BONTANG – Pemerintah diminta mendepositokan anggaran daerah yang menganggur. Hal itu sebagai solusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Solusi itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke 16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

“Semestinya kalau pemerintah jeli harusnya kita bisa memperoleh Rp 7 miliar, jika anggaran tersebut didepositokan sejak awal tahun kemarin, daripada dibiarkan mengendap. Padahal aturan pun memperbolehkan,” ungkapnya.

Alasan pihaknya kembali menggaungkan persoalan deposit ini, lantaran potensi PAD Bontang masih belum maksimal, dan masih sulit menghasilkan PAD melalui pajak dan retribusi.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menilai masih harus menimbang rencana tersebut.

“Kalau soal deposito ini mohon maaf karena memang masih harus dilakukan pembahasan, karena semua daerah di Kaltim masih wacana saja,” ucap Basri. (adv/al)

BONTANG – Sambutan positif datang dari Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam terkait rencana pemkot menjadikan Pulau Gusung, sebagai objek destinasi wisata baru di Kota Bontang.

Diberitakan beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang Ahmad Aznem mengatakan, rencana pengembangan potensi wisata Pulau Gusung saat ini tengah digodok

Adapun tahap kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Pulau Gusung hampir rampung. “Semua daerah yang berpotensi itu akan kami kembangkan. Seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Kami inginnya bisa seperti Malahing juga,” terangnya.

Menurut Rustam, jelang Bontang menghadapi pasca migas, pengembangan sektor pariwisata di kota taman perlu dilakukan sejak dini.

“Potensi sumber daya dan kearifan lokal di Pulau Gusung sangat potensial dimanfaatkan lebih maksimal. Saya sangat dukung soal itu,” ujarnya, Kamis (24/8/2023).

Selain itu, menurut Rustam upaya ini sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan pariwisata Bontang.

Maka itu, Politisi Partai Golkar ini berharap agar pemerintah daerah bisa segera membenahi infrastruktur sarana dan prasarana di Pulau Gusung, sehingga layak dijadikan sebagai lokasi wisata.

“Yang pertama perlu dibenahi itu, infrastrukturnya harus benar-benar siap dan tidak mengecewakan para pengunjung yang datang,” timpalnya.

Namun, dirinya menekankan agar pemerintah terlebih dahulu membenahi aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang sejalan dengan rencana pengembangan potensi wisata di sana.

“Jangan sampai kita mau kembangkan wisatanya, tapi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan justru diabaikan. Maka itu harus sejalan,” tandasnya. (adv/al)

BONTANG – Agus Haris dorong kolaborasi pemerintah dan perusahaan, perhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bontang itu, kondisi masyarakat Gusung saat ini masih memprihatinkan, baik dari segi masalah pendidikan, peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan juga masalah air bersih.

“Bisa kita lihat masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan di sana (Pulau Gusung),” ujarnya, Selasa (22/8/2023).

“Pulau Gusung ini kan terletak di daerah pesisir Bontang berdekatan langsung dengan PT Pupuk Kaltim, menjadi tanggung jawab sosial mereka. Secara tidak langsung mereka terdampak oleh industri perusahaan. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan,” imbuhnya.

Adapun, beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya melakukan penataan infrastruktur, membantu akses penghidupan mereka dan mensupport masalah air bersih.

Dikatakannya, pengelolaan wilayah laut atau pesisir memang terkendala adanya UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi.

Namun, mengacu pada pasal 18 UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diubah. Sehingga ini menjadi perhatian bersama dalam mendorong dan mengupayakan aspirasi masyarakat pesisir.

“Karena ini juga menjadi kendala utama terbentur oleh oleh aturan. Maka itu, sinergi pengelolaan wilayah pesisir menjadi penting dan tidak boleh diabaikan,” tandasnya. (adv/al)

BONTANG – Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi persoalan banjir di Kota Bontang, mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Dikatakannya, upaya tersebut telah berhasil secara signifikan. Terutama, mengenai debit air yang mulai menyusut di beberapa wilayah rawan banjir.

“Bisa kita lihat fakta di lapangan, sudah mulai ada beberapa perubahan. Mulai dari debit air dan lama genangan air,” ujarnya, Rabu (23/8/2023).

AH sapaan akrabnya terus mendorong pemerintah agar memaksimalkan kinerjanya, mulai dari kegiatan normalisasi sungai, pembuatan turap dan pelebaran drainase.

“Walaupun masih ada banjir tapi sudah berkurang. Sudah banyak progres yang dilakukan pemerintah. Kita apresiasi ini dan semoga terus dimaksimalkan,” timpalnya.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini berharap, di tahun 2025 mendatang seluruh program pengentasan banjir ini dapat terealisasi sepenuhnya. Karena sudah menjadi visi pemkot.

“Kita dukung itu, kita liat faktanya juga sudah banyak dikerjakan, tinggal lebih maksimalkan lagi karena masa jabatannya juga tinggal 2 tahun. Mudah-mudahan tim teknis bisa kejar itu,” terangnya.

“Bagian teknis bisa buat sodetan-sodetan mulai dari alur Kanaan, Gunung Elai, Api-Api dan Bontang Kuala untuk mengurai air sungai. Biar tidak terkonsentrasi di satu alur. Jadi bisa tambah turun volume airnya,” imbuhnya.

Diketahui, Wali Kota Bontang Basri Rase sebelumnya mengaku berhasil mengurangi dampak banjir. Bahkan presentase tingkat keberhasilannya sudah mencapai 40 persen.

“Luas genangan banjir di Bontang menurun secara bertahap sejak 2019 hingga 2022. Pada 2019 terdapat 515 hektare lahan di Bontang yang terendam banjir. Dua tahun berikutnya, yakni pada 2021 angka itu menyusut menjadi 353 hektare. Lalu, pada 2022 menurun menjadi 283 hektare lahan,” ujarnya dalam forum Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang 2025-2045 beberapa waktu lalu. (adv/al)

BONTANG – Upaya persuasif harus ditempuh Pemkot Bontang kepada 2 Kepala Keluarga (KK) di bantaran Sungai Guntung, yang masih enggan direlokasi lantaran tidak memiliki lahan. Solusi tersebut ditujukan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris kepada Pemkot Bontang.

“Dua KK itu menolak karena tidak punya lahan untuk pindah. Sementara anggaran yang disediakan pemkot untuk proyek pembangunan turap senilai Rp 1,5 miliar, tapi tidak dengan pembebasan lahannya. Makanya kita minta bantuan CSR perusahaan untuk membantu pembebasan lahan dua warga itu,” ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa upaya persuasif ini bisa dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintahan dan tokoh adat Guntung agar negosiasi bisa berjalan lancar. Apalagi, persoalan banjir ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Sehingga percepatan pembangunan turap untuk meminimalisir banjir perlu segera dilakukan.

“Saya serahkan sepenuhnya ini kepada Pemkot Bontang, agar bisa bernegosiasi. Serta berkomunikasi dengan CSR perusahaan, agar bisa memberikan kepastian secepatnya untuk membantu pembebasan lahan,” timpalnya.

Apabila hingga September ini belum ada kejelasan, maka AH sapaan akrabnya mengaku akan memanggil pihak perusahaan maupun pemerintah, untuk meminta kejelasan terkait masalah ini.

“Kita tunggu sampai akhir September. Kalau belum ada pergerakan, akan kami panggil pemerintah dan perusahaan untuk cari solusinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bontang Amirudin mengatakan, apabila pembangunan turap tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, maka dengan terpaksa anggaran yang ada akan dialihkan ke APBD-Perubahan. Dengan proses pengerjaannya yang akan dirancang memakan waktu tiga bulan saja dan ditarget mulai pada Oktober mendatang.

“Jadi, anggarannya tidak sampai masuk SiLPA. Karena kita alihkan. Diharapkan dalam tiga bulan itu selesai,” terangnya.

Menurut AH, upaya persuasif merupakan solusi terbaik agar pembangunan turap sepanjang 85 meter di RT 11, Kelurahan Guntung bisa segera dikerjakan.

Pasalnya, dari 9 KK yang terdampak relokasi, dua KK di antaranya menolak direlokasi lantaran tidak memiliki lahan untuk pindah. Sedangkan 7 KK lainnya bersedia pindah dan akan dibangunkan rumah di lahan mereka masing-masing. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyesalkan masih adanya beberapa lurah yang acuh tak acuh terhadap permasalahan stunting. Hal itu ditunjukkan dengan tak adanya respon saat anggota dewan menanyakan progres perkembangannya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, bahwa pihaknya selaku bidang terkait masalah stunting ini kerap saat ingin berkoordinasi dengan beberapa kelurahan, namun lurahnya acuh tak acuh. Pihaknya hanya ingin mengetahui bagaimana perkembangan masalah stunting tersebut. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi.

“Ditelpon pun kadang sulit. Mohon disampaikan ke lurah-lurah ini, kami ini DPRD bukan sekedar menanyakan, tetapi sama-sama cari solusi. Bagaimana program stunting di daerah masing-masing khususnya di Bontang Selatan bisa turun secepatnya. Sesuai program pemerintah pusat,” keluhnya kepada Wali Kota Bontang.

Wali Kota Bontang pun menanggapi masalah tersebut dengan berencana mengadakan rapat besar. Tidak hanya unsur forkopimda, namun juga dengan DPRD dan perusahaan. Untuk menyikapi masalah stunting dan masalah-masalah kemiskinan lainnya.

“Selama ini kan kita hanya bahas antar forkopimda saja, itupun unsur pimpinannya saja. Nanti kita bikin rapat besar. Kita minta masukan dari semua yang hadir,” ujarnya. (adv/al)