BONTANG – Dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, alhasil, Pergantian Antar Waktu (PAW) menunggu penetapan dari pimpinan definitif.

Kepala Bagian (Kabag) Risalah dan Perundang-Undangan DPRD Kota Bontang, Taufiqurrahman menyampaikan, bahwa penetapan tersebut masih menunggu Ketua DPRD definitif, karena kalau untuk ketua sementara ruang geraknya masih terbatas.

“Untuk proses PAW ini nantinya, dari partai masing-masing yang mengajukan permohonan ke pimpinan DPRD,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2024).

Selanjutnya, untuk Ketua DPRD Bontang nantinya akan mengajukan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang, untuk meminta daftar hasil legislatif beberapa bulan lalu, yang akan dijadikan acuan atau dasar untuk nama pengganti.

“Karena memang PAW hak sepenuhnya dari partai, kami dari Sekretariat Dewan (Sekwan) hanya menunggu surat dari partai saja,” paparnya.

Taufiqurrahman juga mengungkapkan, untuk prosesnya sama halnya dengan pelantikan dewan baru, yang dimana akan menunggu Surat Keputusan (SK) dari gubernur.

“Kalau sudah ada SK pemberhentian dari gubernur, lalu SK pengangkatan anggota baru berdasarkan usulan partai,” tutupnya. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Smart Data DPRD merupakan proyek perubahan yang dirancang dalam rangka menindaklanjuti percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta didorong pula oleh keseriusan Pemerintah Kota Bontang yang mengatur tentang jaminan ketersediaan dan integrasi data melalui Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satu Data Kota Bontang.

Smart Data DPRD merupakan sebuah langkah yang sangat penting, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis yang ada di Sekretariat DPRD.

Digitalisasi data memungkinkan proses administrasi di Sekretariat DPRD menjadi lebih efektif dan efisien. Dokumen dan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data lebih akurat.

“Data digital yang berstruktur dan terkelola dengan baik, menyediakan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat,” jelas Sekretaris DPRD Bontang, Yessy Waspo Prasetyo melalui Taufiqurrahman, Kabag Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Bontang saat dihubungi, Kamis (26/9/24).

Dengan didorong keseriusan pemerintah Kota Bontang yang mengatur tentang jaminan ketersediaan dan integrasi data melalui peraturan Wali Kota Bontang nomor 2 tahun 2024 tentang satu data Kota Bontang. Tujuan dari proyek perubahan ini antara lain:

1. Merubah data fisik menjadi data digital.
2. Dengan pengelolaan daya yang baik akan memudahkan pencarian data dan mencegah terjadinya kehilangan data.
3. Data yang diperoleh dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja.
4. Menghemat pengguan anggaran dengan paperless.
5. Anggaran pokok pikiran tepat sasaran sesuai, sesuai dengan aspirasi masyarakat karena perencanaan yang baik.

Hadirnya Smart data DPRD ini diharapkan, dapat membeberkan pelayanan yang lebih baik maksimal kepada pemerintah, DPRD, maupun masyarakat dalam berbagai hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan citra organisasi secara keseluruhan.

Untuk saat ini Smart Data DPRD hanya bisa diakses oleh Admin, Unit Kearsipan dan Unit Pengelola Kearsipan. Tapi ke depannya akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan E-Arsip Kota Bontang yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Smart Data DPRD ini berupa Website ya,” terangnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Saat ini narkoba masih saja marak di tengah masyarakat, bahkan sebagian anak remaja pun sudah mulai terjerumus dengan barang haram tersebut.

Mengenai hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bontang, Sumardi mengatakan, jika dirinya sangat kecewa dan merasa sedih kalau masih saja ada masyarakat yang menggunakan narkoba, terkhususnya kaum remaja.

“Saya sendiri sebetulnya sangat prihatin, dengan kota yang sekecil ini. Disisi lain masih ada yang menggunakan narkoba, apalagi di kalangan anak remaja,” ucapnya saat di wawancara via telepon, Jumat (27/9/2024).

Sehingga, Sumardi menghimbau pada masyarakat untuk bisa membentengi diri, agar tidak bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Karena, selain narkoba akan merusak tubuh, narkoba juga pastinya akan merusak segalanya, mulai dari kesehatan fisik dan mental, keluarga, lingkungan, bahkan masa depan.

“Ini bukan hanya tanggung jawab BNN dan aparat, tapi ini tanggung jawab seluruh masyarakat. Mari kita sama-sama memberantas narkoba, karena narkoba itu dapat merugikan,” tutupnya. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Sumardi menanggapi permasalahan tunggakan gaji karyawan di PT. Laut Bontang Bersinar (LBB), menurutnya ada yang salah dengan sistem kepemimpinan direkturnya saat ini.

Bahkan Sumardi ingin, sebisa mungkin harus mengadakan rapat secara internal, agar bisa mencari jalan keluar terkait penunggakan gaji terhadap karyawan-karyawan di sana.

Sehingga Sumardi merasa bingung, bagaimana bisa kapal yang masuk setiap harinya, akan tetapi untuk gaji karyawan terbilang terlambat masuk.

“Berarti kepemimpinannya harus diganti, saya pernah jadi agen di perkapalan, setahu saya kalau di pelabuhan itu harusnya bayar dulu baru bisa masuk, ucapnya saat diwawancarai, Jumat (27/9/2024).

Mengingat hal tersebut, Sumardi ingin pemerintah bisa segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah juga perlu mengaudit keuangan perusahaan secara menyeluruh, kemudian mengevaluasi kepemimpinan direktur.

“Intinya kepemimpinannya harus diaudit, kalau sudah seperti ini secara internalnya saja sudah tidak sehat, terutama pemimpinnya,” paparnya.

Perlu diketahui, untuk laporan tunggakan gaji karyawan hampir terjadi setiap bulannya, dan itu berjalan sejak 3 tahun terakhir. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemasangan jaringas gas (jargas) rumah tangga akan kembali hadir untuk masyarakat Kota Bontang. Namun, Warga Kelurahan Bontang Lestari harus gigit jari, karena instalasi jargas belum bisa menyentuh wilayah tersebut.

Alfin Rausan Fikry, Anggota DPRD Kota Bontang mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Bontang harus mendorong pembangunan pipa jargas hingga menuju Kelurahan Bontang Lestari.

“Kita harus wujudkan pemerataan pembangunan termasuk Jargas juga,” terangnya saat ditemui, Minggu (22/9/24).

Ia memahami bahwa pembangunannya tentu perlu dengan perencanaan yang jelas dan matang. Sehingga masyarakat yang harusnya mendapatkan fasilitas tersebut dapat benar-benar menikmatinya.

“Masyarakat Bontang Lestari juga merupakan masyarakat kita yang harus merasakan pembangunan,” tambahnya.

Jargas juga merupakan salah satu fasilitas Pemerintah Kota Bontang, apalagi subsidi jargas sudah masuk ke Kota Bontang cukup lama, ada baiknya pemerintah melayangkan pengajuan untuk pembangunan pipa ke Bontang Lestari.

Karena masyarakat yang tinggal di atas perairan juga belum bisa dialiri jargas, dengan kendala pemukiman yang berada di atas air. Sementara Kelurahan Bontang Lestari masihlah berupa daratan, hanya saja posisinya yang cukup jauh dari pusat kota.

“Semoga secepatnya dapat dilaksanakan perencanaan jargas tersebut,” tutupnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam