BONTANG – Sosialisasi penyelenggaraan wawasan kebangsaan ke-5 wilayah VI Kota Bontang, kembali digelar  Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Abdul Kadir Tappa. Sosialisasi kali ini bertempat di Hotel Andika, dan  melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, serta dosen dari Universitas Trunajaya, Kamis (9/11/2023).

Abdul Kadir Tappa menjelaskan, terkait sosialisasi kebangsaan, wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan, serta meningkatkan semangat kebangsaan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa.

“Menurut saya, setiap anggota DPRD mewajibkan setiap bulan, atau tiga bulan sekali mengadakan sosialisasi, sebagai tanda penguatan prinsip negara kita. Jika tidak dibarengi dengan prinsip, tidak akan bisa,” ucapnya saat menyampaikan sosialisasi.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dikarenakan Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah dari Sabang sampai Marauke.

Kepala Badan Kesbangpol Bontang, Sigit Alfian menyatakan, mengenai sosialisasi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhinneka Tunggal Ika dimaksud untuk memberi pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai pancasila.

“Memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara serta memotivasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita,” paparnya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk tokoh-tokoh sebagai jaring pengaman sosial dalam memberikan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, serta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga Kota Bontang dari budaya asing, akibat dari pengaruh globalisasi yang semakin banyak mempengaruhi generasi muda.

“Maka dari itu, harapan saya pilar-pilar kebangsaan ini dapat ditumbuh kembangkan kembali bagi generasi muda, sehingga memunculkan rasa kebhinekaan yang semakin kuat, dan rasa cinta akan tanah air semakin besar,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bilher Hutahaen, Advokad yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Turnajaya Bontang mengungkapkan, empat pilar kebangsaan ini sebagai bagian terpenting dalam menyelematkan NKRI, mengaitkannya dengan berbagai persoalan bangsa dan tantangan ke depannya.

“Empat pilar kebangsaan ini harus ditanamkan dalam pikiran dan perbuatan, agar setiap kita menjadi manusia yang berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” bebernya.

Bilher juga menambahkan sekarang banyak melihat bibit-bibit komunis muncul. Maka sangat perlu mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, karena jika tidak berhati-hati akan masuk ke generasi penerus kita, seperti anak. (dwi/adv).

BONTANG – Kasus dugaan pelecehan seksual kembali terjadi. Seorang ayah diduga tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri berusia 8 tahun.

Menurut informasi yang didapat, kasus ini berlangsung sejak 25 Oktober 2023 lalu, dilaporkan oleh ibu korban. Kasus asusila tersebut terungkap setelah korban berani bersuara, dan dari hasil pemeriksaan medis.

Ibu korban melapor ke Polres Bontang pada Rabu (01/11/2023) kemarin.

“Awalnya anak saya mengeluh sakit di bagian kelaminnya. Saya curiga ada apa-apa. Jadi bujuk dia (korban) untuk periksa ke Puskesmas dan ke rumah sakit,” ucap ibu korban.

Dalam waktu dekat, pihak korban juga akan mendatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk diperiksa secara psikologis.

Akibat kejadian tersebut, sang anak pun mengalami trauma berat. Saat melihat ayahnya, sang anak selalu menangis histeris.

“Saya berharap agar pelaku bisa segera ditangkap,” sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Reskrim, Iptu Hari Supranoto mengaku sudah menerima laporan dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur.

Hanya saja sampai saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Karena sebelum menangkap dan menetapkan tersangka, polisi harus menetapkan setidaknya dua alat bukti.

“Kami sudah menerima laporannya, ini masih akan koordinasi dengan ahli psikologi. Dari keterangan ahli itu bisa jadi alat bukti. Karena yang diduga korban kan masih berumur 8 tahun,” ucap Iptu Hari Supranoto.

Kepada pelapor, dirinya meminta untuk bersabar. Karena polisi tidak akan tinggal diam saja atas semua laporan yang telah diterima.

Lebih lanjut berdasarkan hasil visum, Iptu Hari menuturkan, belum ada indikasi muara kepada kekerasan atau pelecehan terhadap korban.

Apalagi pelapor juga tidak mengetahui persis persoalannya, karena dirinya awalnya mendapatkan informasi dari kakak pelapor.

“Percayakan sama kami, kami juga terus tindaklanjuti pelaporan tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Seorang pria berinisial EAW (29) ditangkap polisi lantaran diduga menggelapkan pupuk, Selasa (7/11/2023). Terduga pelaku kedapatan menggelapkan pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya, tempatnya bekerja.

Kejadian tersebut terjadi pada Kamis (26/10/2023) lalu, sekira pukul 17.00 Wita. Dilaporkan oleh security perusahaan korban penggelapan Pupuk.

Saat itu dikatakan pelapor, terduga pelaku sedang mengangkut pupuk dari gudang dengan menggunakan satu unit truck berwarna kuning bak kayu.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kapolsek Marangkayu, Iptu Fahrudi menyatakan, pelaku adalah salah satu supir dari perusahaan, yang bertugas untuk mengangkut pupuk tersebut dari gudang lalu diturunkan di lahan tempatnya bekerja.

“Akan tetapi, saat pengantaran tidak semua diturunkan, dia (tersangka) meminta disisakan lima karung jenis NPK Merk Mahkota dalam truk. Diduga untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.

Dengan rencana, pupuk hasil penggelapan tersebut akan digunakan untuk berkebun sawit. Atas perbuatannya, ternyata EAW sudah menggelapkan sebanyak dua kali. Perusahaan tersebut mengalami kerugian senilai Rp. 4.050.000.

Saat ini, barang bukti yang diamankan berupa satu buah bekas plastik bagian dalam kemasan pupuk jenis NPK Mahkota, bewarna putih bening, serta sisa pemakaian berupa pupuk Jenis NPK Mahkota.

Tersangka pun telah diamankan di Mapolsek Marangkayu. Dengan jerat pasal 374 atau 372 KUHPidana tentang penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan.

“Ancaman maksimal 5 tahun penjara,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dua laki-laki berinisial EA (20) dan AR (23) asal Bontang ditangkap Sat Resnarkoba Polres Bontang, Rabu (8/11/2023) sekira pukul 09.30 Wita. Keduanya kedapatan membawa narkotika jenis sabu.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Resnarkoba, AKP Rihard Nixon Hernando Lumban Toruan mengatakan, keduanya tertangkap di lokasi yang berbeda.

EA (20) warga Tanjung Laut, Bontang Selatan ditangkap di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat. EA terlihat bolak-balik menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan.

“Dia sempat melarikan diri, tetapi gagal. Tersangka juga terlihat sempat menjatuhkan kotak bekas minuman,” ucapnya.

Setelah diperiksa, di dalam bekas minuman tersebut terdapat dua bungkus plastik bening yang dibungkus oleh kertas tissu. Diduga barang tersebut adalah sabu.

“EA sempat membuang sabu tersebut, akan tetapi kami langsung menemukannya. Setelah diinterogasi, tersangka EA mengatakan telah mendapatkan sabu tersebut dari rekannya AR,” paparnya.

Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap AR (23) saat berada di Jalan Soekarno – Hatta, Gang Batu Bira, RT. 27, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Keduanya mengaku memang sudah bekerja sama.

Barang bukti EA yang telah diamankan adalah dua bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 9,06 gram, satu buah minuman teh kotak, dua lembar kertas tisu, satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam merah nomor polisi KT6371QF, serta satu unit HP oppo warna hitam.

Sedangkan terduga kedua, barang bukti yang telah diamankan ialah berupa satu unit Handphone Realmi warna biru.

Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

“Ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang menggelar sidak proyek jembatan di samping PLTD Kelurahan Telihan, Selasa (7/11/2023). Sidak ini dalam rangka meninjau pengerjaan jembatan tersebut.

Abdul Malik, Anggota Komisi II DPRD Bontang mengatakan, pengerjaan jembatan ini sudah berlangsung 71 persen, dimana tinggal dilakukan pengaspalan, sehingga mendekati kata rampung pada bulan ini.

“Maunya progresnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebelum waktunya sudah selesai. Karena ini adalah akses utama, entah berangkat ke kantor, sekolah, ataupun rumah ibadah,” paparnya saat diwawancarai, Selasa (07/11/2023).

Dengan adanya perbaikan jembatan tersebut, Abdul Malik berharap sangat bermanfaat bagi para masyarakat, apalagi ini menjadi salah satu akses utama.

Untuk sementara bisa dilewati bagi para pejalan kaki sebagai alternatif penyebrangan. Namun dari sisi keamanan bisa lebih diperhatikan lagi. Walaupun hanya jembatan dan pagar biasa, katanya lebih baik mengutamakan keselamatan.

“Untuk sementara bisa digunakan bagi para pejalan kaki, hanya untuk sekedar menyebrang atau semacamnya, akan tetapi saya harap agar tetap safety,” ungkapnya.

Anwar Nurdin, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menjelaskan, proyek ini mulai pengerjaan pada April 2023 dan dikatakan akhir November optimis akan selesai pengerjaan.

“Ini sudah ditahap 72 persen, ya sekitar 71,8 persenlah intinya. Saya pastikan minggu terakhir November sudah selesai dan bisa digunakan,” tutupnya.

Penulis: Dwi

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK), Selasa (7/11/23). Kunjungan ini terkait masalah lahan parkir di antara 2 gedung tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW) mengaku miris melihat kondisi kantor BPBD yang dinilai tak layak untuk ditempati, padahal BPBD baru saja naik kelas ke A tapi ruang kerja tidak sesuai.

“Miris melihat kondisi kantor tersebut, apalagi di sebelahnya ada gedung mewah milik pemerintah tapi disewakan,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta kepada Pemkot Bontang untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, dan mengajukan dua solusi untuk persoalan gedung BPBD. Pertama ialah kontrak sewa STITEK tidak diperpanjang atau kedua mambangunkan kantor baru untuk BPBD.

“Jangan sampai BPBD yang diminta untuk menyewa kantor, padahal ada gedung aset milik pemkot,” tegasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Bontang, Santy menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut terkait kepastian status sewa gedung STITEK yang sebelumnya juga sempat dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

“Nanti akan segera kami bahas lagi untuk kepastian. Setelah ini kita akan bahas lagi kemudian mencari solusinya seperti apa,” ujarnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Warga di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala kembali mengeluhkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di area perumahan yang dianggap sangat kurang memadai, Selasa (07/11/2023).

Abdul Malik, Anggota Komisi III DPRD Bontang mengatakan, telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Ultilitas Umum Kawasan Pemukiman yang merupakan inisiatif DPRD Bontang.

“Raperda ini sudah masuk tahap harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Kaltim, dan selanjutnya akan diparipurnakan untuk disahkan jadi Perda (Peraturan Daerah),” ujarnya.

Selain itu tidak diserahkannya aset fasum dan fasos oleh pihak developer kepada Pemerintah Kota Bontang, sehingga bantuan dari pemerintah hingga pokok pikiran Anggota DPRD Bontang tidak bisa menyentuh fasum dan fasos di sana. Dengan adanya Perda ini, mengharapkan bisa menjadi landasan payung hukum.

“Ada yang didasari peraturan pemerintah, tujuannya agar penerima jasa fasilitas umum bisa ada kejelasan dan segala jenis fasilitas umum di dalam nya harus mendapat perhatian para pengembang.” ungkapnya.

Dia juga berharap dengan adanya perda ini nantinya, dapat menjadi solusi permasalahan fasum dan fasos di Kota Bontang yang tak kunjung tuntas. Pengembang di Bontang kurang lebih ada 21, sementara yang terdata aktif ada 15. Lainnya meninggalkan catatan tertentu.

Terkait dengan perselisihan antara warga dan developer Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala, Komisi III DPRD Bontang tidak bisa memberikan keputusan hukum yang mengikat.

“Sebab tugas kami hanya memediasi atau menjadi penengah atas perselisihan yang terjadi. Harapan besar permasalahan ini bisa segera selesai,” ujarnya.

“Untuk menengahi permasalahan yang ada, kami telah melakukan Sidak keperumahan Griya dan menghadirkan developer untuk mendengar semua penjelasan semua pihak,” imbuhnya.

Untuk permasalahan fasum dan fasos bukan kali pertama dialami warga Perum Griya Wisata. Sebab, pihaknya juga beberapa kali ingin membantu perbaikan rumah ibadah di salah satu perumahan di Bontang Barat tidak bisa karena proses wakaf yang belum rampung.

“Legal standing dari wakaf rumah ibadah itu harus jelas, karena ketika ingin mendapatkan bantuan dari APBD ataupun Pokok Pikiran anggota DPRD harus jelas Surat Wakaf, Akta Wakaf dan Sertifikat Wakafnya yang dikeluarkan Kementerian Agama Kota Bontang bersama pertanahan,” tutupnya.

Penulis: Dwi

Editor: Yusva Alam