BONTANG – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Puskesmas Bontang Lestari, Jumat (3/1/2025).

Setibanya di lokasi tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan langsung terfokuskan pada ruang tunggu pasien. Dimana dalam satu ruangan, semua pasien yang ingin berobat menjadi satu tempat tanpa adanya tempat yang lain.

“Bagi saya, ruang tunggu pasien menjadi masalah di sini. Semua dicampur menjadi satu tempat, apa tidak ada ruangan lain selain ini,” ucapnya saat sidak.

Karena bagi Ubayya, ruang tunggu pasien yang dijadikan satu seperti itu sangat bermasalah, terlebih lagi pasien beragam mulai dari anak kecil, orang dewasa, hingga lansia.

“Saya ingin ruang pasien dipisah, bagaimana jika ada pasien yang terkena TBC dan ruangan tunggunya bersama dengan pasien yang lain. Kalau bisa, ada ruangan khusus,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Bontang Lestari, Drg. Faradina mengatakan, untuk ruang tunggu lainnya saat ini masih dalam pemekaran yang belum terselesaikan, sehingga pihaknya menggabungkan semua pasien menjadi satu ruangan.

Terlebih lagi, untuk fasilitas lainnya yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat, seperti ruangan yang panas dan tempat duduk yang kurang nyaman, sejauh ini sudah direalisasikan sejak anggaran perubahan 2024.

“Alhamdulillah dengan adanya keluhan masyarakat yang masuk, kami mampu mengadakan dua AC agar ruang tunggu menjadi tidak panas, dan juga pengadaan sofa pengunjung,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Puskesmas Bontang Lestari belakangan ini banyak dikeluhkan oleh warga sekitar, terutama terkait pelayanannya di malam hari. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di lokasi tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mengatakan, bahwa laporan tersebut dirinya dapat dari banyaknya masukan warga sekitar, dimana mereka tengah mengeluhkan pelayanan Puskesmas saat pasien mengalami kondisi darurat, yang dialihkan ke rumah sakit atau RSUD. Bahkan pelayanan malam pun selalu ditolak oleh pihak Puskesmas.

“Kami ke sini hanya menyampaikan apa yang kami dengar, katanya kalau ada pasien berobat di malam hari ditolak, dengan alasan dokternya belum siap,” ucapnya saat sidak, Jumat (3/1/2024).

Terlebih lagi, jika ada pasien yang ingin berobat siang hari, tidak ada dokter yang berada di tempat, bahkan tempat untuk pemeriksaan kosong tak ada yang bertugas, dengan alasan jam makan siang.

Ia menambahkan, Puskesmas Bontang Lestari adalah satu-satunya fasilitas kesehatan di kawasan Bontang Lestari dengan pelayanan 24 jam di wilayah industri dengan resiko kecelakaan kerja yang tinggi, seharusnya Puskesmas ini mampu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

“Jika ada kendala, kami dari DPRD siap membantu. Bahkan untuk memastikan Puskesmas ini mampu memberikan pelayanan yang optimal dengan fasilitas rawat inap,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Bontang Lestari, Drg. Faradina mengungkapkan, pihaknya mengakui masih sangat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yang saat ini Puskesmas Bontang Lestari hanya mempunyai 10 perawat yang bekerja di tiga shift.

Bahkan Faradina menyatakan, jika dijadikan sebagai perbandingan dengan Puskesmas Bontang Utara, dengan pelayanan yang tidak sampai 24 jam, tetapi memiliki 18 perawat. Selain itu, di Puskesmas Bontang Lestari juga masih kekurangan dokter.

“Pernah dulu ada pelamar CPNS yang mendaftar disini, hanya satu orang tetapi tidak lolos. Tenaga medis dari fasilitas lain juga sulit, karena lokasi yang jauh tidak di tengah kota,” katanya.

Faradina pun menambahkan, jika masih ada pelayanan yang kurang, pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut. Serta meminta permohonan kepada pemerintah, agar bisa membantu dalam penambahan tenaga medis untuk dapat ditempatkan di Puskesmas Bontang Lestari.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melalui Yayasan Pandu Qolby menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) ke 415 lansia di Kota Bontang, Jumat (3/1/2025), yang berlangsung di Gedung Auditorium Tiga Dimensi.

Wali Kota Bontang, Basri Rase, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Aji Erlynawati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen, yang telah terlibat dalam kegiatan penyerahan Bansos tersebut.

“Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat dan berarti. Sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran bapak ibu lansia, untuk kebutuhan dasar sehari-hari,” ucapnya.

Apresiasi ditunjukkan pada jajaran pengurus Yayasan Pandu Qolby, serta relawan sosial yang berupaya agar kegiatan penyerahan Bansos dapat berjalan dengan lancar.

Tak lupa, ucapan terima kasih terkhusus kepada Baperida Kota Bontang, yang sejak 2021 mensupport teknologi administrasi geospasial untuk bisa mendapatkan informasi, terkait alamat rumah dan mengetahui informasi valid terkait lansia yang membutuhkan bantuan.

“Bansos tunai Rp 1 juta per jiwa diberikan secara bertahap, 200 orang di pagi, dan 215 di siang hari. Sehingga total lansia yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 1700 orang, terhitung sejak 2022 lalu,” ungkapnya.

Diketahui, dari 415 lansia yang mendapatkan Bansos tersebar dari beberapa kelurahan, meliputi Kelurahan Api-Api 2 orang, Kelurahan Belimbing 54 orang, Kelurahan Berbas Pantai 4 orang, Kelurahan Berbas Tengah 5 orang, Kelurahan Bontang Kuala 69 orang, serta Kelurahan Gunung Telihan 1 orang.

Selanjutnya, di Kelurahan Gunung Elai 101 orang, Kelurahan Kanaan 174 orang, Kelurahan Satimpo 2 orang, Kelurahan Tanjung Laut 2 orang, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah 2 orang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pelantikan kepala daerah terpilih yang sedianya diadakan Februari 2025 Ini, rencananya bakal diundur menjadi Maret 2025 mendatang.

Pengunduran itu lantaran diperkirakan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024, pada 13 Maret 2025.

“Masih dilakukan pembahasan, namun belum ada putusannya,” terang Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Bontang, Azis Maidy Muspa.

Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK, harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya. Sehingga, pelantikan dilaksanakan secara serentak.

Namun, saat ini pihaknya belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah, karena nantinya keputusan tersebut harus menunggu perpres yang baru bukan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat saat ini, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025. Serta pelantikannya dilakukan 10 Februari 2025

“Keserentakan pilkada termasuk pelantikan dan akan dibuatkan perpres baru, kita tunggu saja keputusan nya,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bontang melakukan kunjungan ke Puskesmas Bontang Lestari. Tujuan kunjungan tersebut untuk memantau segala pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, Jumat (3/1/2025).

Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mengatakan, bahwa di Puskesmas tersebut menyediakan pelayanan 24 jam. Namun dirinya mendengar banyak sekali masukan dari masyarakat sekitar, jika mereka ingin pergi berobat, masih kesulitan mendapatkan pelayanan tersebut.

“Kami kesini untuk memastikan secara langsung, informasi yang kami dengar dari masyarakat. Karena banyak sekali informasi yang kurang pas, saat kami mengadakan rapat,” ucapnya.

Terlebih lagi, masyarakat juga banyak yang mengeluh terkait adanya pengalihan saat masyarakat hendak berobat. Seperti contohnya saat ada masyarakat yang ingin berobat secara mendadak, atau korban kecelakaan. Mereka malah dialihkan untuk pergi ke rumah sakit.

“Itu yang menjadi pertanyaan, dengan adanya laporan katanya disini pelayanan 24 jam. Tetapi kenapa jika ada yang urgent membutuhkan pertolongan medis, malah dialihkan ke rumah sakit dan RSUD,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Bontang Lestari, Drg. Faradina menyampaikan, jika pihaknya masih serba kekurangan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) serta infrastruktur.

“Kami sudah coba berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi di sini kami masih kekurangan SDM dengan adanya tiga shift. Walaupun dengan jumlah dokter yang masih terbilang kurang, kami berusaha agar tidak pernah kosong,” ungkapnya.

Bahkan untuk melayani pasien yang mengalami kecelakaan, Drg. Faradina menyatakan pihaknya menjadikan persoalan ini menjadi bagian dari evaluasi untuk lebih baik lagi ke depan

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Meskipun pajak daerah Bontang berhasil mencapai 100 persen, namun beberapa sektor pajak belum memenuhi target. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Syahruddin.

Syahruddin menyebutkan beberapa sektor pajak tersebut di antaranya jasa kesenian dan hiburan yang memiliki target Rp 3,2 miliar sementara realisasinya Rp 3 miliar, pajak reklame target Rp 1,6 miliar dengan realisasi Rp 1 miliar, jasa parkir target Rp 400 juta dengan realisasi Rp 326 juta, dan pajak burung walet dengan target Rp 3,1 juta dengan realisasi Rp 1 juta.

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dengan target Rp 65,4 miliar dengan realisasi Rp 58,2 miliar. Terakhir Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target Rp 9,7 miliar dan realisasi Rp 7,2 miliar.

“Target untuk Jasa kesenian dan hiburan itu kemarin kita naikkan karena ada bioskop, kita kira akan antusias terus orang ke sana, ternyata lama-lama ya normal saja, tidak setinggi diawal buka,” terangnya, Kamis (3/1/25).

Sama halnya dengan BPHTB yang merupakan pajak jika ada kegiatan jual beli tanah di Kota Bontang, sayangnya kegiatan itu tak selalu ada sehingga tidak memenuhi target.

Meskipun begitu, sektor-sektor yang belum memenuhi target tertutupi oleh beberapa sektor yang melampaui seperti Jasa Perhotelan yang memiliki target Rp. 1,784 miliar dengan realisasi Rp 1,947 miliar, Pajak Makanan dan Minuman dengan target Rp 22,9 miliar dan realisasi Rp 26,7 miliar, Pajak Tenaga Listrik dengan target Rp 36 miliar dan realisasi Rp 39,6 miliar, Pajak Air dan Tanah dengan target Rp 6,4 miliar dan realisasi Rp 8,6 miliar, terakhir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target Rp 2 miliar dan realisasi Rp 2,4 miliar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Polres Bontang mengungkap 5 tersangka pengedar narkotika jenis sabu dengan total berat 34,8 gram dan uang tunai sebesar Rp 6,8 juta, Jumat (3/1/2025).

Kapolres Kota Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing mengatakan, para pelaku ini ditangkap dalam tiga penangkapan berbeda. Penangkapan pertama yakni Inisial S (38), A (20), dan SA (45) yang dibekuk di Jalan M. Thamrin, RT 26, Kelurahan Bontang Baru dengan Barang Bukti (BB) Sabu satu pocket berat 0.51 gram.

Untuk penangkapan kedua dengan inisial RS (31) di Jalan Sam Ratulangi, RT 15, Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan BB Sabu 52 pocket sabu dengan berat 24,33 gram.

Terakhir pengungkapan ketiga dengan inisial NR (22) di Jalan Sam Ratulangi RT 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan BB 27 pocket sabu seberat 9,96 gram.

“Mereka membeli sabu hanya melalui media Whatsapp dan tidak pernah bertemu secara langsung,” terangnya, Jumat (3/1/25) dalam konferensi pers pengungkapan narkotika Polres Bontang.

Penangkapan pertama diduga hanya untuk konsumsi pribadi, kemudian penangkapan kedua dan ketiga untuk diedarkan. Adapun RS (31) merupakan residivis yang sebelumnya juga pernah dijatuhi hukuman 8 tahun.

Kronologi penangkapan di wilayah Bontang Baru, Polres Bontang menjelaskan mereka mendapati informasi adanya pesta narkoba saat tahun baru, akhirnya pihaknya bersama-sama melakukan penggerebekan. Penangkapan kedua dan ketiga merupakan pengembangan dari kasus pertama.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin mengatakan, target 100 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah Kota Bontang tahun 2024 berhasil tercapai.

“Kami berhasil mencapai sekitar 100,81 persen di tahun 2024,” jelas Syahruddin, Kamis (2/1/25)

Adapun target pada tahun 2024 yakni Rp 148,7 miliar dengan angka realisasi sebesar Rp 149,9 miliar, dengan selisih Rp 1,198 miliar.

Ia menyebutkan bahwa PAD menunjukan kemampuan fiskal daerah, namun sayangnya Kota Bontang belum menyanggupi hal tersebut.

“Kami masih berusaha untuk meningkatkan PAD,” tambahnya.

Disebutkan, kontribusi terbesar PAD Kota Bontang yakni berasal dari pajak daerah. Sebelumnya PAD berasal dari beberapa sumber seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Syahruddin menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya baru bisa menyimpulkan berdasarkan pendapatan pajak daerah yang terbagi menjadi 11 dan lain-lain PAD yang sah yang terbagi menjadi 7.

Termasuk dalam pajak daerah yakni jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, tenaga listrik, jasa parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemasangan alat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bontang, sudah selesai terpasang di tiga titik tertentu, akan tetapi hingga saat ini belum juga dioperasikan.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Lantas Polres Bontang, AKP MD Djauhari mengatakan, bahwa pihaknya masih sedikit mengalami kendala teknis yang harus diselesaikan oleh vendor, sehingga belum terpasang kamera.

“Ini memang sudah direncanakan pada 2018, dan alhamdulillah di Bontang sudah pemasangan. Hanya tinggal satu yang belum, alat kameranya yang belum terkoneksi,” ucapnya, Selasa (31/12/2024) kemarin.

Djauhari menegaskan, jika pun semua alat sudah terkoneksi semuanya pasti akan langsung segera difungsikan, mengingat masyarakat agar patuh dengan peraturan berlalu lintas.

“Dengan adanya ETLE ini, agar budaya taat peraturan berjalan semestinya. Karena masih banyak sekali, pengendara yang tidak mematuhi peraturan rambu lalu lintas,” ungkapnya.

Diketahui, tiga titik lokasi yang telah terpasang ETLE meliputi Jalan Soeprapto atau Simpang Tiga Ramayana, Jalan Jenderal Soerdiman atau depan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), serta Jalan Bhayangkara atau Simpang Tiga Jalan Tembus.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Polres Bontang merilis kasus peredaran narkoba di Kota Bontang sepanjang tahun 2024 mengalami kenaikan. Terdapat 110 kasus dan ada sekitar 130 tersangka.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Resnarkoba Polres Bontang, AKP Rihard Nixon Lumban Toruan menyebutkan bahwa, di tahun sebelumnya untuk peredaran narkoba terdapat 98 kasus dengan 123 tersangka, akan tetapi di 2024 angka peredaran tersebut semakin meningkat.

Bahkan, Polres Bontang juga telah melakukan pemetaan wilayah yang rawan akan peredaran narkoba, berdasarkan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Ada pun tiga lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi, meliputi Loktuan, Berbas Tengah, dan Berbas Pantai.

“Untuk sementara, pemetaan wilayah peredaran narkoba yang paling rawan di Berbas Pantai,” ucapnya, Selasa (31/12/2024) kemarin.

Sebelumnya, Polres Bontang telah menyita sebanyak 257,66 gram sabu, sepanjang 2024, bahkan barang bukti yang telah diamankan berupa ganja 8 gram, sabu 1.421,56 gram, hingga double L sekitar 1.820 butir.

“Dengan begitu, pastinya kami akan selalu melakukan pemberantasan terkait kasus peredaran narkoba. Dilihat dari banyaknya kasus, untuk peredaran narkoba ini mereka rata-rata menggunakan sistem jejak,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam