BONTANG – Guna mencegah kejahatan siber yang semakin marak, perlunya kita menjaga keamanan data pribadi. Karenanya, tanggung jawab keamanan data pribadi harus dimulai dari diri sendiri.

Hal itu diungkapkan Ahli Madya Direktorat Keamanan Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya saat menyampaikan materi di sosialisasi security awareness inisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bontang Barat, Kamis (27/7/23).

Di awal materi, Danang mengibaratkan keamanan dalam berbagai hal. Seperti komplek perumahan yang dijaga oleh security, hingga gudang yang harus menggunakan izin akses. Hal itu merupakan langkah-langkah sederhana untuk menciptakan keamanan.

“Tanggung jawab kepemilikan suatu barang atau data ada pada pemilik atau diri sendiri. Ada baiknya kita dahulu yang memulai untuk menjaga apa yang menjadi milik kita,” paparnya.

Terdapat 7 data pribadi yang berbahaya jika tersebar luas, yang pertama adalah nomor indentitas, seperti nomor NIK, SIM, KTP,  KK, NPWP dan sebagainya.

Kemudian yang kedua, yakni Informasi medis. Saat oknum mengetahui informasi medis kita, maka mereka akan dapat menawarkan pengelabuan obat-obatan yang kita butuhkan.

Ketiga, nama panggilan, “Biasanya ada orang modus panggil nama kita atau anak-anak kita, terus dia panggil seolah-olah kenal orang tua kita,” tambahnya.

Keempat, tandatangan yang jika dibagikan di media sosial, akan mudah sekali untuk dipalsukan. Apalagi tanda tangan yang ada di KTP, bisa digunakan untuk membobol rekening tabungan kita.

Kelima, alamat lengkap ataupun alamat sekolah anak, “Sekarang banyak modus paket COD yang padahal kita merasa tidak pernah memesan paket apapun, biasanya orang-orang yang suka beli paket terus alamat di paket tersebut dibiarkan terbaca, maka oknum akan mencatat nama, alamat serta nomor HP,” bebernya.

Kemudian yang keenam adalah foto dokumen, seperti akta kelahiran, paspor, ijazah dan sebagainya. Dalam dunia IT diyakini tidak ada data yang benar-benar dihapus, saat kita menghapus data dari ponsel sebenarnya itu belum terhapus, hanya saja tidak ditampilkan.

“Itulah kenapa kalau handphone diretas mereka masih bisa mendapatkan banyak data pribadi kita,” tambahnya.

Yang terakhir adalah Geolocation yang berasal dari radar ponsel atau komputer yang tersambung ke WiFi. Oknum biasa bisa melacak siapa saja yang terhubung dengan WiFi tersebut, dan menemukan lokasi pengguna, sehingga penggunaan WiFi di tempat umum bisa beresiko peretasan.

Adapun potensi penyalahgunaan data dapat merugikan dalam bentuk uang seperti penipuan, pengajuan pinjaman, transaksi uang ilegal. Dapat mengaku sebagai orang lain dengan alasan bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program tenaga kerja.

“Selain itu oknum dapat melakukan ambil alih akun sosial media kita, bisa dapat spam juga, yang akhirnya bisa jadi sasaran phising,” ucapnya.

Oleh sebab itu harus ada manajemen resiko keamanan mulai dari sendiri, seperti tidak mengirim data pribadi ke orang lain, menghapus akun sosial media yang sudah lama tidak aktif, kunci akun sosial media terutama dengan memprivasi akun. (sya)

BONTANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang mulai menggalakkan keamanan data-data pribadi, terkait maraknya beberapa kejahatan siber yang sempat ramai di Indonesia.

Oleh karena itu, Diskominfo menggelar sosialisasi Security Awareness dengan tema Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Akan Pentingnya Keamanan Informasi bagi Seluruh Perangkat Daerah, Kamis (27/7/23) di BPU Kecamatan Bontang Barat.

Sebagai langkah awal, Diskominfo melaksanakan kegiatan dengan mengundang perwakilan dari OPD Kota Bontang, dan menghadirkan narasumber dari Ahli Madya Direktorat Kemanan Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

“Kita akan mulai sosialisasi kepada para OPD dahulu, dan nantinya tentu akan kembali dilakukan untuk masyarakat Bontang,” jelas Kepala Diskominfo Bontang, Anwar Sadat.

Ia mengungkapkan, bahwa sekarang kita sudah memasuki era digital 5.0. Sehingga masayarakat dituntut untuk ikut mempelajari menjaga keamanan  saat mengakses atau menyimpan data-data penting.

“Kita harus membuka diri dengan kemajuan teknologi, jika tidak maka kita akan tertinggal dalam berbagai hal. Karena dalam banyak hal kita dituntut untuk mengerti dalam menggunakan handphone atau komputer,” tambahnya.

Jenis-jenis phising atau pengelabuan sering bermunculan dalam bentuk PDF atau link gambar maupun dokumen, sehingga hanya dengan satu klik, informasi pribadi, hingga uang kita dapat diakses dan dicuri.

Selain itu jangan sembarang dalam mengakses wifi di tempat umum, karena dengan cara seperti itu pihak tertentu dapat melihat apa yang telah kita akses.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Diskominfo rutin melaksanakan uji keamanan sistem aplikasi yang dimiliki oleh perangkat daerah, agar terhindar dari kegiatan peretasan oleh oknum yang tidak  bertanggung jawab. (sya)

BONTANG – Wali Kota Basri Rase menyebutkan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai langkah pemberantasan peredaran narkoba. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber di kegiatan konsolidasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kelembagaan.

Kegiatan tersebut diinisiasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang, diadakan Kamis (27/7) di ruang pertemuan Hotel Bintang Sintuk.

Dalam paparannya, wali kota meminta dibentuknya tim terpadu P4GN dan PN di tingkat kota dan kecamatan. Ia menilai dengan adanya tim terpadu mulai dari tingkat provinsi sampai melibatkan masyarakat, sangat efektif dalam melaksanakan P4GN.

“Tim terpadu ini nantinya berfungsi untuk menyusun rencana aksi, mengordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN baik di tingkat kota maupun kecamatan,” jelas Basri mengutip dari ppid.bontangkota.go.id.

Ia juga mengatakan perlunya dibentuk satgas relawan yang membantu pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Selain itu, Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat ancaman perkembangan zat psikotropika baru yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Kita harus waspada, saat ini ada narkoba jenis baru namanya New Psychoactive Substances (NPS). Nah perkembangan jenis baru ini banyak yang belum diatur oleh hukum sehingga menciptakan celah kejahatan. Ini harus kita waspadai!” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau agar peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi serta fasilitasi P4GN di tingkat kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan.

“Strategi P4GN harus dilaksanakan secara maksimal agar penyebaran narkotika dapat kita perangi bersama. Mari kita sama-sama berupaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba,” pungkasnya. (hms)

BONTANG – Anggota Sat Lantas Polres Bontang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan petugas pelayanan regident, Selasa (25/7/2023), yang diadakan oleh Ditlantas Polda Kaltim bertempat di Aula Ditlantas Polda Kaltim.

Dalam sambutannya, Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan menjelaskan, kegiatan ini diadakan bertujuan meningkatkan kemampuan pelayanan kepada penyandang Disabilitas Tuna Rungu/Tuli. Dari kegiatan ini akan melatih kemampuan bahasa isyarat bagi personel jajaran Ditlantas Polda Kaltim.

“Agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman Tuli yang memerlukan bantuan di bidang lalu lintas, seperti pembuatan SIM, pengurusan STNK, BPKB, Tilang, dan lain sebagainya,” ujar Kombes Pol Sonny Irawan mengutip dari Tribrata.kaltim.polri.go.id.

Ditambahkannya, hasil dari pelatihan ini sangat positif. Peserta pelatihan berhasil memahami bahasa isyarat dasar pelayanan, dan mampu mempraktekkan saat melakukan pelayanan lalu lintas di wilayahnya.

“Diharapkan, hal ini akan berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional kepada penyandang disabilitas tuna rungu/tuli,” harapnya.

Para peserta pelatihan juga diajak untuk berbagi pengalaman, keluhan, serta hambatan-hambatan yang pernah dialami ketika membutuhkan pelayanan di bidang lalu lintas. Harapan dari teman-teman komunitas tuli terhadap pelayanan Polri, khususnya di bidang lalu lintas, juga diungkapkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan pelayanan ke depan. (al)

BONTANG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang menelurkan inovasi terkait ketenagakerjaan, dengan membuat penyusunan rencana tenaga kerja Bontang. Hal itu disampaikan Kadisnaker Bontang, Abdu Safa Muha di sosialisasi penyusunan rencana tenaga kerja Kota Bontang tahun 2023-2027, Rabu (26/7/2023) di Auditorium Taman 3D.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Kota Bontang.

Diketahui kegiatan tersebut mendapatkan pendampingan langsung dari Kepala Pusat dan Perencana Ahli dari Pusat Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja RI.

“Penyusunan rencana tenaga kerja ini merupakan salah satu inovasi kami bahkan mungkin yang pertama di Kaltim,” ujar Safa Muha mengutip dari situs ppid.bontangkota.go.id.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut akan sangat membantu pemkot dalam memotret situasi dan dampak perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja, termasuk persediaan tenaga kerja beserta karakteristiknya.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat memecahkan masalah pengangguran di Kota Bontang,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Basri Rase dalam sambutannya mengharapkan penyempurnaan penyusunan rencana tenaga kerja tersebut dengan mengundang HRD perusahaan, agar dapat saling berdiskusi terkait penyerapan tenaga kerja di Bontang.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini pemkot akan mampu memetakan tenaga kerja serta peluang kerja sehingga masalah pengangguran dapat segera teratasi,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Kota Bontang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 untuk kategori Nindya. Malam penghargaan dilaksanakan, Sabtu (22/7/2023) di Hotel Padma, Semarang. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Wawali Bontang, Najirah.

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 adalah program yang diusung oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar semua Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/ Kota mampu menjalankan seluruh program pembangunan yang berorientasi pada hak dan kewajiban anak.

Bersama dengan 75 kabupaten/kota lain, berhasil mencapai kategori nindya setelah memenuhi indikator yang ditetapan meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

“Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan suatu bentuk apresiasi kami atas segala komitmen dan keseriusan para gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak. Amanat kontitusi pun mewajibkan negara untuk memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui peraturan perundangan lainnya,” ungkap Menteri PPPA dalam sambutannya mengutip dari situs ppid.bontangkota.go.id.

Atas pencapaian ini, Najirah meminta kerjasama dari OPD pengampu KLA dan dinas terkait, untuk terus meningkatkan kinerjanya. Najirah menyampaikan bahwa Bontang memiliki niat untuk menaikan pencapaian menjadi katergori utama di tahun berikutnya.

“Dengan kolaborasi antara Kota Bontang dan kota/kabupaten lainnya, kami yakin dapat mencapainya,” ungkapnya.

Selain itu, Najirah juga meminta dukungan penuh kepada Kepala DPPKB Kota Bontang, Bahauddin yang turut hadir mendampingi pada malam apresiasi KLA, agar semakin memaksimalkan program kegiatan serta merapatkan barisan dan bersinergi bersama perangkat daerah dan stakeholders terkait.

Wawali juga menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak tanpa terkecuali. Harapannya adalah agar sinergitas dapat terus terjaga agar ke depannya Kota Bontang dapat mencapai apa yang ditargetkan yaitu Kota Layak Anak Kategori Utama. (*)

BONTANG – Terdapat beberapa isu yang masih menjadi permasalahan di Kota Bontang. Di antaranya pengangguran terbuka, kemiskinan, stunting, banjir dan infrastruktur yang belum memadai.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Amiruddin, saat menyampaikan laporan dalam paparan awal Rencana Penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) di Kota Bontang 2024-2045, Selasa (25/07/2023) pagi di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Disampaikan Amiruddin, penyusunan yang dilakukan seharusnya bukan hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang.

“Namun lebih dari pada itu. Kita harus mampu mewujudkan mimpi 20 tahun yang akan datang. Kita harus mampu merumuskan dengan konkret, dengan merujuk pada data-data yang akurat dan valid,” katanya mengutip dari situs ppid.bontangkota.go.id.

Pihaknya mengharapkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mampu menyediakan data-data yang dibutuhkan tim ahli. Karena data-data ini merupakan kunci.

Senada dengan itu, Wali Kota Bontang Basri Rase dalam kesempatan itu juga mengajak masyarakat, untuk dapat berperan serta dalam proses perumusan RPJPD tersebut.

“Kami mengajak setiap lapisan masyarakat. Untuk dapat memberikan masukan kepada rumusan RPJPD ini. Masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif,” ungkap Basri Rase.

Wawali Bontang, Najirah beserta Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan jajaran, unsur Forkopimda Kota Bontang, serta tim tenaga ahli Universitas Indonesia hadir dalam pertemuan tersebut. (*)

BONTANG – Sejak Bulan Juni 2023 lalu, Pelabuhan PT Badak NGL atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pertamina Bontang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berdasarkan SK Dirjen Imigrasi.

Hal itu disampaikan Presiden Director & CEO Badak LNG, Dema Iriandus Pahalawan saat kegiatan penyerahan SK Dirjen Imigrasi tentang penetapan Terminal Khusus PT BADAK NGL Bontang Kalimantan Timur sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di Mainhall Town Center, PT Badak NGL Bontang, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, ini merupakan wujud komitmen PT Badak NGL di dalam pemenuhan peraturan pemerintah, dalam hal ini tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Hal ini sangat relevan karena sebagai perusahaan kelas dunia, pelabuhan PT Badak NGL secara rutin didatangi kapal-kapal pengangkut LNG yang berbendera dan berawak warga negara asing. Oleh karenanya penetapan TPI ini sejalan dengan komitmen aspek keselamatan dan keamanan, serta peningkatan dalam manajemen risiko terkait pengelolaan keamanan melalui standar tata cara pemeriksaan, pengumpulan informasi dan data, penerbitan izin masuk atau keluar wilayah, pencegahan potensi ancaman keamanan, dan melindungi masyarakat dari terorisme, atau kegiatan ilegal lainnya.

“Saya berharap, komitmen terhadap peraturan, manajemen risiko yang baik, dan hubungan yang erat antara perusahaan dan instansi pemerintah ini dapat menciptakan sinergi, memperlancar dan mengembangkan bisnis PT Badak NGL, memberikan kepuasan pelanggan, dan memberikan devisa untuk negara Republik Indonesia, ” ujar Dema mengutip dari situs Polresbontang.com.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Washington Saut Dompak mengatakan, hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta PT Badak NGL, sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi di Wilayah Bontang Kaltim.

Terminal khusus yang akan diberikan kepada PT Badak NGL akan menjadi sarana yang strategis dalam memperlancar pemeriksaan keimigrasian, sehingga sebagai proses administratif terkait keimigrasian dapat berjalan dengan lebih efisien.

“Mewakili kepala kantor wilayah, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mewujudkan acara ini, sehingga penyerahan Surat Keputusan Terminal Khusus ini dapat terlaksana dengan sukses,” ucap Washington. (*)