BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam pun mengaku bangga atas pencapaian Inas, anak muda Bontang yang viral lantaran menyanyikan jingle Wonderful Indonesia

Dia mengatakan perlu adanya penghargaan yang diberikan pemerintah bersifat jangka panjang. Contohnya dengan memberdayakannya pada berbagai event tertentu.

“Jika sudah seperti ini dan membawa nama baik kota, seharusnya potensi yang ada harus bisa pemerintah kelola sebagaimana mestinya,” ungkapnya belum lama ini.

Menurutnya, prestasi yang diperoleh anak muda Bontang jangan sampai hanya lewat sesaat saja dan dibiarkan begitu saja. Kata Rustam, jika memungkinkan mereka diberdayakan. Seperti diundang kembali dalam hari-hari besar atau perayaan nasional, misalnya agenda HUT RI pada 17 Agustus.

Diketahui, Inas Hafizhah merupakan anak muda Bontang viral lantaran menyanyikan jingle Wonderful Indonesia dalam memperingati meriahnya World Tourism Day, pada 15 September 2023 lalu. Inas dipilih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menyanyikan aransemen ulang jingle tersebut.

Wonderful Indonesia merupakan slogan promosi untuk pariwisata Indonesia. Dimana lagu tersebut digunakan untuk mempromosikan tempat pariwisata yang ada di Indonesia ini dan ditujukan kepada wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

Gadis kelahiran Bontang, 24 Februari 1998 tersebut merupakan musisi indie dengan puluhan ribu pendengar di platform music digital. Pada jingle Wonderful Indonesia ini diaransemen ulang oleh Eka Gustiwana yang merupakan seorang arranger, produser, dan pencipta lagu yang telah mendunia. (al/adv)

BONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengeluhkan kondisi SMA/SMK yang kewenangannya masih berada di Provinsi Kaltim. Lantaran kondisi tersebut pihaknya tidak bisa turut campur di SMK/SMK.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Bambang mengeluhkan kondisi ini, lantaran menyebabkan pihaknya tidak bisa memberikan bantuan atau memanfaatkan SMA/SMK untuk turut dalam memajukan Bontang. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa mengukur tingkat pendidikan warga Bontang, karena untuk mengukur berapa persen yang lulus atau diterima di kampus, dan sebagainya harus sampai tingkat pendidikan SMA/SMK.

“Saya sudah keluhkan hal ini ke Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dan juga Dirjend Pendidikan RI. Kami takut menyalahi kewenangan apabila melanggar aturan tersebut,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sutarmin menjelaskan, bahwa Komisi II DPRD Bontang bersama DPRD Kukar pernah diundang oleh Komisi II DPR RI untuk membahas masalah ini salahsatunya.

Dikatakannya, untuk dapat mengembalikan kewenangan SMA/SMK ke daerah, maka harus memperkuat kajian. Sehingga memiliki dasar yang kuat untuk meminta kembalinya kewenangan SMA/SMK ke daerah.

“Tuntutannya harus berdasar yang kuat. Mungkin OPD terkait bisa berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk bekerjasama menyampaikan tuntutan dan alasan meminta kembalinya wewenang SMA/SMK ke daerah,” beber Sutarmin. (al/adv)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mempertanyakan kepada Pemkot Bontang, mengapa tidak menjadikan pariwisata sebagai dinas tersendiri. Karena menurutnya, apabila pemkot ingin fokus meningkatkan pariwisata, maka harus ada dinas sendiri yang mengurusi masalah tersebut.

Hal itu diungkapkan Nursalam usai Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Diungkapkannya, dirinya dulu pernah mendengar bahwa pemkot akan menjadikan pariwisata prioritas sendiri. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum juga terwujud. Karenanya ia menyayangkan kondisi tersebut.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN), bahwa ada potensi pemkot untuk bisa menggabungkan pariwisata dengan kebudayaan, agar menjadi dinas tersendiri menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), bahkan bisa ditambah Ekonomi Kreatif yang masih sehubungan.

“Padahal LAN sudah menawarkan ke Bontang. Saya tidak tahu apakah wali kota mau atau tidak dengan tawaran itu, tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi,” bebernya.

Dijelaskannya, seandainya pemkot punya dinas sendiri untuk pariwisata dan kebudayaan, maka anggaran dan penyelenggaraan Bontang City Carnival (BCC) tidak perlu lagi di bawah Disdikbud. Disdikbud bisa fokus mengurusi pendidikan saja.

“Kenapa saat ini penyelenggaraan BCC ada di Disdikbud, karena hanya di Disdikbud yang ada bidang kebudayaan. Di Dispopar yang membidangi pariwisata pun secara UU tidak bisa,” pungkasnya. (al/adv)