BONTANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim mengeluarkan surat edaran (SE) kewaspadaan Covid-19, menyusul temuan dua kasus positif pasien yang dirawat di RSUD AW Sjahranie, Samarinda.

SE nomor 400.7.7.1/1383/P2PM yang ditujukan pada seluruh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan tindak lanjut atas edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinkes Bontang mulai memperketat pengawasan, terutama di perusahaan yang rutin mendatangkan pekerja dari luar daerah. Pihaknya mengaktifkan tim pencegahan tingkat kota.

“Kami fokus pada skrining perusahaan dan karyawan yang sering bepergian,” ujar Kepala Dinkes Bontang, Bahtiar Mabe, Rabu (11/6/2025).

Fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas maupun rumah sakit telah diinstruksikan meningkatkan pengawasan terhadap pasien bergejala, jika ditemukan indikasi Covid-19 untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan.

Selain Covid-19, pengawasan juga diberlakukan untuk TBC dan DBD. Dinkes Bontang masih menunggu petunjuk teknis dan alat uji dari provinsi untuk mendukung pengawasan lapangan.

Bahtiar mengimbau warga tetap tenang, menjaga pola hidup sehat, dan mengenakan masker jika mengalami batuk atau demam.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – PT Badak LNG menggelar perayaan pelepasan pengapalan LNG ke-10.000, di Kantor LLP Badak LNG, Kota Bontang, Kamis (12/6/2025) sore.

Plt Direktur dan CEO PT Badak LNG, Ferry Sulistyo Nugroho menyampaikan bahwa, Badak LNG telah mencatatkan tonggak penting yang sangat bersejarah dan membanggakan, dalam perjalannya yaitu pengapalan LNG yang ke 10.000.

Di pengapalan ini, nantinya akan diangkut oleh Kapal Vivirt City LNG. Kapal tersebut memuat LNG dengan kapasitas 158.000 meter kubik LNG dengan tujuan ke Batangas, Filipina.

Diketahui, pengapalan ke-10.000 ini merupakan pencapaian yang luar biasa, sebab bukan hanya sekedar angka, akan tetapi juga sebagai simbol dari dedikasi, ketekunan, dan semangat yang mengiringi perjalanan panjang LNG selama lima dekade.

Pencapaian ini tentunya dapat diraih dan tidak lepas dari bantuan, dan dukungan dari stakeholder mulai dari perangkat Pemerintah Kota Bontang, produsen gas, pertamina, KSOP, Bea Cukai, imigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), bahkan pihak terkait yang tak dapat disebutkan satu persatu.

“Maka dari itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh kontribusi semua pihak,” ucapnya.

Sejak didirikan tepat 26 november 1974, Badak LNG telah memulai operasinya dengan penuh harapan. Tepat pada 5 juli 1977, telah berhasil memproduksi LNG perdana, dan tak lama setelah sebulan kemudian di 9 Agustus 1977, pengapalan LNG pertama dengan tujuan ke Jepang, dengan menggunakan kapal tanker LNG Aquarius dengan kapasitas 125.000 yang menuju ke dermaga Senboku, Jepang.

“Sejak saat itu langkah demi langkah kami tapaki, dengan semangat untuk memberikan kontribusi untuk negeri, dimana menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi,” paparnya.

Terlebih lagi, selama lima tahun perjalanan ini, tentunya semuanya tidak berjalan dengan mulus, dimana sempat dihadapi dengan banyaknya tantangan, termasuk dengan berkurangnya pasokan gas yang membuat kapasitas produksi kian menurun secara signifikan.

“Dari 8 train yang aktif di tahun 2000 – an, hingga kini kami beroperasi dengan 2 train akibat penurunan pasokan gas,” bebernya.

Namun tantangan ini bukan sebagai alasan untuk menyerah, akan tetapi menjadi sebaliknya, hal ini menjadi dorongan untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan tetap siap menghadapi dinamika industri LNG yang terus berubah, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negeri ini.

“Saat ini kami tengah menyiapkan proses reaktivasi salah satu kilang, sebagai langkah strategis untuk menyambut pasokan gas baru. Nantinya ini akan menjadi simbol keberlanjutan energi di Indonesia, dengan mewarisi infrastruktur lama yang telah disesuaikan,” ungkapnya.

Bahkan ini nantinya menjadi sinyal bahwa meski usia kilang LNG Badak telah memasuki dekade kelima, namun memiliki potensi dan kemampuan yang handal untuk turut menjawab kebutuhan energi.

“Jika semua berjalan dengan rencana, maka dengan waktu kurang dari tiga tahun, gas dari north ganal akan mengalir melalui pipa-pipa menuju Kilang LNG Badak,” jelasnya.

Adapun di kesempatan ini, turut juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap perangkat pemerintah kota, dan instansi terkait saja, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa selama ini.

“Pengapalan ke-10.000 ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga sebagai simbol dedikasi, ketekunan, dan semangat yang mengiringi perjalanan panjang Badak LNG selama lima dekade. Terima kasih pada semua pihak yang telah menjadi bagian dari sejarah besar ini,” katanya.

Selanjutnya, SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris mengatakan bahwa ingin menyampaikan pernghargaan yang setinggi-tingginya, atas kinerja, motivasi, dedikasi dari rekan di PT Badak LNG.

“Kita turut menghargai pekerjaan mereka yang tidak mudah ini, dimana sudah berlangsung sejak 48 tahun yang lalu, dan hingga sampai saat ini kami sudah mencatat sampai di 10 ribu lebih,” saat sambutan.

Ini adalah sebagai bentuk komitmen antara pemerintah dalam menjaga perekonomian Indonesia. Mudahan dengan adanya kerja sama yang sudah di bangun selama ini, antara hulu dan hilir bisa terus berlanjut.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat sambutan menyampaikan bahwa hari ini telah menorehkan catatan emas dalam sejarah industri energi nasional, terkait pengapalan ke-10.000 LNG.

“Saya mengucapkan terima kasih, suatu kehormatan besar bagi kami pemrintah dapat menjadi saksi perjalanan yang luar biasa ini,” ucapnya.

Kehadiran Badak LNG telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan Kota Bontang. Perusahaan tidak hanya memberi kontribusi besar dalam sektor energi nasional, tetapi juga hadir secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap produksi gas bisa berkesinambungan. Tiga atau empat train saja sudah cukup, tidak usah terbanyak yang beroperasi, agar tidak cepat habis,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Neni mendoakan kesuksesan berkelanjutan bagi PT Badak dan menyebut prestasi ini sebagai bukti nyata, dedikasi seluruh karyawan hingga jajaran manajemen.

Terakhir sebagai ujung rangkaian kegiatan, ditutup dengan penandatanganan dari berbagai pihak terkait, dan dilakukan juga penekanan tombol sirene pengapalan secara langsung dan bersama-sama.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undang Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang, Arianto, dikabarkan meninggal dunia, Kamis (12/6/2025), sekitar pukul 17.05 Wita, di Surabaya.

Kepala Satpol PP Bontang, Ahmad Yani membenarkan hal tersebut, dimana pihaknya telah mengkonfirmasi secara langsung ke keluarga almarhum, seperti anak dan pamannya.

Sebelumnya tepat di dua hari yang lalu, almarhum meminta izin dari kantor untuk mengambil cuti. Almarhum pun berangkat dari Bontang ke Surabaya, di Rabu (11/6/2025) kemarin.

“Jadi Selasa kemarin, saya masih bertemu dengan almarhum, karena untuk meminta cuti. Saya pun kaget dapat kabar seperti ini. Maka dari itu, saya langsung konfirmasi langsung ke pihak keluarga,” jelasnya.

Yani menuturkan, selama ini almarhum tidak pernah mengeluhkan sakitnya di lingkungan kerja, akan tetapi belakangan almarhum sempat berbicara dengan dirinya, kalau dadanya sering sakit.

“Almarhum sempat bilang kalau dadanya sakit, dan sedang menjalani kontrol di RSUD,” tambahnya.

Saat ini, Yani masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak keluarga untuk kedatangan jenazah ke Bontang. Sebab, pihak keluarga berencana akan memakamkan almarhum di Bontang.

“Saya sudah konfirmasi ke Bu Wali Kota, jadi saya menunggu kelanjutan informasinya dari pihak keluarga juga. Mereka masih mengurus di sana,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan 100 persen pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Kini pihaknya sedang menunggu teknis tertulis terkait koperasi tersebut dari pusat.

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), melalui Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMPP Kota Bontang, Muhammad Takwin menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan percepatan sesuai instruksi Wali Kota.

“Alhamdulillah, seluruh proses telah selesai dan kami menjadi kota pertama di Indonesia yang menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Merah Putih di kelurahan,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Nantinya, dokumen hasil musyawarah dan pembentukan pengurus di seluruh kelurahan, akan diserahkan ke notaris untuk diterbitkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai pengesahan pembentukan kepengurusan tersebut.

Selanjutnya pihaknya akan menunggu arahan petunjuk teknis lanjutan dari pusat, terkait pelaksanaan program koperasi itu sendiri serta pemberian mekanisme pemberian modal koperasi itu.

“Kami masih tunggu teknis dari pusat mengenai pendanaannya dan teknis programnya,” ungkapnya.

Adapun pengurus dan pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih di 15 Kelurahan sebanyak 130 orang terdiri dari pengurus koperasi sebanyak 81 orang, pengawas koperasi sebanyak 49 orang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih telah rampung. Selanjutnya Pemerintah Kota Bontang sedang menunggu teknis lanjutan dari pusat. Meski mekanisme belum turun secara resmi. Adapun gambaran bagaimana program ini berjalan, salah satunya setiap koperasi wajib membuat proposal terperinci.

Terkait unit usaha koperasi, ditentukan oleh potensi masing-masing yang ada di kelurahan. Misalnya, di daerah dengan potensi pertanian atau perkebunan, koperasi dapat bergerak di sektor tersebut. Selain itu, koperasi juga akan disinergikan dengan program Pro RT yang menjadi inisiatif wali kota, sehingga setiap kegiatan dapat terintegrasi dengan Koperasi Merah Putih.

Terkait pembiayaan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis tertulis dari kementerian terkait. Namun secara lisan Menko Perekonomian telah menyampaikan, bahwa koperasi dapat mengakses plafon pinjaman dari bank-bank Himbara seperti BRI dan BNI dengan bunga rendah, di bawah 5 persen, hingga maksimal Rp3 miliar.

“Pengajuan pinjaman harus disertai proposal bisnis lengkap, termasuk analisis usaha, proyeksi keuntungan, dan kebutuhan modal. Bank akan melakukan survei dan analisa kelayakan usaha sebelum menyetujui pinjaman,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koperasi tetap mandiri dan berdaya saing, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya dukungan hibah. Namun, pemerintah ingin koperasi dapat tumbuh dengan tanggung jawab yang jelas, termasuk pengembalian pinjaman.

Untuk menjaga akuntabilitas, koperasi Merah Putih wajib menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), menyampaikan laporan kegiatan, dan membagikan sisa hasil usaha. Selain itu, DKUMPP akan secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi, untuk memastikan koperasi tersebut dalam kondisi sehat.

“Pengawasan akan terus dilakukan, termasuk oleh lurah sebagai pengawas langsung. Kami juga akan mengeluarkan sertifikat kesehatan koperasi. Ini tidak hanya berlaku untuk koperasi Merah Putih, tapi untuk semua koperasi yang ada di Kota Bontang,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pengurus Koperasi Merah Putih Kota Bontang resmi dilantik, Rabu (11/6/2025) di UMKM Center.

Pembentukan koperasi ini merupakan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto yang meminta tiap daerah membuat koperasi merah putih sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang melalui Kabid koperasi dan Usaha Mikro, Muhammad Takwin memaparkan pembentukannya telah dilaksanakan beberapa tahapan sebelum akhirnya dikukuhkan.

Pada 15 Mei dilaksanakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah dan stakeholder di Kota Bontang, dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pada tanggal 19 sampai 20 Mei telah dilaksanakan kegiatan pra musyawarah kelurahan khusus di tiga kecamatan Kota Bontang.

Dilanjut, pada 20 sampai 23 Mei dilaksanakan musyawarah kelurahan khusus di 15 kelurahan. Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 telah selesai diterbitkan 15 Keputusan Menteri Hukum RI tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Kelurahan Koperasi Merah Putih di Kota Bontang.

Adapun peserta pengurus dan pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih di 15 kelurahan sebanyak 130 orang terdiri dari pengurus koperasi sebanyak 81 orang, pengawas koperasi sebanyak 49 orang.

“Kita tinggal menunggu teknis tertulis dari pusat,” pungkasnya.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, bahwa dengan adanya koperasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berusaha.

Ia menyadari banyaknya pendatang masuk ke Bontang, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Ke depannya diharapkan koperasi berjalan lancar dan dapat membentuk ekonomi Bontang lebih baik.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Warga Kampung Malahing mengeluhkan sulitnya mobilitas transportasi saat air sedang surut. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk melakukan evakuasi saat ada keadaan darurat.

Ketua RT 30 Nasir Lakada menjelaskan, warganya kesulitan saat melakukan evakuasi ibu hamil, melahirkan, dan warga yang sakit. Sehingga mereka harus berjalan ke tengah laut terlebih dahulu.

“Sambil jalan ke tengah laut, sambil menggotong orang sakit maupun ibu hamil itu,” katanya beberapa waktu lalu.

Untuk itu ia meminta adanya pengerukan jalur laut di sekitaran dermaga sebagai jalur kapal, sehingga kapal-kapal tetap dapat berlayar meskipun air sedang surut mengingat jika terdapat kondisi darurat, warga dapat lebih cepat mendapatkan penanganan.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Sahib, menyebutkan wacana tersebut juga telah ada sejak lama namun tidak kunjung direalisasikan.

Oleh sebab itu, ia mendorong realisasi rencana pengerukan alur laut menuju kawasan Kampung Malahing, agar mempermudah mobilisasi mereka. Ia menilai pemkot tidak perlu terlalu bergantung pada provinsi untuk melaksanakan proyek tersebut.

Pemerintah dinilai harus berani mengambil langkah, termasuk penggunaan anggaran daerah selama penggunaannya untuk kepentingan masyarakat Kota Bontang.

“Alurnya perlu didalami, karena kalau air surut, itu kering. Pengerukan dilakukan bukan untuk dilebarkan, setidaknya bisa dilewati kapal kecil 24 jam,” kata Sahib, Senin (10/6/2025).

Sahib melihat bahwa, pemerintah kota selalu menyerahkan urusan yang berkaitan dengan kawasan laut kepada pemerintah provinsi. Meskipun kawasan laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sikap hanya menunggu arahan justru memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Bahkan, hingga kini pemerintah provinsi belum memiliki perencanaan untuk wilayah pesisir tersebut.

“Ini demi warga kita di sana, kecil kemungkinan pemprov akan keberatan. Kalau ada kemauan pasti dapat berjalan,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegur dengan tegas pemasangan iklan rokok, baik berbentuk spanduk, baliho, ataupun reklame di wilayah Kota Bontang, terlebih di jalan protokol.

Menurutnya, pemasangan iklan pada produk tersebut sangat tidak mencerminkan di Kota Bontang, dimana Bontang sebagai kota sehat, kota ramah anak atau Kota Layak Anak (KLA).

Neni ingin, jika masih ada reklame yang terpasang di sepanjang jalan wilayah Bontang, sebaiknya pihak terkait bisa langsung segera melepaskannya, dan membersihkan secara menyeluruh tanpa tersisa.

“Kalau masih ada pemasangan iklan rokok di sepanjang jalan, lebih baik segera dicopot. Karena tidak cocok, kita sebagai kota ramah anak, ada iklan terpanjang seperti itu,” ucapnya, Rabu (11/6/2025.

Dijelaskannya, wilayah yang masih terpajang iklan rokok tersebut, tepat berada di bagian wilayah Jalan Pattimura, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara.

“Karena tidak diperkenankan untuk iklan rokok berada di median median jalan utama, karena merokok adalah salah satu jalan menuju ke narkoba. Kalau masih ada suruh turunkan segera,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah memutus kontrak para pegawai honorer, dengan masa kerja di bawah dua tahun di 30 Juni 2025 mendatang.

Akibat adanya pemutusan kontrak tersebut, ada sebanyak 72 personel dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, yang nantinya bakal terancam dirumahkan.

Akibatnya lagi, jumlah personel Disdamkartan pasti akan menurun drastis, mengingat untuk personel aktif pihaknya hanya memiliki sekitar 132 personel saja. Padahal kebutuhan personel yang ideal, harus bisa mencapai hingga 300 personel.

“Pastinya kalau ada pemutusan seperti ini, personel kita jadi bakal berkurang,” ucap Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin saat dihubungi, Rabu (11/6/2025).

Amiluddin mengatakan, jika sekitar 72 personel yang terdampak dari pemutusan kontrak, berarti terhitung ada tiga posko di wilayah Bontang yang terancam ditutup, sebab tidak adanya personel.

Padahal sebelumnya, personel dari mereka telah mengikuti berbagai pelatihan khusus untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang sudah bersertifikat.

Mereka pun mengikuti pelatihan tersebut tidak hanya semata-mata sebagai formalitas saja, akan tetapi sebagai salah satu syarat untuk bisa bergabung dan menjadi bagian dari Disdamkartan Bontang.

“Saya inginnya mereka tidak sampai dirumahkan, sebab kita disini pastinya sangat memerlukan banyak personel,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Puskesmas Pembantu (Pusban) di kawasan Kampung Pariwisata Bontang Kuala resmi dibuka oleh Pemerintah Kota Bontang, Selasa (11/6/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahtiar Mabe mengatakan, keberadaan Pusban ini menjadi dukungan peningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir. Hal ini sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.

Pembangunan Pusban merupakan bagian dari implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjadi mitigasi awal untuk perlindungan para wisatawan Bontang Kuala.

Tidak hanya menjadi pendukung aktivitas wisata, nantinya juga dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan kesehatan pesisir.

“ILP merupakan pendekatan layanan kesehatan berbasis akses skrining awal untuk masyarakat, jadi sebagai mitigasi awal,” katanya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan penting adanya fasilitas kesehatan di kawasan wisata. Hal ini bagian dari konsep Sapta Pesona yang menjadi unsur keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Pusban Bontang Kuala akan beroperasi setiap hari, dengan sistem rotasi dokter dua minggu sekali. Layanan ini diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat, dan akan difokuskan untuk skrining awal sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Puskemas ini sebenarnya sudah ada sejak 1996, namun sempat dinonaktifkan pada tahun 2015 lantaran kondisi bangunan yang tidak layak pakai. Kemudian, dengan APBD 2024 pemerintah membangun ulang puskemas tersebut dengan anggaran Rp 2.1 Miliar

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam