satu buah dompet, satu timbangan digital, satu tas hitam bergambar Dinosaurus, serta satu unit handphone merek Samsung.
“Ketika ditanyai yang bersangkutan mengakui jika barang tersebut adalah miliknya, sehingga RA beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bontang untuk dilakukan pengembangan,” pungkasnya.
Adapun pelaku akan dikenakan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” tutupnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adicahyono (tengah) mewakili Pemkot Bontang saat menerima penghargaan UI GreenCityMetric 2025.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali mendapatkan pencapaian dengan diterimanya penghargaan UI GreenCityMetric 2025. Penghargaan ini diterima secara resmi pada acara penganugerahan yang diselenggarakan di Madiun, Kamis 2 Oktober 2025.
Pencapaian ini mengukuhkan posisi Kota Bontang, sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi dan aksi nyata dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Diketahui, UI GreenCityMetric merupakan sebuah inisiatif pemeringkatan yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia (UI), untuk mengukur dan memetakan kondisi serta kebijakan kota/kabupaten di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Melalui UI GreenCityMetric kabupaten/kota di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota dan kabupaten yang berkelanjutan.
Adapun penilaian dilakukan secara objektif dan komprehensif melalui 6 (enam) kategori, yaitu:
1. Penataan Ruang dan Infrastruktur (SI)
2. Energi dan Perubahan Iklim (EC)
3. Tata Kelola Sampah dan Limbah (WS)
4. Tata Kelola Air (WR)
5. Akses dan Mobilitas (TR)
6. Tata Pamong (GV)
Penghargaan ini menjadi salah satu tolok ukur bagi pemerintah daerah, dalam mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup.
Penghargaan UI GreenCityMetric 2025 yang diterima Pemkot Bontang.
Dalam UI GreenCityMetric 2025, Kota Bontang berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Paling Berkelanjutan dalam Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur (Peringkat 1).
Selain itu juga secara umum Kota Bontang masuk peringkat 14 sebagai kota paling berkelanjutan dalam UI GreenCityMetric 2025.
Prestasi ini merupakan hasil dari kerja kolaboratif antara Pemerintah Kota Bontang, pihak swasta, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adicahyono, mewakili Wali Kota Bontang yang hadir dalam acara penganugerahan tersebut, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.
“Pencapaian ini terasa istimewa mengingat karakter Kota Bontang yang merupakan kota industri berbasis migas dan kondensat. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa status sebagai kota industri dan jasa, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetap dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan tentunya melalui komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” bebernya.
Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan. Penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh warga Kota Bontang yang telah turut serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota tercinta.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin. (Syakurah)
BONTANG – Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan dan minum di Kota Bontang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Hingga September atau triwulan III, penerimaan pajak sudah menembus Rp18,6 miliar. Angka ini melampaui target sementara yang ditetapkan sebesar Rp17,4 miliar.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin, menyebut pencapaian tersebut tak lepas dari upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Ia mengungkapkan, berdasarkan target perubahan anggaran yang dipatok Rp23,3 miliar untuk tahun ini, realisasi saat ini sudah mencapai 79,8 persen. Capaian itu lebih tinggi dari target triwulan III yang hanya 75 persen.
“Artinya, ada surplus sekitar 4 persen dari target triwulan. Hal ini menunjukkan penerimaan PBJT sektor kuliner cukup solid,” jelasnya, Kamis (2/10/2025).
Bapenda mencatat sebanyak 208 wajib pajak berkontribusi pada sektor ini, terdiri dari restoran, kafe, usaha katering, hingga bisnis kuliner lainnya. Menurut Syahruddin, kontribusi terbesar berasal dari jasa katering, yang banyak melayani kebutuhan perusahaan dan instansi pemerintah.
Ia menambahkan, pola pembayaran di sektor ini biasanya dilakukan dengan sistem invoice, dan cenderung dibayarkan secara akumulatif di akhir tahun. Kondisi tersebut, diyakini akan mendorong lonjakan penerimaan pada triwulan IV.
“Kami optimistis target tahunan bukan hanya tercapai, tapi juga bisa melampaui angka yang ditetapkan,” tegasnya.
Dengan capaian ini, PBJT sektor makan dan minum diprediksi bakal menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan daerah Bontang pada 2025.
Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal saat menerima penghargaan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid. (Dok Humas Pemkot Bontang).
BONTANG – Kota Bontang berhasil meraih penghargaan sebagai kota dengan pencapaian tertinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 untuk wilayah Indonesia Tengah. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, hadir mewakili Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menerima penghargaan tersebut langsung dari Menkomdigi.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Acara peluncuran laporan IMDI tersebut berlangsung di Ganara Art Space fX Sudirman, Jakarta, Kamis (2/10), dan dihadiri sekitar 450 pemangku kepentingan kunci.
Meutya Hafid saat pemaparan Indeks Masyarakat Digital Indonesia. (Dok Humas Pemkot Bontang).
Untuk wilayah tengah, Kota Bontang berhasil menorehkan prestasi bersama Hulu Sungai Tengah dan Tarakan. Sedangkan di kawasan timur, penghargaan diraih oleh Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong. Kota Bandung memimpin wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Sementara untuk kategori kabupaten/kota, penghargaan dibagi berdasarkan wilayah.
Wali Kota Neni Moerniaeni menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan IMDI menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan digitalisasi.
“Bontang berkomitmen terhadap perkembangan digitalisasi. Masyarakat harus lebih melek digital, memperluas literasi digital, pemberdayaan digital, serta memperkuat infrastruktur digital. Ke depan pemerintah akan lebih memaksimalkan pelayanan berbasis digitalisasi,” ujarnya mengutip PPID Bontang.
Dengan capaian tersebut, Bontang menegaskan posisinya sebagai salah satu kota yang adaptif terhadap transformasi digital di Indonesia.
BONTANG – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Enam orang kedapatan berada di luar kantor saat jam kerja oleh Satpol PP, Selasa (30/9/2025).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran disiplin tersebut. Ia menilai kebiasaan ASN berkeliaran di warung makan maupun kafe pada waktu kerja, telah merugikan produktivitas pelayanan publik.
“ASN yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi, termasuk pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP),” tegasnya, Kamis (2/10/2025).
Selain pemotongan tunjangan, pemkot juga berencana melakukan evaluasi terhadap beban kerja pegawai yang kedapatan melanggar. Evaluasi itu, kata Agus, penting untuk memastikan kinerja ASN benar-benar sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
Peringatan ini, menurutnya, bukan hanya berlaku bagi enam ASN yang terjaring razia, tetapi juga menjadi sinyal keras bagi seluruh pegawai di lingkup Pemkot Bontang.
Ia pun meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman. “Dari teguran ringan hingga sanksi terberat, jika pelanggaran seperti ini terus berulang, harus segera ditindak,” pungkasnya.
Tim Borneo Cantata berpose usai dinobatkan sebagai Grand Champion NICFF 2025. foto: Riski/Mediakaltim.com
Saya memang cukup penasaran dengan gaung sukses Nusantara International Choir Folk Festival (NICFF) 2025 yang berlangsung di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 4–7 September lalu.
Festival paduan suara bertaraf internasional ini diikuti sekitar 800 peserta dari 19 grup vokal. Dengan menghadirkan juri berpengalaman dari Singapura, Jakarta, dan Manado, serta artistic director dari Medan, acara ini memberi warna baru di jantung IKN.
Sandry (kiri) bersama Siska Tangdibali (dua dari kiri), berbincang dengan tim Mediakaltim.com di Sky Resto, The Rich Hotel. (Foto: Dedy)
Karena itulah, Kamis (2/10) saya bersama istri melakukan perjalanan ke Penajam Paser Utara (PPU) dan akan melanjutkan agenda ke IKN hingga Minggu (5/10). Dari sejumlah agenda yang saya rencanakan, salah satunya adalah bertemu langsung dengan Sandry Ernamurti, Ketua Pelaksana NICFF 2025 sekaligus Ketua Dewan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PPU.
Saya mengenal Sandry sejak dua tahun lalu melalui Direktur Radaribukota.com, Nur Robbi Syai’an. Pertemuan kali ini terasa istimewa karena saya sengaja memilih menginap di The Rich Hotel—yang juga dikelola Sandry—agar ada cukup waktu untuk berdiskusi dan bersilaturahmi.
Perkiraan saya tepat. Malam itu, Robbi sudah menunggu di lobi hotel bersama Sandry. Tak lama hadir Siska Tangdibali, owner The Rich Hotel yang juga pengurus Deparekraf PPU, disusul Dedy Prawito, Marketing & Creative Content Mediakaltim.com. Dari lobi kami beranjak ke Sky Resto di rooftop hotel. Suasana langsung cair, obrolan mengalir, dan di situlah saya mendengar langsung kisah di balik sukses NICFF.
Sandry Ernamurti, Ketua Pelaksana NICFF 2025. foto: Riski/Mediakaltim.comKepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono bersama peserta NICFF 2025. foto: Riski/Mediakaltim.com
Sandry bercerita, gagasan ini lahir dari keinginan menghadirkan panggung seni berkelas di IKN. Terinspirasi dari kakak iparnya di Manado yang juga pelatih paduan suara, ia memberanikan diri mengusulkan festival ini meski tidak memiliki pengalaman menggelar event serupa. Serangkaian pertemuan pun digelar hingga akhirnya dukungan penuh datang dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Selain menyediakan lokasi acara, panitia juga mendapat dukungan dana, fasilitas menginap di tower ASN, bahkan peserta diberi kesempatan bisa masuk ke area istana negara.
Obrolan malam itu membuat saya semakin paham mengapa nama Sandry sering disebut dalam percakapan seputar pariwisata dan ekonomi kreatif di PPU.
Ia bukan hanya penggerak NICFF, tetapi juga Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) PPU periode 2022–2027, pengelola Kampung Inggris SanSis, hingga penerima penghargaan internasional di bidang pendidikan nonformal. Sosoknya energik, penuh gagasan, dan berani mengeksekusi ide-ide besar. Tak heran jika banyak pihak percaya dan memberi dukungan penuh pada NICFF.
Kompetisi berlangsung intensif selama empat hari, 4–7 September 2025, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Venue utama adalah Multifunction Hall Kemenko 3, tempat babak penyisihan hingga Grand Final digelar. Sementara pembukaan resmi dilaksanakan di Auditorium Gedung Kemenko 3.
Peserta tercatat sebanyak 19 tim dari tujuh provinsi dengan total sekitar 800 orang. Dua delegasi dari Filipina yang sempat mendaftar batal hadir karena kondisi darurat di negara mereka.
Beberapa grup yang tampil di hari pembukaan antara lain Asisi Nusantara Choir (Samarinda), PSM BM Universitas Mulawarman (Samarinda), Telkom University Choir (Bandung), Idaman Voice (Kutai Kartanegara), Melody of Aisyiyah Voice (Yogyakarta), dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Aturan lomba cukup ketat. Setiap tim boleh mendaftar lebih dari satu kategori, tetapi lagu yang dibawakan harus berupa karya daerah yang diaransemen untuk paduan suara. Tidak diperbolehkan menggunakan minus one atau playback, semua murni vokal. Judul lagu, nama komposer atau arranger, dan partitur wajib diserahkan jauh hari sebelum lomba.
Kedisiplinan pun dijaga. Peserta harus hadir tepat waktu tanpa toleransi keterlambatan.
Selain lomba, malam hari diisi pertunjukan seni budaya dan konser musik. Penutupan sekaligus pengumuman pemenang digelar pada 7 September di venue yang sama. Puncaknya, Borneo Cantata dari Samarinda tampil gemilang dan menyabet gelar Grand Champion.
Mereka sebelumnya juga meraih juara pertama Mixed Choir dan juara kedua Folksong. Kemenangan ini membuktikan bahwa kualitas paduan suara Kaltim mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono menegaskan NICFF adalah momentum penting untuk memperkenalkan wajah IKN lewat seni dan budaya. Menurutnya, kegiatan produktif seperti ini harus dijalankan dengan serius agar hasilnya maksimal. Kehadirannya di penutupan sekaligus menegaskan kesiapan IKN menjadi tuan rumah event-event internasional.
NICFF 2025 memberi pelajaran penting. Bahwa pembangunan IKN tidak cukup diukur dari infrastruktur, melainkan juga dari roh kebudayaan yang hidup di dalamnya. Dari paduan suara kita belajar kebersamaan. Dari lintas daerah kita melihat Indonesia yang beragam namun tetap satu.
Jika sebuah festival bisa menghadirkan energi positif seperti ini, kita patut percaya IKN bisa tumbuh menjadi pusat peradaban baru. Kuncinya menjaga semangat kolaborasi agar terus hidup, tidak berhenti di satu festival, melainkan berlanjut dalam karya berikutnya. (*)
Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H. Pemimpin Redaksi Media Kaltim
SANGATTA – Kesabaran Forum Aktivis Pemuda Kutai Timur (Pekutim) terhadap menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi tanpa kontrol di Kutai Timur (Kutim) telah habis.
Pekutim mengeluarkan ultimatum keras kepada Bupati Kutim, untuk segera mengambil tindakan drastis dan menutup THM ilegal yang dinilai merusak moral generasi muda.
Dalam surat pengaduan resminya, Koordinator Pekutim, Alim Bahri, menyampaikan hasil pantauan di sejumlah kecamatan termasuk Sangatta Utara, Bengalon, dan Wahau yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan aktivitas THM. Kondisi ini dikhawatirkan memicu konsekuensi sosial dan kriminal yang serius.
“Beberapa bulan ini kami melihat adanya pembiaran tanpa pengawasan memadai terhadap THM. Hal ini menciptakan risiko eksploitasi yang sangat tinggi, mulai dari keterlibatan anak di bawah umur, potensi seks bebas, bahkan risiko tindak pidana berat seperti Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan pembentukan lokalisasi terselubung,” tegas Alim, Kamis (2/10/2025).
Pekutim mendesak Pemkab Kutim untuk menghentikan pembiaran tersebut dan segera melaksanakan tiga langkah penertiban yang dinilai cepat dan strategis:
1. Audit dan Penutupan THM Ilegal Mendesak Pemkab segera melakukan pemeriksaan izin usaha THM secara menyeluruh, diikuti dengan penutupan THM yang terbukti tidak memiliki izin operasional.
2. Peningkatan Pengawasan
Meminta pengawasan ditingkatkan secara masif terhadap THM yang legal untuk memastikan tidak ada pelanggaran jam operasional, peredaran minuman beralkohol ilegal, atau aktivitas asusila.
3. Penindakan Hukum
Menuntut Pemkab menindak tegas semua pelanggaran peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu, demi menjamin penegakan hukum di wilayah Kutim.
“Ini adalah permohonan dan laporan yang sifatnya mendesak. Kami berharap Bupati dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk menegakkan aturan demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” tutup Alim.
Surat yang mencantumkan tanggal 1 Oktober 2025 ini telah ditembuskan kepada berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Kutim, Kapolres, dan Kejaksaan Negeri Kutim, menandakan keseriusan aktivis dalam mengawal penertiban ini.
Sekretaris Diskominfo Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, menerima penghargaan Top 3 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025. Foto: istimewa
JAKARTA – Kota Bontang kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu dari Top 3 Kota/Kabupaten dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi di Kawasan Indonesia Bagian Tengah.
Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, dalam acara peluncuran laporan IMDI di Ganara Art Space fX Sudirman, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersyukur sekaligus bangga atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Bontang dalam mewujudkan visi sebagai kota cerdas dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan indeks masyarakat digital tertinggi. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh masyarakat Bontang,” ujar Neni.
Ia menjelaskan, keberhasilan ini didasarkan pada empat pilar utama penilaian, yakni literasi digital, tingkat melek digital masyarakat, pemberdayaan digital, serta infrastruktur digital. Menurutnya, keempat aspek itu menjadi fondasi penting bagi transformasi layanan publik berbasis teknologi.
“Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Bontang serius dan konsisten dalam mendukung pengembangan digitalisasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Neni mendedikasikan penghargaan tersebut kepada masyarakat Bontang yang dinilainya sebagai motor penggerak utama transformasi digital di daerah. Ia berharap pelayanan berbasis teknologi di Kota Bontang dapat terus ditingkatkan agar semakin inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan warga.
Dalam acara penganugerahan, penghargaan diterima secara simbolis oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, yang hadir mewakili Wali Kota.
